BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BAB V PELINDUNGAN KOPERASI BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Lltara. 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'l'ahun 1945. 3. Gubernur adalah penyelenggarra pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemt:rintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepr6da presiden. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pem,:rintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. tembang adalah desa atau clesa adat yang merupakan kesatuan masyarak:rt hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat seteml)at berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihornrati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Kelurahan adalah wilayah kerja. Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan. 9. Pemerintah kmbang adalah Kepala Lembang atau yang dibantu perangkat Lrmbang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kmbang. 10. Badan Permusyawaratan kmbang adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penrerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakil.an wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Koperasi l,embang/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yanlg berdomisili di kmbang atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda perrduduk. 12. Satuan tugas adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk melaksanakarl tugas atau memecahkan masalah tertentu. 13. Pendiri adalah orzrng atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan kea::rggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota s,erta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. 14. Pengurus adalah anggota Koperalii yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. 15. Pengawas adalah anggota Koperar;i yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dem pengelolaan Koperasi. 16. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha l(operasi. 17. Pemberdayaan adalah upaya )'ang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 4 iklim dan pengembangan usaha t€rrhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berlrembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 18. Pelindungan adalah upaya menjag:r dan melindungi Koperasi dari hal yang berpotensi rnenghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. 19. Inkubasi adalah proses pembinaart, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis kepada usaha kecil dengan tujuan meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi sukses.
Maksud dan tujuan pengaturan penyelenl;garaan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk: a. menjadi pedoman bagi penyelenggar€tan Koperasi di Daerah; b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan c. memajukan perekonomian Daerah.
Ruang lingkup pengaturan dalam Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Pemberdayaan Koperasi; c. Pembentukan Satuan Tugas; d. Pelindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan. Peraturan BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/at.au kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin.tahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; b. menugaskan Perangkat Daerah yang me:nyelenggarakan 5 urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daertft terkait dalam pembentukan Koperasi melaltri pendirian, pengembangan, atau revitalisasi ; c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Lembang untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasititasi dan pendampingan kepada Pemerintah kmbang dan Badan Pemusyawaratan kmbang bersama unsur masyarakat denglan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk m enyelenggarakan musyawarah lembang dalam men entukan model pembentukan Koperasi; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daererh; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai derrgan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengii.wasan terhadap Pemerintah Iembang dalam pelaksanaem pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberirayaan Koperasi. BAB ]II PEMBERDAYAAN KOPERAI]I Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan pasal 5 (1) Perangkat Daerah yang melaksrnakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Ko-oerasi. (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi: a. sosialiasi program pembentukan X.operasi; 6 b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan c. pendataan dan penilaian kinerja lioperasi. (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2r) huruf a kepada Pemerintah Lembang dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan ,tleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. (4) Perangkat Daerah yang melaksra.nakan urusan pemerintahan di bidang Kopera.si memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b kepada Pemerintah kmbang dan Kelurahan. (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperrasi melakukan pendataan dan penilaian kineq'a Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!l) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Lembang dan Kelurahan dan hasil kine{a Koperasi. (6) Dalam hal hasil penilaian kinerj a sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagran dari prc,gram Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. (7) Dalam hal hasil penilaian kinerjrr sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masul. dalam skema revitalisasi. Paragraf 2 Pembentukan Koperasi
(1)Pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah kmbang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Lembang/ Kelurahan, potensi lembang/ Kelurahan, dal lembaga ekonomi yang telah ada di Lembang/Kelurahan. (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 7 a. pendirian Koperasi baru; b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Lembang/ Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kine{a minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan u.saha; dan c. revitalisasi koperasi, dilaksanakeLn pada Koperasi lembang/ Kelurahan yang sudrrh ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Paragraf 3 Musyawarah Lembang Pembentukan Koperasi
(1) Setiap kmbang/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyzrwarah l,embang khusus atau musyawarah Kelurahal khusus untuk pembentukan Koperasi. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdaS'aan masyarakat l,embang bersama dengan Perangl:at Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendam oingi Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Badan l?emusyawaratan Lembang atau lembaga Kemasyaral<atan Kelurahan bersama unsur masyarakat denlgan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk mr3nyelenggarakan musyawarah Lrmbang khusus atau musyawarah Keiurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam forum musyawarah Lembarrg khusus atau musyawarah Kelurahan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati: a. pembentukan Koperasi; b. anggaran dasar awal, minimal meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan c. pemilihan calon Penggrus dan Pengawas Koperasi. 6 (4) Hasil musyawarah kmbang khusus atau mu syawarah Kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi
(1) Penamaan Koperasi harus rmemuat narna Lembang/Kelurahan setempat dengan format: a. diawali dengan kata "Koperasi"; b. dilanjutkan dengan frasa 'Desa/Lembang Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan c. diakhiri dengan n€una krtbang/ Kelurahan setempat. (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama lembang/Kelurahan, ditambahkan n€una kecamatan/ Daerah.
