DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ringkasan

Maksud pengaturan RAD PUG untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsive gender.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengaustamaan Gender Tahun 2024-2026; Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
5.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6.Undang-Undang . . . SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 110); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan . . . pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya Masyarakat.
5.Pengarustamaan Gender yang selanjutknya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pematauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Daerah.
6.Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi Pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi itegral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan RAD PUG untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsive gender.

Pasal 3

Tujuan pengaturan RAD PUG adalah:

a.menggambarkan analisis situasi kesenjangan gender dalam pembangunan;
b.menyediakan panduan dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender; menerapkan . . .
c.menerapkan pelaksanaan strategi Pengarustamaan Gender secara lebih konkrit dan terarah;
d.memperkuat system dan komitmen organisasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
e.menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan PUG secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari embangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Prasyarat;
2. b.Indikator;
3. c.Pemetaan dan rencana aksi; dan
4. d.Penanggungjawab.
(2)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 20 Januari 2025 Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. M. FIRSADA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 20 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH Pj. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. BAYANA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Budi Sugiyanto, S.H., M.H. NIP. 19780522 201001 1 009 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses Perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan, guna terwujudnya keadilan gender. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 mengamanatkan strategi pembangunan nasional dengan memasukan perspektif gender untuk mencapai Pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dengan indikator: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini sesuai dengan berbagai kesepakatan global bahwa salah satu ukuran keberhasilan Pembangunan manusia adalah pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan penduduk dilihat dari perspektif gender. Indikator ini juga menilai tentang kapasitas perempuan dalam mencapai kesejahteraan baik terpenuhinya kebutuhan praktis maupun strategis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pasal 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD; Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Pemerintah Kabupaten Tulang bawang Barat dalam upaya memedomani beberapa kebijakan tersebut akan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai kerangka dan arah dalam melaksanakan pembangunan responsif gender. RAD PUG akan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender agar lebih fokus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan. 1.2. REFERENSI HUKUM Adapun untuk landasan hukum terkait Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu:

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
11.Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 3 Tahun 2021 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 144);
13.Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26). 1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsive gender. 1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

a.Menggambarkan analisis situasi kesenjangan gender dalam pembangunan;
b.Menyediakan panduan dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
c.Menerapkan pelaksanaan strategi Pengarustamaan Gender secara lebih konkrit dan terarah;
d.Memperkuat system dan komitmen organisasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG dalam pelaksanaan tugas dan fungsimasing-masing;
e.Menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan PUG secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. 1.3.3. Sasaran Sasaran dari Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar menghasilkan kesepakatan guna terbentuknya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
1. 1.Teridentifikasinya indikator Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026;
2. 2.Terlaksananya pemetaan kondisi saat ini dan masalah RAD PUG Kab.Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026;
3. 3.Tersedianya RAD PUG Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026;
4. 4.Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang RAD PUG tahun 2024-2026. 1.4. RUANG LINGKUP 1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah Lokasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 1.4.2. Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi:
a.Pengumpulan data sekunder dan data primer pada instansi terkait maupun di lapangan serta dari hasil kajian sebelumnya yang relevan
b.Melakukan analisis situasi pengarusutamaan gender;
c.Perumusan isu-isu strategis pembangunan gender dalam berbagai bidang pembangunan; dan
d.Perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif pengarusutamaan gender dan pembangunan responsif gender. 1.5. KELUARAN Output dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah:
1. 1.Laporan Pendahuluan, berupa: 1). Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja. 2). Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran, alokasi tenaga ahli, dan sebagainya. 3). Metodologi dan pendekatan pelaksanaan, termasuk pembuatan tools pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, termasuk kajian kepustakaan dan kajian teoritis serta studi kasus sejenis, analisis pemecahan masalah, penyiapan konsep pengembangan. 4). Data-data dasar yang memadai dan dokumen-dokumen sebagai bahan analisis awal. 5). Daftar nama anggota tim ahli dan kualifikasi pendidikan, pembagian dan penjabaran tugas masing-masing anggota tim. 6). Jadwal pelaksanaan, termasuk kerja lapangan.
2. 2.Laporan Akhir, berupa: 1). Pendahuluan yang berisikan Latarbelakang, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, sampai Sistematika capaian akhir; 2). Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 3). Kedudukan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Siklus Pembangunan Daerah; 4). Analisis Situasi Pengarustamaan Gender; 5). Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat; 6). Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi Pengarustamaan Gender; dan 7). Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengarustamaan Gender. 1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Sistematika penyajian laporan akhir pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas: BAB 1 PENDAHULUAN BAB ini menguraikan tentang latar belakang, referensi hukum, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran serta sistematika pembahasan dari pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG). BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB ini berisi uraian umum, definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta tinjauan terhadap peraturan dan kebijakan terkait pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG). BAB 3 INTEGRASI PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menguraikan tentang integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. BAB 4 ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER Dalam bab ini mengemukakan tentang perkembangan situasi pembangunan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang meliputi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta kondisi pembangunan gender di berbagai sektor. BAB 5 PENYELENGGARAAN PUG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT BAB ini memuat tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk penyelengaaran PUG, Kebijakan Penyelengaraan PUG, Kelembagaan PUG, Sumber Daya Manusia dalam penyelengaraan PUG serta Sistem data dan Informasi gender. BAB 6 RAD PUG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT BAB ini memuat hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 yang disusun mengacu pada 7 (tujuh) Indikator Prasyarat Penyelengaraan PUG yaitu Kebijakan, Komitmen, Kelembagaaan, Sumber Daya Manusia, Data dan Sistem Informasi, Metode/ Tool, Peran Serta Masyarakat dan Jejaring. BAB 7 PENUTUP BAB ini berisikan penutup yang didalamnya memuat uraian terhadap hasil pelaksanaan Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 1.7. URAIAN UMUM Terdapat beberapa definisi yang dirumuskan untuk memberi pengertian terhadap istilah gender. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Gender didefinisikan sebagai konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki- laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Gender mengidentifikasi konstruksi sosial budaya tentang lakilaki dan perempuan. Oleh karena itu gender bukanlah tentang perempuan, tetapi tentang laki-laki dan perempuan, dengan demikian isu gender berkait dengan relasi laki- laki dan perempuan. Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dengan perempuan dilakukan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika terlahir bayi laki-laki maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan warna biru, dihiasi dengan gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta memberikannya mainan seperti bola, robot-robotan, dan tamia. Apabila terlahir bayi perempuan maka orang tua akan mengecat kamar bayinya dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar hello kitty, dan menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah, gender juga berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi logisnya (Elfi Muawanah, 2009: 8). Masyarakat menentukan dan membentuk sifat-sifat individu, yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, dan kepribadian. Jika ia seorang laki- laki maka ia harus terlihat maskulin dan apabila ia perempuan maka ia harus feminim. Maskulinitas seorang laki-laki ditunjukkan dengan karakter yang gagah berani, kuat, tangguh, pantang menyerah, egois, dan berpikir rasional. Apabila sifat-sifat tersebut banyak ditinggalkan atau bahkan tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, maka ia akan dianggap sebagai laki-laki yang kebanci- bancian. Feminimitas seorang perempuan ditunjukkan dengan karakter yang lembut, rendah hati, anggun, suka mengalah, keibuan, lemah, dan dapat memahami kondisi orang lain. Apabila sifat-sifat positif ini banyak ditinggalkan oleh seorang wanita, atau bahkan tidak dimilikinya, maka wanita yang bersangkutan dikatakan sebagai wanita yang tidak menarik (Heniy Astiyanto, 2006: 310). Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Mansour Fakih,2008: 12). Ketidaksetaraan gender juga disebabkan oleh adanya sikap bias gender yang didasarkan pengetahuanpengetahuan masyarakat yang memiliki kecenderungan bersifat tidak adil gender. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua, perempuan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Budaya hegemoni yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau bahkan menjadi pemimpin dari suatu organisasi, membuat perempuan lebih memilih bersikap pasif. Manifestasi ketidakadilan gender masih terjadi dalam setiap pengambilan keputusan, kepengurusan organisasi, maupun kepemimpinan dalam masyarakat. Pengaruh budaya yang menempatkan perempuan sebagai pengurus dan penanggung jawab dalam pekerjaan domestik, membuat perempuan dalam organisasi cenderung ditunjuk sebagai sie konsumsi, bendahara, sekretaris, dan posisi lain yang mengacu pada sektor domestik. Kebijakan-kebijakan ini tentu dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Gender sebagai konstruksi sosial merupakan isu yang dinamis dan berkembang sejalan dengan pemikiran manusia tentang kehidupan sosial yang diinginkannya, khususnya dalam mencapai keadilan sosial (social justice). Oleh karena itu, gender hanyalah salah satu bagian dalam keadilan sosial. Perbedaan gender terjadi seolah karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial dan budaya melalui kehidupan agama maupun negara, pada akhirnya menurut Mansour (dalam Depdiknas, 2004) seringkali dianggap sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. 1.8. DEFINISI Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pengarusutamaan Gender pada pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa “Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebuah kegiatan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan isu gender sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan pengintegrasian gender dalam Program Pembangunan Daerah, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di daerah dengan melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat. 1.9. TINJAUAN KEBIJAKAN 2.3.1. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a.Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: • Rencana pembangunan jangka panjang • Rencana pembangunan jangka menengah • Rencana pembangunan tahunan. 2.3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:
a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas; dan
j.keberlanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:
a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a.penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
b.penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
c.koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
d.pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;
e.pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
f.pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;
g.pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; dan
h.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
a.mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b.melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
c.memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
d.memelihara taman makam pahlawan; dan e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a.penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
b.koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
c.pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d.pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
e.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. 2.3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 2 Oktober 2014 diundangkan, membawa perubahan terkait pengelolaan persampahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini. Gambar 2.1 Kekuasaan Pemerintah Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 2.3.4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target- target dari 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020- 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Dengan misi sebagai berikut :
1. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh WargaPengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
8. 8.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Gambar 2.2 Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju Sumber : Lampiran I Perpres No. 18 Tahun 2020 RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar berikut: Gambar 2.3 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Sumber : Lampiran I Perpres No. 18 Tahun 2020 7 agenda pembangunan tersebut antara lain :
9. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: • Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
10. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: • Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; • Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; • Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan • Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
11. 3.Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: • Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; • Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; • Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; • Pengentasan kemiskinan; dan • Peningkatan produktivitas dan daya saing.
12. 4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: • Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; • Moderasi beragama; dan • Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
13. 5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: • Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; • Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; • Pembangunan infrastruktur perkotaan; • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
14. 6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan • Pembangunan Rendah Karbon.
15. 7.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: • Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; • Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; • Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan • Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan. Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.
16. 1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 18 (delapan belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
17. 2.Gender Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
18. 3.Modal Sosial dan Budaya Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
19. 4.Transformasi Digital Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. 2.3.5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional TUJUAN Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER A. Umum
20. 1.Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan: a) Analisa gender. b) Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
21. 2.Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
22. 3.Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.
