DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68 Tahun 2025

Nomor: 68
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH PERIODE TAHUN 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Periode Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5.Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 140);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 144);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 148); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH PERIODE TAHUN 2025-2029.

BAB I

Pendahuluan Berisi latar belakang yang menjelaskan pentingnya riset dan inovasi daerah, landasan hukum (peraturan terkait riset dan inovasi di daerah), maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, metodologi penyusunan RIPJPID (termasuk tahapan dan metode seperti analisis kekuatan–kelemahan daerah, penentuan PUD, komoditas unggulan, dan strategi), serta sistematika dokumen.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Perencanaan . . .
4.Perencanaan Pembangunan Adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Periode Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan:

a.kebutuhan dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah;
b.isu dan permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi melalui penanganan kegiatan riset dan inovasi;
c.mengakselerasi program prioritas Pembangunan daerah baik jangka panjang dan jangka menengah;
d.kebijakan nasional riset dan inovasi; dan
e.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Periode Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Uraian dari sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Periode Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy); dan
2. b.Program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 29 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. PERANA PUTERA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 68 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH PERIODE TAHUN 2025-2029 RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH PERIODE TAHUN 2025-2029 Permasalahan tersebut di atas sangat terkait dengan fenomena globalisasi yang diwarnai dengan kompetisi yang semakin ketat di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kapasitas, kinerja, dan daya saing. Dalam kerangka itu, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi yang dikenal sebagai Asta Cita, sebagai sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Asta Cita adalah suatu istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Asta Cita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Secara rinci, rumusan Asta Cita adalah sebagai berikut:

1.Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional
3.Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan
4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender
5.Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi
6.Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi
7.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
8.Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama Berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Asta Cita merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada delapan misi strategis, pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Asta Cita tersebut perlu didukung oleh seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Salah satu kata kunci peningkatan daya saing bangsa dan daerah pada era global yang semakin kompetitif adalah inovasi teknologi. Hal ini berarti kemampuan inovasi akan menentukan tingkat efisiensi produksi, nilai tambah, kualitas, dan daya saing produk- produk yang dihasilkan, termasuk produk pertanian. Keseluruhan proses dalam inovasi harus diupayakan dan dikondisikan berlangsung efektif dan produktif menuju akselerasi pembangunan pertanian di daerah. Dengan demikian inovasi dan teknologi diharapkan akan menjadi salah satu lokomotif penggerak inovasi untuk percepatan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung. Mencermati rumusan Asta Cita tersebut hal tersebut, pemerintah daerah harus terus berupaya mempercepat peningkatan kinerja pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan perangkat kebijakan yang memungkinkan terlaksananya proses inovasi teknologi dalam Pembangunan di daerah. Suatu keniscayaaan bahwa percepatan proses inovasi teknologi perlu didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dokumen yang sangat penting bagi suatu daerah. Pelaksanaan riset dan inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan riset dan inovasi berjalan secara terintegrasi, menyeluruh, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta daerah. Kebutuhan akan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJPID) dilatarbelakangi oleh perlunya sinkronisasi program dan kegiatan dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di tingkat provinsi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung, maupun dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang relevan, berdaya guna, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif. Dokumen RIPJPID akan menjadi pedoman strategis yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Dokumen ini akan mengidentifikasi kondisi riset dan inovasi, tantangan, peluang, serta merumuskan strategi dan peta jalan riset dan inovasi yang adaptif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing Kabupaten Tulang Bawang Barat di tingkat regional dan nasional. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RIPJPID Kabupaten Tulang Bawang Barat berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Lampung;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 144);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 148);
14.Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2026–2029. 1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya Dokumen RPIJPID 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
1.Mengidentifikasi kondisi riset dan inovasi di daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.
2.Mengidentifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi guna memperoleh analisis kesenjangan kebijakan berbasis ekosistem riset dan inovasi daerah.
3.Merumuskan strategi dan peta jalan (roadmap) riset dan inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4.Menentukan rencana aksi riset dan inovasi daerah melalui sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan Sasaran yang ingin dicapai Dokumen RPIJPID 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi:
1.Teridentifikasinya kondisi riset dan inovasi berdasarkan sumber daya yang tersedia di daerah.
2.Teridentifikasinya tantangan dan peluang riset dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3.Tersedianya strategi adaptif dan peta jalan untuk pemajuan riset dan inovasi daerah.
4.Tersusunnya peta jalan rencana aksi tahunan riset dan inovasi daerah sebagai masukan dalam RPJMD. 1.4. Keterkaitan RIPJPID dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RIPJPID Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, khususnya RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD. Dokumen ini menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan hasil riset sebagai landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan pembangunan. Kedudukan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) adalah sebagai salah satu dasar penyusunan RPJMD, sejajar dengan dokumen penting lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Teknis (Rantek) RPJMD Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, serta berbagai dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh sektor terkait. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025–
2029.Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada bagan Gambar 1.1. Gambar 1.1. Bagan hubungan RIPJPID dengan Dokumen perencanaan daerah lainnya. • . . memperhatikan • . . Tahapan penyusunan RIPJPID Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi: pelaksanaan bimbingan teknis penulisan, pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan draft awal, pelaksanaan FGD dengan pihak-pihak yang relevan, dan penyusunan draf akhir RIPJPID. Adapun metode yang dilaksanakan adalah meliputi: studi literatur, pengumpulan data sekunder, analisis data, analisis SWOT, analisis penentuan PUD, analisis strategi pengembangan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil analisis dan FGD diperoleh komoditas unggulan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah komoditas kambing, ubikayu, dan tanaman karet. Selanjutnya, pada dokumen RIPJPID Kabupaten Tulang Bawang Barat kedua komoditas yaitu ubikayu dan ternak kambing dielaborasi lebih lanjut pengembangannya sebagai komoditas unggulan daerah dan diintegrasikan dalam dokumen RIPJPID. 1.5. Sistematika Dokumen RPIJPID Dokumen RIPJPID Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut : Aspek Geografi memberikan gambaran geografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencakup karakteristik lokasi, potensi pengembangan wilayah, sumber daya alam, daya dukung lingkungan, aspek kebencanaan dan perubahan iklim, serta posisi strategis wilayah kabupaten. Gambaran umum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai geografi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. 2.1.1. Aspek Geografi
1.Karateristik Wilayah

a.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Undang‐ Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, pada tanggal 26 November 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota kabupaten yaitu Panaragan. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pada awal pembetukannya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 96 tiyuh/kelurahan, namun dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan tiyuh sehingga pada tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan 103 (seratus tiga) tiyuh/kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada awal terbentuk memiliki luas wilayah 1.201,15 Km 2 atau setara dengan 120.115 Ha, akan tetapi dengan adanya Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 untuk luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 1.257,088 Km2 atau setara dengan 125.708,76 Ha. Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup bervariasi, dari yang terkecil 72,16 km2 di Kecamatan Gunung Terang dan yang terluas 247,47 km2 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan Kab. Tulang Bawang Barat No. Kecamatan Tiyuh dan Kelurahan Ibu Kota Kecamatan Luas (Ha) (%) 1 Tulang Bawang Udik 13 Karta 21.369,69 16,999 2 Tumijajar 10 Dayamurni 11.322,43 9,007 3 Tulang Bawang Tengah 21 Panaragan 24.746,94 19,686 4 Pagar Dewa 6 Pagar Dewa 13.929,28 11,081 5 Lambu Kibang 10 Kibang Budi Jaya 8.482,24 6,748 6 Gunung Terang 10 Gunung Terang 7.216,48 5,741 7 Batu Putih 10 Margo Mulyo 10.083,71 8,021 8 Gunung Agung 13 Tunas Jaya 21.188,62 16,855 9 Way Kenanga 10 Balam Jaya 7.369,38 5,862 Total 103 125.708,76 100,00 Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Tulang Bawang Barat Secara administratif, batas – batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut: 1.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang dan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. 2.Sebelah timur berbatasan dengan Banjar Margo, Banjar Agung dan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 3.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. 4.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar dan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Kabupaten Tulang Bawang Barat di dasarkan pada sekelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai dan terbagi menjadi tiga wilayah. Pembagian ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh dua sungai yaitu Way Kiri dan Way Kanan. Tiga kelompok wilayah membentuk sisi utara, yang meliputi: Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih dan Way Kenanga. Bagian Tengah meliputi kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik sedangkan sebelah selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tumijajar. Peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.1 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : Peraturan Daerah RTRW Tahun 2023 – 2043 Kab. Tulang Bawang Barat
b.Topografi Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah, dan berdasarkan hasil interprestasi data ketinggian, maka ketinggian wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelasa ketinggian yakni 0 – 25 mdpl dan 25 – 50 mdpl sebagai mana data pada tabel 2.2 dibawah ini. Tabel 2.2. Keadaan Topografi dan luasan Per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat No Nama Kecamatan Topografi (mdpl) Luas (Ha) Ket 1 Batu Putih 0 – 25 4.834,81 25 - 50 5.248,90 2 Gunung Agung 0 – 25 5.388,04 25 - 50 15.800,58 3 Gunung Terang 0 – 25 4.364,10 25 - 50 2.852,38 4 Lambu Kibang 0 – 25 4.593,60 25 - 50 3.888,64 5 Pagar Dewa 0 – 25 11.807,27 25 - 50 2.122,01 6 Tulang Bawang Tengah 0 – 25 16.661,82 25 - 50 8.085,12 7 Tulang Bawang Udik 0 – 25 15.781,35 25 - 50 5.588,34 Pro,·lml SummPraMlawn --~ ...... --- ---- --- --- -~- ..- --- ... -- -·NI,,_ DtNAS LINGKUNGAN HIOUP KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT AAJIAHLINGJtUHOAH~STAA1t:GIS l't£HCAHA l"DlltAHGUNAH JAHOKA MNJA.NO KABUf·,ue,.l'\ILNtO 8AWA.HOIARAT tAHUH202s..2GU PETA ADMINISTRASI N A OIAGUM lOKASI LEGENDA: __ ,__ -- -- ..... ~- -----a-,____..,_,.._,. --·11$1.:.._T ... ~ ·~ 115000.~i.o.. .. ~l.olio _,_ ~,....,.e,_,.....,,.w..,,r,~.,oo -JCl.ltl·,O~r-..-- .... -,-~,~ ~-.. ....___.....,._...,...,... _ No Nama Kecamatan Topografi (mdpl) Luas (Ha) Ket 8 Tumijajar 0 – 25 496,49 25 - 50 6.872,89 9 Way Kenanga 0 – 25 8.750,48 25 - 50 2.571,94 Luas Total 125.708,76 Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Tulang Bawang Barat
c.Geologi Formasi Geologi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak dipermukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk lebih jelasnya, kondisi Formasi Geologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tanah Alluvial, dimana Tanah Alluvial adalah jenis tanah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar dan tersebar di daerah pantai bagian timur. Sifat Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi. Dalam keadaan basah lekat, pH bermacam- macam serta kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi). Tabel 2.3. Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat Nama Kecamatan Jenis Formasi Batuan Geologi (Ha) Luas Total Alluvium (Ha) Alluvium (Qa) Formasi Kasai (QTk) Formasi Muara Enim (Tmpm1) Formasi Terbanggi (Qpt3) Batu Putih 311,41 5.149,43 4.622,88 - 10.083,71 Gunung Agung 2.308,46 18.880,15 - 21.188,62 Gunung Terang 1.187,28 2.711,68 3.317,52 - 7.216,48 Lambu Kibang 1.925,81 6.556,43 - 8.482,24 Pagar Dewa 5.230,44 8.088,01 610,83 - 13.929,28 Tulang Bawang Tengah 2.425,77 5.678,09 - 16.643,08 24.746,94 Tulang Bawang Udik 2.227,81 11.827,57 - 7.314,31 21.369,68 Tumijajar - - - 11.322,43 11.322,43 Way Kananga - - 7.369,38 - 7.369,38 Jumlah Total 13.691,17 35.380,59 41.357,18 35.279,81 125.708,76 Sumber : KLHS RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh jenis batuan formasi Muara Enim / Tmpm1 (endapan yang diendapkan formasi muaraenim yaitu merupakan formasi pembawa batubara utama di Cekungan Sumatera Selatan yang penyebaran formasi ini sangat luas meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan sedikit di Provinsi Riau dan Provinsi Lampung dengan lokasi tipe dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Kabupaten Muara Enim) dengan luas 41.357,18 Ha yang terdapat di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, dan Way Kenanga. Sedangkan jenis batuan terendah adalah jenis formasi Alluvium (Qa) dengan luas 13.691,17 Ha yang terdapat di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Berikut gambar 2.2. merupakan peta geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Gambar 2.2. Peta Formasi Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD 2025 - 2029 Tulang Bawang Barat
d.Kondisi Klimatologi Iklim di Kabupaten Tulang Bawang Barat sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh Angin Muson, maka daerah Tulang Bawang Barat tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Rata – rata suhu udara tertinggi sebesar 36,60C terjadi pada bulan September, sedangkan kelembapan tertinggi mencapai 100% yang terjadi di beberapa bulan pada tahun 2024. Rata – rata suhu udara dan kelembapan setiap bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 tersaji pada tabel 2.4. PROVINS/ SUMATERA SELA TAN ,,rr..,,11 I• I· .1 IU..IIAN LINGKVNG.O.N 11100~ ITAAltGISl!VOC.O.IIAl'f:IIIIOIG\IN~NJ.t.l!GIUll!Hl!MG.O.MOMJU.ll(IU'JMO)IU8U""-TU1TUV.1oG.... w..NG•.o.111iru...u1110n,i1111 ·-- ----·- --- , 1-:-=::.7.-·---Q~- I. -·.·-·-·-·--···-·-··--·----··-' ....'*' . , --..--·----1 ::: -:.:==:.·--·--'- - ·ru ~~ ~ I' ,U I - :.___ I ;::: - ~= ~---.. . . :--~.': 1~-.f..,IIO<J.AOCl.><SRP....O -..SUOClf<UNG.UIHU>t•~TINTI.l.,tJOO ... __ f:IWO Tabel 2.4. Rata-Rata Suhu Udara dan kelembapan Setiap Bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat S u m b e r : T u l a n g B a w a ng Barat Dalam Angka 2025 Tabel 2.5. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan Jumlah Curah Hujan (mm/thn) Jumlah Hari Hujan(hari) Penyinaran Matahari (%) Januari 517,0 22,0 3,3 Februari 262,0 15,0 4,8 Maret 202,0 12,0 4,0 April 164,0 11,0 3,9 Mei 302,0 12,0 4,5 Juni 76,0 9,0 3,1 Juli 15,0 3,0 6,2 Agustus 30,0 5,0 5,6 September 249,0 7,0 5,4 Oktober 56,0 5,0 5,4 November 146,0 8,0 3,9 Desember 217,0 13,0 2,7 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 517,0 mm terjadi pada bulan Januari dan pada bulan Januari pula merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yaitu sebesar 22 hari. Selain itu, Penyinaran matahari tertinggi sebesar 6,2% terjadi pada bulan Juli. Peta curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat di sajikan pada Gambar 2.3. Bulan Suhu Udara °C (2024) Relatif Kelembaban % (2024) Min Avg Maks Min Avg Maks Januari 22,6 26,9 34,3 56,0 86,5 100,0 Februari 22,5 27,2 34,0 62,0 85,6 98,0 Maret 22,8 27,4 34,6 59,0 86,2 100,0 April 23,6 27,6 34,4 59,0 87,4 100,0 Mei 24,0 28,1 35,2 58,0 84,8 98,0 Juni 23,0 27,4 34,2 57,0 84,0 100,0 Juli 20,6 28,3 34,3 47,0 76,5 100,0 Agustus 21,2 27,1 35,0 45,0 78,5 97,0 September 21,6 27,9 36,6 0,0 69,7 98,0 Oktober 21,6 28,5 34,4 42,0 74,5 98,0 November 22,8 27,3 36,4 41,0 83,5 98,0 Desember 23,2 27,1 34,2 51,0 85,0 100,0 Gambar 2.3. Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD 2025 - 2029 Tulang Bawang Barat
e.Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kategori, antara lain yaitu Semak belukar, perkebunan, permukiman lahan terbuka, tubuh air, Semak belukar rawa, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran serta sawah. Dimana penggunaan lahan paling dominan adalah Guna Lahan Pertanian Lahan Kering dengan luas 43.559,81 Ha. Peta penggunaan lahan beserta luas lahan secara rinci dapat di lihat pada gambar 2.4 dan tabel 2.6 dibawah ini. Tabel 2.6 Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat S u m b e r : K L H S R P J P D 2025-2045 Tulang Bawang Barat No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 1 Hutan Belukar 21.745,77 2 Kebun Campuran 8.162,99 3 Padang 7.737,65 4 Perairan Darat 362,40 5 Perkampungan 13.217,23 6 Perkebunan 8.013,55 7 Persawahan 13.939,20 8 Sungai / Danau 622,91 9 Tanah Terbuka 1.729,47