(1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah l,embang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. (2) Pengurus Koperasi berdasarkan perrgembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan br:rdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Lembang khusus atau musyawrrah Kelurahan khusus. (3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala l,embang atau Lurah srucara ex-offtcir>. (4) Pengurus dan Pengawas Koperasi ctilarang memiliki hubungan keluarga sedarah rlan hubungan semenda/hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan sampai derajat kesa.tu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pembentukan Koperasi dapat melakr-rkan usaha atau kegiatan berupa: 9 a. gerai penyediaan sembako; b. gerai penyediaan obat murah; c. penyediaan kantor Koperasi; d. unit simpan pinjam Koperasi; e. gerai klinik Lembang; f. penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang; g. logistik/distribusi; dan/atau h.lainlain sesuai penugasan dan k,ebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat kmbang/Kelurahan setempat se'rta karalrteristik wilayah. (2) Koperasi dapat beke4'asama deregan Peralgkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam pe{anjian ke{a sarna dengan berpedoman pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 1O dilalcsanakan sesuai dengan norna, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang d:.tetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagian Kedua Aspek Kebijakan dan Perizinan
Koperasi melaksanakan prinsip, benturk kelembagaan, program kemudahan dan pemberdayaa.n dalam bentuk aspek kebijakan dan perizinan sesuai dr:ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Aspek Kebijakan
(1) Dalam melakukan pengelolaan Kope:rasi Pemerintah 10 Daerah menetapkan kebijakan yang minimal memuat aspek: a. kelembagaan; b. produksi; c. pemasaran; d. keuangan; dan e. inovasi dan teknologi. (2) Kebijakan pada akses kelembagaan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a mmimal ditujukan untuk meningkatkan: a. kualitas partisipasi anggota; b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola; c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan d. kapasitas anggota Koperasi se,bagai wirausaha Koperasil wira Koperasi melalui In kubasi. (3) Kebijakan pada aspek produksri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal ditujukan untuk: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen ba1;i Koperasi; b. memberikan kemudahan dalrrm pengadaan sarana dan prasarana, produksi rlan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi; c. mendorong penerapan standarisa.si dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancuulg bangun dan perekayasaan bagi produk anggotir Koperasi. (a) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal ditujukan untuk: a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi; b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan /atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungka.n antarkoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain; 11 d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal ditujukan untuk: a. meningkatkan partisipasi modal irnggota Koperasi melalui pemupukan modal yang trcrasal dari: 1. hibah; 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/ atau 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bu:nga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari: 1. anggota; 2. nonanggota; 3. Koperasi lain; 4. bank dan industri keuarLgan nonbank; dan/atau 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuzm peraturan perundang-undangan. (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayeLt (1) huruf e minimal ditujukan untuk: a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; b. mendorong peningkatan kema:apuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan eli,siensi kerja dan daya saing Koperasi; c. mendorong pemanfaatan teknologj informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalan bidang desain dan pengendalian mutu; d. mendorong Koperasi dalam meniaga keamanan data dan informasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ur:rdangan; t2 e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi rarnah lingkungan; dan g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi. Paragraf 3 Perizrnan
Membuka PDF…