DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS BAB III PENETAPAN BESARAN TPP PNS BAB IV PENERIMA TPP PNS BAB V PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP PNS BAB VI PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TPP PPPK BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
8.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
9.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang secara nyata bekerja pada pemerintah Daerah.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN 1 1. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan rencana hasil kinerja.
13.Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja ASN terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
14.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.
15.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah hasil penilaian dan evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
16.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah penghitungan besaran Tpp yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Trenggalek. 2l.lndeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengantur mengenai peta kapasitas fiskal daerah. 22.rndeks Kemahalan Konstruksi adalah proksi untuk mengatur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
23.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 24.Tim Kerja adalah kelompok atau regu yang terdiri atas Jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu pencapaian sebagian target kinerja pimpinan unit organisasi.

Pasal 2

(1)Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan pemerintah Daerah.
(2)Tujuan pemberian TPp adalah:
1. a.meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
2. b.meningkatkan kinerja ASN;
3. c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah

a.kriteria pemberian Tpp pNS;
b.penetapan besaran Tpp pNS;
c.penerima TPP pNS;
d.pemberian dan penghitungan Tpp pNS;
e.pemberian dan penghitungan Tpp pppK;
f.tata cara pembayaran; dan
g.pembiayaan. -7

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 4

(1)TPP PNS diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.kondisi kerja;
3. c.kelangkaan profesi; dan/atau
4. d.pertimbangan obyektif lainnya.
(2)Penetapan pemberian Tpp pNS berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan hurufc ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3)Penetapan pemberian Tpp pNS berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Persentase pemberian Tpp pNS berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (21 didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
(1)Penetapan besaran Tpp pNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; Dan
4. d.Indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
(2)Besaran Basrc Tpp pNS diberikan oleh pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rLlmus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan) x (rndeks Kapasitas Fiskar Daerah) x (rndeks Kemahalan Konstruksi) x (lndeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3)Besaran Basic TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERIMA TPP PNS

Pasal 6

(1)Penerima TPP PNS dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
2. b.kelompok B menerima TPP berdasarkan kondisi kerja.
3. c.kelompok c menerima TPP berdasarkan beban kerja, dan kondisi kerja.
(2)Penerima TPP PNS kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
(3)Penerima TPP PNS kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pNS pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan pusat Kesehatan Masyarakat.
(4)Penerima TPP PNS kelompok c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh pNS serain penerima Tpp kelompok A dan penerima Tpp kelompok B.

Pasal 7

(1)Penerima TPP PNS berdasarkan pertimbangan lainnya meliputi:
1. a.pemberi jasa pelayanan kesehatan;
2. b.pengelola barang milik Daerah;
3. c.profesi guru;
4. d.pemungut pajak Daerah; dan objektif e pemungut retribusi Daerah
(2)Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disamping mendapat Tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga mendapatkan Tpp berdasarkan kriteria kondisi kerja kecuali PNS Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
(3)Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Panggul.
(4)Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya menerima Tpp berdasarkan kriteria pertimbangan obj ektif lainnya.
(5)Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e selain mendapat Tpp berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dapat menerima TPP berdasarkan kelompok penerima Tpp sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP PNS

Pasal 8

(1)TPP diberikan kepada pNS yang secara nyata melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab pada pemerintah Daerah.
(2)Pemberian TPP PNS didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan, TPP PNS diberikan sebesar loooh (seratus perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah pada perangkat Daerah tempat PNS bertugas sesuai jenis Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)TPP bagi PNS yang berasal dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar soo/o (lima puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terhitung 6 (enam) bulan sejak surat pernyataan melaksanakan tugas sepanjang memenuhi:
1. a.ketentuan pemberian TPP; dan
2. b.instansi induknya tidak memberikan Tpp.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas Jabatan yang setara dengan Jabatan yang tertera dalam surat perintah tugas atau surat penugasan pNS tersebut.
(3)TPP bagi PNS mutasi masuk pada pemerintah Daerah hasil lelang Jabatan diberikan sebesar nilai Tpp Kelas Jabatannya terhitung sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas.
(4)TPP bagi PNS mutasi masuk pada pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung 1 (satu) tahun sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala perangkat Daerah tempat pNS tersebut ditempatkan.
(5)TPP bagi pNS mutasi masuk pada pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tambahan 25o/o (dua puluh lima perseratus) setiap tahunnya sampai dengan memenuhi presentase sebesar rooo/o (Seratus perseratus) nilai Tpp Kelas Jabatannya.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) berlaku bagi pNS yang berasal dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar pemerintah Daerah yang ditugaskan pada pemerintah Daerah atau pNs mutasi masuk pada pemerintah Daerah dengan surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung sejak 1 Januar i 2025.

