DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan . . . SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintahan . . .
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pejabat Daerah adalah Anggota DPRD.
8.Anggota DPRD adalah pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.
13.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
15.Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Perjalanan . . .
17.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan pemerintahan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18.Surat Tugas adalah surat tugas kepada Bupati/wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Tidak Tetap atau pihak lain untuk melaksanakan tugas.
19.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
20.Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Anggota DPRD, pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
21.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
23.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk, menerima, menyimpan, membayar, menatusahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
26.Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung berdasarkan hari nyata dan pengeluaran sesungguhnya selama perjalanan dinas dengan memperhatikan batas- batas biaya yang telah ditentukan.
28.Standar Harga Satuan adalah Satuan Harga yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
29.Uang . . .
29.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
30.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
31.Pengumandahan (detasering) adalah penempatan pegawai atau dosen untuk bertugas di organisasi atau perguruan tinggi lain dalam jangka waktu tertentu.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya taksi;
4. d.biaya tiket pesawat;
5. e.biaya penginapan;
6. f.uang representasi, dan/atau;
7. g.sewa kendaraan dalam kota tujuan;
8. h.biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penggantian biaya keperluan sehari-hari yang diberikan secara Lumpsum meliputi:
1. a.uang saku;
2. b.uang transportasi lokal; dan
3. c.uang makan.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang diberikan untuk membiayai transportasi dari tempat kedudukan menuju Kabupaten/Kota baik yang ada dalam Provinsi Lampung maupun yang ada diluar Provinsi Lampung.
(4)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya bahan bakar minyak (bbm), tax on location (TOL) dan moda transportasi lainnya.
(5)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dengan rincian:
1. a.keberangkatan:
  1. 1.dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  2. 2.dari . . .
  3. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2. b.kepulangan:
  1. 1.dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
(6)Biaya Tiket Pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah satuan harga untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara tempat kedudukan ke bandara kota tujuan, dibayarkan hanya pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
(7)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e merupakan satuan harga yang digunakan untuk biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(8)Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
(9)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f merupakan pengganti atas pengeluaran tambahan yang hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang diberikan secara Lumpsum.
(10)Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diberikan kepada Bupatin, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan tanpa diberikan uang transport lokal.
(11)Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(12)Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan . . .
3.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan pertanggungjawaban secara Biaya Riil (at cost).
(2)dihapus.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perjalanan Dinas diberikan kepada:

a.Bupati dan Wakil Bupati;
b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.Pegawai ASN;
d.PPPK; dan
e.Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
1. 5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perjalanan Dinas baik luar Provinsi Lampung maupun dalam Provinsi Lampung adalah:

a.Perjalanan dinas luar Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III khusus Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat, dokumen Surat Tugas perjalanan dinas ditandatangani oleh Bupati;
b.Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud huruf a, penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Bupati dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati;
c.Perjalanan dinas dalam Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III khusus Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat, dokumen Surat Tugas perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut kepada Sekretaris Daerah;
d.Perjalanan . . .
d.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN diluar ketentuan huruf a dan huruf c serta Pihak Lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, dokumen Surat Tugas perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut kepada Kepala SKPD masing-masing;
e.Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani berhalangan atau sedang tidak berada ditempat maka dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Tugas perjalanan dinas kepada Pejabat yang diberi wewenang.
1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas dan SPD yang menggunakan tanda tangan manual atau elektronik.
(2)Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas dan Pasal 8A Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(4)Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
(5)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas;
2. b.pelaksana tugas;
3. c.waktu pelaksanaan tugas;
4. d.tempat pelaksanaan tugas;
5. e.maksud pelaksanaan tugas; dan
6. f.pembebanan biaya.
(6)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan SPD.
(7)Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kabupaten baik dalam wilayah maupun antar wilayah yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan hanya menerbitkan SPT tanpa penerbitan SPD.

7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara riil (at cost) untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas kecuali uang harian dan uang representasi dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
(2)Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
1. a.Surat Tugas yang sah;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum;
4. d.pakta integritas yang berisi pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas;
5. e.dokumen pengeluaran riil yang sah seperti boarding pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan, digunakan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas bukan untuk dilihat besaran biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(3)Format kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 10 November 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 11 November 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. PERANA PUTERA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 60 nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…