1. 10.Tegalan/Ladang 50.177,60 Total 125.709 PROVINS/ SUMATERA SELA TAN ll.Ult,NUNQIIWIGANl«IU~llltlTHIS!IUIC.AH•N. .. DANCIUN.<.IIJANCIIIA -NQAIIO,lifl\AN!JW'JNIOI~Tl'.NTVU.NOMWMOIIAAATlAHUNZ.Z..Zon I l"tTAKH!:IIENOAH I IE:- f;~";;~~~ : -l I I· •=-- --- I . -----·-"- I·-~---·-- ....·- __, ,._,.,.....,_,. ) ._ ... - ...... - ........-.. -1,_.,.! __ , _,_ -~~--~n;NT\ll,,ANG-l«la.uto\T111, Gambar 2.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : RTRW 2023-2043 Tulang Bawang Barat 2.1.2. Aspek Demografi (kependudukan) Pembangunan dalam paradigma baru tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik namun juga pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Disisi lain, SDM di Indonesia memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Karakter dan sifat SDM banyak dipengaruhi dengan letak geografis, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, suku, agama/kepercayaan, maupun faktor lingkungan lainnya. Kependudukan atau masyarakat merupakan subjek utama pembangunan karena merupakan subjek dan objek pembangunan. Besar kecilnya, komposisi, kualitas dan persebaran penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang pesat namun kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan berkorelasi dan berinteraksi dengan kondisi demografi saat ini, karena informasi demografi menempati posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan SDM seharusnya lebih inovatif dan variatif mencakup seluruh aspek mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk. 490000 520000 530000500000 510000 EL.ATAN KAB. MESUJI g Y KANAN ~ KAB.TULAN GUTARA --+----ti KAB. LAMPUNG ENGAH cl, 4 LEGENDA: Peta ln:sen : ~naoLOmpunljlPETA TUTUPAN LAH.AN KAB. TU LANG BAVVANG BARAT PROVINSI LAMPUNG ---·--c:::::::J-no.-,- =- --··-"-- ----·---- -----ft ..--c::::::J...---- J .. _ - - Batas Kabupai-. ea.ta.• Kee.a m.atan Set.a.sProv,,...,Skala: 1 on- 3.000 m Provinsi Lampung dalam beberapa terkhusus demografis memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Provinsi Lampung dalam kaitan demografis merupakan miniatur Indonesia dimana berbagai macam suku budaya serta agama ada di Provinsi ini. Terkhusus Kabupaten Tulang Bawang Barat, masyarakat adat masih terdapat dibeberapa wilayah permukiman. Selain itu pertumbuhan penduduk alami (fertilitas), migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar (positif net migrasi), sehingga mengakibatkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkembang dan hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik yang tinggal dan menetap di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maupun masyarakat yang tinggal di luar Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 5 tahun teakhir (2020 – 2024) mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2020-2024 yakni sebesar 1,173%. Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut menunjukkan potensi produktivitas tenaga kerja masih cukup besar. Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2024 masih menempati peringkat 4 terendah jumlah penduduk di Provinsi Lampung setelah Kota Metro, kabupaten Pesisir Barat, dan Mesuji. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 No Tahun Jumlah Penduduk Jumlah (Jiwa) Rasio Jenis Kelamin Laju Pertumbu han per Tahun (%) Laki- laki Perempuan
2. 1.2020 146.355 139.807 286.162 104,68 1,33
3. 2.2021 147.052 140.655 287.707 104,55 0,72
4. 3.2022 147.936 141.684 289.620 104,41 0,66
5. 4.2023 150.600 144.881 295.481 103,95 1,98
6. 5.2024 152.054 146.642 298.700 103,69 1,17 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 Pada Tahun 2029 diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 310.488 Jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 158.249 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 152.239 Jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun di kabupaten Tulang Bawang Barat diprediksi sebesar 1,00%. Selain itu secara umum pertumbuhan penduduk laki-laki maupun perempuan tidak berubah komposisinya dari tahun ke tahun. Penduduk laki-laki masih lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan. Namun terdapat kecenderungan menurunnya rasio penduduk laki-laki dan perempuan antara tahun 2023 dan proyeksi di tahun 2029, walaupun penurunnya tidak signifikan. Rasio penduduk laki-laki perempuan tahun 2023 yakni 1,044 sedangkan rasio tahun 2029 sebesar 1,039. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2024- 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.5 Gambar 2.5. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2029 Sumber : Proyeksi 2023-2029 BPS Provinsi Lampung Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menggambarkan terdapat potensi yang cukup besar dalam hal ketersediaan tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), serta potensi pasar (sebagai konsumen) bagi berputarnya roda perekonomian. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk menjadi tantangan bagi para stakeholder terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, produktivitas kerja, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk. Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Proyeksi Penduduk dalam 5 tahun kedepan hingga tahun 2029 diprediksi tidak terdapat banyak perubahan dalam komposisi kelompok umur. Perubahan terjadi hanya akibat dari penambahan penduduk disemua kelompok umur. Pada Gambar 2.53. menunjukkan bahwa jumlah penduduk disemua kelompok umur bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa akan terdapat banyak peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 350.000 294.713 301.023 307.333 300.000 . . . T ~ 291.558 297.868 304.178 310.488 250.000 200.000 -+- Total Jumlah 48.942 150.493 152.045 153.596 156.698 Penduduk (Jiwa) - 155.147 158249 150.000 - - - - 14f.'42S 1so-:-635 42.616 144.220 -w-Penduduklaki- 100.000 145.824 149.031 152.239 laki (Jiwa) 50.000 -- P<ndudul: Pa•mpuan (Jiwa) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 waktu 5 tahun kedepan. Peluang yang mungkin muncul yakni penambahan sumber daya manusia di usia produktif, kelahiran anak, serta pertambahan penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya konsumen rumah tangga. Disisi lain, seperti halnya yang telah dijelaskan di atas beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi diantaranya aspek kesehatan bayi, anak, dan Ibu, pendidikan anak, penyediaan tenaga kerja, serta perlindungan bagi kaum lansia. Peluang dan tantangan tersebut merupakan keniscayaan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, persiapan yang matang perlu dilakukan guna memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang akan muncul dalam waktu 5 tahun kedepan. Disisi Lain kepadatan penduduk dengan bertambahnya jumlah penduduk pasti akan meningkat. Berdasarkan data proyeksi perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang, diprediksi kepadatan penduduk hingga tahun 2029 mencapai 258,02. 2.1.2.2. Rasio Penduduk Pada tahun 2024 komposisi penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan fakta positif. Komposisi penduduk usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun mendominasi yaitu sebanyak 202.048 jiwa atau mencapai 67,64% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan dimana jumlah ketersediaan tenaga kerja produktif cukup besar. Namun disisi lain, juga menjadi beban yang berat dimana mayoritas penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau sebesar 55,59% memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas SD dan SMP. Oleh karena itu, menjadi tugas berat bagi stake holder terkait dalam rangka mendorong masyarakat usia produktif mampu bersaing sehingga memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang baik. Pada tabel 2.8 menunjukan secara rinci jumlah dan persentase penduduk kelompok umur pada tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 No Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah Laki – Laki Perempuan 1 0-4 13.194 12.581 25.775 2 5-9 13.026 12.333 25.359 3 10-14 12.310 11.771 24.081 4 15-19 10.674 10.006 20.653 5 20-24 9.528 9.314 18.842 6 25-29 11.869 11.919 23.788 7 30-34 12.788 12.605 25.393 8 35-39 12.282 11.886 24.168 9 40-44 11.294 10.813 22.107 10 45-49 10.001 10.002 20.003 11 50-54 9.016 9.355 18.371 12 55-59 8.015 7.815 15.830 13 60-64 6.698 6.195 12.893 14 65-69 4.830 4.214 9.044 15 70-74 3.379 2.891 6.270 16 75+ 3.177 2.942 6.119 Kab. Tulang Bawang Barat 152.054 146.642 298.696 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 2.1.2.3. Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masing-masing 89.693 dan 45.961 jiwa. Kedua kecamatan tersebut selama ini memang telah menjadi pusat perekonomian dari Kabupaten tulang Bawang Barat. Dalam hal kepadatan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masih menjadi kecamatan dengan rasio kepadatan tertinggi. Kepadatan terendah berada di daerah Kecamatan Pagar Dewa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 mencapai 246 jiwa/km2. Kepadatan penduduk menunjukkan rasio jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut dengan luas wilayah yang didiami. Semakin besar kepadatan penduduk menunjukkan semakin banyak orang yang mendiami wilayah tersebut. Data distribusi dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentas e Penduduk Kepadatan Penduduk / KM2
7. 1.Tulang Bawang Udik 34.290 11,48 160,46
8. 2.Tumijajar 45.961 15,39 405,93
9. 3.Tulang Bawang Tengah 89.693 30,03 364,44
10. 4.Pagar Dewa 7.080 2.97 50.83
11. 5.Lambu Kibang 24.500 8.2 288,84
12. 6.Gunung Terang 20.187 6,76 279,73
13. 7.Batu Putih 17.763 5,95 176,16
14. 8.Gunung Agung 34.954 11,7 164,97
15. 9.Way Kenanga 24.268 8,12 329,31 Tulang Bawang Barat 298.696 100 246.52 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 Kepadatan penduduk tertinggi masih berada di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah. Peta kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.6. dan data proyeksi penduduk di sajikan pada Tabel 2.10. Gambar 2.6. Peta kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : PROVINS/ SUMATERA SELATAN .lk!i11JI ~ AAMIIUIIOIIUHOAl<.....,S'llUITlOIS lllllCof.lCA-- __ ,.nq llo<IIUMfflll\UIIOl-.,.GauAl,..._JOH.ltlll I PUAlllJIAOATAM PlhDUDUI( I /g=~i;- .. -+ I 1.::--"""- .......... -·-·-2._ ,._,._,.._x:z, ~- ·-11-,o'f---., ·-,..._ ._,._~-- !..!.':=..=~~ ........ -- Tabel 2.10. Penduduk dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2024 dan 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan 2024 Proyeksi 2029 Jumlah Penduduk Kepadatan Jumlah Penduduk Kepadatan Tulang Bawang Udik 34.290 160,46 35.706 150,33 Tumijajar 45.961 405,93 47.877 359,40 Tulang Bawang 89.693 364,44 93.302 339,36 Pagar Dewa 7.080 50.83 7.359 73,86 Lambu Kibang 24.500 288,84 25.429 231,63 Gunung Terang 20.187 279,73 21.020 288,17 Batu Putih 17.763 176,16 18.412 266,72 Gunung Agung 34.954 164,97 36.265 284,20 Way kenanga 24.268 329,31 25.118 328,56 Kabupaten Tulang Bawang Barat 298.696 246.52 310.488 258,02 Sumber : Proyeksi 2023-2029 BPS Provinsi Lampung 2.1.3. Aspek Demografi : Ketenaga Kerjaan Komposisi penduduk Tulang Bawang Barat saat ini sebenarnya mayoritas telah diisi oleh penduduk pada usia produktif. Pada Tahun 2023 komposisi usia produktif Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 68% dan diprediksi pada tahun 2029 berkisar 67%. Tabel 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Tulang Bawang Barat pada Tahun 2023 dan 2029 No Kelompok Umur Jumlah Pendudu k Tahun 2023 Persentas e (%) Jumlah Penduduk Tahun 2029 Persentase (%) 1 0-4 26.132 9 23.230 7 2 5-9 25.153 9 25.591 8 3 10-14 23.516 8 25.195 8 4 15-19 19.761 7 23.885 8 5 20-24 19.704 7 20.473 7 6 25-29 24.397 8 18.725 6 7 30-34 25.315 9 23.612 8 8 35-39 23.823 8 25.092 8 9 40-44 21.678 7 23.794 8 10 45-49 19.773 7 21.692 7 11 50-54 17.996 6 19.447 6 12 55-59 15.489 5 17.620 6 13 60-64 12.270 4 14.846 5 14 65-69 8.709 3 11.644 4 15 70-74 5.864 2 7.648 2 16 75+ 5.901 2 7.994 3 PerempuanLaki-laki 15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 7.461 8.967 9.794 10.463 11.506 12.343 12.008 9.626 9.439 11.916 12.746 13.261 9.810 10.067 12.064 7.822 8.781 9.721 10.927 12.005 5.7486.358 2.776 2.648 3.947 3.056 3.135 4.648 75+ 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 Kab. Tulang Bawang Barat 295.481 100 310.488 100 Sumber : Proyeksi 2023-2029 BPS Provinsi Lampung Berdasarkan proyeksi, struktur penduduk Tulang Bawang Barat pada tahun 2040 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2045. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (dependency ratio) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,96% (28.503 penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 16,40% (53.193 penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia > 60 tahun di Tulang Bawang Barat yang sudah melebihi 10% dari total penduduk Tulang Bawang Barat, dan ada kecenderungan perubahan dari piramida expae menjadi piramida stationary. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang ageing population antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Gambar 2.7. Perbandingan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2029 Penduduk Tahun 2023 Laki-laki 15.00010.0005.000 Perempuan 15.000 10.000 5.000 0 3.938 3.653 5.681 7.384 8.989 9.698 10.554 11.627 12.366 11.775 9.235 10–14 13.026 5–913.186 0–4 11.937 9.490 10.599 12.287 11.83730–34 25–29 20–24 35–39 12.726 5.964 7.462 8.631 9.749 11.138 4.056 3.996 75+ 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 P Sumber : Proyeksi 2023-2029 BPS Provinsi Lampung Proyeksi Penduduk Tahun 2029 Sumber : Proyeksi 2023-2029 BPS Provinsi Lampung 2.1.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh anak usia 15 tahun keatas yang bersekolah, masih bersekolah dari rumah/daring sehingga peluang membantu orang tuanya sangat tinggi. TPT Tahun 2023 3,89 dan ditahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.8 dibawah ini. Grafik 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025 2.1.3.2. Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan merupakan salah satu indikator untuk menilai kesempatan kerja, selain TPT. Dimaa, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dan total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan seberapa besar partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja dan biasanya digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesulitan angkatan kerja dalam memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh, TPAK di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2017-2024 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Data mengenai TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2017-2024 dapat dilihat pada tabel 2.12. Tabel 2.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 72,71 70,21 70,60 71,58 72,32 70,21 70,77 70,90 Sumber : BPS, Provinsi Lampung Tahun 2025 Selama periode tahun 2017 – 2024 angka TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan dan cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 70,90% meningkat dari tahun 2023 yang mencapai sebesar 70,77%. 2.1.3.3. Pengangguran Pengangguran terbuka mengacu pada penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja tetapi kini menganggur dan mencari kesempatan kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka mengukur proporsi angkatan kerja yang sedang dalam pencarian pekerjaan aktif. Dari tahun 2018 hingga 2020, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kenaikan, namun setelahnya mengalami penurunan hingga tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 4,12 persen. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kondisi pasar kerja selama periode tersebut. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. Kenaikan pengangguran yang terjadi antara tahun 2018 dan 2020, diikuti oleh penurunan hingga 2021, menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika pasar kerja. Namun, lonjakan pengangguran pada tahun 2022 sebesar 4,12 persen menunjukkan tantangan baru dalam penyerapan tenaga kerja. Data ini dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.13, yang memberikan informasi lengkap tentang perubahan tingkat pengangguran selama periode tersebut. Tabel 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi, Nasional Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat 2,95 3,57 3,46 3,35 4,12 3,89 4,12 Provinsi Lampung 4,04 4,03 4,67 4,69 4,52 4,23 4,19 Nasional 5,34 5,28 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025 2.1.3.4. Rasio Penduduk yang Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam pekerjaan dengan total angkatan kerja. Rasio ini mencerminkan hubungan antara angkatan kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, atau bisa juga dianggap sebagai indikator permintaan tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja merujuk pada peluang yang dimiliki seseorang dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menggambarkan peluang seseorang untuk diterima di pasar kerja. Selama periode 2018 hingga 2022, tingkat kesempatan kerja mengalami fluktuasi, dengan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 adalah 0,98 dan menurun menjadi 0,95 pada tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.14. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pemulihan pelaku usaha setelah pandemi Covid-19. Tabel 2.14. Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah penduduk >15 tahun yang bekerja (jiwa) 139.818 135.084 143.745 146.477 142.522 150.465 152.267 Jumlah Angkatan Kerja (jiwa) 142.462 139.066 148.901 151.550 148.645 156.555 158.807 Bekerja 139.818 135.084 143.745 146.477 142.522 150.465 152.267 Pengangguran 2.644 3982 5.156 5.073 6.123 6.090 6.540 Rasio 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,96 0,95 Tingkat Kesempatan Kerja 98,28% 97,06% 96,54% 96.65% 95,88% 96,11% 95,88% Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2025 Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja. Rasio ini berfungsi sebagai indikator efektivitas penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan peluang yang dimiliki individu dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Selama periode 2018 hingga 2022, rasio kesempatan kerja mengalami variasi, dengan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 adalah 0,98 dan menurun menjadi 0,95 pada tahun 2022. Penurunan ini dapat dihubungkan dengan proses pemulihan pelaku usaha pasca pandemi Covid-19. 2.1.4.Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.4.1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu daerah atau negara. IPM menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang secara keseluruhan memberikan gambaran tentang tingkat pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sebesar 67,51 dan di tahun 2024 menjadi 70,04. Peningkatan IPM ini merupakan hasil upaya pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan perbaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020- 2024 disajikan pada gambar 2.9 dibawah ini. Gambar 2.9. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan 8280787674727068666462 80,41 80,46 70,04 70,24 70,54 71,04 71,17 71,42 72,15 72,24 72,41 73,05 Way Kanan Lampung Utara Lampung Selatan Tulang Bawang Lampung Barat Lampung Timur Provinsi Lampung Pringsewu Lampung Tengah Metro 68,59Mesuji Tulang Bawang Barat Pesawaran Tanggamus Pesisir Barat IPM Kab/Kota Provinsi Lampung 2024 Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 - 2024 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Akan tetapi pekembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukan perkembang positif setiap tahunnya masih harus terus ditingkatkan agar keberadaan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat jika dibandingakan dengan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Lampung dapat meningkat tingkatannya dari posisi sekarang yang berada urutan ke -14 (empat belas) dari 15 (lima belas) Kabupaten Kota Provinsi Lampung, sebagai mana tergabar pada grafik dibawah ini. Sumber : Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 IPM mencakup tiga dimensi utama yang menjadi komponen penghitungan nilai IPM secara keseluruhan : 1). Dimensi Kesehatan: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Ini mencerminkan usia rata-rata yang dapat diperkirakan dapat dicapai oleh seseorang pada saat lahir di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut, 2).Dimensi Pendidikan: Terdiri dari dua indikator utama:Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 3).Dimensi Pendapatan: Diukur dengan pengeluaran per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata setiap individu dalam suatu daerah. Perkembangan dari 3 dimensi pengukuran IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 tersajikan pada tabel 215. Sebagai berikut. 