23. 4.Kegiatan analisa gender meliputi: a) Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan; b) Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya; c) Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; d) Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
24. 5.Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional. B. Bantuan Teknis
25. 1.Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang dan fungsi, serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
26. 2.Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi, advokasi, dan penyediaan bahan dan data. C. Pemantapan Pelaksanaan Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah:
27. 1.Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya;
28. 2.Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
29. 3.Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik;
30. 4.Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. D. Pemantauan dan Evaluasi
31. 1.Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya.
32. 2.Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, oleh Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. PEMBIAYAAN
33. 1.Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.
34. 2.Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PELAPORAN
35. 1.Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Presiden.
36. 2.Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi: a) hambatan-hambatan yang terjadi; b) upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; c) hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. 2.3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :
a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, clan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dilakukan melalui analisis gender. Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Pokja PUG Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
a.mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
e.menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
h.menfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten dan kota;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Materi laporan meliputi :
a.pelaksanaan program dan kegiatan;
b.instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c.sasaran kegiatan;
d.penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
e.permasalahan yang dihadapi; dan
f.upaya yang telah dilakukan. 2.3.7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2019-2024 Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “Rakyat Lampung Berjaya”. Memperhatikan Visi pembangungan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:
1. 1.Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. 2.Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. 3.Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. 4.Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :
5. 1.Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
6. 2.Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
7. 3.Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
8. 4.Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
9. 5.Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
10. 6.Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:
a.Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
b.Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
c.Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak- hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
d.Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
e.Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan
f.Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
g.Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
h.Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas. Agenda Kerja pada Misi ke-3 salah satunya adalah Perempuan Berjaya :
a.Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
b.Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi
c.Memfasilitsi pendampingan hukum bagi Perempuan. 2.3.8. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 A. Isu Strategis
1. 1.Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan refocussing anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jarring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak. Seiring dengan semakin membaiknya berbagai indikator laju penularan Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempertimbangkan berbagai skenario pemulihan pasca pandemi terutama terkait pelonggaran aktivitas masyarakat yang terbatasi selama pemberlakuan PPKM. Pelonggaran aktivtas ini dilakukan agar kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat semakin pulih. Disisi lain, penguatan terhadap indikator kapasitas respon seperti 3 T dan 5 M serta percepatan program vaksinasi terus diperkuat oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai elemen seperti TNI/Polri, organisasi masyarakat dan berbagai komunitas. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru juga diterapkan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti aktivitas kemasyarakatan, ekonomi, Pendidikan, transportasi, pariwisata dan lainlain. Sehingga diharapkan pemulihan ekonomi paska-pandemi secara perlahan dapat terwujud.
2. 2.Pengembangan Kawasan Kota Uluan Nughik sebagai kota berbasis budaya
3. 3.Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat masuk dalam, pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung namun Pengembangan kawasan industri ini belum Optimal.
4. 4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 sebesar 67,13 masih rendah dan di bawah rata-rata IPM Provinsi Lampung yaitu sebesar 70,45, Peningkatan angka IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimasa yang akan datang Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyusun peta jalan peningkatan angka IPM.
5. 5.Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, kapasitas, kompetensi, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi birokrasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hingga saat ini masih terdapat permasalahan batas wilayah antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten di sekitarnya (Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Way Kanan).
6. 6.Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat dasar terlaksananya program pembangunan di berbagai bidang. Sarana dan prasarana yang terbatas akan menjadi penghambat dalam pemanfaatan potensi daerah dan proses pembangunan secara keseluruhan. Kualitas sarana dan prasarana yang tidak baik akan menghambat masuknya investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi sebagian jalan belum mantab, terbatasnya pasokan energi listrik adalah sebagian masalah yang harus segera menjadi prioritas untuk diselesaikan. Oleh karena itu, isu peningkatan infrastruktur yang mantab di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi penting sebagai syarat utama proses pembangunan di berbagai sektor.serta pengembangan ekonomi kreatif..
7. 7.Persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan 21,93 ribu menurun menjadi 20,72 ribu pada tahun
8. 2022.Kondisi ini merupakan keberhasilan bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan seperti program peningkatan lapangan pekerjaan, program peningkatan investasi, program pertumbuhan ekonomi, program pengembangan sektor pertanian, program pengembangan sektor koperasi dan UMKM dll, Namun Penurunan ini perlu dioptimalkan untuk tahun mendatang.
9. 8.Tulang Bawang Barat mulai berkembang sebagai sentra produksi pangan. Sebagai sentra produksi pangan maka akan tersedia dalam jumlah besar pakan ternak yang berasal dari sisa panen tanaman dan sisa industri pengolahan hasil pertanian.
10. 9.Permasalahan ketahanan pangan mencakup subsektor yang cukup luas, meliputi sistem ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, konsumsi pangan yang bermutu dan distribusi pangan yang lancar. Ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dapat berkembang, namun seiring pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan. Penyebaran teknologi pengolahan dibidang pangan masih belum merata dan kebijakan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) masih belum maksimal.
11. 10.Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi terjadinya peningkatan angka pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan permasalahan pembangunan ekonomi, dimana indikatornya angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Masih sedikitnya angka usia kerja yang belum mempunyai jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) sehingga tidak mampu memanfaatkan peluang usaha.
12. 11.Meningkatnya gangguan keamanan serta ketertiban lingkungan yang ditunjukkan dengan masih adanya penyakit masyarakat, perbuatan kriminal, dan kenakalan remaja. Penegakkan hukum dan penyebaran informasi yang belum memadai. Ancaman konflik sosial akibat menurunnya kesadaran masyarakat dalam kebhinekaan.
13. 12.Adanya kesenjangan pembangunan pada wilayah utara dan selatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena akan menyebabkan dampak negatif bagi kabupaten Tulang Bawang Barat seperti over eksploitasi sumberdaya, menurunnya kualitas hidup masyarakat, terjadinya fenomena migrasi, ketimpangan kondisi sosial dan budaya serta ketidakseimbangan distribusi penduduk. Kedepannya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan penataan pembangunan di kedua wilayah.
14. 13.Salah satu agenda utama pembangunan nasional yang tertuang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 adalah Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan dengan beberapa sasaran pertama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi multimoda dan antarmoda melalui: • Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor (jam) untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km. • Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/kabupaten menjadi 65 persen. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; • Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang 6.000 km. Mengacu pada agenda pembangunan nasional tersebut diatas, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang berada di koridor Pulau Sumatera tentu saja akan menerima dampak dari pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut. Agar masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengoptimalkan peluang positif dan meminimalkan dampak negatif dari implementasi agenda penguatan konektivitas nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyambutnya dengan serangkaian kebijakan yang tepat sasaran
15. 14.Dengan mulai diberlakukannya MEA pada tahun 2015 yang lalu, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Kawasan ASEAN.
16. 15.Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global termasuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi 18 Tujuan. Antara lain:
a.Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
b.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
c.Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
d.Memastikan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
e.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
f.Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
g.Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
h.Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
i.Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
j.Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
k.Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
l.Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
m.Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
n.Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
o.Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati; Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusiinstitusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
p.Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
q.Mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif B. Visi dan Misi RPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2005-2025. Adapun Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 - 2025, adalah : “TULANG BAWANG BARAT KABUPATEN AGRARIS YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA “ Upaya yang di lakukan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut di atas maka selanjutnya dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut : Tabel II.1. Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 – 2025 No Misi Kebijakan Sasaran 1 Mengembangkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat • Pembangunan pendidikan diarahkan pada pemantapan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan harkat martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global. • Prasarana dan sarana Pendidikan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat • Program Nasional wajib belajar 12 tahun • Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga penunjang lainnya Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global • Keungulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi. • Kurikulum penunjang berbasis kompetensi lokal • Pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan meningkatkan kualitas dan relevanpendidikan serta pelatihan yang mampu merespon globalisasi terhadap kebutuhan pembangunan nasional melalui pengembangan kurikulum pendidikan dan jalur pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan potensi tulang bawang barat. Meningkatnya wirausahawirausaha baru yang bisa mempunyai capabilitas memadai • Pelatihan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingginya jiwa kewirausahaan, tingginya motivasi, inovasi kreativitas dan tingginya kerja serta No Misi Kebijakan Sasaran untuk berkembang profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis, di mana hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi untuk menciptakan peluang usaha. Meningkatnya kualitas kesehatan • Pembangunan Kesehatan diarahkan untumeningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan derajat Kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan pemberdayaan kesehmasyarakat, serta manajemen Kesehatan • Pemerataan sarana kesehatan • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan • Peningkatan Peran serta maswarakat danswasta dalam penyediaan prasarana kesehatan. • Pengembangan kepedulian masyarakat dalamkesehatan dan sanitasi lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk menurun menuju keseimbangan. • Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang didukung dengan pengembangan dan penatan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu. • Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang (ekonomi, social, politik, budaya) semakin tinggi • Peningkatan pembangunan keluarga peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, social budaya, iptek dan politik • Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olah raga dalam konteks lokal, regional dan nasional • Peningkatan kualitas dan dayasaing tenaga kerja dengan cara penguasaan dan penciptaan IPTEK. 2 Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi, Merata dan Berkelanjutan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perekonomian Daerah • Terwujudnya perkembangan industri dan UKM berbasis potensi local • Terciptanya produk pertanian yang berdaya saing • Diversifikasi pertanian • Terwujudnya ketahanan pangan • Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi • Terwujudnya lembaga ekonomi produktif yang mandiri dan maju • Terkelolanya sumberdaya alam dan energi yang berwawasan lingkungan • Peningkatan iklim investasi • Peningkatan dan stimulasi promosi investasi industri pengolahan produk- produk pertanian serta sentra-sentra produksi • Diversifikasi hasil produk-prodak pertanian • Pembangunan dan Pengembangan Kawasan agropolitan dan agrominapolitan yang berbasis pada No Misi Kebijakan Sasaran tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Kesenjangan pembangunan ekonomi antara kecamatan dan desa semakin dikurangi • Pembangunan dan pengembangan pusatpusat perdagangan baru. 3 Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat • Tersusunnya perencanaan peraturan umum dan detail tata ruang di seluruh wilayah administrasi kabupaten Tulang Bawang Barat • Pembangunan jaringan transportasi (peningkatan panjang jalan, jaringan tranportasi dan infrastruktur transportasi) • Pengembangan Jaringan listrik hingga menjangkau seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat • Meningkatnya daya dukung telekomunikasi • Pembangunan instalasi dan jaringan air bersih • Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana Pendidikan • Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana Kesehatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan • Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Pembangunan wilayahwilayah tertinggal dan kawasan strategis • Meningkatkan aksesibilitas • Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan tertinggal dan strategis Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan • Pemantapan kawasan hutan • Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan • Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). • Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan 4 Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah • Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah memungkinkan individu birokrat sebagai pembelajar aktif dalam bidang tugas yang sesuai ditanganinya. Kapasitas yang diperlukan mencakup aspekaspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika aparatur pemerintah daerah • Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun mekanisme kelembagaan, sumberdaya, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan pecapaian kinerja lembaga. Kapasitas yang diperlukan mencakup keseluruhan semua matarantai pembuatan kebijakan publik mulai dari tahapan agenda perencanaan dan perumusan kebijakan hingga pada implementasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan • Peningkatan kapasitas sistem No Misi Kebijakan Sasaran pemerintah daerah untuk membangun mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi peran individu dan lembaga untuk secara kolektif mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas yang diperlukan menyangkut kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah produk- produk peraturan perundangan dan kebijakan, misalnya peraturan daerah, peraturan bupati dan lain-lain Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah • Keuangan daerah terjaga dan terkelola denganbaik, transparan, akuntabel, dan efektif yang didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi • Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan dan berkontribusi penting dalam keuangan daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum • Tersusunnya Standar Pelayanan Minimum terkait semua urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah dan konsistensi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan • Meningkatnya peran masyarakat dalam prosesperencanaan pembangunan karenanya, kebijakan pembangunan diarahkan pada: Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga- lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi • Informasi dan Komunikasi Terjaminnya transparansi dan keterbukaan informasi dan adanya kebebasan media yang bertanggung jawab 5 Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudi Luhur, Berbudaya, Demokratis, Partisipatif dan Menjunjung Tinggi Supermasi Hukum Peningkatan kerukunan umat beragama • Terciptanya suasana aman tentram antar umat beragama • Timbulnya kesepahaman antara masyarkat beragama untuk saling menjaga kerukunan beragama Peningkatan kepedulian dan rasa memiliki akan nilainilai budaya • Optimalisasi pendataan kebudayaan • Meningkatnya sumberdaya manusia tentang kebudayaan • Terbangunnya sarana dan prasarana kebudayaan yang baru Pembangunan Politik Lokal • Meningkatnya pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal berjalan baik • Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik semakin baik Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah • Meningkatnya pendayagunaan dan Tata Peraturan Daerah lebih optimal dan efektif Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana • Kelembagaan perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana semakin kuat dan berfungsi Sumber : RPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2026 C. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yg perlu dilakukan untuk mencapai arah pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (tahun) tahun ke depan. Tujuan dari RPD Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yaitu:
1. 1.Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. 2.Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;
3. 3.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkunan Hidup;
4. 4.Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
5. 5.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, beradab dan budaya dan demokratis. Sasaran dari penyusunan RPD Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu:
6. 1.Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
7. 2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
8. 3.Penurunan Pengangguran;
9. 4.Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;
10. 5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
11. 6.Menjaga Stabilitas Harga;
12. 7.Menurunnya Kemiskinan;
13. 8.Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
14. 9.Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan;
15. 10.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan
16. 11.Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama;
17. 12.Terwujudnya Kelestarian cagar budaya. 2.3.9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 A. Tujuan, Kebijakan dan Strategis Penyusunan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mengintegrasikan visi dan misi kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta isu strategis kabupaten kedalam tujuan penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga diperoleh Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN YANG ADIL MAKMUR MELALUI PENGEMBANGAN AGROPOLITAN YANG BERDAYA SAING, AMAN, DAN BERKELANJUTAN” Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ditetapkan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah terdiri atas:
18. 1.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
a.Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi satu sama lain sesuai dengan hirarki dan jangkauan pelayanannya, dengan strategi antara lain : • menetapkan pusat-pusat pelayanan perkotaan; • menetapkan fungsi utama dan pendukung pada masing-masing pusat pelayanan perkotaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan; • meningkatkan keterkaitan antarkawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya; • mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; • memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis; • mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang; • mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan • mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
b.Kebijakan peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan, dengan strategi antara lain : • memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem pusat permukiman dalam kerangka sistem pembangunan Kabupaten; • mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan; • mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran; • melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan • mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
c.Kebijakan peningkatan penyediaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu dan merata yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata di Wilayah Kabupaten, dengan strategi antara lain : • mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu; • mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi; • mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi; • mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan sumber daya air; • mengembangkan jaringan prasarana Wilayah untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk persampahan, air minum, limbah, drainase, dan jalur dan tempat evakuasi bencana; • mengembangkan prasarana dan sarana produksi; dan • mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata.
1. 2.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari kebijakan pengembangan Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. 1) Kebijakan pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana, dengan strategi antara lain: • meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan konservasi, dan Kawasan Lindung geologi. • menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya; • menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung; • melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air; • mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; • mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan • menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana. 2) Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dengan strategi antara lain: • menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; • melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; • melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; • mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; • mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan • mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 3) Kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan, dengan strategi antara lain: • mengembangkan sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata; • meningkatkan kualitas kelembagaan; • mengembangkan produk usaha pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata; • mengembangkan budi daya pertanian yang ramah lingkungan; dan • mengembangkan sentra agropolitan. 4) Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, dengan strategi antara lain: • mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • mengembangkan produktivitas pertanian; dan • mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 5) Kebijakan pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata, dengan strategi antara lain: • meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata; • meningkatkan kapasitas pelaku usaha; • mengembangkan sistem informasi dan teknologi; • mengembangkan jenis produk bernilai tambah tinggi; • menetapkan delineasi Kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata; • mengembangkan sistem pusat pertanian, industri, dan pariwisata; • meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pertanian, industri, dan pariwisata; • mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; • memfasilitasi terhadap akses sumber daya produktif; • memberikan insentif terhadap Masyarakat lokal dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan • mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata. 6) Kebijakan pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah, dengan strategi antara lain: • mengembangkan Kawasan perikanan dan komoditas unggulannya; • mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan; • mengembangkan Kawasan perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang; • mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi; • mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan; dan • mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perikanan. 7) Kebijakan pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan, dengan strategi antara lain: • mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; • mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah; • mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil secara komunal; • mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil; dan • membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. 8) Kebijakan peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi antara lain: • pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; • mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan • menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara. 9) Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, dengan strategi antara lain: • mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; • membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; • mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak; • menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; • apabila luas Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf d memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya; • mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; • mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan; • mengembangkan Kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana; dan • mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.
2. 3.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing, dengan strategi antara lain : • menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; • mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; • mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten; • menciptakan iklim investasi yang kondusif; • mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan; • mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan; • mengintensifkan promosi peluang investasi; dan • meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi. B. Rencana Struktur Ruang Penentuan struktur ruang wilayah perlu memperhatikan penetapan pusat-pusat kegiatan yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi pada wilayah yang berkaitan. Selain itu, pengembangan struktur ruang wilayah juga mengacu pada potensi dan kondisi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan pada pengembangan tiga pusat pertumbuhan yang didasari atas jangkauan pusat pelayanan dan kegiatan sosial ekonomi yang berkembang pada masing-masing pusat pertumbuhan. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berbeda diharapkan memberikan efek pengganda (multiplier effect) pada membantu pertumbuhan wilayah belakangnya. Perwujudan pusat pertumbuhan akan diperkuat dengan pembentukan wilayah pengembangan yang menjadi batasan setiap pusat pertumbuhan memberikan pelayanannya. Tabel II.2. Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat No. Kecamatan Sistem Pusat Permukiman 1. Tiyuh Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. • Tiyuh Daya Murni Kecamatan Tumijajar • Tiyuh Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
3. 3.• Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik • Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung • Tiyuh Totomulyo Kecamatan Gunung Terang • Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga • Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa • Tiyuh Margomulyo Kecamatan Batu Putih Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sumber : Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2023-2043 Gambar 2.4 Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2043 Sumber : Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2023-2043 C. Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pembagian kawasan Kabupaten Tulang Bawang Barat disesuaikan dengan peraturan Pedoman RTRW yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tabel II.3. Pola Pemanfaatan Kawasan Budidaya No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) A Kawasan Lindung 1 Badan Air 993 2 Kawasan Perlindungan Setempat 1.747 3 Kawasan konservasi 1.375 B Kawasan Budidaya 1 kawasan hutan produksi 10.409 2 kawasan pertanian 88.852 3 kawasan perikanan 2.727 4 kawasan pertambangan dan energi 5 kawasan peruntukan industri 2.829 6 kawasan pariwisata 1.508 7 kawasan permukiman 14.823 8 badan jalan 447 Sumber : Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Gambar 2.5 Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2043 Sumber : Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 D. Rencana Kawasan Strategis Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:
a.Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
b.Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
c.Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
d.Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
e.Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
f.Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
g.Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
h.Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
i.Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;dan
j.Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
k.Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis dibedakan berdasarkan kewenangannya yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.
1. 1.Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
2. 2.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; dan
3. 3.Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Dalam penentuan kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
4. 1.Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
5. 2.Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
6. 3.Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
7. 4.Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
8. 5.Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
9. 6.Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
10. 7.Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
11. 8.Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
12. 9.Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;dan
13. 10.Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
14. 11.Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan strategis wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain :
15. 1.kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain:
a.Kawasan Ekonomi Segitiga Emas (Desa Mulya Asri, Desa Daya Murni, dan Desa Pulung Kencana) di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tumijajar. Tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Segitiga Emas adalah mewujudkan Kawasan Ekonomi Segitiga Emas sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa yang berkelanjutan dengan arahan pengembangan Kawasan Ekonomi Segitiga Emas adalah pengembangan perdagangan dan jasa.
b.Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik dan kawasan perkotaan Terpadu Way Abung di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa dan Pariwisata yang berkelanjutan. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik dan kawasan perkotaan Terpadu Way Abung adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman. Arahan pengembangan kawasan Kota Terpadu Way Abung adalah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman.
c.kawasan agropolitan di Kecamatan Tumijajar. Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumijajar adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan dengan arahan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, dan permukiman.
1. 2.Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain:
a.Kawasan Wisata Sejarah Makam berada di Kecamatan Pagar Dewa • Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang) • Makam Tuan Rio Cakai Dilangek (Hulu Balang Kerajaan Tulang Bawang); dan • Makam Ratu Bagus Koneng.
b.Kawasan Wisata Daerah Kota Tua Panaragan Jaya berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu menjaga kelestarian adat budaya lokal dan menjaga situs-situs bersejarah. Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu arahan pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Makam dan arahan pengembangan Kawasan Wisata Daerah Kota Tua Panaragan jaya.
