DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;
c.bahwa dengan adanya dinamika perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7.Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kedudukan;
b.susunan organisasi;
c.tugas dan fungsi; dan
d.tata kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 5

(1)Asisten Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)Bagian dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada Asisten.
(3)Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Sekretariat Daerah terdiri atas:

a.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri atas:
1. 1.bagian pemerintahan;
2. 2.bagian kesejahteraan rakyat;
3. 3.bagian hukum;
b.asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas:
1. 1.bagian perekonomian dan sumber daya alam;
2. 2.bagian administrasi pembangunan;
3. 3.bagian pengadaan barang dan jasa;
c.asisten administrasi umum, terdiri atas:
1. 1.bagian umum, terdiri atas sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
2. 2.bagian organisasi;
3. 3.bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri atas sub bagian protokol;
d.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemeritahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
(2)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
7. g.penyampaian laporan hasil evaluasi di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah; dan
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Bagian pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Kerjasama dan otonomi Daerah. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
(2)Bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran bagian pemerintahan;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
7. g.penyusunan dan penyampaian laporan hasil evaluasi kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…