6 5 4 3 2 1 0 -1 5,31 4,2498 5,05 4,535 5,02 4,575 3,69 22,,8799 -1,32 -1,67 -2,07 Tulang Bawang Barat Prov. Lampung Nasional Tabel 2.15. IPM Beserta Indeks Komposit Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 IPM - Berdasarkan Indeks Komposit Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Harapan Hidup (tahun) 73,59 73,62 73,83 74,02 74,23 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,05 12,06 12,09 12,10 12,12 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,24 7,39 7,72 7,79 7,80 Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Bulan) 8.395 8.422 8.737 9.162 9.646 IPM KabupatenTulang Bawang Barat 67,51 67,76 68,7 69,38 70,04 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Indikator tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Selama periode 2020-2024, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan kinerja yang baik dengan menunjukkan peningkatan yang stabil, setelah adanya kontraksi yang signifikan mencapai sebesar -1,32% pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Meskipun demikian, kondisi ekonomi terus membaik pada tahun 2022 hingga 2024 walau mengalami perlambatan dan tidak sebaik pertumbuhan yang terjadi sebelum adanya covid-19 yang selalu tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, adapun pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.10. dibawah ini. Gambar 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Tulang Bawang Barat 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat -1,32 2,89 4,49 4,53 4,55 Prov. Lampung -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57 Nasional -2,07 3,69 5,31 5,05 5,02 Sumber: BPS Tubaba 2025, BPS Lampung 2025, BPS Pusat 2025 Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok dan wilayah, sambil menjaga kelestarian lingkungan tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Kondisi ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi wilayah, dan struktur ekonomi wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dipahami melalui kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Dengan memahami struktur ini, upaya pembangunan ekonomi dapat diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dan potensi lokal. Selain itu, struktur ekonomi tersebut juga menjadi dasar perencanaan untuk perbaikan atau penciptaan struktur ekonomi yang optimal dalam jangka panjang. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.11 Gambar 2.11. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Berdasarkan Gambar 2.40, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 didominasi oleh lima sektor utama dari total 17 sektor yang menyumbang terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagai sektor primer, memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%. Sektor berikutnya adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 27,25%, diikuti oleh sektor Perdagangan Be.sar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi 8,94 lnfor-masi dan Komunikasi lndustrl Pe.,...laho,n 27,25% Pertanian1Kehutanan1 dan Perikanan 32181% perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 14,2%, sektor konstruksi sebesar 8,94%, dan sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi sebesar 4,94%. Untuk informasi lebih rinci mengenai kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini. Pada tabel 2.63 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari 35,55% pada tahun 2018 menjadi 32,81% pada tahun 2024 akan tetapi sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor perdagangan besar, dan industri pengolahan. Untuk secara lengkap data PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan perkekembangannya dari tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.16. sebagai berikut. Tabel 2.16. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 N o Sektor / Lapangan Usaha Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 35,55 34,07 35,14 34,52 34,98 34,10 32,81 2 Pertambangan dan Penggalian 0,51 0,50 0,49 0,45 0,44 0,45 0,44 3 Industri Pengolahan 29,31 30,10 28,14 29,19 27,71 27,21 27,25 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 6 Konstruksi 8,55 8,75 8,48 8,71 8,73 8,79 8,94 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 10,33 10,61 10,77 10,83 12,46 13,78 14,20 8 Transportasi dan Pergudangan 0,85 0,85 0,84 0,85 0,97 1,19 1,31 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,93 0,95 0,92 0,90 0,93 0,99 0,99 10 Informasi dan Komunikasi 5,07 5,14 5,54 5,35 4,92 4,88 4,94 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,55 0,53 0,55 0,56 0,54 0,53 0,52 12 Real Estate 1,95 2,02 2,00 1,95 1,90 1,81 1,87 13 Jasa Perusahaan 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 14 Administrasi Pemerintahan, 2,93 2,91 3,09 2.99 2,81 2,65 2,71 15 Jasa Pendidikan 2,41 2,47 2,61 2,57 2,51 2,46 2,47 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,43 0,44 0,49 0,49 0,46 0,45 0,48 17 Jasa lainnya 0,46 0,47 0,45 0,44 0,46 0,52 0,56 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Tabel 2.17. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 (dalam milayar rupiah) No Sektor / Lapangan Usaha Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan 3.549,66 3.787,65 3.899,85 4.013,53 4.129,18 4.629,47 4.906,81 5.116,95 2 Pertambangan dan Penggalian 51,03 54,38 56,74 56,42 54,02 57,63 65,09 69,09 3 Industri Pengolahan 2.855,20 3.122,54 3.445,37 3.244,84 3.491,06 3.666,33 3.916,00 4.296,87 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,7 3,97 4,32 4,70 5,03 5,26 5,64 5,8 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 9,35 9,83 10,36 10,92 11,53 12,09 12,42 13,22 6 Konstruksi 836,81 910,96 1.001,68 969,01 1.042,02 1.155.33 1.265,46 1.394,03 7 Perdagangan Besar dan 1.040,83 1.101,12 1.214,07 1.230,15 1.294,82 1.648,56 1.982,71 2.215,03 8 Transportasi dan 83,16 90,05 96,98 96,06 101,08 128,41 171,39 205,00 9 Penyediaan Akomodasi dan 90,09 98,68 108,40 105,13 107,27 122,62 142,91 154,83 10 Informasi dan Komunikasi 489,16 539,80 588,85 632,89 640,02 650,58 702,66 771,09 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 55,61 58,73 60,72 62,47 67,56 71,28 75,63 80,67 12 Real Estate 193,67 207,28 231,00 228,59 232,86 251,29 259,95 292,07 13 Jasa Perusahaan 7,03 7,33 7,67 7,64 7,92 9,06 10,01 11,16 Administrasi Pemerintahan, 296,81 312,02 333,09 353,07 357,42 372,02 381,03 422,78 15 Jasa Pendidikan 237,29 256,32 282,18 298,08 307,98 331,75 353,41 384,89 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 42,5 45,80 49,95 55,68 58,73 60,38 65,11 74,29 17 Jasa lainnya 44,46 48,49 54,08 51,16 52,05 60,69 74,18 87,13 PDRB 9.854,34 10.654,95 11.445,30 11.420,34 11.960,55 13.233,01 14.390,40 15.594,89 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 202 2.1.4.3. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non- makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama periode 2018-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat menurun dari 8,10 persen pada tahun 2018 menjadi 7,39 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,32 persen, dan kemudian turun kembali menjadi 7,22 persen pada tahun 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat disebabkan oleh perbaikan situasi pandemi Covid-19 dan adanya program Pemerintah Daerah yang membantu masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sosial melalui Program Maju Sejahtera Tulang Bawang Barat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.18. Tabel 2.18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2024 Tahun Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) % Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) % 2014 303.252 18,73 7,12 0,74 0,14 2015 329.796 21,80 8,23 1,48 0,36 2016 358.939 22,39 8,40 1,20 0,26 2017 370.332 21,77 8,11 0,21 1,08 2018 384.933 21,93 8,10 1,08 0,22 2019 391.096 21,14 7,75 0,77 0,13 2020 432.693 20,29 7,39 0,92 0,18 2021 447.327 23,03 8,32 0,69 0,12 2022 476.712 20,72 7,44 0,88 0,16 2023 511.418 20,32 7,25 1,04 0,24 2024 544.020 20,35 7,22 0,87 0,19 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025 Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun Nasional tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di angka 10,69 persen maupun Nasional sebesar 9,03 persen. Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.12. Gambar 2.12. Grafik Persentase jumlah Penduduk Miskin Kabupaten ulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014 – 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025, BPS, Lampung Dalam Angka 2025 Menurut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses ke layanan sosial. Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 adalah 0,69%, lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung yang mencapai 1,32%. Data kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.19. 11,11 9,36 8,23 8,4 8,11 8,1 8 7,12 9,41 7,75 9,78 10,14 8,32 9,54 10,69 9,03 7,39 7,44 7,25 7,22 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9,82 10 10,64 11,57 10,86 12,62 12,34 13,14 12,62 12,35 11,22 13,69 14,2914,21 11,25 12 16 14 Tulang Bawang Barat Lampung Indonesia Tabel 2.19. Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023 No Daerah Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Po) 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Tulang Bawang Barat 0,32 0,91 0,69 Belum Rilis 2 Prov. Lampung 2,40 2,29 1,32 Belum Rilis Sumber : SSGI, 2024 2.1.5. PDRB Per Kapita Tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama periode 2020-2024, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 7,74 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 9,10 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan, dari Rp 11,42 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 15,59 triliun pada tahun 2024. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.13. Gambar 2.13. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2025 Selama periode tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat juga berimbas pada kenaikan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHK 2010 tercatat sebesar Rp 27,11 juta, dan meningkat menjadi Rp 30,47 juta pada tahun 2024. Selain itu, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHB pada tahun 2024 mencapai Rp 52,21 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 41,85 juta. Perkembangan nilai PDRB per kapita berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB dapat dilihat pada Gambar 2.14. Grafik 2.14. Perkembangan PDRB per kapita Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 Sumber: Lampung Dalam Angka, 2025 Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.15. 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 Dari Gambar di atas, terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 didominasi oleh 5 sektor utama dari 17 sektor yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor primer yang mampu memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 27,55%, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor sebesar 14,2%, sektor konstruksi 8,94% dan sektor informasi dan komunikasi 4,94%. Laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 tertinggi dicapai oleh Jasa lainnya sebesar 11,91%, sektor Transportasi dan Pergudangan 10,44%, Informasi dan komunikasi 9,92%, Real estat 9,71%, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,54%. Adapun laju pertumbuhan 5 (lima) sektoral tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.16. Grafik 2.16 Pertumbuhan 5 (Lima) Sektoral Tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat ADHK 2010 Tahun 2024 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 2.1.5.1. Indeks Gini Salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, dimana angka 0 menunjukkan pendapatan yang merata dan angka 1 menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang sangat tidak merata. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 yaitu 0,272, namun ditahun 2021 kembali naik menjadi 0,282 dan ditahun 2022 berada pada angka 0,261, Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 0,274. Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kab. Tulang Bawang Barat yang di ukur menggunakan rasio gini berada pada angka 0,297. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Tulang Bawang Barat masih berada dalam kategori ketimpangan rendah yang berarti distribusi pengeluaran masyarakat relatif merata dibandingkan daerah lain. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang memiliki rasio gini tahun 2024 sebesar 0,32, Tulang Bawang Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi di Tulang Bawang Barat lebih baik dibandingkan Provinsi lampung. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.17. Grafik 2.17. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Tubaba, Provinsi Lampung dan BPS Nasional 2025 2.1.5.2. Ketersediaan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Apotek Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Data yang menunjukkan ketersediaan jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Apotek disajikan dalam Tabel 2.18. Tabel 2.18. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Apotek Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 3 3 2 Jumlah Poliklinik 14 13 13 13 13 3 Jumlah Puskesmas 16 16 16 16 16 4 Jumlah Puskesmas Pembantu 57 43 37 37 39 5 Jumlah Apotek 19 18 18 44 53 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Data menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan pustu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat. 2.1.5.3. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Rasio tenaga Kesehatan persatuan penduduk adalah jumlah tenaga Kesehatan (Tenaga Keperawatan dan Kebidanan) per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Jumlah tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, diharapkan jumlah tenaga Kesehatan untuk tahun mendatang dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap Kesehatan masyarakat lebih maksimal. Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.19. Tabel 2.19 .Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2020 s.d.2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk 286.162 287.707 289.620 295.481 298.696 2 Jumlah Tenaga Kesehatan 445 683 683 693 696 Rasio 0,643 0,421 0,424 0,426 0,429 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024 2.1.5.4. Prevalensi Stunting Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat menurut data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu dari 22,1% ke 16,4%, dan untuk tahun 2023 digunakan data dari SKI dan mengalami penurunan kembali menjadi 10,5. Prevalensi tersebut mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama dengan perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Berdasarkan data SKI tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk capaian penangangan prevalensi stunting berada di atas capaian Provinsi Lampung sebagai mana tergambar pada grafik dibawah ini. SKI 2023 SSGI 2022 SSGI 2021 10 5 0 10,5 15 16,4 20 22,1 25 302520151050 5 7,1 10,5 10,3 10 17,1 16,7 16,1 15,8 14,9 14,2 24,6 23,5 22,7 Lampung Barat Lampung Utara Way Kanan Tanggamus Lampung Tengah Pesisir Barat Pringsewu Provinsi Lampung Lampung Timur Bandar Lampung Tulang Bawang Barat Lampung Selatan Pesawaran Tulang Bawang Metro Mesuji SKI 2023 Gambar 2.20.Grafik Prevelensi Stunting SSGI Tahun 2021 - 2022 dan SKI tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : SSGI 2022 & SKI 2023 Grafik 2.21 Prevalensi Stunting Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Berdasarkan SKI tahun 2023 Sumber : SKI 2.1.6.Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah, yang mencakup potensi, kekhasan, dan keunggulan wilayah tersebut, merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Daya saing ini menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, yang Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kelompok Umur 0-14 27,99 27,81 27,61 26,65 29,56 28,12 26,56 25,59 25,36 23,87 Kelompok Umur 15-64 66,73 63,91 67,05 67,04 64,61 66,14 67,51 67,71 68,00 68,39 Kelompok Umur 65+ 5,27 5,35 5,45 2,23 5,83 5,74 5,93 6,70 6,64 7,75 Kelompok Umur 0-14 Kelompok Umur 15-64 Kelompok Umur 65+ berhubungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap daya saing daerah dapat meliputi berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi lokal, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, iklim investasi, serta kualitas sumber daya manusia. 2.1.6.1. Angka Ketergantungan Rasio ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) mengukur proporsi penduduk dalam kelompok usia produktif yang mampu menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi kelompok usia muda dan tua (kelompok usia tidak produktif). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya tidak termasuk angkatan kerja) dengan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun (angkatan kerja). Kabupaten Tulang Bawang Barat, komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, yang berusia antara 15- 64 tahun, mengalami peningkatan dari 64,61% pada tahun 2018 menjadi 68,39% pada tahun 2023. Persentase penduduk ini digambarkan secara rinci pada Gambar 2.22 di bawah ini. Gambar 2.22. Persentase penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut kelompok umur, Tahun 2018 – 2023 Berdasarkan Gambar 2.39, terlihat bahwa proporsi penduduk berusia 15 –65 tahun di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat setiap tahun dari 2014 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya bonus demografi di wilayah tersebut, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Bonus demografi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat karena diharapkan dapat mengurangi rasio ketergantungan. Dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat dan tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang. 2.1.6.2. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam berbagai jenjang pendidikan secara umum. APK merupakan alat ukur dasar untuk menilai seberapa besar jumlah penduduk usia sekolah yang terdaftar dalam masing- masing tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Kemendikbud, pada tahun 2014, APK untuk tingkat SD adalah 99,06, yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD. Hal ini disebabkan oleh rentang usia siswa di SD yang bervariasi, mulai dari kurang dari 7 tahun hingga lebih dari 12 tahun. Namun, pada tahun 2023, APK untuk jenjang SD mengalami penurunan menjadi 86,10. Sementara itu, untuk tingkat SMP, APK pada tahun 2014 tercatat sebesar 96,81 dan mengalami penurunan menjadi 84,66 pada tahun 2023. Di tingkat SMA, terjadi peningkatan yang signifikan dari APK sebesar 65,61 pada tahun 2014 menjadi 85,04 pada tahun 2023, yang mencerminkan kenaikan sebesar 19,43%. Data mengenai Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 hingga 2024. Tabel 2.22. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Jenjang Pendidikan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD 91,33 92,06 90,52 87,22 86,61 86,10 101,1 9 2 SMP 82,03 78,5 78,75 83,15 85,17 84,66 93,79 3 SMA 74,95 78,19 82,7 89,04 85,65 85,04 75,99 APK 82,77 82,92 83,99 86,47 85,81 85,27 90,32 Sumber :apkapm.data.kemdikbud.go.id Berdasarkan Tabel 2.22. menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA pada tahun 2024 mengalamai penurunan dari tahun sebelumya tahun 2023 sebesar 85,04 menjadi 75,99 ditahun 2024, yang artinya terjadi penurunan jumlah anak sekolah pada tingkat SMA yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah SMA. 2.1.6.3. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan pada berbagai jenjang, mencerminkan seberapa banyak anak usia sekolah yang terdaftar di tiap tingkat pendidikan. Sebagai indikator utama dalam menilai capaian pendidikan, APM menunjukkan tren umum bahwa partisipasi pendidikan meningkat setiap tahunnya. Namun, bila diperinci menurut tingkat pendidikan, perkembangan APM menunjukkan fluktuasi, terutama pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas. Data mengenai perkembangan APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.23. Tabel ini mengungkapkan variasi dalam tingkat partisipasi pendidikan di daerah tersebut, menggambarkan tren tahunan yang tidak selalu konsisten di masing-masing jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Tabel 2.23. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Jenjang Pendidikan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 SD 80,96 83,59 82,96 80,90 80,85 80,49 97,71 SMP 61,82 60,29 57,81 61,64 65,21 65,75 87,56 SMA 56,36 55,99 55,38 59,78 59,06 59,79 64,88 APM 66,38 66,62 65,38 67,44 68,37 68,68 83,38 Sumber :apkapm.data.kemdikbud.go.id Berdasarkan data pada Tabel 2.23 mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga tahun 2024, terlihat bahwa capaian APM secara umum masih berada di bawah 100%, yaitu sebesar 83,38%. Meskipun demikian, ada tren peningkatan setiap tahunnya. Jika diperinci menurut jenjang pendidikan, tingkat partisipasi untuk pendidikan dasar sembilan tahun (SD & SMP) hampir mencapai angka 100%. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA, angkanya masih berada di level 64,88%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya terus- menerus diperlukan untuk meningkatkan capaian APM, terutama di tingkat SMA, guna mencapai partisipasi pendidikan yang lebih merata dan optimal. 2.1.6.4. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan sejauh mana anak-anak pada kelompok usia tertentu terlibat dalam pendidikan dan seberapa baik sistem pendidikan formal dapat menjangkau populasi usia sekolah. APS dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia pendidikan dasar dengan setiap 1.000 penduduk pada usia yang sama. Fluktuasi dalam nilai APS sangat dipengaruhi oleh perubahan jumlah siswa usia sekolah. Meskipun adanya peningkatan dalam jumlah siswa tidak selalu mencerminkan kemajuan dalam partisipasi sekolah, karena hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan dan peningkatan akses ke sekolah, yang bisa menyebabkan partisipasi sekolah stagnan atau bahkan menurun. Perubahan dalam Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.24. Data ini menunjukkan bagaimana fluktuasi APS dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penambahan jumlah penduduk usia sekolah serta ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengevaluasi tren partisipasi sekolah dan merencanakan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tabel 2.24. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Umur Tingkat Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 1 7-12 SD / MI / Paket A 99,59 99,73 99.46 99,76 98,99 2 13-15 SMP / MTs / Paket B 93,72 93,84 92.89 93,41 94,02 3 16-18 SMA / SMK / MA / Paket C 74,58 74,85 71.57 71,30 69,47 Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tulang Bawang Barat 2025 Dan apkapm.data.kemdikbud.go.id Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diamati bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD dan SMP hingga tahun 2024 hampir mencapai 100%, yang menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan pada kedua jenjang tersebut. Namun, untuk tingkat SMA, APS masih jauh dari angka ideal, yaitu baru mencapai 69,47% tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 71,30%, sehingga memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan angka partisipasi. Fluktuasi APS sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk; jika pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan jumlah siswa, persentase APS akan menurun, dan sebaliknya. 2.1.6.5. Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu proses pembinaan yang berlangsung dari lahir hingga usia enam tahun, bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Program ini dirancang untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar dengan optimal, dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sejak dini. PAUD berfungsi untuk membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sesuai dengan tahap perkembangannya, agar mereka siap untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Data mengenai jumlah PAUD, guru, dan murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun ajaran 2017/2018 hingga 2024/2025 dapat ditemukan dalam tabel 2.25 di bawah ini. Tabel 2.25. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD (TK) Negeri/Swasta/ Raudatul Athfal (RA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 No Tahun Ajaran Jumlah Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid 1 2017/2018 202 1.870 31.227 2 2018/2019 212 704 9.329 3 2019/2020 212 694 9.169 4 2020/2021 142 526 6.013 5 2021/2022 147 561 6.008 6 2022/2023 130 630 6.390 7 2023/2024 160 675 8.164 8 2024/2025 153 651 6.266 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 2.1.6.6. Rasio Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah mengukur jumlah sekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan setiap 10.000 penduduk usia sekolah, memberikan gambaran tentang kapasitas sekolah dalam menampung populasi anak usia sekolah. Pada tahun 2023, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, terdapat 193 sekolah yang melayani 34.236 anak usia sekolah dasar (7-12 tahun). Dengan angka rasio ketersediaan sekolah sebesar 56,37, tampak bahwa kapasitas sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencukupi untuk seluruh penduduk usia sekolah dasar, menunjukkan adanya kekurangan fasilitas pendidikan pada jenjang tersebut. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.26. Tabel 2.26. Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun Rasio 1 2018 179 33.519 53,40 2 2019 180 33.866 53,15 3 2020 190 34.121 55,68 4 2021 191 34.537 55,30 5 2022 192 34.234 56,08 6 2023 193 34.236 56,37 7 2024 194 Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024 (Jumlah sekolah) Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk klpok usia 7-12 th) Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2023 adalah sebesar 51,49. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menampung penduduk usia sekolah menengah pertama masih tergolong rendah. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekolah yang dapat mengakomodasi seluruh anak usia sekolah menengah pertama. Data rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pertama dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.27. Tabel 2.27. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 -15 Tahun Rasio 1 2018 71 13.878 51,16 2 2019 69 15.188 45,43 3 2020 72 15.488 46,49 4 2021 75 15.355 48,84 5 2022 78 15.077 51,73 6 2023 81 15.730 51,49 7 2024 81 Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka (Jumlah sekolah) Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk klpok usia 13-15 thn) 2.1.6.7. Rasio Guru dan Murid Rasio antara jumlah murid dan guru diperoleh dari pembagian total murid dengan total guru. Sementara itu, rasio guru terhadap murid mengacu pada jumlah guru pendidikan dasar per 1.000 murid pendidikan dasar. Rasio ini mencerminkan ketersediaan tenaga pengajar dan digunakan untuk mengevaluasi jumlah murid yang ideal untuk setiap guru guna memastikan mutu pengajaran. Rasio yang lebih kecil menunjukkan kualitas pengajaran yang lebih baik. Informasi rinci mengenai rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 2014 hingga 2023 dapat ditemukan dalam Tabel 2.28. Tabel tersebut menyediakan data yang diperlukan untuk menilai perkembangan rasio selama periode waktu tersebut. Tabel 2.28. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Jumlah Guru Negeri/ Swasta/ SD/MI Jumlah Murid Negeri/ Swasta/ SD/MI Rasio Jumlah Guru Negeri/ Swasta/ SMP/MTS Jumlah Murid Negeri/ Swasta/ SMP/MTS Rasio 2018 1.891 31.050 16,42 946 11.096 11,73 2019 2.024 31.492 15,56 1.004 13.557 13,50 2020 2.150 33.244 15,46 1.058 14.592 13,79 2021 2.159 32.474 15,04 1.102 15.344 13,92 2022 2.307 32.113 13,92 1.186 15.350 12,94 2023 2.325 32.162 13,83 1.241 15.838 12,76 2024 2.328 31.234 13,42 1.262 16.298 12,91 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Berdasarkan data rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama untuk tahun 2023, didapatkan angka sebesar 13,83 untuk sekolah dasar dan 12,76 untuk sekolah menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecukupan tenaga pengajar di kedua jenjang tersebut di Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena setiap guru menangani rasio guru terhadap murid yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio ideal yang diharapkan. Rasio ideal untuk guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar adalah 18 murid per guru, sementara untuk pendidikan menengah pertama adalah 16 murid per guru. Dengan demikian, semakin sedikit jumlah murid yang ditangani oleh masing- masing guru diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, perkembangan rasio guru terhadap murid dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada jenjang pendidikan dasar, rasio guru terhadap murid menurun dari 16,42 pada tahun 2018 menjadi 13,42 pada tahun 2024. Namun tidak demikian dengan jenjang pendidikan menengah pertama, rasio guru terhadap murid terjadi fluktuatif yaitu dari 11,73 pada tahun 2018 menjadi 13,92 pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2024 yaitu menjadi Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa kondisi semakin baik dengan semakin sedikit jumlah murid per guru, walaupun tetap penting untuk memperhatikan distribusi jumlah guru di setiap sekolah agar kualitas pendidikan tetap optimal. 2.1.6.8. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat tiap tahunnya. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara rata–rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.23. Gambar 2.23. Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya. Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.24. Gambar 2.24. Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 Gambar 2.25. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025 Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020-2024 berdasarkan SP 2020 LF, pada tahun 2020 sebesar 73,59 tahun, mengalami kenaikan menjadi 74,23 tahun pada tahun 2024 AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.36 Dimensi ekonomi dalam komponen IPM adalah standar hidup yang layak yang dipresentasikan dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan pendekatan besaran pendapatan perkapita penduduk. Perkembangan pendapatan kabupaten Tulang Bawang Barat pada gambar 2.26. Gambar 2.26 Grafik Pengeluaran Perkapita Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 2.1.6.9. Indeks Inovasi Daerah Pentingnya indeks inovasi daerah menjadi semakin menonjol dalam konteks pembangunan dan daya saing wilayah. Inovasi bukan lagi sekadar aspek pelengkap, melainkan elemen kunci yang dapat membentuk keberlanjutan dan pertumbuhan suatu daerah. Indeks inovasi daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga mengukur sejauh mana pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong transformasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daerah yang mampu berinovasi memiliki keunggulan dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indeks inovasi daerah mencakup sejumlah variabel, seperti investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta adopsi teknologi baru. Keberhasilan dalam mengukur dan meningkatkan indeks inovasi daerah akan membawa dampak positif, menciptakan lingkungan yang progresif dan siap bersaing dalam skenario global yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman akan pentingnya indeks inovasi daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan relevansi di tengah dinamika perubahan ekonomi dan teknologi saat ini. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 (lima) penelitian yang ada di bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya untuk penelitian yang telah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan adalah adalah Kajian Potensi Pengembangan Pabrik Mini Minyak Sawit Merah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat, Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun, Kajian Standarisasi Desa Wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Daerah Kab. Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.29. Tabel 2.29. Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Pengukuran Indeks 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Inovasi Daerah (IID) - 35,93 (inovatif) 41,12 (inovatif) 39,25 (inovatif) 47,33 (inovatif) 2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 46,79 67,55 73,24 73,237 74,48 Sumber : Kemendagri 2025 Indeks inovasi Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 indeks inovasi daerah kabupaten Tulang Bawang Barat dengan sekor sebesar 35,93 termasuk katagori inovatif meningkat sebesar 11,4 persen atau menjadi sebesar 47,33 di tahun 2024 dan masih masuk dalam katagori inovatif, sedangkan untuk nilai IPKD juga setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 46,79 meningkat sebesar 27,69 persen pada tahun 2024 atau sebesar 74,48. Untuk nilai Indeks Daya Saing Daerah baru dinilai pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 2,42. Sedangkan pada tahun 2023 Tulang Bawang Barat tidak mendapatkan nilai IDSD karena ada indikator baru dimana terdapat 12 pilar yang salah satu dalam pilar tersebut belum dapat disediakan karena merupakan indikator baru, namun pada tahun 2024 untuk IDSD Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan sekor sebesar 3,26. 2.1.7. Kondisi Produk Unggulan Daerah (PUD) Potensi geografi merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Arah Pembangunan Kewilayahan. Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan di provinsi lampung yang dikelompokan pada masing-masing klaster yang memiliki pusat pertumbuhan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk ke dalam arahan Pembangunan Wilayah pada WP II ini di klasterkan berdasarkan yang struktur ruang pada RTRW yang bertujuan untuk pemerataan simpul pada Pada Klaster 2 yaitu Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji , dimana Tulang Bawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah Inti pada Klaster ini yang kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji menjadi wilayah pendukungnya. Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten penghasil karet alami di Provinsi Lampung, termasuk dalam koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada enam Kegiatan Ekonomi Utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera. Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, dimana strategi untuk pengembangan karet tersebut terdapat beberapa inftastrukur dasar yang harius dipenuhi seperti Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet baik hulu maupun hilir. Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera, dan pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan. Gambar 2.27. Koridor Ekonomi Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria yaitu diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir, memiliki sumber daya alam strategis, memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir dan/atau memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan dan/atau memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Koridor Ekonomi Sumatera "Sentra produksi dan pengolahan hasll bumi dan lumbung energi nasional" ...... ......._ .... .................. __,... ·--.................. ................ ...................___ ...,_..._....,.. - --· ....... A N ii -· B.ntl10r•,J-~1lal 29.1915801 -Jiio..n,.._~ -• • 50 Penentuan produk unggulan daerah (PUD) di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan menganalisis sektor-sektor ekonomi menggunakan data PDRB Kabupaten dan Provinsi, serta data produksi komoditas per sektor Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung. Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi PUD adalah: Analisis LQ secara umum digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis suatu aktivitas perekonomian. Disamping itu, LQ juga bisa digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa- dari produksi lokal-suatu wilayah. Keberadaan sektor basis di kabupaten dapat dilihat dengan menggunakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibanding dengan daerah di atasnya dengan menggunakan indeks LQ. Jadi perhitungan LQ diperlukan untuk melihat bagaimana peranan suatu sektor atau suatu komoditas bagi perekonomian di kabupaten Tulang Bawang barat. Secara singkat hasil analisis LQ untuk masing-masing sub-sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya di Provinsi Lampung, disajikan pada Tabel 2.30. Tabel 2.30. Nilai Koefisien LQ Sektor PDRB di Kabupaten Tulang Bawang Barat 5 Tahun terakhir No . Lapangan Usaha LQ 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4A A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.20 1.22 1.25 1.24 1.24 B B, Pertambangan dan Penggalian 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 C Industri Pengolahan 1.52 1.53 1.53 1.56 1.53 D Electricity and Gas 0.28 0.30 0.30 0.31 0.37 E E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya 0.91 0.88 0.88 0.89 0.89 F F, Konstruksi 0.92 0.88 0.88 0.88 0.93 G G, Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan 0.99 0.95 0.94 0.99 1.01 H H, Transportasi dan Pergudangan 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.59 0.60 0.59 0.60 0.62 J Informasi dan Komunikasi 1.04 1.01 1.01 1.01 1.02 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 L Real Estat 0.72 0.72 0.73 0.73 0.75 M N Jasa Perusahaan 0.50 0.50 0.47 0.48 0.47 O Administrasi Pemerintahan dan Lainnya 0.84 0.83 0.85 0.86 0.86 P Jasa Pendidikan 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social 0.45 0.46 0.46 0.46 0.47 R, S, T, U Jasa Lainnya 0.49 0.51 0.45 0.46 0.47 PDRB Tabel 3.1. menunjukkan bahwa dari 17 sektor utama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat tiga sektor yang konsisten menjadi sektor penggerak utama (Basis) dengan nilai LQ > 1 selama lima tahun terakhir, yaitu: A. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibuktikan oleh kontribusinya yang tertinggi terhadap PDRB meski turun perlahan dari 38,39 % (2014) menjadi 32,81 % (2024), serta nilai Location Quotient yang konsisten di atas satu—1,20 (2020), 1,22 (2021), 1,25