1. 3.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri dari Kampung IT dan Kawasan Pendidikan Pertanian (SMK Pertanian di Tiyuh Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah). Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat berbasis teknologi informasi dan mengembangkan potensi kawasan dan meningkatkan sumber daya pertanian. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu arahan pengembangan Kampung IT (Information Technology) dan arahan pengembangan Kawasan Pendidikan Pertanian. Gambar 2.6 Rencana Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023- 2043 Sumber : Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2023-2043 BAB 3 INTEGRASI PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.10. INTEGRASI PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH Sebagaimana diketahui bahwa siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu :
2. 1.penyusunan rencana;
3. 2.penetapan rencana;
4. 3.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
5. 4.evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam implementasi pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan didaerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan Lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA- SKPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway/GAP), dan Gender Budget Statement (GBS). GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsive gender, menyusun indikator capaian dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan rensponsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan. GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasikan kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap SKPD yang mengampu urusan- urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan- kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki- laki dengan perempuan atau sebaliknya. 1.11. INTEGRASI PUG DALAM RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, maka PUG harus diintegrasikan kedalam rencana program pembangunan. Integrasi PUG ke dalam RPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada. Pengintegrasian pengarusutaman gender melalui Rencana Pembangunan Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam Dokumen RPD Tulang Bawang Barat tahun 2023-2026 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam perumusan misi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM, yang memiliki arti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan. Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yaitu mengurangi ketimpangan gender, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM antara lain :
6. 1.Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG);
7. 2.Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG);
8. 3.Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat;
9. 4.Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparatur pemerintahan;
10. 5.Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi;
11. 6.Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan. Sasaran - sasaran tersebut akan menjadi modal awal untuk perencanaan pembangunan tahunan, yaitu RKPD dan Renja SKPD yang lebih responsif gender. 1.12. INTEGRASI PUG DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DERAH (RKPD) Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Pengarusutaman Gender (PUG), perlu dilakukan pengintegrasian PUG dalam RKPD yang merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh SKPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, SKPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pengintegrasian pengarusutamaan gender harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA SKPD. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsipprinsip kesetaraan dan keadilan gender. BAB 4 ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, bahwa Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga harus menjadi bagian perencanaan dan penganggaran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dapat dilakukan dengan melakukan analisis situasi pembangunan gender. Analisis situasi pembangunan gender dilakukan untuk memetakan pencapaian indikator- indikator pembangunan daerah yang berkaitan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. 1.13. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, memiliki pengetahuan yang baik, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Isu pembangunan manusia semakin penting dalam kebijakan pemerintah. Beberapa tahun terakhir IPM dimasukkan sebagai salah satu indikator penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah. Indikator lainnya yang turut digunakan adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Tinggi rendahnya angka IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi Kesehatan, Dimensi Pengetahuan dan Dimensi Standar Hidup Layak. Dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh umur yang panjang dan sehat menjadi fokus utama dalam pembangunan manusia, karena umur yang panjang dan sehat sangat menentukan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara. Artinya, dimensi kesehatan juga memiliki peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk dinilai mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum sehingga dipilih menjadi indikator kesehatan. Dimensi Pengetahuan menjadi salah satu unsur terpenting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Dari sekian banyak indikator pendidikan yang tersedia, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata rata Lama Sekolah (RLS) dianggap cukup representatif untuk menggambarkan capaian pembangunan pendidikan oleh penduduk di suatu wilayah. Dimensi Standar Kehidupan Layak merupakan dimensi ketiga dari ukuran IPM yang merepresentasikan aspek ekonomi yakni standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya Dilihat dari IPM, dari 15 kabupaten/ kota, Kota Bandar Lampung memiliki angka IPM terbesar yaitu 79,86 yang artinya masuk kategori tinggi sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki angka IPM 69,38 berkategori sedang. Namun, IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel IV.1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 No Kabupaten/ Kota Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 2021 2022 2023 1 Lampung Barat 70,47 70,55 71,01 71,72 2 Tanggamus 68,58 68,79 69,32 69,93 3 Lampung Selatan 70,36 70,48 70,95 71,55 4 Lampung Timur 70,62 70,91 71,82 72,44 5 Lampung Tengah 71,97 72,04 72,59 73,39 6 Lampung Utara 69,58 69,78 70,19 70,78 7 Way Kanan 69,33 69,46 69,92 70,51 8 Tulang Bawang 70,07 70,28 71,08 71,56 9 Pesawaran 67,7 68,04 68,55 69,46 10 Pringsewu 72,04 72,14 72,57 73,11 11 Mesuji 65,83 66,24 67,12 67,79 12 Tulang Bawang Barat 67,51 67,76 68,7 69,38 13 Pesisir Barat 68,43 68,79 69,58 70,4 14 Bandar Lampung 78,78 78,93 79,33 79,86 15 Metro 78,69 78,99 79,38 79,85 Provinsi Lampung 71,04 71,25 71,79 72,48 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Gambar 4.1 Grafik Perbandingan IPM Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 67,51 67,76 68,7 69,38 71,04 71,25 71,79 72,48 65 66 67 68 69 70 71 72 73 2020 2021 2022 2023 Provinsi Lampung Tulang Bawang Barat 1.14. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di di bawah provinsi sedangkan IPG Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir juga berada dibawah nasional dan pada tahun 2022 bernilai 90,58 sedangkan nasional bernilai 91,63. Tabel IV.2. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 No Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020 2021 2022 1 Lampung Barat 92,95 93,00 93,40 2 Tanggamus 91,13 90,98 91,10 3 Lampung Selatan 89,60 89,61 89,78 4 Lampung Timur 88,83 88,78 89,22 5 Lampung Tengah 89,87 89,94 90,11 6 Lampung Utara 89,46 89,58 89,74 7 Way Kanan 88,19 88,32 88,50 8 Tulang Bawang 89,31 89,56 90,18 9 Pesawaran 87,20 87,22 87,77 10 Pringsewu 92,33 92,29 92,50 11 Mesuji 84,17 84,37 84,47 12 Tulang Bawang Barat 88,56 88,96 89,04 13 Pesisir Barat 93,21 93,51 93,95 14 Kota Bandar Lampung 93,86 93,93 94,02 15 Kota Metro 95,55 95,89 95,90 Provinsi Lampung 90,33 90,37 90,58 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 Gambar 4.2 Grafik Perbandingan IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2022 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 1.15. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan 88,56 88,96 89,04 90,33 90,37 90,58 91,06 91,27 91,63 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 89,50 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 2020 2021 2022 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Indonesia kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Tujuan pengukuran IDG adalah peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan meningkatkan peran dan kemandirian suatu lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Tabel IV.3. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 No Kabupaten/ Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2021 2022 2023 1 Lampung Barat 69,14 65,92 93,47 2 Tanggamus 56,39 56,54 91,27 3 Lampung Selatan 59,27 59,37 89,96 4 Lampung Timur 63,14 62,34 89,60 5 Lampung Tengah 61,01 63,27 90,02 6 Lampung Utara 64,94 64,29 89,79 7 Way Kanan 61,82 60,36 88,64 8 Tulang Bawang 64,76 66,95 90,26 9 Pesawaran 73,70 71,98 88,04 10 Pringsewu 65,86 66,13 92,68 11 Mesuji 68,45 68,50 84,63 12 Tulang Bawang Barat 52,10 56,72 89,01 13 Pesisir Barat 54,93 55,37 94,25 14 Bandar Lampung 71,69 72,33 94,14 15 Metro 74,23 74,60 95,99 Provinsi Lampung 67,96 68,24 90,75 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 Indeks pembangunan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukan peningkatan selama 3 tahun. Sedangkan untuk indeks pemberdataan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2021 yaitu 52,10 kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,62 menjadi 56,72. Pada tahun 2023 indeks pemberdayaan gender megalami peningkatan yang cukup pesat sebesar 32,29 menjadi 89,01. Namun indeks pembangunan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih di bawah indeks pembangunan gender di Provinsi Lampung. Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 0 20 40 60 80 100 2021 2022 2023 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung 1.16. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarannya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba. Tabel IV.4. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 No Kabupaten/ Kota Harapan Lama Sekolah (tahun) 2020 2021 2022 2023 1 Lampung Barat 12,25 12,26 12,27 12,29 2 Tanggamus 12,18 12,19 12,30 12,31 3 Lampung Selatan 12,50 12,52 12,54 12,64 4 Lampung Timur 12,85 12,86 12,96 12,97 5 Lampung Tengah 12,92 12,93 12,95 13,04 6 Lampung Utara 12,48 12,49 12,54 12,55 7 Way Kanan 12,36 12,37 12,42 12,43 8 Tulang Bawang 11,89 11,95 12,28 12,29 9 Pesawaran 12,36 12,59 12,61 12,62 10 Pringsewu 12,83 12,84 12,91 12,92 11 Mesuji 11,63 11,64 11,80 11,81 12 Tulang Bawang Barat 12,05 12,06 12,09 12,10 13 Pesisir Barat 11,99 12,00 12,13 12,14 14 Bandar Lampung 14,64 14,70 14,71 14,72 15 Metro 14,47 14,75 14,76 14,77 Provinsi Lampung 12,65 12,73 12,74 12,77 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah yaitu 12,05, sedangkan pada tahun akhir yaitu tahun 2023 angka harapan lama sekolah sebesar 12,10. Namun harapan lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih di bawah harapan lama sekolah di Provinsi Lampung Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 1.17. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH Indikator lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata Lama Sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan outcome dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan. Angka Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Konsep Angka Rata-rata lama sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Kegunaan Indikator Rata-rata lama sekolah yaitu untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Selain itu Indikator Rata-rata lama sekolah juga sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar. 12,05 12,06 12,09 12,10 12,65 12,73 12,74 12,77 11,60 11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00 2020 2021 2022 2023 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tabel IV.5. Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 No Kabupaten/ Kota Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2020 2021 2022 2023 1 Lampung Barat 8,06 8,07 8,20 8,36 2 Tanggamus 7,22 7,34 7,35 7,36 3 Lampung Selatan 7,69 7,70 7,72 7,77 4 Lampung Timur 7,60 7,77 8,04 8,14 5 Lampung Tengah 7,58 7,59 7,64 7,81 6 Lampung Utara 8,21 8,34 8,35 8,36 7 Way Kanan 7,70 7,71 7,72 7,74 8 Tulang Bawang 7,49 7,55 7,56 7,57 9 Pesawaran 7,70 7,71 7,77 7,99 10 Pringsewu 8,38 8,39 8,40 8,42 11 Mesuji 6,88 7,08 7,09 7,11 12 Tulang Bawang Barat 7,24 7,39 7,72 7,79 13 Pesisir Barat 8,01 8,19 8,53 8,70 14 Bandar Lampung 10,93 10,95 10,96 10,97 15 Metro 10,96 10,97 10,98 11,00 Provinsi Lampung 8,05 8,08 8,18 8,29 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 Gambar 4.5 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 1.18. ANGKA PARTISIPASI MURNI Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Beberapa Ahli lainnya juga mendefinisikan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan yaitu baik SD/MI, SMP/MTs ataupun SMA/MA. Capaian APM untuk tingka SD, memperlihatkan persentase yang terus meningkat, dimana tahun 2021 tercatat APM pada tingkat SD sebesar 99,07 persen artinya 99,07 persen anak usia sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapat pelayanan sesuai jenjang SD. Tahun 2022 menjadi 99,46 persen, demikian juga pada tahun 2023 menjadi 99,55 persen. Masyarakat cenderung meminati Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang harus diperhatikan 7,24 7,39 7,72 7,79 8,05 8,08 8,18 8,29 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 2020 2021 2022 2023 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung oleh Pemerintah daerah adalah upaya peningkatan mutu pelayanan Pendidikan agar masyarakat meningkatkan minat masyarakat untuk sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian APM pada tingkat SMP, dalam tiga tahun terakhir cukup bervariasi dan cenderung naik turun. Pada tahun 2021 tercatat APM pada tingkat SMP sebesar 84,24 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 84,18 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dimana APM SMP tercatat sebesar 85,36 persen. Pemerintah daerah harus berupaya alam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan agar masyarakat meningkatkan minat masyarakat untuk sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk capaian APM pada tingkat SMA, dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan namun untuk angka APM masih rendah dibandingkan capaian APM pada tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2021 capaian APM pada tingkat SMA hanya 54,78 persen, kemudian tahun 2022 menjadi 57,24 persen dan tahun 2023 mencapai 63,48 persen. Secara lebih rinci, perkembangan angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel IV.6. