DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;
c.bahwa dengan adanya dinamika perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan; PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
7.Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi tertentu.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kedudukan;
b.susunan organisasi;
c.tugas dan fungsi; dan
d.tata kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2)Bidang dipimpin oleh kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(3)Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(4)UPTD dipimpin oleh kepala UTPD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a.sekretariat, terdiri atas:
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian;
2. 2.sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
b.bidang koperasi dan usaha mikro;
c.bidang promosi, pengembangan ekspor dan kemetrologian;
d.bidang perdagangan;
e.UPTD; dan
f.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
2. b.penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. c.penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. d.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
5. e.pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, meliputi:
  1. 1.pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro, promosi, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen dan perdagangan;
  2. 2.pembinaan UPTD;
  3. 3.penyusunan perjanjian kinerja;
  4. 4.penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  5. 5.pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
  6. 6.pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  7. 7.pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
2. b.pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.pengoordinasian penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
b.menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
c.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d.mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
e.menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
f.melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
g.melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
h.menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Dinas;
i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI ARDIN T HASOLOAN NADEAK, M.M KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…