Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 55 Tahun 2025
- Nomor
- 55
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
dan lain-lain pendapatan asli desa), alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
dan
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 23 Desember 2025 BUPATI TRENGGALEK, TTD MOCHAMAD NUR ARIFIN Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 23 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD EDY SOEPRIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 55 PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026
Sebagai upaya untuk lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan Daerah Tahun 2026, tema prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah “Pembangunan Kota Atraktif dan Penuntasan Infrastruktur Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan dan Adaptasi Perubahan Iklim”. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dilaksanakan melalui prioritas pembangunan Daerah, yaitu:
a) penataan ruang; b) memperbanyak ruang sosialisasi publik; c) mempertahankan dan meningkatkan kemantapan jalan; d) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; e) meningkatkan ketahanan bencana; f) mengurangi degradasi lingkungan.
a) penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dengan pendekatan sebagai berikut: PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
teknologi (smart farming, pertanian terpadu, smart irigasi, smart greenhouse dan lain-lain) dan pengembangan asuransi usaha tani padi.
b) mewujudkan Daerah sebagai kota pariwisata. c) perbaikan tataniaga dan hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. d) penguatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan industri kecil dan menengah serta menumbuhkan wirausahawan baru. e) penguatan peran badan usaha milik daerah dan optimalisasi aset daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pembangunan.
a) penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk mempercepat proses birokrasi, pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b) peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penilaian kinerja organisasi dan pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum partisipatif; c) penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai birokrasi; d) penerapan standar pelayanan yang terukur untuk semua instansi pemerintah. a.2 Sinkronisasi kewenangan desa dan RKP Desa terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2026. Berdasarkan tema prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan untuk mewujudkan 3 (tiga) prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026, pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa agar memprioritaskan isu-isu rencana PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan desa tahun 2026 sebagai berikut:
penghapusan kemiskinan dengan memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
1) memastikan ketepatan sasaran kegiatan pembangunan desa yang mendukung pengentasan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui konsultasi dan pelatihan usaha perkelanjutan untuk penumbuhan wirausaha baru, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan petani, peningkatan sumber daya manusia petani miskin, pelatihan pupuk organik; 3) pelatihan kepada kelompok perempuan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan dan pengolahan hasil panen sesuai dengan potensi lokal dengan pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan; 4) penguatan pemasaran dan jangkauan usaha baik seara online maupun offline yaitu peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan media sosial atas produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan desa dan/atau perikanan desa dan/atau antar desa; 5) bantuan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas; 6) bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin; 7) kegiatan insfrastruktur harus melibatkan masyarakat miskin untuk tenaga kasar/ lepas.
jaringan irigasi tingkat usaha tani, DAM parit dan sebagainya), pengembangan kawasan agropolitan berbasis agribisnis.
pemberlakukan sistem pemasaran ini untuk memastikan produk yang dihasilkan warga desa terbeli sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. a) transek untuk mendapatkan data pada suatu area/ wilayah dengan cara mengamati orang, lingkungan sekitar, sumber daya, sebaran tempat tinggal warga dengan kemudahan/ kesulitan sampai ke tempat yang terpencil. b) pemetaan partisipatif untuk mendapatkan data keluarga miskin, kepala keluarga perempuan, jumlah warga disabilitas, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, jumlah perkawinan anak, jumlah kematian ibu melahirkan, tingkat pendidikan warga laki-laki dan perempuan, jumlah lansia dengan permasalahannya dan sebagainya. c) ranking sosial ekonomi untuk mendapatkan data pendapatan dan pengeluaran warga setiap bulannya termasuk melihat pendapatan dan pengeluaran laki-laki dan perempuan. d) ranking masalah untuk mendapatkan data masalah krusial warga dengan cara warga diminta untuk memilih 5 (lima) masalah yang paling utama. e) jadwal harian untuk mendapatkan data mengenai jenis dan lama pekerjaan laki-laki dan perempuan yang memberikan gambaran beban kerja anggota keluarga.
1) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan desa yang belum ada di Desa, yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang pusat kreativitas anak desa (forum anak desa), pusat kegiatan organisasi perempuan, pusat inovasi desa, pusat pengembangan kapasitas pemuda desa, pusat pelatihan/ edukasi/ penyuluhan masyarakat. 2) penanganan dan pencegahan stunting. 3) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah, pemberian bantuan untuk PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. siswa/ anak anak tidak sekolah yang bersedia kembali ke sekolah dari keluarga miskin berupa seragam sekolah, tas, alat tulis, sepatu dan perlengkapan sekolah lainnya. 4) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya. 5) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.
1) penanganan siklus hidup warga desa mulai masa kehamilan, anak-anak, remaja, usia produktif sampai dengan lansia melalui: a) pengumpulan data untuk menyajikan profil kesehatan individu/ keluarga; b) penguatan peran kader, kampanye dan membangun gerakan peduli kesehatan; c) pencegahan primer melalui imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan peningkatan kesehatan ibu dan anak; d) skrining penyakit prioritas penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia melalui pelayanan di Pos pelayanan terpadu maupun kunjungan ke rumah; e) peningkatan kemampuan kader pos pelayanan terpadu dengan implementasi pos pelayanan terpadu 6 bidang standar pelayanan minimal, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui implementasi desa bersinar. 3) Jaminan Kesehatan Nasional.
advokasi, registrasi) untuk meningkatkan cakupan dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat desa, seperti melalui pendataan warga yang belum terdaftar dan edukasi masyarakat.
400.10.2/2790/112.2/2024 perihal Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka pada APB Desa Tahun Anggaran 2026 agar sebagian Pendapatan Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk mendaftarkan dan membiayai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kader pos pelayanan terpadu minimal dalam program dasar badan penyelenggaran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
a) APBDesa dalam 1 (satu) tahun anggaran meliputi: 1) hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 2) kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. b) penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada: 1) indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan 3) satuan harga setiap jenis barang/jasa. c) Penerimaan desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan rencana penerimaan desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan desa dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. d) pengeluaran desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan rencana pengeluaran desa sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan desa dalam jumlah yang cukup, yang terdiri atas:
e) penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBDesa. f) setiap pengeluaran desa harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. g) klasifikasi APBDesa dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dirinci menurut bidang, sub bidang, kegiatan, kelompok pendapatan, jenis belanja dan kelompok pembiayaan. h) klasifikasi APBDesa dalam rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dirinci menurut bidang, sub bidang, kegiatan, kelompok pendapatan, jenis pendapatan, objek pendapatan, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja, kelompok pembiayaan, jenis pembiayaan, obyek pembiayan dan rincian objek pembiayaan. Selanjutnya kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
1). Pendapatan Transfer DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan Tahun Anggaran 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD. 2). dukungan pengembalian pinjaman koperasi desa merah putih yang bersumber dari DD dicatat sebagai pendapatan transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya diakui sebagai piutang pemerintah desa kepada koperasi desa merah putih dalam akutansi dan pelaporan keuangan Desa. 3). rincian Pendapatan transfer ADD per Desa besarannya berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Pagu Definitif Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2026. 4). pendapatan dana bagi hasil pajak Daerah/bagi hasil retribusi Daerah menggunakan asumsi penerimaan dana bagi hasil tahun sebelumnya.
Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
1) mendanai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan secara non tunai dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan biaya tidak terduga sesuai kewenangan desa. 4) mendanai pemberdayaan masyarakat termasuk dukungan pelaksanaan 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa, paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) 5) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan/ atau jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upah/ pekerja rentan (nelayan, petani, tukang PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. ojek, buruh harian lepas, tukang kayu mandiri, tukang batu mandiri, pedagang kaki lima, pedagang keliling, juru parkir, sopir mandiri, pekerja sosial keagamaan atau masyarakat, pemulung, tukang becak, petugas sampah) dan/ atau pekerja yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila kegiatan prioritas desa telah terpenuhi.
1) paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa untuk mendanai: a) penyelenggaraan pemerintah desa termasuk operasioal pemerintah desa dan insentif rukun tetangga/rukun warga; b) pelaksanaan pembangunan desa; c) pembinaan kemasyarakatan desa; d) pemberdayaan masyarakat desa; dan e) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. 2) paling banyak sebesar 30% dari belanja Desa digunakan untuk : a) penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya; dan b) tunjangan dan operasional BPD. 3) ketentuan komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dapat disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.
