DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);

2.Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang . . . SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu 2025;
15.Instruksi….
15.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
25.Peraturan…
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Satandar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
28.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 131);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 140);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 140). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
5.Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
8.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
9.Sub kegiatan adalah bagian dari suatu Kegiatan dalam dokumen perencanaan anggaran yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja dengan tujuan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang spesifik pada Kegiatan tersebut, dan merupakan rincian dari sebuah pekerjaan atau aktivitas yang lebih besar.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub- kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2)Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan dan sub-kegiatan beserta pagu inikatif Perangkat Daerah.
(3)Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(4)Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Renja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2)Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ….. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 7 Agustus 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 8 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. PERANA PUTERA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 31 nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009 LAMPIRAN I PERTURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 NO PERANGKAT DAERAH A Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5 Satuan Polisi Pamong Praja 6 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 Dinas Sosial B Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Dinas Ketahanan Pangan 3 Dinas Lingkungan Hidup 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 6 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 Dinas Perhubungan 8 Dinas Komunikasi dan Informatika 9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 11 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 12 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan C Urusan Pemerintahan Pilihan 1 Dinas Perikanan 2 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1 Sekretariat Daerah 2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah E Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2 Badan Keuangan dan Aset Daerah 3 Badan Pendapatan Daerah 4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia F Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 1 Inspektorat Daerah G Unsur Kewilayahan 1 Kecamatan Tulang Bawang Tengah 2 Kecamatan Tulang Bawang Udik 3 Kecamatan Gunung Terang 4 Kecamatan Gunung Agung 5 Kecamatan Lambu Kibang 6 Kecamatan Way Kenanga 7 Kecamatan Tumijajar 8 Kecamatan Pagar Dewa 9 Kecamatan Batu Putih H Unsur Pemerintahan 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009 LAMPIRAN II PERTURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 RENCANA KERAJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1.DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan didaerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan masalah Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Dinas Pendidikan adalah Merumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar,sarana dan prasarana, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, Penataan, pengendaliandan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, Penyelenggaraan supervisi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan pendidik dan tenaga kependidikan, Penyelenggaraan pengendalian dan pelayanan administratif pendidikan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, penyelenggaraan penataan, pembinaan, supervisi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum, sarana prasarana dan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, dan pelaksanaantugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Rencana Kerja SKPD berfungsi menjabarkan rencana kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan anggaran belanja pendapatan daerah. 1.2. Landasan Hukum Peraturan Perundang–undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Keraja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 1.3.1 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026 adalah : a) Terwujudnya penjabaran rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 b) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi disemua tingkatan pemerintahan c) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan d) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja perangkat daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK 2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisi tentang uraian kinerja pelayanan perangkat daerahl, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalan meningkatkan pelayanan perangkat daerah. 2.4. Review Terhada[ Rancangan Awal RKPD Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan anatara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 2.5. Penelaahan Ususlan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan pembangunan di bidang sosial dan politik di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terarah, optimal, efisien dan efektif dengan capaian Sangat Berhasil yang akan berdampak pada pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat seluruhnya. BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…