Pasal 10

(1)TPP pNS tidak diberikan kepada:
1. a.pNS yang diberhentikan sementara; b' PNs yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan pertimbangan Aparatur sip, Negara dan/atau kepada pengadilan Tata Usaha Negara; c' PNS yang meraksanakan tugas berajar dengan status dibebastugaskan dari pekerjaan; d' pNS yang ditugaskan pada instansi rain d,uar pemerintah Daerah;
2. e.PNS yang sedang menjalani cuti melahirkan, cuti besar,cuti sakit, cuti alasan penting, cuti tahunan dan/atautidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
3. f.PNS yang sedang menjalani cuti di luar negara; vqu Lrr luar tanggungan g' pNS yang terp,ih dan diangkat menjadi kepara desa;h. PNS yang sedang m.rlata, . dan/atau -o "rurrJdrtirlt masa persiapan pensiun; i' pNs dengan predikat kinerja buranan sangat kurang atau tidak menyusun dokumen kinerja bulanan. -\2-
(2)Ketentuan cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti tahunan dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf e dikenakan kepada PNS yang menjalani lebih dari 9 (sembilan) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan.

Pasal 11

(1)TPP tambahan dapat diberikan kepada PNS yang menjadi:
1. a.Penjabat (Pj.) Bupati;
2. b.Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati;
3. c.Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah;
4. d.Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial; atau
5. e.Pelaksana Harian (Plh.) Jabatan manajerial
(2)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.PNS dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah dan PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) atau penjabat Sementara (Pjs.) Bupati mendapat TPP tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tpp Kelas Jabatan 15 (lima belas);
2. b.PNS dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai penjabat (pj.) sekretaris Daerah mendapat TPP tambahan sebesar soo/o (lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan (lima belas);
3. c.PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, pelaksana Tugas (plt.) Jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (plh.) iabatan manajerial pada Kelas Jabatan yang lebih tinggi, menerima TPP pada Kelas Jabatan yang dirangkapnya; atau
4. d.PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajeriar atau pelaksana Harian (Plh.) iabatan manajerial pada Jabatan dengan Kelas Jabatan yang setingkat atau Kelas Jabatan lebih rendah, menerima TPP dari Kelas Jabatan definitif, dan TPP tambahan sebesar 2Oo/o (dua puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan yang dirangkapnya.
(3)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama I (satu) bulan.
(4)PNS yang menjadi penjabat (Pj.) kepala desa, dapat diberikan TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1)TPP bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan Jabatan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
(2)TPP bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
(3)TPP bagi calon pegawai negeri sipil formasi jabatan administrasi dibayarkan sebesar 8Oo/o (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan diangkat menjadi PNS.
(4)TPP bagi calon pegawai negeri sipil formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar Bo% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan diangkat dalam Jabatan fungsional.

Pasal 13

TPP bagi PNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan atau bagi calon pegawai negeri sipil Daerah yang menjalani pendidikan dan pelatihan dasar dengan dibebastugaskan diberikan sebagai berikut: sedang status -t4-

a.apabila dibebastugaskan dari pekerjaan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan mendapat TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan; atau
b.apabila dibebastugaskan dari pekerjaan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan mendapat TPP sesuai dengan ketentuan penghitungan TPP.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…