1) DD diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. 2) DD digunakan untuk mendanai sektor prioritas desa sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur rincian prioritas penggunaan DD dan peraturan menteri yang mengatur fokus penggunaan DD Tahun 2026. 3) penggunaan DD dalam rangka optimalisasi jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. Jaminan Kesehatan Nasional berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai rincian prioritas penggunaan DD dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD Tahun 2026. 4) dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % dari pagu DD setiap desa atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pemutakhiran indeks desa dan data desa lainnya. 6) fasilitasi terwujudnya desa bersih narkoba, desa nol perkawinan anak, penanganan anak tidak sekolah/ anak beresiko putus sekolah, desa ramah perempuan dan anak dan desa sadar hukum. 7) insentif bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu, kader kesehatan lainnya, pengajar pusat kegiatan belajar masyarakat, pengajar Pendidikan Anak usia dini/ taman kanak-kanak/ taman pendidikan Al Quran milik desa. 8) program prioritas desa lainya sesuai dengan kewenangan, potensi dan karakteristik desa, menjadi bagian dari RKPDesa dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan.
1) Penggunaan BKKD yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek yang mengatur BKKD. 2) Penggunaan BKKD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pelaksanaan kegiatan BKKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa. 4) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Keuangan Desa.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. 1) prioritas kegiatan desa baik bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2) mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran biaya iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kader posyandu minimal dalam program dasar badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1) iuran 4 % (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026; 2) iuran 1% (satu persen) dibayarkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 3) dalam hal penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lebih kecil dari upah minimum kabupaten yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan sosial kesehatan, yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
1) SiLPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. 2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2026 merupakan perhitungan yang cermat dan rasional atas perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun 2025 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran 2026. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 3) dalam penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai dengan peraturan desa tentang Pembentukan Dana Cadangan. 4) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
1) penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. 2) penyertaan modal pada BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat, dan dianggarkan pada rekening penyertaan modal desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026. 3) dukungan pengembalian pinjaman koperasi desa merah putih yang bersumber dari DD dianggarkan pada rekening pengeluaran pembiayaan lainnya dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026. PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. 4) untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, bidang/ sub bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
RKP Desa tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan peraturan desa digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sebagai berikut:
hari sejak disepakati bersama BPD disertai berita acara dan daftar hadir rapat;
1) surat pengantar; 2) Peraturan Desa tentang RPJM Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa atau Berita Acara Hasil kesepakatan pencermatan ulang RPJM Desa periode tahun sebelumnya; 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026; 4) rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026; 5) peraturan desa mengenai daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 6) peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika menganggarkan pembentukan dana cadangan; 7) peraturan desa mengenai penyertaan modal jika menganggarkan penyertaan modal; dan 8) berita acara hasil musyawarah BPD tentang pembahasan dan kesepakatan atas rancangan peraturan desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa tahun 2026 Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan desa;
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H.
1) BKKD Tahun Anggaran 2026 yang belum selesai pelaksanaannya agar dianggarkan kembali pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. 2) Dalam hal BKKD Tahun Anggaran 2026 tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maka anggaran BKKD harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah. 3) Dalam hal BKKD sudah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana, maka penggunaan sisa dana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) untuk sisa BKKD yang output kegiatannya telah tercapai, pemerintah desa wajib menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dapat digunakan dalam rangka mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkan izin dari ketua tim anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2) untuk sisa BKKD pada akhir tahun anggaran berkenaan yang output kegiatannya belum tercapai, pemerintah desa dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan izin dari ketua tim anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3) apabila Pemerintah Desa tidak mendapatkan izin dari ketua tim anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah desa wajib menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 4) pengembalian sisa BKKD ke rekening kas umum daerah pemerintah provinsi dilakukan oleh pemerintah desa dengan berkoordinasi dengan bidang perbendaharaan badan pengelola keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AGUS DWI KARYANTO, S.TTP KEPALA BAGIAN HUKUM SRI AGUSTIANI, S.H. apabila terjadi pada tahun berkenaan atau bidang aset badan pengelola keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila terjadi pada tahun berikutnya. BUPATI TRENGGALEK, TTD MOCHAMAD NUR ARIFIN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)