DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;
c.bahwa dengan adanya dinamika perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah; PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek.
8.Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kedudukan;
b.susunan organisasi;
c.tugas dan fungsi; dan
d.tata kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Badan berkedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(2)Bidang dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
(3)Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(4)Sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
(5)UPTB dipimpin oleh kepala UTPB berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

a.sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
b.bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, terdiri atas:
1. 1.sub bidang perencanaan anggaran;
2. 2.sub bidang penyusunan anggaran;
c.bidang perbendaharaan, terdiri atas:
1. 1.sub bidang pengelolaan perbendaharaan;
2. 2.sub bidang administrasi perbendaharaan;
d.bidang akuntasi dan pelaporan, terdiri atas:
1. 1.sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
2. 2.sub bidang pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
e.bidang aset daerah, terdiri atas:
1. 1.sub bidang perencanaan dan pelaporan aset daerah;
2. 2.sub bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah;
f.bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah, terdiri atas:
1. 1.sub bidang pendataan dan penetapan pajak daerah;
2. 2.sub bidang pengolahan data dan pelayanan pajak daerah;
g.bidang penagihan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
1. 1.sub bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
2. 2.sub bidang pengawasan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
h.UPTB; dan
i.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan;
2. b.penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang keuangan;
3. c.pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan;
4. d.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fungsi penunjang bidang keuangan;
5. e.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan, meliputi:
  1. 1.pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan pelaporan, aset daerah, pendataan dan pelayanan pajak daerah, penagihan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
  2. 2.pembinaan UPTB;
  3. 3.penyusunan perjanjian kinerja;
  4. 4.penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  5. 5.penyelenggaraan forum konsultasi publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. 6.pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
  7. 7.pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  8. 8.pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 9

(1)Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Badan dan rencana strategis Badan sebagai pedoman kerja;
2. b.pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang keuangan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.pengoordinasian penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Badan dan kegiatan Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
b.menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
c.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d.mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
e.menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala Badan dan kegiatan Badan serta mendokumentasikan berita;
f.melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Badan;
g.melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
h.menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Badan;
i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…