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2023 Tingkat Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 SD 99,78 100,00 99,58 98,43 98,88 99,52 99,07 99,46 99,55 SMP 79,76 84,50 88,65 88,40 83,81 81,79 84,24 84,18 85,36 SMA 59,65 51,01 49,78 48,80 64,72 79,77 54,78 57,24 63,48 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 1.19. ANGKA PARTISIPASI KASAR Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel IV.7. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2023 Tingkat Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 SD 113,07 107,73 - 104,12 110,59 - 108,37 109,1 105,58 SMP 97,97 105,04 - 102,28 93,58 - 100,21 99,67 91,7 SMA 77,07 57,58 - 65,44 87,77 - 71,85 71,29 78,59 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. 1.20. ANGKA MELEK HURUF Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga Angka Melek Huruf dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Semakin besar Angka melek diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun. Fungsi indikator Angka Melek Huruf adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pendidikan dasar telah dilaksanakan secara efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Berikut ini merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut kelompok umur. Tabel IV.8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dan 2023 Kelompok Umur 2022 2023 15-19 100,00 100,00 20-24 100,00 100,00 25-29 100,00 99,10 30-34 100,00 100,00 35-39 100,00 99,53 40-44 100,00 99,29 45-49 100,00 99,79 50+ 87,11 89,93 Total 96,26 96,66 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, angka melek huruf selama 3 tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2023 angka melek huruf di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 96,66 persen, artinya terdapat 3,34 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu berimplikasi positif yang dihasilkan oleh upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mendorong akses pendidikan bagi semua penduduk, termasuk Paket A, B, dan C, disamping juga pendidikan gratis. Gambar 4.6 Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Sumber: Provinsi Lampung dalam angka, 2024 1.21. KONDISI KEMISKINAN Selama delapan tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021, penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan karena ada pandemi covid-19. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk miskin secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Tabel IV.9. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016–2023 Tahun Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin 2016 358.939 22,39 8,39 2017 370.332 21,77 8,09 2018 384.933 21,93 8,09 2019 391.096 21,14 7,74 2020 432.693 20,29 7,12 2021 447.327 23,03 8,00 2022 476.712 20,72 7,15 2023 511.418 20,32 6,88 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 96,25 96,26 96,66 97,28 97,25 97,33 95,6 95,8 96 96,2 96,4 96,6 96,8 97 97,2 97,4 97,6 2021 2022 2023 Tulang Bawang Barat Prov. Lampung Gambar 4.7 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2016-2023 selalu mengalami peningkatan yang cukuf signifikan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 266.973 jiwa sedangkan pada tahun akhir yaitu tahun 2023 jumalh penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 295.481 jiwa. Gambar 4.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000 290.000 295.000 300.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Penduduk Miskin 22.390 21.770 21.930 21.140 20.290 23.030 20.720 20.320 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500 Gambar 4.9 Persentase Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 1.22. PERKOPERASIAN Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Koperasi memiliki fungsi sebagai berikut:
12. 1.Membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Demikian juga, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.
13. 2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian.
14. 3.Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokogurunya.
15. 4.Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan tujuan pendirian koperasi adalah sebagai berikut:
16. 1.Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
17. 2.Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
18. 3.Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur
19. 4.Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional.
20. 5.Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.
21. 6.Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau.
22. 7.Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. 8,39 8,09 8,09 7,74 7,12 8,00 7,15 6,88 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tabel IV.10. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2023 No Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Tulang Bawang udik 5 5 5 5 5 2 Tumijajar 19 19 20 26 20 3 Tulang Bawang Tengah 11 12 14 17 17 4 Pagar Dewa 1 1 1 1 1 5 Lambu Kibang 3 3 3 3 3 6 Gunung Terang 5 5 5 6 6 7 Batu Putih - - - - - 8 Gunung Agung 1 1 1 1 1 9 Way Kenanga - - - - - Jumlah 45 46 49 59 53 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Tabel IV.11. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 No Kecamatan Jenis Koperasi KU D KOPTA N KOPBU N KS P KS U KPR I KOPWA N KOPPO N TREN Lainny a 1 Tulang Bawang udik 3 1 1 1 3 1 - - 2 Tumijajar 4 4 - 4 7 1 4 3 2 3 Tulang Bawang Tengah 8 3 2 10 13 1 - 4 13 4 Pagar Dewa - - - 2 - - - - 13 5 Lambu Kibang 1 1 - - 3 1 - 1 - 6 Gunung Terang 2 - - 1 5 - 1 - - 7 Batu Putih - - - - - - - - 1 8 Gunung Agung 1 - - - - - - - - 9 Way Kenanga - 1 - 1 - - - - Jumlah 19 10 3 18 32 3 6 8 29 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Berdasarkan data dalam angka tahun 2024, jumlah anggota perempuan pada koperasi yang masih aktif di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya 38,89 persen dan sisanya adalah jumlah anggota laki-laki. Namun jumlah anggota perempuan pada koperasi yang masih aktif di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. 1.23. TNGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada kurun waktu 2018-2023 cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2018 angka TPAK mencapai 70,21 persen, pada tahun 2021 TPAK terus meningkat menjadi 72,32 persen, sedangkan pada tahun 2022 TPAK mengalami penurunan sehingga menjadi 70,21 persen. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 70,77 persen. Perkembangan TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Gambar 4.10 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 1.24. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kegunaan TPT yaitu untuk mengetahui/ mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 yaitu 2,95 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 3,46 persen dan 3,35 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan Kembali menjadi 4,12 persen dan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,89 persen. Perkembangan TPT di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel berikut. Gambar 4.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 70,21 70,60 71,58 72,32 70,21 70,77 69,00 69,50 70,00 70,50 71,00 71,50 72,00 72,50 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TPT 2,95 3,57 3,46 3,35 4,12 3,89 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih rendah. Tahun 2023, angkatan kerja berpendidikan < SD sangat menonjol, yaitu mencapai 44,56 persen. Lalu diikuti dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 25,27 persen dan tingkat pendidikan SMP hanya mencapai 24,32 persen. Adapun angkatan kerja berpendidikan tinggi (universitas) hanya 5,85 persen. 1.25. JUMLAH ANGGOTA LEGISLATIF Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 30 orang, dengan 28 orang laki- laki dan 2 orang perempuan. Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam penyelenggaran pemilu. Tabel IV.12. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Tulang Bawang Barat No Partai Jumlah Anggota DPRD Laki-laki Perempuan 1 PDIP 7 0 2 Partai Demokrat 5 1 3 Nasdem 4 1 4 Gerindra 4 0 5 Hanura 3 0 6 Perindo 2 0 7 PAN 2 0 8 PKB 1 0 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Gambar 4.12 Grafik Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 93% 7% Laki-laki Perempuan 1.26. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL Total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 yaitu 2.778 orang. Jumlah PNS laki-laki sebanyak 1.111 orang sedangkan jumlah PNS perempuan sebanyak 1.667 orang. Jumlah PNS di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 menurut golongan yaitu golongan I sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 309 orang, golongan III sebanyak 1.665 orang, dan golongan IV sebanyak 794 orang. Gambar 4.13 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2023 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Tabel IV.13. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 No Pangkat/ Golongan/ Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Golongan I 8 2 10 I/A Juru Muda - - I/B Juru Muda Tingkat I - - I/C Juru 4 1 5 I/D Juru Tingkat I 4 1 5 2 Golongan II 91 218 309 II/A Pengatur Muda 3 1 4 II/B Pengatur Muda Tingkat I 8 10 18 II/C Pengatur 54 115 169 II/D Pengatur Tingkat I 26 92 118 3 Golongan III 627 1 628 III/A Penata Muda 120 259 379 III/B Penata Muda Tingkat I 141 257 398 III/C Penata 100 148 248 III/D Penata Tingkat I 266 374 640 4 Golongan IV 385 409 794 IV/A Pembina 174 173 347 IV/B Pembina Muda Tingkat I 176 223 399 IV/C Pembina Utama Muda 34 13 47 IV/D Pembina Utama Madya 1 - IV/E Pembina Utama - - Jumlah 1.111 1.667 2.778 Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam angka, 2024 Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya kondisi pembangunan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah pada kondisi yang baik dimana sudah terdapat pembagian peran 1.341 1.290 1.212 1.186 1.111 1.560 1.636 1.605 1.715 1.667 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2019 2020 2021 2022 2023 Laki-Laki Perempuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan maupun tingkat pangkatnya. Namun demikian, dominasi laki-laki dalam berbagai sektor pembangunan juga masih sangat kuat, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mendorong terciptanya suatu kondisi dimana perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk mewujudkan Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris yang Makmur dan Sejahtera. BAB 5 PENYELENGGARAAN PUG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Keberhasilan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat ditentukana oleh beberapa faktor antara lain adanya dukungan politik dari unsur pimpinan daerah, lembaga legislatif serta Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya juga diperlukan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PUG, adanya kelembagaan yang baik, Sumber Daya Manusia, serta dukungan sistem Data dan Informasi gender yang baik. 1.27. DUKUNGAN POLITIK PENYELENGGARAAN PUG Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 - 2025, adalah : “TULANG BAWANG BARAT KABUPATEN AGRARIS YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA “ Dari visi tersebut jelas tergambar bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki dukungan politik (political will) yang kuat sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG. Penegasan visi untuk mensejahterakan seluruh rakyat merupakan dukungan yang sangat besar dalam penyelenggaraan PUG dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan melakukan berbagai kegiatan untuk penyamaan persepsi tentang pentingnya pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Dalam waktu tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk membentuk Kelompok Kerja PUG bagi SKPK utama selaku penggerak PUG (driver) yaitu:
23. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selaku Ketua Pokja PUG;
24. 2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh yang menjadi sekretariat penyelenggaraan PUG;
25. 3.SKPK sebagai anggota untuk menindaklanjuti dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Faktor lain yang juga sangat mendukung keberhasilan penyelenggaran PUG sebagai bagian dari ukungan politik yaitu komitmen pimpinan daerah dan pimpinan DPRK yang juga merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 1.28. KEBIJAKAN PENYELENGARAAN PUG Penyelenggaran PUG di daerah merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan Kementerian/ Lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya untuk meningkatkan komitmen dan menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui penguatan kebijakan penyelenggaraan PUG. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Dokumen RPD Tulang Bawang Barat Tahun 2023- 2026, dimana di dalam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025, tergambar jelas keberpihakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Penguatan kebijakan Penyelengaraan PUG juga diterjemahkan melalui penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 dengan menjadikan PUG sebagai salah satu strategi kebijakan dalam pembangunan di berbagai bidang, dimana pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 juga merupakan bagian dari penguatan kebijakan untuk penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dimana di dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 akan termuat kelembagaan pengarusutamaan gender yang terdiri dari 7 indikator prasyarat yang harus dipenuhi yaitu Kebijakan, Komitmen, Kelembagaaan, Sumber Daya Manusia, Data dan Sistem Informasi, Metode/ Tool serta Peran Serta Masyarakat dan Jejaring. Selanjutnya juga terdapat indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang terdiri dari 4 indikator yaitu Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Responsif Gender, Kelembagaan, Anggaran Responsif Gender serta Peran Serta Masyarakat. Secara umum kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyelenggaraan PUG yaitu:
26. 1.Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak.
