DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

TATA CARA PELAPORAN AKTA ATAU RISALAH LELANG BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR PELAYANAN LELANG NEGARA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Akta Atau Risalah Lelang Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Atau Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN AKTA ATAU RISALAH LELANG BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR PELAYANAN LELANG NEGARA. PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
7.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
9.Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
10.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.
11.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk um um dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
12.Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Pasal 2

(1)PPAT, Notaris atau kepala kantor pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Apabila PPAT, Notaris atau kepala kantor pelayanan lelang negara tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan memberikan sanksi administratif berupa denda dengan menerbitkan STPD. PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan akan menonaktifkan sementara menu pendaftaran dalam akun milik PPAT atau Notaris pada aplikasi e-BPHTB apabila:
1. a.PPAT atau Notaris belum membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. b.PPAT atau Notaris belum membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan yang tidak dilaporkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
3. c.PPAT atau Notaris belum membayarkan kekurangan pajak BPHTB apabila terdapat kurang bayar BPHTB.
(2)Menu booking dalam akun e-BPHTB, akan diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan menyerahkan copy surat tanda setoran sebagai bukti pembayaran denda dan laporan.

Pasal 5

Apabila dalam 1 (satu) bulan, PPAT atau Notaris tidak membuat akta yang berkaitan dengan pembayaran BPHTB, maka PPAT atau Notaris tetap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan keterangan NIHIL. PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 5 Desember 2025 BUPATI TRENGGALEK, TTD MOCHAMAD NUR ARIFIN Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 5 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD EDY SOEPRIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 54 PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAPORAN AKTA ATAU RISALAH LELANG BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR PELAYANAN LELANG NEGARA FORMAT LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI PPAT, NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR PELAYANAN LELANG NEGARA No AKTA BENTUK PERBUATAN HUKUM Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Jenis dan Nomor Hak Letak Tanah dan Bangunan LUAS (m2) Harga Transaksi Perolehan /Pengalih an Hak SPPT PBB Surat Setoran Bea (SSB) Surat Setoran Pajak (SSP) Kete rang an Nomor Tanggal Pihak yang Mengalihkan/ Memberikan Pihak yang Menerima Tanah Bangu nan Nomor Objek Pajak (NOP)/ Tahun NJOP Tanggal Rp Tanggal Rp BUPATI TRENGGALEK, TTD MOCHAMAD NUR ARIFIN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…