DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
9.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
10.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Provinsi dilakukan bersamaan PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak dilakukan oleh wajib pajak, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan melakukan penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah melalui rekening kas umum Daerah telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

Pasal 4

(1)Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan wajib pajak secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan pemerintah Provinsi;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama. PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB bersama dengan pemerintah Provinsi dan bank yang ditunjuk, setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.SPTPD;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 5 Desember 2025 BUPATI TRENGGALEK, TTD MOCHAMAD NUR ARIFIN Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 5 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TTD EDY SOEPRIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 53

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…