27. 2.Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender pada semua SKPK.
28. 3.Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
29. 4.Sosialisasi Pelaksanaan Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi aparatur pemerintahan.
30. 5.Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 untuk memebikan pedoman dalam rangka pelaksanaan PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 1.29. KELEMBAGAAN PUG 5.3.1. Kelembagaan PUG ditingkat Kabupaten Kelembagaaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja (termasuk Focal Point). Kedua Lembaga tersebut harus dibentuk ditingkat kabupaten sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Pasal 14 disebutkan bahwa Bupati/ Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati/Walikota. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Iembaga di daerah. Menurut ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 15 Kelompok Ketja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:
31. 1.Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK.
32. 2.Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala tiyuh.
33. 3.Menyusun program kerja setiap tahun.
34. 4.Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
35. 5.Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun.
36. 6.Bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui wakil bupati/ walikota.
37. 7.Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/ walikota.
38. 8.Menyusun Profil Gender kabupaten/kota.
39. 9.Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi.
40. 10.Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
41. 11.Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di kabupaten.
42. 12.Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing- masing SKPK. Beberapa tugas penting Pokja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011 diantaranya adalah :
43. 1.Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsive gender di masing-masing SKPK.
44. 2.Perumusan rekomendasi kebijakan bupati; Fasilitasi SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat.
45. 3.Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi.
46. 4.Penetapan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
47. 5.Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPK. 5.3.2. Kelembagaan PUG ditingkat SKPK Pelaksanaan PUG pada tingkat SKPK sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala SKPK yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang disebut focal point adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing. Focal Point PUG merupakan pengarusutamaan gender di unit kerjanya dan memiliki tugas sebagai berikut :
48. 1.Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja.
49. 2.Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang responsif gender.
50. 3.Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK.
51. 4.Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK
52. 5.Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.
53. 6.Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK. Pemahaman aparatur SKPK mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Hal ini menjadikan kebanyakan SKPK dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPK pada masing-masing SKPK secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing SKPK yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada SKPK ini juga harus didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. 5.3.3. Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun demikian sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih terbatas baik dari kualitas dan kuantitas. Keterbatasan kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih kurang. Selain itu kemampuan dalam menggunakan instrumen Gender Analysis Pathaway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) juga masih kurang. Selama ini pengetahuan tentang gender belum tersebar luaskan secara baik. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM pada tahun 2024-2026 dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dengan adanya pelatihan ini peserta diharapkan dapat mempraktikkan secara langsung teknik analisis gender menggunakan GAP dan GBS. Selain itu juga perlu dilakukan pendampingan kepada SKPK yang menjadi pilot project, peserta dari pendampingan ini yaitu perwakilan bidang-bidang yang ada di SKPK bersangkutan. Hal ini untuk mempercepat penyebarluasan pengetahuan tentang penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelatihan dan pendampingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur yang ada di SKPK, sehingga penyelenggaraan PUG dapat berjalan dengan optimal. Secara umum, Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi masalah terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami PUG dan implementasinya, baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat SKPK. Beberapa permasalahan lain terkait penyediaan SDM dalam pelaksanaan PUG yaitu keterbatasan anggaran untuk pelatihan, mekanisme pendampingan dan pembinaan oleh pusat dan provinsi, serta persepsi yang berbeda-beda terkait dengan PUG. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melihat kembali strategi yang perlu dilakukan dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan PUG di daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026. 5.3.4. Ketersediaa Sistem Data dan Informasi Gender Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender sangat diperlukan data terpilah yang menyajikan data dan informasi yang akurat tentang kondisi dan indikator laki-laki dan perempuan sebagai informasi pembuka wawasan, sekaligus sebagai input untuk pelaksanaan analisis gender. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, pada pasal 4 ditentukan bahwa Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:
54. 1.Memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir.
55. 2.Membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah.
56. 3.Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah. Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan pada Bab IV, ketersediaan data pilah di tingkat SKPK belum menaruh perhatian pada pengumpulan data pilah. Data pilah penting untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga sasaran pembangunan akan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Belum tersedianya data pilah antara laki-laki dan perempuan dikarenakan kesadaran dan pemahaman aparatur tentang pentingnya data pilah masih rendah sehingga sangat sulit untuk mengintervensi sasaran Pembangunan. Untuk mendorong SKPK melakukan pengumpulan data pilah diperlukan upaya-upaya khusus seperti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang data pilah yang pada tataran implementasi akan bermanfaat untuk mengindentifikasi perbedaan (kondisi kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Data terpilah juga bermanfaat untuk melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak yang dihasilkan oleh pembangunan. BAB 6 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pada bagian instruksi pertama telah diperintahkan para menteri, gubernur serta bupati/walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 dilakukan dengan menggunakan indikator evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender terdiri dari: A. Kelembagaan pengarusutamaan gender yang terdiri dari 7 indikator prasyarat yang harus dipenuhi yaitu: • Kebijakan • Komitmen • Kelembagaaan • Sumber Daya Manusia • Data dan Sistem Informasi • Metode/ Tool • Peran Serta Masyarakat dan Jejaring B. Pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang terdiri dari 4 indikator yaitu: • Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Responsif Gender • Kelembagaan • Anggaran Responsif Gender • Peran Serta Masyarakat. 1.30. KELEMBAGAAN PUG Kelembagaan PUG dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 7 (tujuh) prasyarat yang harus dipenuhi untuk keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari: A. Kebijakan, dengan indikator: • Tersedianya Kebijakan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ukuran: ✓ Adanya Peraturan Daerah PUG ✓ Adanya Peraturan Bupati tentang PUG • Tersedianya Kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dari Kepala daerah/Kepala OPD, dengan ukuran: ✓ Adanya Instruksi Kepala Daerah tentang PUG ✓ Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG/ PPRG • Tersedianya Rencana pencapaian Pengarusutamaan Gender di masing- masing SKPK, dengan ukuran: ✓ Adanya RAD PUG, Road Map PUG, Renja Pokja PUG dan SE Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG di masing- masing SKPK. B. Komitmen, dengan indikator: • Dokumen RPJMD, dengan ukuran: ✓ Adanya Dasar Hukum PUG ✓ Adanya Data Terpilah ✓ Visi – Misi (keterkaitan dengan PUG) ✓ Program yang mendukung PUG ✓ Adanya Indikator terkait PUG • Renstra dan Renja SKPK, dengan ukuran: ✓ Persentase Renstra/ Renja SKPK yang memuat: ❖ Adanya Dasar Hukum PUG ❖ Adanya Data Terpilah ❖ Visi – Misi (keterkaitan dengan PUG) ❖ Program yang mendukung PUG ❖ Adanya Indikator terkait PUG • Dokumen Anggaran (pada tingkatan RKA), dengan ukuran: ✓ Anggaran Responsif Gender (ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. ✓ Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan analisis gender. ✓ Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/ PPAS. C. Kelembagaan, dengan indikator: • Unit Organisasi yang Menangani PUG di Daerah, dengan ukuran: ✓ Adanya pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 pada SKPK yang menangani urusan pengarusutamaan gender. • Adanya Kelompok Kerja (Pokja) PUG, dengan ukuran: ✓ Adanya Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG. • Adanya fokal point di masing-masing SKPD, dengan ukuran: ✓ Jumlah SKPK yang mempunyai surat Penunjukan/ Penetapan Anggota Fokal Point dari Kepala SKPK. ✓ Persentase SKPK yang mempunyai Fokal Point. • Adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, dengan ukuran: ✓ Adanya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah PUG. D. Sumber Daya, dengan indikator : • Adanya Perencana yang mahir, dengan ukuran: ✓ Jumlah Perencana SKPK yang mendapat Sertifikat PPRG • Auditor yang mempunyai sertifikat, dengan ukuran: ✓ Jumlah Auditor yang mendapat sertifikat PPRG • Anggaran Fasilitasi PUG, dengan ukuran: ✓ Jumlah Anggaran Fasilitasi PUG ✓ Persentase Anggaran fasilitasi PUG • Jumlah Fasilitator di daerah, dengan indikator: ✓ Jumlah Fasilitator yang mendapat sertifikat ✓ Rasio Fasilitator terhadap jumlah SKPK • Jumlah gender Champion ✓ Jumlah orang yang memenuhi kriteria E. Data dan Sistem Informasi, dengan indikator: • Pengelola data yang mahir, dengan ukuran: ✓ Jumlah Pengelola Data SKPK yang mendapat sertifikat • Statistik gender/ profil gender daerah, dengan ukuran: ✓ Adanya profil gender daerah ✓ Adanya daerah dalam angka terpilah • Data terpilah di Masing-masing SKPK, dengan ukuran: ✓ Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin • Mekanisme/ sistem informasi, dengan ukuran: ✓ Ada mekanisme/ sistem informasi PUG. F. Metode/ Tool, dengan indikator: • Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG di Daerah, dengan ukuran : ✓ Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG di daerah • • Modul PUG/ PPRG daerah, dengan ukuran: ✓ Modul PUG/ PPRG daerah • Metode Analisis Gender yang digunakan daerah, dengan ukuran: ✓ Pedoman Teknis Analisis Gender GAP di daerah • Pedoman Audit yang Responsif Gender, dengan ukuran: ✓ Adanya Panduan pengawasan PPRG di daerah • Tersedianya bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk promosi PUG, dengan ukuran: ✓ Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan ✓ Adanya buku – buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah ✓ Jumlah jenis bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk promosi PUG. G. Peran Serta Masyarakat dan Jejaring, dengfan indikator: • Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsif gender, dengan ukuran: ✓ Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang terlibat dalam POKJA PUG ✓ Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang terlibat melakukan penelitian/ kajian terhadap Pelaksananan PUG ✓ Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dam kegiatan PUG di daerah ✓ Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender di daerah. 1.31. PELAKSANAAN PUG Pelaksanaan PUG dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 terdiri dari 4 (empat) ouput yang harus diperoleh dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari : A. Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Responsif Gender dengan indikator: • Tersedianya Kebijakan Daerah yang Responsif Gender, dengan ukuran: ✓ Adanya Qanun yang Responsif Gender yang masih berlaku (Qanun tentang ASI, Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok, dll) • Program Pembangunan Daerah yang Responsif Gender, dengan ukuran: ✓ Jumlah Program yang Responsif Gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir ✓ Persentase Anggaran yang responsif gender terhadap semua program • Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender yang dilaksanakan, dengan ukuran: ✓ Jumlah Gender Budget Statemen (GBS) kegiatan di SKPK dalam 2 tahun terakhir. B. Kelembagaan, dengan indikator: • Jumlah daerah lain yang belajar PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ukuran: ✓ Jumlah Kabupaten/ Kota yang belajar PUG di Kabupaten Tulang Bawang Barat • Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berstandar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dengan ukuran: ✓ Jumlah P2TP2A terstandarisasi • Kantor SKPK yang mempunyai Ruang Day Care/ Laktasi dengan ukuran: ✓ Jumlah Kantor SKPK yang mempunyai Ruang Day Care/ Laktasi C. Anggaran, dengan Indikator: • Anggaran Responsif Gender, dengan ukuran: ✓ Jumlah Anggaran Pemerintah Kabupaten yang Responsif Gender ✓ Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap seluruh anggaran D. Peran Serta Masyarakat, dengan indikator: • Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanan program atau kegiatan yang Responsif gender, dengan ukuran: ✓ Jumlah Kajian/ Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha tentang gender atau PUG dalam Pembangunan. ✓ Jumlah Pelatihan/ Advokasi PPRG yang melibatkan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha. ✓ Jumlah program/ kegiatan yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha. 1.32. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 6.3.1. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah dijelaskan pada bab IV dirumuskan tujuan dan sasaran pengarusutamaan gender Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rumusan tujuan dan sasaran pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut: Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah “Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Sasaran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
57. 1.Meningkatnya derajad Kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat.