(2022), 1,24 (2023) dan 1,24 (2024)—yang menegaskan keunggulan komparatifnya dan kapasitas ekspor hasil produksi ke wilayah lain. Keunggulan ini diperkuat deretan komoditas basis seperti ubi kayu (LQ = 3,22), karet (2,98), daging domba (2,22), daging kambing (1,26) dan ikan lele (1,74), yang menunjukkan keragaman subsektor dan potensi nilai tambah tinggi. Namun, status “maju namun tertekan” dalam tipologi Klassen menandakan laju pertumbuhan sektor ini masih di bawah rata-rata provinsi sehingga memerlukan transformasi berupa hilirisasi produk, peningkatan efisiensi dan teknologi produksi, penguatan kelembagaan petani–nelayan, serta akses pembiayaan dan pasar agar keunggulan komparatifnya beralih menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. B. Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu sektor unggulan dengan nilai Location Quotient (LQ) yang konsisten berada di atas 1 selama lima tahun terakhir, yaitu 1,52 (2020), 1,53 (2021), 1,53 (2022), 1,56 (2023), dan 1,53 (2024), yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi besar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan produksi dan ekspor ke luar wilayah. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan dari 30,1% pada tahun 2019 menjadi 27,25% pada 2024, sektor ini tetap menempati posisi kedua setelah sektor pertanian dalam struktur PDRB kabupaten, mencerminkan peran pentingnya dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah. Komoditas yang menjadi tulang punggung sektor ini antara lain hasil hilirisasi dari pertanian seperti ubi kayu (untuk tepung atau pati), karet (untuk crumb rubber dan produk olahan lainnya), serta potensi pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Namun demikian, hasil analisis tipologi Klassen menempatkan sektor industri pengolahan dalam kuadran “maju namun tertekan”, dengan nilai pertumbuhan proporsional yang negatif (-19,17) meskipun pertumbuhan pangsa wilayahnya positif (16,88), mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan provinsi. C. Sektor Informasi dan Komunikasi Sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan potensi pertumbuhan yang stabil dan peran yang semakin penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis teknologi. Selama periode 2020–2024, nilai Location Quotient (LQ) sektor ini secara konsisten berada di atas 1—yaitu 1,04 (2020), 1,01 (2021), 1,01 (2022), 1,01 (2023), dan 1,01 (2024)—yang menandakan bahwa sektor ini telah mampu memenuhi kebutuhan lokal dan bahkan memiliki kapasitas untuk mendukung wilayah lain, menjadikannya salah satu sektor basis di daerah. Dari sisi kontribusi terhadap PDRB, sektor ini mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu dari 4,06% pada tahun 2014 menjadi 4,94% pada tahun 2024, memperlihatkan peran yang semakin besar dalam struktur ekonomi kabupaten, khususnya dalam mendukung digitalisasi, akses informasi, dan konektivitas wilayah. Sektor ini juga memiliki nilai LQ yang cukup jarang dicapai oleh sektor informasi di banyak daerah lain, menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki keunggulan dalam penyediaan infrastruktur komunikasi, jasa telekomunikasi, dan penggunaan teknologi informasi. Meski belum termasuk sektor dengan kontribusi PDRB terbesar, informasi dan komunikasi memiliki multiplier effect yang tinggi karena mendukung efektivitas di berbagai sektor lain seperti pendidikan, UMKM, pertanian, dan industri pengolahan. Sementara itu, sektor lain seperti Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan menunjukkan tren positif dengan nilai LQ menyentuh 1,01 pada tahun 2024, yang mengindikasikan peluang sektor ini untuk menjadi sektor basis baru bila didukung dengan strategi pengembangan yang tepat. Dengan demikian, pengembangan signifikan terhadap ketiga sektor utama di atas sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu, dukungan terhadap sektor perdagangan dan konektivitas digital juga menjadi langkah strategis dalam mendorong daya saing dan ekspansi ekonomi daerah ke depan. 2.1.7.1. Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dari hasil analisis LQ sektor diketahui terdapat 18 (delapan belas) sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang menjadi basis yaitu Ubi kayu, karet daging kambing, daging domba dan daging kerbau serta ikan lele. Secara rinci nilai LQ untuk komoditas unggulan di Kabupaten tulang bawang barat dapat dilihat pada Tabel 2.31. Tabel 2.31. Hasil analisis LQ untuk Komoditas Sektor Pertanian di Tulang Bawang Barat No. Lapangan Usaha LQ A Tanaman Pangan 1 Padi 0.10 2 Jagung 0.11 3 Ubi Kayu 3.22 B Peternakan 1 Daging Sapi Potong 0.07 2 Daging Kambing 1.26 3 Daging Domba 2.22 4 Daging Kerbau 3.86 C Perkebunan 1 Kelapa Sawit 0.41 2 Karet 2.98 3 Kopi 0.00 4 Kelapa 0.09 5 Cacao 0.03 6 Tembakau 0.05 D Perikanan 1 Ikan Air Tawar 2 Ikan Patin 0.24 3 Ikan Mas 0.87 4 Ikan Lele 1.74 5 Ikan Nila 0.64 - Sumber Analisis, 2025 - Hasil Analisis, 2020 2.1.7.2. Shift Share Analisis shift share digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan wilayah. Analisis ini biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu daerah (Tubaba) relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administrasi yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi (provinsi). Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan 3 (tiga) informasi dasar yang berhubungan satu sama lain. Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi kabupaten (regional growth effect atau regional share) yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi terhadap perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kedua, pergeseran proportional (proporsional shift atau proportional share) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap sektor yang sama di Provinsi. Ketiga, pergeseran diferensial (differential shift atau differential share) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di Kabupaten dengan sektor ekonomi yang sama di provinsi. Jika pergeseran suatu sektor ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat bernilai positif, maka sektor tersebut mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi LAmpung. Oleh karena itu, pergeseran diferensial ini juga sering disebut sebagai keunggulan kompetitif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten merupakan resultante dari regional share, proportional share dan differential share. Dengan kata lain, regional economic growth Kabupaten merupakan penjumlahan dari komponen regional share, proportional share dan differential share. Data yang digunakan dalam analisis shift share ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan PDRB provinsi tahun 2020 - 2024 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode shift share terhadap sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Lampung selama tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.17. Nilai Shift share merupakan penjumlahan dari seluruh komponen. Komponen dengan nilai terbesar (pertumbuhan regional, pertumbuhan proporsional, dan pertumbuhan pangsa pasar wilayah) hal ini menunjukkan komponen yang berperan paling besar dalam pertumbuhan sektor. Nilai LQ yang 1> menunjukkan bahwa sektor tersebut emrupakan sektor basis, dan nilai shift share (+) menunjukkan pertumbuhan sektor tersebut lebih cepat di bandingkan sector sejenis di tingkat nasional. Secara rinci nilai koefisien LQ dan shift share dapat dilihat pada Tabel 2.32. Tabel 2.32. Nilai Koefisien LQ dan Shift Share sektor Ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang BArat, Tahun 2024 No. Lapangan Usaha LQ Shift Share Ket A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.24 80.62 Sektor basis pertumbuan cepat B Pertambangan dan Penggalian 0.10 5.01 C Industri Pengolahan 1.53 370.45 Sektor basis pertumbuan cepat D Electricity and Gas 0.37 0.95 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya 0.89 0.64 F Konstruksi 0.93 168.52 G Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan 1.01 455.53 Sektor basis pertumbuan cepat H Transportasi dan Pergudangan 0.16 34.56 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.62 25.46 J Informasi dan Komunikasi 1.02 99.54 Sektor basis pertumbuan cepat K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.26 4.14 L Real Estat 0.75 31.64 MN Jasa Perusahaan 0.47 1.56 O Administrasi Pemerintahan dan Lainnya 0.86 29.18 P Jasa Pendidikan 0.86 22.04 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social 0.47 7.53 R,S,T,U Jasa Lainnya 0.47 17.08 Sumber : Hasil analisis, 2020 Data Location Quotient (LQ) dan Shift Share Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan bahwa hanya empat sektor tergolong basis (LQ > 1), yakni Industri Pengolahan (LQ 1,53; Shift Share 370,45), Perdagangan Besar & Reparasi Kendaraan (1,01; 455,53), Informasi & Komunikasi (1,02; 99,54), serta Pertanian, Kehutanan & Perikanan (1,24; 80,62). Keempatnya bukan saja mampu mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi pengekspor—terutama industri pengolahan dan perdagangan yang memperoleh dorongan pertumbuhan wilayah tertinggi, menandakan daya saing yang kuat dan peluang ekspansi pasar yang besar. 2.1.7.3. Analisis Tipologi Klassen Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui/mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi berdasarkan pertumbuhan proporsional (PS) dan pertumbuhan pangsa wilayah (DS) Lapangan Usaha Pertumbuhan Proporsional Pertumbuhan pangsa wilayah (PS) DS Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - 457.00 83.54 Pertambangan dan Penggalian - 7.29 5.67 Industri Pengolahan - 19.17 16.88 Electricity and Gas - 0.89 1.18 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya - 0.45 -0.20 Konstruksi 35.21 12.85 Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan 269.76 30.13 Transportasi dan Pergudangan 26.70 -3.37 Informasi dan Komunikasi 33.44 -8.86 Jasa Keuangan dan Asuransi - 4.51 1.46 Jasa Perusahaan 1.07 -0.42 Administrasi Pemerintahan dan Lainnya - 15.43 8.38 Jasa Pendidikan - 18.83 6.73 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social - 0.58 1.41 Jasa Lainnya 13.76 -2.65 80.00 t 60.00 ~ Ill U) C) i 40.00 a. i s: :::, .c 20.00 E ~ G) a. .00 100.00 - a ~ IPertanian,Kehutanan,dan Perikananl - • IPerdaganganBesar dan ReparasiKendaraanl llndustriPengolahan~ ~ 111amrnrsirasreemerrmanancan carnnya1:1 rPertambangandan Penggalian1 IJasa Pendidikanl • JPengadaanAir, PengelolaanSampahdan LainnyaI IJasa Keuangandan Asuransi ;,e~Transportasidan PergudanganJ [Jasa Lainr a ya 111nformasi dan Komunikas;I --20.00 -600.00 -400.00 -200.00 .00 200.00 400.00 Pertumbuhan Proporsional Produk unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat berakar pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menunjukkan keunggulan komparatif kuat sekaligus daya dorong ekonomi tinggi. Komoditas perkebunan karet (LQ 2,98) dan tanaman pangan ubi kayu (LQ 3,22) tidak hanya berkontribusi besar terhadap PDRB, tetapi juga memiliki rantai keterkaitan hulu–hilir yang luas—dari penyediaan input pertanian, tenaga kerja panen, hingga industri pengolahan karet dan pati singkong. Pada sub-sektor peternakan, kambing (LQ 1,26) dan domba (LQ 2,22) menawarkan potensi serapan tenaga kerja tinggi melalui pembibitan, pakan, dan jasa kesehatan hewan, sementara perikanan air tawar dengan ikan lele (LQ 1,74) memperkuat diversifikasi pangan sekaligus peluang ekspor antar-kabupaten. Keseluruhan komoditas ini menciptakan nilai tambah besar, menonjolkan ciri khas agro-ekonomi Tubaba, dan membuka ruang pengembangan industri turunan seperti bio-energi ubi kayu, lateks olahan, produk daging olahan, serta fillet dan pakan ikan. Sektor Industri Pengolahan melengkapi ekosistem unggulan dengan kinerja LQ 1,53—tanda kapasitas ekspor dan daya saing regional yang tinggi. Hilirisasi komoditas basis—misalnya crumb rubber, tepung mocaf, pakan ternak fermentasi, dan ikan lele beku—memberikan loncatan nilai tambah sekaligus memperluas pasar di luar wilayah asal. Industri ini menyerap tenaga kerja terampil, memacu inovasi teknologi, dan menciptakan efek pengganda ke sektor jasa pendukung (logistik, keuangan, dan informasi-komunikasi). Penguatan jaringan antara sentra produksi pertanian-perikanan dan klaster pabrik pengolahan memperbesar keterkaitan belakang, sedangkan distribusi produk olahan ke pasar regional dan nasional meningkatkan keterkaitan depan. Dengan demikian, kombinasi sektor agro-primer yang kuat dan industri pengolahan yang berkembang menempatkan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada jalur transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2.1.8. Usulan Permasalahan Utama Daerah Usulan permasalahan utama daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kondisi ekosistem riset dan inovasi produk-produk unggulan daerah dianalisis menggunakan 6 elemen sebagai berikut. 1) Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah Kebijakan riset dan inovasi daerah harus berdasarkan strategi yang tepat sesuai kebutuhan lokal yang mampu menciptakan kolaborasi antara sektor akademisi, perintah, dan swasta dalam memfasilitasi pengembangan inovasi melalui regulasi yang memastikan ketersediaan sumber daya (bahan baku dan tenaga kerja), sumber dana riset dan inovasi dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Infrastruktur riset dan inovasi yang kuat diperlukan sebagai fondasi dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat berupa pendirian pusat riset lokal, sentra inovasi, serta inkubator bisnis yang dapat menjadi sarana bagi para peneliti untuk mengembangkan ide sekaligus bekerjasama dengan para investor untuk menjadikan invensi yang dihasilkan menjadi inovasi yang dapat mengembangkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada.

1.Peraturan Bupati Tulang awang Barat nomor 6 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah
2.Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi yang dijabarkan dalam Peta Jalan Pemajuan Riset Daerah meliputi penguatan lembaga riset lokal dengan bekerjasama dengan lembaga riset universitas dan institusi pemerintah sekaligus merupakan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain melalui berbagai macam pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan para penelitinya. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai yang dapat dilakukan melalui pengembangan jejaring kolaborasi antar lembaga riset, industri, dan pemerintah sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan projek riset, berinovasi, serta mengkomersialkan hasil riset yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan daerah. Anggaran kegiatan riset dan inovasi Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut : Tabel 2.32. Anggaran untuk Riset dan Inovsi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. NO TAHUN ANGGARAN RIDA APBD % 1 2020 93.737.000,00 865.445.745.442,98 0,011% 2 2021 1.498.642.000,00 879.766.152.580,43 0,170% 3 2022 944.282.000,00 866.042.392.192,69 0,109% 4 2023 830.680.000,00 857.646.848.248,65 0,097% 5 2024 867.080.000,00 919.969.246.990,91 0,094% Sumber : data diolah Bapperida 2025 Anggaran Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih sangat kecil dalam kurun waktu 2020–2024, alokasinya tidak pernah mencapai 0,2% dari APBD. Puncaknya pada 2021 sebesar 0,17%, namun setelah itu kembali turun dan stagnan di kisaran 0,09–0,1%. Hal ini menunjukkan perhatian daerah terhadap riset dan inovasi masih terbatas jika dibandingkan dengan total belanja APBD.
3.Kemitraan riset dan inovasi Kemitraan riset dan inovasi dalam Peta Jalan Pemajuan Riset Daerah sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri (sektor swasta) sekaligus terwujud suatu kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian terapan berbasis komunitas untuk menjawab kebutuhan lokal. Kolaborasi antara berbagai pihak yang selanjutnya dibentuk dalam suatu konsorsium riset dapat mempercepat transfer teknologi, pengembangan produk inovatif, dan komersialisasi hasil riset yang berdampak secara ekonomi dan sosial bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4.Budaya riset dan inovasi Budaya riset dan inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu ditanamkan melalui berbagai upaya sistematis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan riset dalam kurikulum sekolah, memberikan penghargaan kepada inovator lokal, serta menciptakan ekosistem yang mendukung kreativitas dan pemecahan masalah. Budaya ini juga perlu didukung oleh kepemimpinan yang visioner, yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan memberikan ruang bagi gagasan baru untuk tumbuh. Dengan demikian, masyarakat daerah akan lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, serta terlibat aktif dalam riset yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan.
5.Keterpaduan riset dan inovasi di daerah Keterpaduan riset dan inovasi di daerah mengacu pada sinergi antara berbagai sektor—pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat—untuk menciptakan ekosistem riset terintegrasi dan berkelanjutan yang dapat dicapai melalui koordinasi yang erat antara lembaga riset, universitas, dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi prioritas riset yang relevan dengan kebutuhan lokal. Keterpaduan ini juga mencakup penyelarasan agenda riset dengan kebutuhan industri dan masyarakat, sehingga hasil riset dapat diterapkan secara praktis dan inovatif dalam berbagai sektor sehingga lebih terfokus, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berperan penting dalam menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkua keterpaduan ini.
6.Penyelarasan dengan perkembangan global Penyelarasan dengan perkembangan global dalam pemajuan riset daerah sangat penting untuk memastikan bahwa daerah tidak tertinggal dalam inovasi dan teknologi yaitu selalu aktif mengikuti tren riset global dengan menyesuaikan prioritas riset lokal terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, digitalisasi, kesehatan, dan energi terbarukan yang sedang berkembang di kancah internasional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka peluang kerjasama dengan lembaga riset internasional, memfasilitasi akses ke jaringan global, serta mendorong adopsi teknologi dan metodologi riset terbaru. Selain itu, penting untuk mengembangkan kapasitas peneliti lokal agar mampu bersaing di tingkat global melalui pelatihan dan program pertukaran. Dengan penyelarasan ini, daerah dapat memanfaatkan perkembangan global untuk mempercepat inovasi lokal yang relevan dan berdampak positif pada pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tabel 2.33. Kondisi Riset Kabupaten Tulang Bawang Barat – Integrasi Riset Hulu-Hilir Kambing dan Ubi Kayu Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi saat ini Produk Unggulan: Integrasi Hulu-Hilir Kambing Lokal dan Ubi kayu Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah belum terdapat dokumen perencanaan strategis daerah yang secara khusus memuat arah kebijakan riset- inovasi lintas sektor yang fokus pada pengembangan komoditas unggulan bersifat umum dan belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung pengembangan berbasis potensi unggulan daerah Penataan basis data Riset dan Inovasi Data riset dan inovasi masih belum tertata Belum ada penataan data riset dan inovasi Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Infrastruktur dasar riset dan inovasi masih minim Belum berkembang infrastruktur dasar riset dan inovasi Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Anggaran riset dan inovasi masih dalam jumlah minimal Belum tersedia anggaran riset dan inovasi yang memadai Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Kekayaan intelektual belum ada Belum ada perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan - Ketersediaan unit pelaksana litbang Tidak ada UPT riset daerah; Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah - Jumlah SDM fungsional peneliti dan teknis riset - Ketersediaan anggaran riset ASN fungsional peneliti sangat terbatas; anggaran riset < 0,2% APBD Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar Jumlah dan bentuk kemitraan riset Kemitraan bersifat sporadis lembaga dengan perguruan tinggi, UMKM, petani, dan pelaku usaha Peningkatan difusi inovasi Jumlah inovasi di daerag kegiatan riset lebih banyak didorong oleh perguruan tinggi; dunia usaha belum terlibat aktif Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi - Keterlibatan dunia usaha dalam pendanaan dan penerapan riset Praktik baik diseminasi hasil riset dan inovasi lebih banyak dilakukan perguruan tinggi Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi - Ketersediaan forum atau event riset daerah forum inovasi atau kompetisi riset; belum ada sistem insentif inovasi Apresiasi prestasi inovasi Jumlah Penghargaan terhadap inovator lokal produk Hilirisasi kambing lokal dan ubi kayu Belum terdapat apresiasi terhadap inovasi produk lokal Hilirisasi kambing lokal dan ubi kayu Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Jumlah perusahaan pemula berbasis riset produk Hilirisasi kambing lokal dan ubi kayu Belum berkembang infrastruktur dasar riset dan inovasi Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan atau teknologi masyarakat Pemberian kode teknologi masyarakat berbasis produk hilirisasi teknologi masyarakat Belum terinventarisi dengan baik pengembangan produk Hilirisasi kambing lokal dan ubikayu Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah Koordinasi riset belum terintegrasi; tidak ada basis data hasil riset lokal; hasil riset belum dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk Terdapat klaster inovasi berbasis hilirisasi kambing lokal dan ubikayu Klasterisasi inovasi berbasis hilirisasi kambing lokal dan ubikayu belum daerah bekembang Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Belum sinkron antara kebijakan pemerintah pusat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hilirisasi kambing lokal dan ubikayu Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan riset dan laporan di daerah - Integrasi SDGs dan isu global (bioekonomi, ekonomi hijau, digitalisasi) dalam riset daerah - Adopsi teknologi ramah lingkungan Penyelarasan dengan SDGs mulai dilakukan namun belum terstruktur; teknologi hijau dan bioindustri belum diadopsi secara luas Penguatan kerjasama internasional - Potensi ekspor atau hilirisasi global Belum terdapat potensi ekspor atau hilirisasi global berbasis potensi lokal
1.Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Agribisnis a. Infrastruktur seperti pasar agribisnis terpadu, sentra pakan ternak, serta fasilitas penyimpanan hasil panen masih terbatas.

b.Minimnya fasilitas pengolahan produk ubi kayu dan kambing yang memenuhi standar pasar. c. Infrastruktur jalan produksi yang kurang memadai sehingga menghambat distribusi produk.
