DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta menindaklanjuti hasil evaluasi pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiallomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
13.Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 56), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
6.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
7.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS dan berada dalam tahap untuk melaksanakan kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah dan/atau pegawai yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Daerah.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
12.Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan Rencana Hasil Kinerja.
14.Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja PNS terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
15.E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyusun sasaran dan target kinerja dan mengukur kinerja pegawai serta perilaku kerja pegawai.
16.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
17.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah hasil penilaian dan evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
18.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
19.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Kontruksi, dan Indeks Penyelenggaraan PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Pemerintah Daerah.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Trenggalek.
23.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengantur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.
24.Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proksi untuk mengatur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
25.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26.Tim Kerja adalah kelompok atau regu yang terdiri atas Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana serta dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu pencapaian sebagian target kinerja pimpinan Unit Organisasi.
2.Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 4 dihapus dan ayat (2) Pasal 4 diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)TPP diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.dihapus PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi; dan/atau
5. e.pertimbangan obyektif lainnya.
(2)Penetapan pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, dan d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2a)Penetapan pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Persentase pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
2. b.kelompok B menerima TPP berdasarkan kondisi kerja.
3. c.kelompok C menerima TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.
(2)Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
(3)Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ASN pada Badan Keuangan Daerah dan Puskesmas. PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
(4)Penerima TPP kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh ASN selain Penerima TPP kelompok A dan penerima TPP kelompok B.

4.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 7 dihapus, ayat (1) Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
1. a.pemberi jasa pelayanan kesehatan;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.pengelola barang milik Daerah;
5. e.profesi guru;
6. f.pemungut pajak Daerah; dan
7. g.pemungut retribusi Daerah.
(2)Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disamping mendapat TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kecuali ASN RSUD dr. Soedomo.
(3)Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi ASN pada RSUD Panggul.
(4)Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya menerima TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya. PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
(5)Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g selain mendapat TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dapat menerima TPP berdasarkan kelompok Penerima TPP sebagaimana pada dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)TPP bagi CPNS/PNS instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan terhitung 6 (enam) bulan sejak surat pernyataan melaksanakan tugas sepanjang memenuhi:
1. a.ketentuan pemberian TPP; dan
2. b.instansi induknya tidak memberikan TPP.
(2)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas Jabatan yang setara dengan jabatan yang tertera dalam surat perintah tugas atau surat penugasan CPNS/PNS tersebut.
(3)TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah hasil lelang jabatan diberikan sebesar nilai TPP kelas jabatannya terhitung sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas.
(3a)TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung 1 (satu) tahun sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Perangkat Daerah tempat PNS tersebut ditempatkan.
(3b)TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) setiap tahunnya sampai dengan memenuhi presentase sebesar 100% (seratus perseratus) nilai TPP kelas jabatannya.
(4)TPP bagi PPPK pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya terhitung 1 (satu) tahun sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah tempat PPPK tersebut ditempatkan.

6.Ketentuan huruf e Pasal 10 diubah, huruf f dan huruf h Pasal 10 dihapus, setelah huruf j ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada:

a.ASN yang diberhentikan sementara;
b.ASN yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
c.PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan status dibebastugaskan dari pekerjaan;
d.PNS yang ditugaskan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah; PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
e.PNS yang sedang menjalani cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti tahunan dan/atau tidak masuk tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara komulatif pada bulan berkenaan;
f.dihapus.
g.PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h.dihapus.
i.PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa;
j.PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
k.ASN dengan predikat kinerja bulanan sangat kurang/tidak menyusun dokumen kinerja bulanan.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)ASN yang menjadi:
1. a.Penjabat (Pj.) Bupati;
2. b.Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati;
3. c.Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah;
4. d.Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan manajerial; atau
5. e.Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial. dapat diberikan TPP tambahan.
(2)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ASN dari instansi lain yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati mendapat TPP tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari TPP jabatan kelas 15; PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
2. b.ASN lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati mendapat TPP tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP jabatan kelas 15;
3. c.ASN dari instansi lain yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah mendapat TPP tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP jabatan kelas 15;
4. d.ASN lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, atau Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial pada kelas Jabatan yang lebih tinggi, menerima TPP pada kelas jabatan yang dirangkapnya; atau
5. e.ASN lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial pada Jabatan dengan Kelas Jabatan yang setingkat atau kelas jabatan lebih rendah, menerima TPP dari Kelas Jabatan definitif, dan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP kelas Jabatan yang dirangkapnya.
(3)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(4)PNS yang menjadi penjabat (Pj.) kepala desa, dapat diberikan TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini. PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

8.Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihitung dengan rumus: PK = (30 x skor kinerja) 100
(2)Skor kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus: Skor kinerja = ((60 x kinerja Perangkat Daerah)+(40 x kinerja Pegawai)) 100 100
(3)Nilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari berdasarkan kriteria:
1. a.capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat istimewa atau baik dihitung 100;
2. b.capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat butuh perbaikan atau kurang dihitung 85; dan
3. c.capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat sangat kurang dihitung 70.
(4)Nilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari berdasarkan kriteria:
1. a.capaian kinerja Pegawai dengan predikat sangat baik atau baik dihitung 100;
2. b.capaian kinerja Pegawai dengan predikat butuh perbaikan dihitung 70;
3. c.capaian kinerja Pegawai dengan predikat kurang dihitung 50; PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
4. d.capaian kinerja Pegawai dengan predikat sangat kurang dihitung 0.
  1. 9.Ketentuan ayat (6) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus: DK = (20 x skor kehadiran) 100
(2)Faktor pengurang skor kehadiran dalam penilaian disiplin kerja meliputi:
1. a.terlambat;
2. b.pulang sebelum waktunya;
3. c.cuti; dan
4. d.tidak masuk tanpa alasan yang sah.
(3)Penghitungan pengurangan skor karena terlambat dan pulang sebelum waktunya dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diakumulasikan menjadi 1 (satu).
(4)Besaran prosentase pengurangan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)ASN yang melaksanakan tugas di luar unit kerja/perangkat daerahnya tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran dengan dibuktikan surat perintah/ undangan /dispensasi dari pejabat yang berwenang.
(6)Dihapus. PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

10.Ketentuan Pasal 27 setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)TPP bagi pejabat wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan LHKPN sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ditunda pembayarannya sampai dengan bukti tanda terima LHKPN diserahkan pada Badan Kepegawaian Daerah.
(2)TPP bagi PNS yang mempunyai kewajiban penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai Peraturan Perundang- undangan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sampai kewajiban PNS yang bersangkutan dinyatakan selesai.
(3)ASN pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan gratifitasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek maka besaran penerimaan TPPnya dikurangi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
(4)ASN pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban penguasaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka besaran penerimaan TPPnya PARAF KOORDINASI Plt. KEPALA BKD ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si KEPALA BAKEUDA SUHARTOKO, S.E., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. dikurangi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
(5)ASN pada Perangkat Daerah yang tidak melaporkan daftar barang pengguna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka besaran penerimaan TPPnya dikurangi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

11.Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 27

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 27

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2024