58. 2.Meningkatnya kualitas sumberdaya di bidang pendidikan.
59. 3.Meningkatnya perempuan dalam bidang legislatife.
60. 4.Meningkatnya perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknis.
61. 5.Meningkatnya sumbangan perempuan dalam pendapatan. 6.3.2. Strategi Percepatan PUG
62. 1.Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender. Strategi untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
a.Meningkatkan jumlah perempuan dalam bidang legislatif melalui kompetensi perempuan di bidang politik, pendidikan politik bagi kaum perempuan, mengaktifkan kembali kaukus perempuan untuk pemilihan legislatif.
b.Meningkatkan jumlah perempuan dalam sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknis melalui peningkatan kompetensi perempuan di bidang manajerial, peningkatan kapasitas perempuan di bidang teknis dan administrasi, mendorong pelaksanaan talent scouting dan open biding dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
c.Meningkatkan pendapatan perempuan melalui pelatihan pengembangan usaha yang dikelola perempuan, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil yang dikelola perempuan, pembangunan dan peningkatan pengelolaan gerai usaha mikro dan kecil.
1. 2.Bidang Sosial
a.Pendidikan ✓ Meningkatkan tingkat partisipasi penduduk perempuan dan laki-laki untuk sekolah pada jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA melalui pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, penyadaran kepada orang tua akan Pendidikan anak dan peningkatan kualitas pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. ✓ Menurunkan angka putus sekolah melalui pemberian motivasi kepada siswa akan pentingnya Meningkatkan kesadaran orangtua tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, memberikan alternatife untuk menyelesaikan Pendidikan melalui kejar paket sesuai jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Pendidikan pengembangan Pendidikan karakter, pengembangan ekosistem Pendidikan. ✓ Meningkatkan partisipasi Pendidikan Non formal dan kesetaraan melalui pengembangan PKBM, penyediaan sarana PKBM.
b.Kesehatan ✓ Menurunkan Angka kematian Ibu melalui pengawasan lebih intensif pada ibu nifas, penigkatan pelayanan kepada ibu nifas. ✓ Menurunkan Balita Gizi Buruk melalui peningkatan pelayanan kepada balita, pemberian makanan tambahan secara intensif dan peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi balita. ✓ Menurunkan angka penderita HIV/AIDS melalui optomalisasi pelayanan kepada penderita HIV/AIDS, pendampingan intensif kepada penderita HIV/AIDS.
c.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ✓ Meningkatkan peserta KB aktif, melalui pelayanan intensif terutama bagi keluarga kurang mampu dan melakukan KIE secara intensif melalui berbagai media. ✓ Meningkatkan kepesertaan KB pria melalui KIE intensif dan memberikan insentif bagi peserta KB pria dengan kontrasepsi mantap. ✓ Menurunkan angka unmetneed melalui bantuan alat kontrasepsi bagi penduduk miskin dan melakukan sosialisasi KB mandiri. ✓ Menurunkan penduduk perempuan yang menikan di bawah usia 21 tahun dengan melakukan sosialisasi tetnang reproduksi sehat dan penyadaran kepada orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini.
d.Sosial ✓ Penanganan lansia terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas baik perempuan maupun laki-laki melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan anak jalanan dan penyandang disabilitas. ✓ Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin. ✓ Meningkatkan cakupan penanganan PPKS/PMKS melalui penyediaan bantuan keterampilan, pemberian pelatihan kepada anak jalanan, mengoptimalkan rumah singgah, pemantauan PPKS di luar panti secara intensif. ✓ Meningkatkan penanganan fakir miskin melalui integrasi programprogram pemerintah pusat dengan program tingkat Kabupaten.
1. 3.Bidang Ekonomi
a.Ketenagakerjaan ✓ Menurunkan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan, peningkatan investasi dan meningkatkan penempatan tenaga kerja. ✓ Meningkatkan keterampilan tenaga kerja khususnya perempuan melalui pelatihan sesuai bidang usahanya. ✓ Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. ✓ Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja. ✓ Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. ✓ Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan khuusunya perempuan.
b.Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ✓ Pengembangan usaha mikro dan kecil melalui fasiltiasi pengembangan usaha mikro baik yang dikelola perempuan maupun laki-laki. ✓ Meningkatkan keterampilan tenaga kerja khususnya perempuan melalui pelatihan sesuai bidang usahanya. ✓ Meningkatkan akses bagi pengusaha perempuan terhadap permodalan dan pasar melalui pendampingan dan pembinaan intensif terhadap pengusaha perempuan khususnya usaha mikro dan kecil, melakukan temu usaha antara para pengusaha perempuan dengan perbankan dan pasar, memberikan fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM. ✓ Meningkatkan partisipasi perempuan dalam koperasi melalui pemberian motivasi kepada perempuan untuk berkoperasi, meningkatkan pengetahuan perempuan tentang koperasi. ✓ Meningkatkan kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan. ✓ Meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi. ✓ Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi. ✓ Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM. ✓ Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM. ✓ Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro. ✓ Peningkatan promosi produk UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui event tertentu. ✓ Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan ✓ Pemanfatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi. ✓ Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster. ✓ Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
c.Penanaman Modal ✓ Meningkatkan fasilitasi kerjasama investasi untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. ✓ Meningkatkan pembinaaan dalam pengembangan dan pelaksanaan penanaman modal. ✓ Meningkatan promosi investasi dan produk unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat baik di daerah, dalam negeri maupun luar negeri.
d.Industri ✓ Meningkatkan akses dan daya saing IKM melalui pengembangan manajemen usaha dan manajemen produksi, pencarian bahan baku dan pengembangan promosi serta pemasaran bagi Industri kecil.
e.Perdagangan ✓ Meningkatkan fasilitasi perdagangan bagi pedagang kecil melalui pengembangan e- commerce dan perdagangan online bagi perempuan. ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor. ✓ Peningkatan upaya perlindungan konsumen. ✓ Peningkatan penertiban pedagang kakilima melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima di kawasan-kawasan strategis ekonomi.
f.Pertanian ✓ Meningkatankan pendapatan pelaku usaha pertanian melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam pengolahan hasil pertanian serta pengembangan usaha alternatif. ✓ Meningkatkan penerapan sapta usaha tani berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan. ✓ Meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian yang berdaya guna.
1. 4.Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan ✓ Meningkatkan kompetensi politik perempuan melalui pendidikan politik perempuan, pendidikan wawasan kebangsaan dan politik, penguatan kaukus perempuan.
2. 5.Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ✓ Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran sertastakeholder terkait. ✓ Meningkatkan sinergitas dan jejaring unit-unit layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. ✓ Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perempuan.
3. 6.Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓ Meningkatkan kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan. ✓ Meningkatkan pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah. 6.3.3. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender
4. 1.Bidang Sosial
a.Pendidikan ✓ Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya Pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga. ✓ Peningkatan ekosistem pendidikan untuk memberikan dukungan pada para anak agar tetap fokus sekolah. ✓ Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas. ✓ Pemberian bantuan kepada siswa miskin untuk biaya pendidikan di luar dana BOS. ✓ Pengembangan kualitas pembelajaran pada Pendidikan non formal dan kesetaraan. ✓ Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan Pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan. ✓ Optimalisasi pencapaian akses dan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan serta tatanan kehidupan yang religious
b.Kesehatan ✓ Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta identifikasi sasaran utama pelayanan di bidang kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan. ✓ Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. ✓ Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit. ✓ Peningkatan pelayanan kepada ibu nifas dan pengawasan khusus pada ibu hamil. ✓ Peningkatan pelayanan kepada balita gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih khususnya pada keluarga kurang mampu. ✓ Peningkatan kualitas pelayanan kepada penderita HIV/AIDS khususnya pada penderita di bawah usia 18 tahun. ✓ Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.
c.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ✓ Peningkatan kepersertaan KB aktif bagi PUS dengan fokus pada keluarga yang kurang mampu. ✓ Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan fokus pada pelayanan kontrasepsi mantap.
d.Sosial ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan. ✓ Peningkatan penanganan PPKS / PMKS di luar panti dengan fokus pada wilayah kecamatan dengan PPKS terbanyak. ✓ Peningkatan pemberian bantuan dan pelatihan kepada PPKS dengan fokus pada PPKS produktif. ✓ Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan. ✓ Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha. ✓ Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan. ✓ Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. ✓ Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
1. 2.Bidang Ekonomi
a.Ketenagakerjaan ✓ Meningkatkan daya saing perempuan di bursa kerja maupun keterampilan usaha sendiri. ✓ Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja. ✓ Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. ✓ Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja. ✓ Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pemagangan dan penempatan kerja. ✓ Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak. ✓ Peningkatan link and match dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyiapan mutu tenaga kerja yang berdaya saing. ✓ Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja.