1. 2.Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) a. Keterbatasan pengetahuan petani dalam pengelolaan budidaya kambing dan ubi kayu secara integratif. b. Minimnya pelatihan teknis tentang manajemen ternak dan pengolahan hasil ubi kayu. c. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian yang mampu mendukung integrasi ekosistem tersebut.
2. 3.Rendahnya Akses Pembiayaan dan Modal Usaha a. Keterbatasan akses petani terhadap lembaga keuangan formal.
b.Kurangnya skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani kecil. c. Rendahnya pengetahuan petani tentang literasi keuangan.
1. 4.Belum Optimalnya Kolaborasi Multi-Stakeholder a. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta, dan petani masih terbatas. b. Minimnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan produk unggulan lokal. c. Belum adanya forum reguler yang mengintegrasikan semua pihak terkait secara efektif. 3.2. Peluang Integrasi Agribisnis Kambing dan Ubi Kayu Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan integrasi agribisnis kambing dan ubi kayu, antara lain:
2. 1.Potensi Lahan Pertanian dan Peternakan yang Luas a. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi lahan yang luas dan cocok untuk budidaya ubi kayu serta peternakan kambing. b. Tersedianya lahan tidur yang dapat dikonversi menjadi sentra integrasi agribisnis.
3. 2.Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan sebagai prioritas pembangunan daerah. b. Tersedianya dukungan regulasi dan insentif untuk petani dan pelaku agribisnis.
4. 3.Potensi Pasar Lokal dan Regional a. Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk ubi kayu, baik segar maupun olahan. b. Peluang ekspansi pasar produk kambing seperti daging, susu, dan produk turunan lainnya.
5. 4.Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset a. Adanya potensi kolaborasi yang lebih erat dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi dan inovasi pertanian-peternakan. b. Peluang pelaksanaan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan lokal. 3.3. Kondisi yang Diharapkan: Integrasi Agribisnis Berbasis Teknologi dan Berkelanjutan Dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat mengembangkan integrasi agribisnis kambing dan ubi kayu yang berbasis teknologi modern dan berkelanjutan, dengan kondisi berikut:
6. 1.Penguatan Infrastruktur Agribisnis a. Tersedianya pasar agribisnis terpadu dan sentra pengolahan hasil pertanian. b. Peningkatan fasilitas pengolahan dan distribusi produk ubi kayu dan kambing.
7. 2.Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) a. Terselenggaranya program pelatihan dan pendampingan teknis secara rutin untuk petani. b. Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh yang kompeten di bidang integrasi pertanian- peternakan.
8. 3.Optimalisasi Akses Pembiayaan a. Tersedianya skema kredit dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani. b. Meningkatnya literasi keuangan petani dan akses terhadap lembaga keuangan formal.
9. 4.Kolaborasi Multi-Stakeholder yang Efektif a. Terbangunnya forum reguler yang mengintegrasikan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha. b. Terbentuknya jejaring kerja sama yang kuat antara petani dan sektor swasta.
10. 5.Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Agribisnis a. Adopsi teknologi digital dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian-peternakan. b. Tersedianya platform digital untuk mendukung akses informasi dan pemasaran produk agribisnis. Dengan terwujudnya kondisi tersebut, integrasi ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. A. Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi kebutuhan strategis dalam membangun ekosistem agribisnis yang berkelanjutan, khususnya pada dua komoditas unggulan yaitu kambing dan ubi kayu. Selama ini, riset dan inovasi di tingkat daerah sering kali berjalan secara parsial, kurang terintegrasi, serta minim keterhubungan antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat petani maupun peternak. Reformasi kebijakan yang diusulkan menekankan pentingnya membangun sebuah ekosistem riset dan inovasi yang inklusif, berorientasi pada kebutuhan lokal, dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks agribisnis kambing, riset tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak, tetapi juga meliputi aspek pengolahan hasil ternak seperti daging, susu, kulit, dan pupuk organik. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, melainkan sudah melalui proses hilirisasi yang memperkuat daya saing pasar. Begitu pula dengan ubi kayu, sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan dan pangan, riset inovasi diarahkan pada peningkatan varietas unggul, teknologi budidaya ramah lingkungan, efisiensi pengolahan pasca panen, serta diversifikasi produk turunan seperti tepung, bioetanol, pakan, dan produk olahan modern lainnya yang memiliki nilai pasar lebih tinggi. Reformasi kebijakan ini menuntut adanya payung hukum dan kelembagaan riset daerah yang lebih kokoh, agar proses pengembangan inovasi tidak bergantung pada inisiatif individu atau proyek jangka pendek semata. Pemerintah daerah perlu membentuk forum kolaboratif yang melibatkan multi pihak, termasuk akademisi, dunia usaha, komunitas, dan lembaga keuangan, sehingga arah riset sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus mendukung visi pembangunan daerah. Model triple helix yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dan dunia usaha menjadi kerangka penting untuk membangun ekosistem inovasi yang sehat, sedangkan pendekatan quadruple helix yang menambahkan peran masyarakat dan media akan semakin memperkuat keterhubungan dengan kebutuhan sosial-ekonomi lokal. Di sisi lain, dukungan anggaran riset daerah harus diarahkan tidak hanya untuk kegiatan penelitian dasar, melainkan juga pada program inkubasi bisnis, akselerasi teknologi tepat guna, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi inovator lokal. Dengan demikian, inovasi yang lahir dari riset benar-benar bisa diterapkan dan memberikan dampak nyata pada agribisnis kambing dan ubi kayu di Tulang Bawang Barat. Lebih jauh, reformasi kebijakan riset ini juga harus menyentuh aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petani dan peternak lokal perlu diberikan pelatihan berbasis riset terbaru, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek penerapan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pengembangan inovasi. Perguruan tinggi dan sekolah vokasi lokal dapat berperan sebagai pusat pelatihan dan penyebaran teknologi, sementara pemerintah daerah memfasilitasi jejaring kemitraan dengan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Selain itu, keberadaan pusat riset terpadu yang berfokus pada pengembangan komoditas strategis seperti kambing dan ubi kayu dapat menjadi motor inovasi sekaligus wadah inkubasi wirausaha muda di bidang agribisnis. Transformasi ini bukan hanya soal meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada pasar luar, dan menegaskan posisi Tulang Bawang Barat sebagai pusat pengembangan agribisnis unggulan berbasis riset dan inovasi di Lampung. Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi terbentuknya ekosistem riset yang adaptif, kolaboratif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan melalui agribisnis kambing dan ubi kayu. B. Penataan basis data riset dan inovasi Penataan basis data riset dan inovasi pada sektor agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pengambilan kebijakan dan arah pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan. Selama ini, data hasil riset maupun inovasi yang dilakukan oleh akademisi, lembaga penelitian, maupun pelaku usaha lokal sering kali tersebar, tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan kurang dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Akibatnya, potensi besar riset yang telah dilakukan tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan ataupun inovasi usaha. Melalui penataan basis data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat menghadirkan sebuah sistem informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diakses, sehingga setiap penelitian, inovasi, maupun pengembangan teknologi terkait agribisnis kambing dan ubi kayu dapat terpantau, terukur, serta memiliki kesinambungan dari waktu ke waktu. Basis data ini tidak hanya berisi kumpulan laporan riset, tetapi juga memuat informasi rinci terkait hasil uji coba lapangan, pengembangan varietas ubi kayu unggul, teknologi pakan dan reproduksi kambing, pengolahan pascapanen, hingga praktik terbaik (best practices) yang dihasilkan dari pengalaman petani dan peternak lokal. Dengan adanya basis data yang rapi, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dapat memetakan perkembangan riset dan inovasi, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, serta merancang program pendampingan maupun intervensi yang lebih tepat sasaran. Penataan basis data juga memungkinkan keterhubungan dengan sistem informasi di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga riset lokal Tulang Bawang Barat dapat dikenal lebih luas dan berkontribusi dalam agenda pembangunan pertanian dan peternakan nasional. Lebih dari sekadar arsip, basis data riset dan inovasi ini dapat dikembangkan sebagai platform digital yang interaktif dan dinamis. Platform tersebut dapat memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui mekanisme berbagi data, publikasi hasil riset, serta forum diskusi daring. Dengan demikian, ekosistem riset tidak hanya berjalan satu arah, tetapi membuka ruang partisipasi aktif seluruh aktor yang terlibat dalam pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu. Sistem basis data juga bisa dilengkapi dengan fitur pemantauan indikator kinerja riset, misalnya jumlah paten atau hak kekayaan intelektual yang dihasilkan, jumlah teknologi yang telah diadopsi oleh petani dan peternak, maupun tingkat peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang diperoleh. Hal ini akan membantu evaluasi efektivitas riset sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, keberadaan basis data yang tertata baik juga akan memperkuat daya tarik investasi dan kemitraan. Investor maupun lembaga pendanaan akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya apabila mereka dapat mengakses data yang valid terkait potensi produksi, teknologi budidaya, serta peluang hilirisasi produk kambing dan ubi kayu di Tulang Bawang Barat. Pemerintah daerah dapat menggunakan basis data tersebut sebagai sarana promosi berbasis bukti (evidence-based promotion) dalam menarik mitra strategis maupun memperluas pasar produk olahan. Dengan demikian, penataan basis data riset dan inovasi tidak hanya bermanfaat bagi perencanaan internal, tetapi juga membuka jalan bagi penguatan posisi Tulang Bawang Barat di kancah regional maupun nasional sebagai pusat agribisnis berbasis riset. C. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi pada sektor agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan fondasi penting bagi percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemandirian ekonomi lokal. Selama ini, salah satu hambatan utama dalam riset dan inovasi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian, pengujian, serta hilirisasi hasil riset. Padahal, keberadaan infrastruktur dasar yang memadai menjadi syarat mutlak agar hasil penelitian dapat berjalan efektif, terukur, dan memiliki dampak nyata pada pengembangan agribisnis. Infrastruktur dasar tersebut mencakup laboratorium terpadu untuk penelitian pangan, pakan, dan kesehatan ternak; pusat pembibitan kambing unggul; lahan percontohan untuk uji coba varietas ubi kayu; rumah produksi olahan hasil pertanian dan peternakan; hingga fasilitas penyimpanan, pengemasan, serta pemasaran berbasis teknologi digital. Dengan adanya infrastruktur dasar yang tertata, kegiatan riset tidak lagi bersifat parsial atau terbatas pada skala uji coba, melainkan dapat dikembangkan menjadi model bisnis berkelanjutan yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat. Dalam konteks agribisnis kambing, infrastruktur dasar riset mencakup fasilitas kandang percobaan yang memenuhi standar kesehatan hewan, laboratorium nutrisi dan reproduksi, serta unit pengolahan hasil ternak seperti daging, susu, dan pupuk organik. Fasilitas ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas riset, tetapi juga sebagai sarana pelatihan bagi peternak lokal agar dapat mengadopsi teknologi terbaru. Sementara itu, pada komoditas ubi kayu, infrastruktur riset meliputi kebun percobaan varietas unggul, laboratorium pengolahan pascapanen, hingga unit produksi bioetanol dan tepung mocaf yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Dengan cara ini, riset tidak hanya berhenti pada penemuan teknologi, tetapi dilanjutkan pada tahap inovasi dan hilirisasi sehingga mampu menggerakkan rantai nilai agribisnis dari hulu hingga hilir. Selain sarana fisik, pengembangan infrastruktur dasar riset juga harus menyentuh aspek digital dan informasi. Basis data riset, sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan lahan potensial, hingga platform digital untuk promosi dan pemasaran produk olahan perlu menjadi bagian integral dari infrastruktur inovasi daerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, akses terhadap informasi riset menjadi lebih terbuka, partisipasi masyarakat meningkat, serta peluang kemitraan dengan pihak luar daerah semakin terbuka luas. Infrastruktur digital ini juga memungkinkan monitoring dan evaluasi riset dilakukan secara real-time, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas program pembangunan berbasis inovasi. Lebih jauh, pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi menuntut adanya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dapat menyediakan regulasi dan pendanaan awal, perguruan tinggi serta lembaga penelitian bertindak sebagai penyedia ilmu pengetahuan, dunia usaha berperan dalam hilirisasi dan komersialisasi produk, sementara masyarakat petani dan peternak menjadi pengguna sekaligus pengembang teknologi di lapangan. Dengan model kolaboratif seperti ini, infrastruktur yang dibangun tidak hanya menjadi aset daerah, tetapi juga pusat interaksi pengetahuan yang berkelanjutan. D. Penyediaan anggaran riset dan inovasi Penyediaan anggaran riset dan inovasi pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan faktor kunci yang akan menentukan keberlanjutan serta keberhasilan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai inisiatif riset hanya akan berhenti pada tataran gagasan atau uji coba skala kecil yang sulit memberikan dampak nyata bagi masyarakat petani dan peternak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan alokasi anggaran riset dan inovasi sebagai prioritas strategis, sejajar dengan program pembangunan infrastruktur fisik maupun pelayanan publik. Anggaran riset ini tidak semata-mata digunakan untuk pembiayaan penelitian di laboratorium, tetapi juga untuk mendukung seluruh rantai ekosistem inovasi, mulai dari penelitian dasar, pengembangan teknologi tepat guna, pilot project, hilirisasi produk, hingga promosi dan pemasaran hasil inovasi. Dengan pola anggaran yang terencana dan konsisten, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat memastikan bahwa pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu memiliki dasar ilmiah yang kuat serta arah pengembangan yang jelas. Salah satu langkah penting dalam penyediaan anggaran adalah pembentukan skema pembiayaan riset yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan untuk program riset prioritas, sekaligus membuka ruang kolaborasi pendanaan dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga riset nasional, hingga mitra swasta. Skema dana matching fund atau kemitraan publik-swasta (public private partnership) dapat menjadi solusi agar anggaran riset tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga memanfaatkan kontribusi dunia usaha yang berkepentingan dalam pengembangan hilirisasi produk kambing dan ubi kayu. Selain itu, penyediaan anggaran perlu dilengkapi dengan mekanisme kompetisi proposal riset, sehingga mendorong inovator, akademisi, dan kelompok masyarakat untuk berlomba menghasilkan gagasan yang kreatif, aplikatif, serta berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks agribisnis kambing, anggaran riset dapat difokuskan pada pengembangan teknologi pakan berbasis lokal, peningkatan kualitas bibit unggul, sistem reproduksi modern, serta teknologi pengolahan hasil ternak menjadi produk bernilai tambah seperti susu fermentasi, daging olahan, dan pupuk organik. Sementara itu, pada komoditas ubi kayu, anggaran riset dapat diarahkan untuk menghasilkan varietas tahan penyakit, meningkatkan efisiensi budidaya, serta mendorong diversifikasi produk turunan seperti tepung mocaf, bioetanol, dan pakan ternak. Setiap riset yang didanai perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik dari sisi adopsi teknologi oleh petani dan peternak, peningkatan produktivitas, maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, anggaran riset benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar rutinitas administrasi. Lebih jauh, transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan serta penggunaan anggaran riset menjadi aspek penting agar ekosistem inovasi tumbuh dengan sehat. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pelaporan dan evaluasi yang terbuka, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menunjukkan dampaknya terhadap masyarakat. Di sisi lain, keberadaan anggaran riset yang terjamin juga akan meningkatkan motivasi akademisi, peneliti, dan pelaku inovasi lokal untuk terus berkarya, karena mereka memiliki kepastian dukungan dari pemerintah. Penyediaan anggaran yang memadai pada akhirnya akan menjadi katalis penting bagi terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang produktif, kolaboratif, serta berkelanjutan di Tulang Bawang Barat. Dengan fondasi anggaran yang kuat, pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu tidak hanya akan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai pusat inovasi agribisnis tropis yang kompetitif di tingkat regional maupun nasional. E. