DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan . . . SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan . . .
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Satandar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 131);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 140);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 148); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencaan daerah sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan perturan perundang-undangan yang berlaku, atas dilantiknya Bupati dan Walik Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil dari pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dimana dokumen RPJMD ini menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2025- 2029 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat perangkat daerah dalam lima tahun yang akan datang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Prsiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3.Pemerintah . . .
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keweangan daerah;
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
12.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud;
13.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditetapkan dalam Paeraturan Kapala Daerah ini terdiri dari 41 Renstra Perangkat Daerah yang ada dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, adapun Renstra tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029;
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD;

BAB III

PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) kedepan yaitu tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 15 September 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 16 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. PERANA PUTERA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 35 nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani. B. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2029 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1.Pengolahan Data dan Informasi Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

a.kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
b.organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
c.hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
d.peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
e.pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
f.RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026; dan
g.informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.
1. 2.Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:
a.menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
b.mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
c.menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
d.mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.
1. 3.Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:
a.analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
b.menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1. 4.Perumusan Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:
a.perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029.
b.penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikatornya.
1. 5.Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029.
2. 6.Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029.
3. 7.Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:
a.menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
b.menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
1. 8.Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah. Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:
a.hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda; dan
b.hasil reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh APIP.
1. 9.Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan. A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. 2.Dinas Kesehatan
4. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. 5.Satuan Polisi Pamong Praja
7. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. 8.Dinas Sosial B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
10. 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. 2.Dinas Ketahanan Pangan
12. 3.Dinas Lingkungan Hidup
13. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
15. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. 7.Dinas Perhubungan
17. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika
18. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.
19. 10.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
20. 11.Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
21. 12.Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah C. Urusan Pemerintahan Pilihan
22. 1.Dinas Perikanan
23. 2.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
24. 3.Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
25. 4.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
26. 1.Sekretariat Daerah
27. 2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
28. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
29. 2.Badan Keuangan Dan Aset Daerah
30. 3.Badan Pendapatan Daerah
31. 4.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
32. 1.Inspektorat Daerah G. Unsur Kewilayahan
33. 1.Kecamatan Tulang Bawang Tengah
34. 2.Kecamatan Tulang Bawang Udik
35. 3.Kecamatan Gunung Terang
36. 4.Kecamatan Gunung Agung
37. 5.Kecamatan Lambu Kibang
38. 6.Kecamatan Way Kenanga
39. 7.Kecamatan Tumijajar
40. 8.Kecamatan Pagar Dewa
41. 9.Kecamatan Batu Putih H. Unsur Pemerintahan Umum
42. 1.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…