b.Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ✓ Meningkatkan akses UMKM terhadap kredit permodalan usaha dan akses pasar produk barang/jasa khususnya bagi pengusaha perempuan. ✓ Meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi. ✓ Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi. ✓ Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM. ✓ Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. ✓ Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. ✓ Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. ✓ Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM. ✓ Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin. ✓ Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. ✓ Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknnologi Informasi atau media E-Marketplace. ✓ Peningkatan daya saing UKM. ✓ Optimalisasi peningkatan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra.
c.Penanaman Modal ✓ Meningkatkan promosi, fasilitasi kerjasama dan pembinaan dalam upaya menarik investor untuk memanfaatkan potensi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendukung kepastian berusaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat. ✓ Mendukung fasilitasi dalam rangka sinkronisasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal dengan perizinan operasional di daerah. ✓ Mendukung fasilitasi pembinaan dan pengendalian terkait penanaman modal yang menunjang pengembangan dunia usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
d.Industri ✓ Meningkatkan kemampuan manajemen industri kecil dengan memanfaatkan potensi lokal.
e.Perdagangan ✓ Meningkatkan kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan. ✓ Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal. ✓ Peningkatan kawasan tertib pedagang kaki lima.
f.Pertanian ✓ Meningkatkan peran serta perempuan untuk berusaha dalam bidang pertanian. ✓ Fasilitasi pembinaan kelompok tani dan pelaku agribisnis. ✓ Meningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
1. 3.Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan ✓ Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif gender dengan prioritas pada penyusunan indikator keberhasilan PUG, yang tidak hanya memperhatikan jumlah program yang telah responsif gender tetapi juga pada jumlah unit kerja/OPD yang terlibat dengan PUG, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran responsif gender.
2. 4.Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ✓ Peningkatan pelayanan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan. ✓ Peningkatan pemenuhan hak anak dengan mengutamakan pembentukan desa dan kelurahan layak anak. ✓ Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan mengutamakan pelaksanaan PUG. ✓ Peningkatan pelaksanaan penganggaran yang responsif gender. ✓ Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait. ✓ Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak. ✓ Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus. ✓ Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi.
3. 5.Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓ Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan. 6.3.4. Rencana Aksi PUG Matriks lengkap Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel VI.1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahu 2024-2026 No Indikator Rencana Aksi (Program/ Kegiatan) Target Rencana Aksi/ Kegiatan OPD Penanggung Jawab 2024 2025 2026 1 Peningkatan IDG Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Dinas Pendidikan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Dinas Pendidikan Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Peserta yang ikut koordinasi dan pertemuan politik perempuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peserta mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dan peningkatan partisipasi politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Kebijakan Daerah tentang PUG daerah Inisiasi Penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Setdakab Pengesahan Draf Perda Perlindungan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan No Indikator Rencana Aksi (Program/ Kegiatan) Target Rencana Aksi/ Kegiatan OPD Penanggung Jawab 2024 2025 2026 Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Setdakab Tersedianya Perda tentang Kabupaten Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosialisasi dan implementasi Perda tentang Kabupaten Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Semua SKPK Sosialisasi dan implementasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Semua SKPK Menyusun Peraturan Daerah tentang Driver PUG Kabupaten Tulang Bawang Barat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Setdakab 3 Program Pembangunan Daerah yang responsif gender Meningkatkan jumlah program kegiatan dan program yang responsif gender Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Meningkatkan Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 4 Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/ Kepala SKPK Menyusun Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan PPRG Kabupaten Tulang Bawang Barat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG/PPRG di masing-masing SKPK di Kabupaten Tulang Bawang Barat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Penyusunan SE Bupati tentang Ruang Laktasi di Ruang Publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan No Indikator Rencana Aksi (Program/ Kegiatan) Target Rencana Aksi/ Kegiatan OPD Penanggung Jawab 2024 2025 2026 Perlindungan Anak 5 Rencana pencapaian PUG di masing-masing SKPK Menyusun Rencana Aksi Daerah pengarusutamaan gender Kabupaten Tulang Bawang Barat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum, semua SKPK Peyusunan rencana kerja kelompok kerja pengarusutama an gender Kabupaten Tulang Bawang Barat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Peyusunan Surat Edaran Sekda atau Kepala Bappedarinda Tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG pada Masing-masing SKPK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum 6 Dokumen Perencanaan (RPJM) Adanya Dokumen RPJM yang memuat : ✓ Dasar Hukum PUG (Integrasi PUG ke dalam Dokumen RPJM) ✓ Visi dan Misi (Penyusunan Dokumen RPJM dan Integrasi PUG dalam Dokumen RPJM) ✓ Adanya Program dan Kegiatan yang mendukum PUG ✓ Adanya indikator Gender Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 7 Renstra dan Renja OPD Persentase Renstra OPD yang memuat: ✓ Adanya dasar hukum PUG (Pelatihan Penyusunan Dokumen Renstra/ Integrasi PUG kedalam Renstra) ✓ Visi dan Misi (Penyusunan Dokumen renstra SKPK berdasrkan Visi Misi dan Integrasi PUG dalam Dokumen RPJM) ✓ Program Kegiatan yang mendukung PUG ✓ Adanya indikator Gender Semua SKPK 8 Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS) Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Gender Budget Statement (GBS) syarat Penyusunan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah No Indikator Rencana Aksi (Program/ Kegiatan) Target Rencana Aksi/ Kegiatan OPD Penanggung Jawab 2024 2025 2026 Anggaran 9 Unit organisasi yang menangani PUG di daerah Penetapan Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan Pelaksana yang menangani PUG di masingmasing SKPK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 10 Adanya Pokja PUG di daerah Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dengan SK Bupati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 Focal point di masing- masing OPD Membuat surat kepada kepala SKPK untuk membuat Keputusan tentang Penetapan Focal Point Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 12 Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutama an Gender (PUG) Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 13 Jumlah Daerah Lain yang belajar PUG di Kabupaten ini Kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lainnya untuk pembelajaran PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 Jumlah Lembaga Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak berstandar UPT PPA Peningkatan Peran UPTD PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15 Sumber Daya Pelatihan PUG, PPRG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk Perencana pada SKPK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelatihan PUG, PPRG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk Auditor pada SKPK Pengalokasian Anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM PUG Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengalokasian lokasi Anggaran untuk fasilitasi anggaran PUG Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, BPKD Pelaksanaan Pelatihan PUG untuk Fasilitator Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Indikator Rencana Aksi (Program/ Kegiatan) Target Rencana Aksi/ Kegiatan OPD Penanggung Jawab 2024 2025 2026 Seleksi personal yang memenuhi kriteria Gender Champion Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16 Data dan sistem informasi Gender Peningkatan Kapasitas Pengelola Data SKPK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyusunan Profil Gender Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika Memberikan rekomendasi kepada BPS untuk menyediakan data terpilah dalam Buku Tulang Bawang barat dalam Angka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS Meningkatkan jumlah SKPK yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika 17 Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 18 Modul PUG/ PPRG Daerah Penyusunan Modul Pelatihan PUG/ PPRG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 19 Metode analisis gender yang digunakan Daerah Menyusun Pedoman Teknis Analisis Gender GAP/GBS Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Pedoman Audit yang responsive gender Menyusun panduan Pengawasan PPRG Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan No Indikator Rencana Aksi (Program/ Kegiatan) Target Rencana Aksi/ Kegiatan OPD Penanggung Jawab 2024 2025 2026 Perlindungan Anak, Inspektorat 21 Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG Menyusun laporan pelaksanaan PUG Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika Menulis Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan Pengadaan bahan KIE untuk promosi PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 22 Peran serta masyarakat dan jejaring Melibatkan LM/PSW/DU dalam Pokja PUG Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Melibatkan LM/PSW/G dalam melakukan penelitian/kajia n terhadap Pelaksnaan PUG; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Melibatkan LM/PSW/DU yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Melibatkan LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sumber: Hasil Analisis, 2024 BAB 7 PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mewujudkan Tulang Bawang Barat sebagai Kabupaten Agraris yang Makmur dan Sejahtera dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaam gender yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah dan mewujudkan sistim politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Maksud dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 ini adalah untuk menyediakan arah dan pedoman dalam upaya untuk melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan mengacu pada pada 7 (tujuh) Indikator Prasyarat Penyelengaaraan PUG yaitu Kebijakan, Komitmen, Kelembagaaan, Sumber Daya Manusia, Data dan Sistem Informasi, Metode/ Tool, Peran Serta Masyarakat dan Jejaring. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi terwujudnya Keadilan Gender dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga dapat dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak terkait serta berkontribusi positif demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini sehingga Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 diharapkan akan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan secara berkeadilan dengan mendapatkan manfaat, akses, kontrol dan partisipasi yang seimbang dari seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat baik laki-laki maupun perempuan. Disamping memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender (PUG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026 harus dapat diimplementasikan selambat-lambatnya pada tahun ini yaitu tahun 2024, beberapa hal penting yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan Pelaksanaan PUG yaitu sebagai berikut:
4. 1.Penguatan komitmen bersama (pimpinan daerah, unsur legislatif, SKPK dan seluruh stakeholder lainnya) untuk menjadikan Pengarusutaman Gender (PUG) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. 2.Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja PUG) dan Tim Teknis PUG (termasuk Focal Point) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat.
6. 3.Menyusun Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
7. 4.Penerapan analisis gender dan pernyataan gender pada dokumen perencanaan/ penganggaran SKPK setiap tahun anggaran. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi / verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Rencana Kerja (renja) SKPK, belum terdapat SKPK yang melampirkan dokumen Analisis Gender baik analisis dengan menggunakan Gender Analisys Pathway (GAP) atau metode analisis lainnya serta belum ada Kepala SKPK yang melampirkan dokumen pernyataan geder (Gender Budget Statement).
8. 5.Pelaksanaan pelatihan Metode Analisis gender untuk SKPK dikarenakan hampir seluruh SKPK Tulang Bawang Barat belum memiliki pemahaman yang baik tentang metode analisis gender yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan program / kegiatan.
9. 6.Dalam rangka memastikan bahwa setiap SKPK memiliki personil / pejabat memiliki kemampuan untuk melakukan analisis gender baik dengan Gender Analisys Pathway (GAP) ataupun metode analisis lainnya, maka perlu dilakukan bimbingan teknis atau pelatihan yang bekaitan dengan permasalahan di maksud.
10. 7.Penyusunan Data Terpilah gender dan Anak yang bertujuan untuk mengindentifikasi perbedaan (kondisi kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda serta melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak dari peleksanaan pembangunan daerah. Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. M. FIRSADA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…