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan aspek strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mewujudkan pembangunan berbasis riset dan inovasi. Selama ini, hasil riset dan kreativitas masyarakat daerah, baik berupa varietas ubi kayu lokal, teknik budidaya, produk olahan, maupun inovasi pengelolaan kambing, sering kali belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, potensi besar tersebut rentan ditiru, diambil alih, atau dimanfaatkan pihak luar tanpa memberikan nilai balik kepada pencipta maupun masyarakat lokal. Dengan adanya sistem perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, setiap hasil riset, inovasi teknologi, hingga kearifan lokal dapat tercatat, diakui, dan dilindungi secara hukum sehingga kebermanfaatannya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat Tulang Bawang Barat. Kekayaan intelektual dalam konteks agribisnis kambing dan ubi kayu mencakup beragam bentuk, mulai dari paten teknologi budidaya dan pengolahan, merek dagang produk olahan daging kambing atau tepung mocaf, hak cipta karya ilmiah maupun publikasi hasil riset, hingga indikasi geografis varietas ubi kayu khas daerah. Perlindungan KI tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi inovator, tetapi juga meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional. Misalnya, apabila varietas ubi kayu lokal Tulang Bawang Barat berhasil didaftarkan sebagai varietas unggul dengan indikasi geografis, maka posisi komoditas ini akan semakin kuat karena hanya dapat diproduksi dan dipasarkan oleh pihak dari daerah tersebut. Demikian pula, inovasi pengolahan susu kambing atau daging olahan yang sudah dilindungi merek akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan pasar, sekaligus membuka peluang ekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemanfaatan kekayaan intelektual juga harus didorong agar tidak hanya berhenti pada pengakuan hukum, tetapi benar-benar memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi inkubasi bisnis dan pendampingan bagi petani, peternak, maupun pelaku UMKM untuk mendaftarkan karya inovatif mereka ke sistem KI nasional. Lebih dari itu, KI yang telah didaftarkan perlu diintegrasikan dengan strategi komersialisasi, misalnya melalui lisensi, kemitraan dengan industri, atau promosi berbasis digital agar produk dan inovasi tersebut bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, KI tidak hanya menjadi dokumen legal, tetapi juga instrumen peningkat daya tawar sekaligus sumber pendapatan baru bagi pelaku agribisnis di Tulang Bawang Barat. Selain itu, literasi masyarakat mengenai pentingnya kekayaan intelektual perlu ditingkatkan. Banyak petani dan peternak yang belum memahami bahwa teknik budidaya, inovasi pakan, atau produk olahan tradisional mereka memiliki nilai KI yang dapat dilindungi. Melalui pelatihan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga terkait, kesadaran masyarakat akan pentingnya KI dapat ditumbuhkan. Dengan cara ini, akan lahir budaya riset dan inovasi yang menghargai orisinalitas sekaligus menjaga kearifan lokal. Pada akhirnya, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu bukan hanya soal menjaga hak pencipta, tetapi juga strategi untuk memperkuat posisi Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang berdaya saing, berdaulat dalam pengelolaan sumber daya, serta mampu membangun kemandirian ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan perlindungan KI yang kuat, setiap inovasi lokal dapat tumbuh menjadi aset ekonomi berkelanjutan yang menyejahterakan masyarakat sekaligus memperkuat citra daerah di kancah regional dan nasional. F. Penguatan kolaborasi riset dan inovasi daerah Penguatan kolaborasi riset dan inovasi daerah pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa riset tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah jaringan yang saling melengkapi dan mendukung. Selama ini, banyak hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun individu peneliti lokal tidak sampai pada tahap implementasi karena kurangnya kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan tidak optimal dalam memberikan manfaat bagi sektor agribisnis. Melalui penguatan kolaborasi, riset dapat diarahkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan, diimplementasikan secara lebih luas, serta dikembangkan menjadi produk atau teknologi yang bernilai ekonomi tinggi. Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi merupakan integrasi peran dari berbagai pihak dengan semangat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan jejaring. Dalam konteks agribisnis kambing, kolaborasi riset dapat diwujudkan melalui sinergi antara akademisi yang mengembangkan teknologi pakan dan reproduksi, pemerintah daerah yang menyediakan dukungan regulasi dan pendanaan, pelaku usaha yang fokus pada hilirisasi produk ternak, serta peternak lokal sebagai pengguna utama teknologi. Begitu pula dengan komoditas ubi kayu, kolaborasi riset dapat menghubungkan peneliti yang mengembangkan varietas unggul, UMKM yang mengolah ubi kayu menjadi produk turunan, dan pasar yang membutuhkan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Dengan model kolaborasi yang terarah, inovasi tidak lagi berhenti pada laporan riset, tetapi berubah menjadi solusi nyata yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing agribisnis daerah. Pemerintah daerah memegang peran penting sebagai fasilitator kolaborasi riset ini. Melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, pemerintah dapat membentuk forum riset dan inovasi daerah sebagai wadah komunikasi antar pemangku kepentingan. Forum ini dapat menjadi ruang bertemunya peneliti, petani, peternak, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk merancang agenda riset bersama, menentukan prioritas inovasi, sekaligus mengawasi implementasi program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, kolaborasi dapat diperluas ke tingkat provinsi maupun nasional melalui kemitraan dengan universitas besar, lembaga riset pemerintah, serta jaringan industri. Dengan demikian, Tulang Bawang Barat tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga produsen inovasi yang diakui di tingkat yang lebih luas. Selain aspek kelembagaan, penguatan kolaborasi juga perlu ditopang dengan pemanfaatan teknologi digital. Platform daring yang menghubungkan peneliti, inovator, dan pelaku agribisnis dapat dibangun sebagai sarana berbagi data riset, mempublikasikan hasil inovasi, dan membuka peluang pendanaan kolaboratif. Dengan digitalisasi, kolaborasi tidak terbatas pada ruang fisik, tetapi mampu melibatkan pihak dari luar daerah bahkan internasional. Hal ini akan memperkaya perspektif riset sekaligus mempercepat proses adopsi inovasi di masyarakat. Pada akhirnya, penguatan kolaborasi riset dan inovasi daerah pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu akan melahirkan sinergi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Peneliti mendapatkan ruang penerapan karya mereka, petani dan peternak memperoleh teknologi yang meningkatkan kesejahteraan, pemerintah daerah mampu mengembangkan kebijakan berbasis bukti, dan dunia usaha mendapatkan peluang produk baru yang bernilai jual tinggi. Kolaborasi yang kuat inilah yang akan menjadi motor penggerak transformasi Tulang Bawang Barat menuju daerah agribisnis yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. G. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu elemen kunci untuk memperkuat daya saing daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset dan inovasi tidak akan berjalan optimal jika tidak dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai, baik berupa fasilitas fisik, teknologi informasi, maupun layanan kelembagaan yang mendukung keberlangsungan kegiatan penelitian. Sarana pendukung ini berfungsi sebagai jembatan antara hasil riset dengan penerapannya di lapangan, sehingga teknologi yang dihasilkan tidak berhenti pada publikasi atau laporan, tetapi benar-benar dapat diadopsi dan dimanfaatkan oleh petani, peternak, serta pelaku usaha lokal. Dalam sektor agribisnis kambing, sarana pendukung riset meliputi kandang percobaan yang representatif, fasilitas laboratorium kesehatan hewan, unit produksi pakan, serta peralatan pengolahan hasil ternak seperti mesin pasteurisasi susu, alat pengemasan daging, dan instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Sarana ini tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan penelitian, tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi peternak lokal agar terbiasa dengan teknologi modern. Sementara itu, pada komoditas ubi kayu, sarana pendukung riset mencakup kebun percobaan, laboratorium pascapanen, mesin pengolah ubi kayu menjadi tepung mocaf, bioetanol, atau produk olahan pangan lainnya, serta gudang penyimpanan berstandar untuk menjaga kualitas hasil panen. Dengan adanya sarana pendukung yang lengkap, proses penelitian hingga hilirisasi produk dapat dilakukan di daerah, tanpa harus bergantung pada fasilitas dari luar. Selain sarana fisik, dukungan dalam bentuk teknologi digital juga sangat penting. Basis data riset terintegrasi, sistem informasi geografis untuk pemetaan lahan, serta platform digital untuk pemasaran produk hasil inovasi harus disediakan sebagai bagian dari ekosistem riset modern. Teknologi digital ini memungkinkan hasil penelitian terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, serta dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Lebih jauh, digitalisasi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk olahan kambing dan ubi kayu ke pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional, bahkan internasional. Dengan demikian, sarana pendukung riset tidak hanya mencakup laboratorium dan peralatan, tetapi juga infrastruktur digital yang menjadi penghubung antara riset, pasar, dan konsumen. Sarana pendukung lainnya adalah kelembagaan dan layanan teknis yang mampu memastikan keberlanjutan inovasi. Pusat riset terpadu, inkubator bisnis, klinik agribisnis, hingga lembaga sertifikasi produk merupakan bentuk sarana non-fisik yang memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem riset. Layanan ini dapat membantu peneliti dan pelaku usaha dalam hal standardisasi produk, sertifikasi halal, pengurusan hak kekayaan intelektual, hingga pendampingan bisnis. Kehadiran lembaga-lembaga pendukung tersebut akan menjadikan Tulang Bawang Barat tidak hanya sebagai lokasi penelitian, tetapi juga sebagai pusat inovasi agribisnis yang memiliki layanan lengkap dari hulu ke hilir. Dengan penyediaan sarana pendukung yang terintegrasi, riset dan inovasi agribisnis kambing dan ubi kayu di Tulang Bawang Barat akan memiliki daya ungkit yang besar terhadap pembangunan daerah. Petani dan peternak dapat mengakses teknologi dengan mudah, peneliti mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan karya, pemerintah memiliki basis data untuk kebijakan berbasis bukti, sementara dunia usaha memperoleh produk inovatif yang siap dikomersialisasikan. Pada akhirnya, sarana pendukung riset dan inovasi ini akan menjadi motor penggerak transformasi Tulang Bawang Barat menuju daerah agribisnis unggulan yang inovatif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. H. Penguatan kemitraan antar kelembagaan Penguatan kemitraan antar kelembagaan pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis riset dan inovasi yang berkelanjutan. Selama ini, berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, perbankan, hingga organisasi petani dan peternak telah menjalankan perannya masing-masing, tetapi sering kali belum terhubung dalam jaringan kolaborasi yang kuat. Akibatnya, riset yang dilakukan oleh akademisi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar, inovasi yang dihasilkan tidak diadopsi secara luas oleh masyarakat, sementara program pemerintah kadang tidak mendapatkan dukungan data dan hasil penelitian yang memadai. Melalui penguatan kemitraan antar kelembagaan, semua aktor dapat bersinergi dalam satu ekosistem yang terintegrasi, saling melengkapi, serta bekerja menuju tujuan bersama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu. Kemitraan antar kelembagaan ini mencakup peran yang berbeda namun saling terhubung. Perguruan tinggi dan lembaga riset berperan sebagai penghasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan tantangan agribisnis lokal. Pemerintah daerah bertugas menyediakan regulasi, pendanaan, serta dukungan kebijakan yang kondusif. Dunia usaha, termasuk UMKM dan industri pengolahan, menjadi pihak yang menerapkan dan mengkomersialisasikan hasil riset menjadi produk bernilai tambah. Perbankan dan lembaga keuangan dapat menyediakan akses modal, sementara asosiasi petani dan peternak berfungsi sebagai pengguna sekaligus pengembang teknologi di lapangan. Dengan pola seperti ini, tidak ada satu pun pihak yang berjalan sendiri, melainkan semuanya bergerak secara terkoordinasi. Dalam konteks agribisnis kambing, kemitraan antar kelembagaan dapat diwujudkan dalam bentuk program bersama seperti pembentukan pusat pembibitan kambing unggul yang dikelola oleh perguruan tinggi dengan dukungan pemerintah, sementara dunia usaha bertanggung jawab pada pemasaran produk dan penyerapan hasil. Di sisi lain, pada komoditas ubi kayu, kemitraan dapat berupa kolaborasi riset pengembangan varietas unggul yang ditopang oleh lembaga penelitian, kemudian diadopsi oleh kelompok tani, serta dipasarkan dalam bentuk produk turunan melalui UMKM atau industri besar dengan dukungan promosi dari pemerintah daerah. Dengan pola ini, rantai nilai agribisnis dari hulu hingga hilir dapat diperkuat melalui kolaborasi nyata antar kelembagaan. Selain itu, kemitraan antar kelembagaan juga dapat diperkuat melalui forum komunikasi dan koordinasi rutin. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, menyusun agenda riset bersama, serta menyelesaikan hambatan yang muncul di lapangan. Keterlibatan lembaga eksternal, seperti kementerian terkait, lembaga donor, dan mitra internasional, juga dapat membuka peluang baru dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan perluasan pasar. Dengan demikian, Tulang Bawang Barat tidak hanya membangun ekosistem riset pada level lokal, tetapi juga terkoneksi dengan jaringan nasional bahkan global. Pada akhirnya, penguatan kemitraan antar kelembagaan akan menciptakan ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi kelembagaan, setiap hasil riset dapat terimplementasi dengan lebih cepat, setiap inovasi dapat dikomersialisasikan secara lebih luas, dan setiap kebijakan dapat berbasis pada bukti ilmiah yang kuat. Kemitraan inilah yang akan menjadi fondasi bagi Tulang Bawang Barat untuk tumbuh sebagai daerah agribisnis unggulan, berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara berkelanjutan. I. Peningkatan difusi inovasi Peningkatan difusi inovasi pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil riset dan inovasi benar- benar sampai ke tangan masyarakat dan dimanfaatkan secara luas. Sering kali, inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi berhenti di meja laboratorium atau hanya tercatat dalam laporan penelitian, tanpa mampu diadopsi secara efektif oleh petani, peternak, maupun pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, kurangnya sarana sosialisasi, serta minimnya mekanisme diseminasi teknologi yang terstruktur. Oleh karena itu, difusi inovasi perlu diperkuat melalui strategi yang sistematis, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal, sehingga inovasi yang lahir dari riset tidak hanya menjadi produk akademis, tetapi juga menjadi solusi nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang Barat. Dalam ekosistem agribisnis kambing, difusi inovasi dapat berupa penyebarluasan teknologi pakan fermentasi, manajemen kesehatan ternak berbasis riset, sistem reproduksi modern, maupun teknik pengolahan susu dan daging yang higienis. Semua hasil riset ini perlu didiseminasikan melalui pelatihan langsung kepada peternak, demonstrasi lapangan, serta modul pembelajaran sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat. Begitu pula dengan ubi kayu, inovasi yang mencakup pengembangan varietas unggul tahan penyakit, teknologi budidaya ramah lingkungan, hingga diversifikasi produk olahan seperti tepung mocaf, bioetanol, dan pakan ternak perlu disebarluaskan melalui jalur formal maupun informal. Dengan adanya difusi inovasi yang efektif, petani dan peternak tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengguna aktif sekaligus pengembang inovasi sesuai dengan kondisi lokal mereka. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat mekanisme difusi inovasi ini. Melalui penyediaan program pendampingan, penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pembentukan kelompok tani dan ternak berbasis inovasi, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap hasil riset terdistribusi dengan baik. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat terlibat aktif dengan membangun pusat layanan teknologi, klinik inovasi, atau laboratorium lapangan yang langsung terkoneksi dengan masyarakat. Sementara itu, dunia usaha dan UMKM dapat menjadi mitra dalam mempercepat adopsi teknologi dengan mengkomersialisasikan produk hasil inovasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses teknologi baru melalui produk-produk yang ada di pasaran. Selain melalui tatap muka, difusi inovasi juga dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital. Platform daring, aplikasi mobile, maupun media sosial dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi inovasi, membagikan video tutorial, hingga membuka forum diskusi interaktif antara peneliti dan pengguna. Dengan digitalisasi, jangkauan difusi inovasi menjadi lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Petani dan peternak dapat belajar kapan saja, bahkan dari pengalaman praktik terbaik yang dibagikan oleh sesama pelaku agribisnis di daerah lain. Pada akhirnya, peningkatan difusi inovasi akan menjadi kunci keberhasilan ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Tulang Bawang Barat. Dengan difusi yang efektif, riset tidak hanya berhenti sebagai teori, tetapi menjadi motor perubahan nyata di lapangan. Petani dan peternak akan merasakan manfaat langsung, produktivitas meningkat, nilai tambah produk terwujud, dan kesejahteraan masyarakat pun terangkat. Lebih dari itu, Tulang Bawang Barat akan mampu menempatkan diri sebagai daerah yang tidak hanya kaya akan potensi agribisnis, tetapi juga unggul dalam kemampuan mengadopsi, menyebarkan, dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. J. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu strategi penting dalam memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang dihasilkan dari penelitian dapat diterapkan secara luas serta berkelanjutan. Selama ini, banyak hasil riset berhenti pada tahap publikasi akademik atau laporan penelitian, sementara proses implementasi dan penyebarannya di tingkat masyarakat masih terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dibangun sistem diseminasi yang sistematis, inklusif, dan terarah sehingga praktik baik hasil riset dapat dipelajari, direplikasi, dan diadaptasi sesuai kondisi lokal. Dengan demikian, riset tidak hanya memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat petani serta peternak. Dalam sektor agribisnis kambing, praktik baik yang perlu didiseminasikan antara lain inovasi pakan fermentasi berbasis bahan lokal, penerapan sistem kandang modern yang higienis, manajemen kesehatan ternak berbasis riset, serta teknik pengolahan produk olahan susu dan daging yang memiliki nilai tambah. Praktik-praktik ini jika disebarkan dengan baik dapat membantu peternak meningkatkan produktivitas ternak sekaligus memperluas peluang usaha. Sementara itu, pada komoditas ubi kayu, praktik baik meliputi penggunaan varietas unggul tahan penyakit, teknik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan pascapanen yang efisien, serta diversifikasi produk olahan menjadi tepung mocaf, pakan ternak, atau bioetanol. Apabila praktik-praktik ini diadopsi secara luas, maka rantai nilai ubi kayu di Tulang Bawang Barat akan semakin kuat dan menghasilkan produk dengan daya saing tinggi. Diseminasi hasil riset dan praktik baik ini memerlukan berbagai metode yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Pendekatan tatap muka seperti field school, demonstrasi lapangan, dan pelatihan teknis langsung di kebun atau kandang percontohan terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani serta peternak. Selain itu, media cetak sederhana seperti brosur, leaflet, atau modul pelatihan juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi. Di era digital, diseminasi dapat diperkuat melalui pemanfaatan media sosial, video tutorial, aplikasi mobile, dan platform daring yang memungkinkan interaksi antara peneliti, penyuluh, dan masyarakat secara lebih cepat dan luas. Dengan kombinasi pendekatan tatap muka dan digital, diseminasi hasil riset dapat menjangkau kelompok sasaran yang lebih beragam, termasuk generasi muda yang tertarik pada inovasi agribisnis. Lebih jauh, praktik baik dan hasil riset juga perlu dikemas dalam bentuk cerita sukses (success story) atau model bisnis yang dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat luas. Misalnya, kisah sukses kelompok tani yang berhasil meningkatkan pendapatan melalui penerapan varietas ubi kayu unggul atau peternak kambing yang mampu memperluas usaha setelah menerapkan teknologi pakan fermentasi. Cerita-cerita ini jika dipublikasikan secara luas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi sekaligus mendorong adopsi teknologi baru. Pada akhirnya, peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset akan menciptakan budaya inovasi yang lebih kuat di Tulang Bawang Barat. Petani dan peternak tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tetapi mampu belajar dari pengalaman terbaik, mengadaptasi teknologi baru, serta berbagi pengetahuan dengan sesama. Dengan diseminasi yang efektif, ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu akan semakin produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Tulang Bawang Barat sebagai pusat inovasi agribisnis yang berbasis riset dan praktik terbaik di tingkat regional maupun nasional. K. Promosi dan kampanye inovasi Promosi dan kampanye inovasi pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan strategi penting untuk memperkenalkan hasil-hasil riset kepada masyarakat luas sekaligus mendorong adopsi teknologi secara lebih cepat dan merata. Inovasi yang dihasilkan dari riset hanya akan memberi dampak signifikan jika diketahui, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat, baik petani, peternak, pelaku usaha, maupun konsumen. Selama ini, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya eksposur hasil riset sehingga masyarakat tidak familiar dengan teknologi baru atau produk inovatif yang sesungguhnya sangat potensial meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Oleh karena itu, promosi dan kampanye inovasi harus dirancang dengan strategi komunikasi yang efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Tulang Bawang Barat. Dalam sektor agribisnis kambing, promosi dapat difokuskan pada teknologi pakan fermentasi berbasis bahan lokal, manajemen kesehatan ternak yang lebih efisien, serta pengolahan produk daging dan susu menjadi produk olahan bernilai tinggi. Sementara itu, pada komoditas ubi kayu, kampanye inovasi bisa diarahkan pada pengenalan varietas unggul, pemanfaatan teknologi budidaya ramah lingkungan, dan diversifikasi produk olahan seperti tepung mocaf, bioetanol, serta pakan ternak. Promosi inovasi tidak hanya menekankan sisi teknis, tetapi juga mengangkat manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan begitu, kampanye inovasi tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, minat, hingga kepercayaan untuk mencoba dan mengadopsi inovasi. Metode promosi dan kampanye inovasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Secara langsung, kegiatan pameran agribisnis, festival inovasi, lomba inovasi desa, hingga demonstrasi lapangan dapat menjadi sarana efektif untuk memperlihatkan manfaat nyata dari hasil riset. Melalui cara ini, masyarakat bisa melihat langsung bukti keberhasilan teknologi dan bahkan mencobanya secara praktis. Di sisi lain, pemanfaatan media massa, radio lokal, serta media sosial juga sangat penting dalam menyebarkan pesan inovasi secara lebih luas. Konten digital berupa video tutorial, infografis, maupun cerita sukses petani dan peternak yang berhasil menerapkan inovasi akan menarik minat generasi muda sekaligus memperkuat citra Tulang Bawang Barat sebagai daerah agribisnis berbasis riset. Selain itu, kampanye inovasi juga dapat diperkuat melalui keterlibatan multipihak. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dukungan anggaran dan regulasi, perguruan tinggi serta lembaga riset bertugas menyajikan inovasi yang teruji, sementara dunia usaha dan UMKM dapat menjadi mitra dalam memperluas jangkauan promosi melalui produk komersial yang dihasilkan. Peran organisasi masyarakat, tokoh lokal, dan kelompok tani/ternak juga sangat penting karena mereka memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan inovasi di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan banyak pihak, kampanye inovasi akan lebih kredibel dan mampu menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan. Pada akhirnya, promosi dan kampanye inovasi bukan hanya kegiatan publikasi semata, tetapi bagian dari strategi besar membangun budaya riset dan inovasi di Tulang Bawang Barat. Melalui kampanye yang konsisten, masyarakat akan lebih terbuka terhadap teknologi baru, percaya pada hasil riset lokal, dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu. Dengan demikian, promosi inovasi akan menjadi motor penggerak transformasi daerah menuju pusat agribisnis yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan L. Apresiasi prestasi inovasi Apresiasi prestasi inovasi pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan elemen penting dalam membangun motivasi, semangat kreativitas, serta budaya inovatif yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Inovasi pada sektor agribisnis tidak selalu lahir dari laboratorium atau lembaga penelitian besar, tetapi juga dari pengalaman petani, peternak, pelaku UMKM, dan generasi muda desa yang berani mencoba cara-cara baru dalam mengelola sumber daya lokal. Sayangnya, berbagai prestasi tersebut sering kali tidak mendapatkan pengakuan formal maupun ruang apresiasi yang memadai. Padahal, penghargaan yang diberikan secara tepat dapat meningkatkan rasa percaya diri para inovator, memperkuat legitimasi hasil inovasi, serta mendorong replikasi dan adopsi lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan program apresiasi prestasi inovasi perlu menjadi bagian integral dari ekosistem riset di Tulang Bawang Barat, agar setiap karya yang memberi dampak nyata mendapat pengakuan dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Dalam konteks agribisnis kambing, apresiasi dapat diberikan kepada peternak yang berhasil mengembangkan teknik pakan alternatif berbasis bahan lokal, peternak muda yang mengadopsi teknologi kesehatan ternak berbasis digital, atau kelompok ternak yang sukses mengembangkan produk olahan susu kambing bernilai jual tinggi. Sementara itu, pada komoditas ubi kayu, penghargaan bisa diarahkan kepada kelompok tani yang mampu menghasilkan varietas unggul dengan produktivitas tinggi, UMKM yang kreatif mengolah ubi kayu menjadi produk modern seperti tepung mocaf premium atau makanan ringan inovatif, serta peneliti lokal yang berhasil menciptakan teknologi budidaya ramah lingkungan. Prestasi-prestasi tersebut tidak hanya layak diapresiasi, tetapi juga dipublikasikan sebagai cerita sukses (success story) yang dapat menginspirasi masyarakat luas. Bentuk apresiasi dapat diwujudkan dalam berbagai cara, mulai dari pemberian penghargaan resmi oleh pemerintah daerah, sertifikat pengakuan, hingga hadiah dalam bentuk bantuan modal, akses pasar, atau fasilitas pengembangan usaha. Lebih jauh, penyelenggaraan ajang kompetisi inovasi seperti Innovation Award, Lomba Inovasi Desa, atau Festival Agribisnis Kambing dan Ubi Kayu dapat menjadi sarana rutin untuk menyeleksi, memamerkan, sekaligus memberikan apresiasi kepada karya-karya terbaik. Dengan adanya wadah seperti ini, inovator lokal akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berinovasi, sementara masyarakat lain dapat belajar serta meniru praktik baik yang dihasilkan. Selain apresiasi dalam lingkup lokal, prestasi inovasi dari Tulang Bawang Barat juga perlu dipromosikan ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi partisipasi inovator lokal dalam pameran inovasi, forum akademik, maupun kompetisi teknologi. Dengan cara ini, karya inovatif dari daerah tidak hanya diakui di tingkat lokal, tetapi juga mendapatkan pengakuan lebih luas yang pada gilirannya akan meningkatkan citra daerah sebagai pusat agribisnis berbasis riset. Hal ini juga membuka peluang kemitraan, akses pendanaan, dan pasar yang lebih besar bagi para inovator. Pada akhirnya, apresiasi prestasi inovasi bukan sekadar pemberian penghargaan, tetapi strategi membangun ekosistem riset yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan apresiasi yang konsisten, masyarakat akan terdorong untuk terus mencari solusi baru, memperbaiki praktik lama, dan menciptakan karya yang bermanfaat. Tulang Bawang Barat pun akan tumbuh menjadi daerah yang tidak hanya produktif dalam menghasilkan inovasi, tetapi juga memiliki budaya menghargai prestasi, sehingga inovasi di bidang agribisnis kambing dan ubi kayu berkembang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan. M. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset pada ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah strategis untuk menghubungkan dunia penelitian dengan dunia usaha secara lebih konkret. Hasil riset sering kali memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk komersial yang bernilai tinggi, tetapi tanpa adanya wadah bisnis yang tepat, inovasi tersebut kerap berhenti di laboratorium atau hanya menjadi laporan akademik. Oleh karena itu, kehadiran perusahaan pemula atau startup berbasis riset menjadi penting sebagai jembatan yang mengubah pengetahuan dan teknologi menjadi solusi nyata di pasar. Melalui perusahaan pemula ini, ide-ide inovatif dari peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat lokal dapat diwujudkan menjadi usaha produktif yang tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing daerah. Dalam konteks agribisnis kambing, perusahaan pemula berbasis riset dapat fokus pada pengembangan teknologi pakan fermentasi, aplikasi digital untuk manajemen kesehatan ternak, hingga produksi produk olahan seperti susu fermentasi, keju kambing, atau daging olahan dengan standar higienis. Sementara itu, pada sektor ubi kayu, peluang pengembangan startup meliputi diversifikasi produk turunan seperti tepung mocaf premium, makanan ringan sehat, bioetanol, maupun pakan ternak berbasis limbah ubi kayu. Setiap inovasi ini memiliki potensi pasar yang luas, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga pengembangan perusahaan pemula berbasis riset akan menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi Tulang Bawang Barat. Untuk mendorong lahirnya perusahaan pemula berbasis riset, diperlukan dukungan ekosistem yang kuat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendirian inkubator bisnis yang memberikan layanan pendampingan usaha, akses pendanaan, serta pelatihan manajemen bisnis bagi calon wirausahawan. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat berperan menyediakan teknologi siap guna, hasil riset terapan, serta sumber daya manusia yang kompeten. Dunia usaha, termasuk lembaga keuangan dan investor lokal, dapat mendukung dalam bentuk modal ventura, angel investor, atau kemitraan bisnis. Dengan adanya sinergi ini, perusahaan pemula tidak hanya lahir dari semangat individu, tetapi dibangun di atas fondasi riset yang kuat dan mendapat dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset juga harus memperhatikan aspek pemasaran dan jejaring. Tanpa akses pasar yang memadai, perusahaan pemula akan kesulitan bertahan meskipun memiliki produk inovatif. Oleh karena itu, perlu strategi promosi, kampanye inovasi, serta dukungan pemerintah daerah dalam membuka pasar melalui pameran, festival produk, maupun integrasi dengan platform digital pemasaran. Dengan cara ini, produk inovatif dari perusahaan pemula tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar regional bahkan nasional. Pada akhirnya, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di sektor agribisnis kambing dan ubi kayu akan mempercepat transformasi Tulang Bawang Barat menuju daerah inovatif dan mandiri secara ekonomi. Perusahaan-perusahaan ini akan menjadi contoh nyata bagaimana riset dapat dikomersialisasikan, bagaimana inovasi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana daerah dapat menumbuhkan ekosistem wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Dengan dukungan yang konsisten, Tulang Bawang Barat berpeluang besar menjadi pusat lahirnya startup agribisnis berbasis riset yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. N. Inventarisasi teknologi lokal Inventarisasi teknologi lokal pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, serta memetakan berbagai pengetahuan, praktik, dan inovasi yang telah berkembang di masyarakat. Selama ini, petani dan peternak lokal memiliki banyak kearifan praktis yang diwariskan turun-temurun, seperti cara meracik pakan ternak dari bahan alami, metode pengendalian hama ubi kayu tanpa bahan kimia, hingga teknik pengolahan sederhana hasil pertanian dan peternakan. Sayangnya, pengetahuan lokal ini sering kali tidak tercatat secara sistematis sehingga berisiko hilang atau diabaikan ketika teknologi modern diperkenalkan. Padahal, jika dilakukan inventarisasi dengan baik, teknologi lokal tersebut dapat dipadukan dengan hasil riset modern, sehingga melahirkan inovasi hibrida yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Tulang Bawang Barat. Pada sektor agribisnis kambing, inventarisasi teknologi lokal mencakup cara-cara tradisional dalam penyusunan pakan dari limbah pertanian seperti jerami atau dedak, metode pengobatan alami untuk kesehatan ternak menggunakan tanaman obat lokal, serta praktik pemeliharaan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Pengetahuan ini terbukti membantu peternak kecil bertahan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, pada komoditas ubi kayu, masyarakat lokal telah lama mengembangkan teknik budidaya yang sesuai dengan kondisi tanah, pola tanam tumpangsari, serta pengolahan pascapanen menjadi berbagai makanan tradisional yang bernilai budaya dan ekonomi. Semua praktik tersebut, apabila didokumentasikan dengan baik, dapat menjadi sumber inspirasi riset sekaligus memperkuat identitas lokal dalam ekosistem inovasi daerah. Inventarisasi teknologi lokal juga penting sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan dan program inovasi. Dengan mengetahui teknologi apa saja yang sudah dimiliki masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga riset dapat menyusun strategi intervensi yang lebih tepat. Misalnya, jika masyarakat sudah terbiasa menggunakan pakan fermentasi sederhana, maka riset dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas fermentasi tersebut melalui penambahan mikroba unggul. Jika petani ubi kayu telah terbiasa membuat produk olahan tradisional seperti keripik atau gaplek, maka inovasi dapat diarahkan pada peningkatan kualitas produk, pengemasan modern, atau diversifikasi rasa agar sesuai dengan selera pasar. Dengan cara ini, riset tidak lagi berjalan terpisah dari realitas masyarakat, tetapi justru berangkat dari praktik yang sudah ada dan terbukti berhasil. Lebih jauh, inventarisasi teknologi lokal juga mendukung upaya perlindungan kekayaan intelektual daerah. Banyak pengetahuan tradisional memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual komunal, indikasi geografis, atau merek kolektif. Dengan perlindungan tersebut, masyarakat Tulang Bawang Barat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari pengetahuan yang mereka miliki, sekaligus menjaga warisan budaya agar tidak diambil alih pihak luar. Proses inventarisasi ini juga dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap kearifan lokal mereka, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan ekosistem riset. Pada akhirnya, inventarisasi teknologi lokal bukan hanya soal mencatat atau mengarsipkan praktik tradisional, tetapi juga upaya membangun fondasi riset dan inovasi yang berbasis pada kekuatan lokal. Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan sains modern, Tulang Bawang Barat dapat menciptakan model pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu yang unik, adaptif, serta berkelanjutan. Melalui inventarisasi yang sistematis, daerah ini dapat menegaskan identitasnya sebagai pusat agribisnis yang tidak hanya produktif, tetapi juga berakar pada budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. O. Prakarsa riset produk unggulan Prakarsa riset produk unggulan pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah proaktif dalam memperkuat basis pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Prakarsa ini lahir dari kesadaran bahwa komoditas kambing dan ubi kayu tidak hanya memiliki nilai tradisional dan potensi lokal, tetapi juga peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi di pasar regional, nasional, bahkan internasional. Melalui riset yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan, potensi kedua komoditas ini dapat dioptimalkan menjadi berbagai produk inovatif dengan nilai tambah tinggi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Tulang Bawang Barat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, penguatan daya saing, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agribisnis. Pada sektor kambing, prakarsa riset dapat difokuskan pada pengembangan produk-produk unggulan seperti daging olahan dengan standar higienis, susu kambing fermentasi, keju kambing, hingga pupuk organik dari limbah ternak. Penelitian tidak hanya diarahkan pada aspek produksi, tetapi juga pada diversifikasi dan peningkatan mutu produk, termasuk pengemasan modern dan sertifikasi halal untuk memperluas pasar. Dengan dukungan riset, produk kambing dari Tulang Bawang Barat berpeluang menembus pasar ritel modern serta pasar ekspor yang terus berkembang. Sementara itu, pada sektor ubi kayu, prakarsa riset dapat diarahkan pada pengembangan tepung mocaf berkualitas tinggi, bioetanol sebagai energi terbarukan, makanan olahan modern, serta pakan ternak dari limbah ubi kayu. Riset yang kuat akan memastikan bahwa produk-produk ini memenuhi standar kualitas, aman dikonsumsi, sekaligus mampu bersaing dari sisi harga dan daya tarik pasar. Prakarsa riset produk unggulan ini juga harus didukung oleh kolaborasi antar pihak. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat menjadi motor utama dalam menghasilkan inovasi teknologi, sementara pemerintah daerah berperan dalam memberikan regulasi, insentif, dan dukungan pembiayaan. Dunia usaha, baik skala UMKM maupun industri besar, dapat menjadi mitra strategis dalam mengkomersialisasikan hasil riset menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Sementara itu, kelompok petani dan peternak berperan sebagai pengguna sekaligus pengembang teknologi di lapangan, memastikan bahwa inovasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan demikian, prakarsa riset produk unggulan bukan hanya kerja akademik, tetapi gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, prakarsa riset produk unggulan juga perlu dilengkapi dengan strategi promosi dan branding yang kuat. Produk hasil riset harus diposisikan tidak hanya sebagai hasil komoditas biasa, tetapi sebagai identitas daerah yang membanggakan. Misalnya, ubi kayu Tulang Bawang Barat dapat dipromosikan sebagai bahan baku pangan sehat berlabel indikasi geografis, atau produk susu kambing lokal dikembangkan dengan citra sebagai produk alami dan bergizi tinggi. Dengan branding yang tepat, produk unggulan hasil riset tidak hanya diterima pasar, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat. Pada akhirnya, prakarsa riset produk unggulan akan menjadi tonggak penting bagi transformasi Tulang Bawang Barat menuju daerah agribisnis berbasis riset yang inovatif dan berdaya saing. Melalui riset yang konsisten, kolaborasi yang kuat, serta orientasi pasar yang jelas, komoditas kambing dan ubi kayu tidak hanya akan menjadi tumpuan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ikon unggulan yang menempatkan Tulang Bawang Barat di peta agribisnis nasional. Prakarsa ini adalah investasi jangka panjang yang akan melahirkan inovasi berkelanjutan, menciptakan nilai tambah, serta menyejahterakan masyarakat luas. P. Pengembangan klaster inovasi produk unggulan Pengembangan klaster inovasi produk unggulan pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pendekatan strategis dalam mempercepat transformasi daerah menuju pusat pertumbuhan ekonomi berbasis riset dan teknologi. Klaster inovasi diartikan sebagai pengelompokan terintegrasi dari berbagai aktor — mulai dari petani, peternak, UMKM, industri, akademisi, lembaga riset, pemerintah daerah, hingga lembaga keuangan — yang bekerja sama dalam mengembangkan produk unggulan tertentu dengan memanfaatkan riset dan inovasi sebagai penggerak utama. Melalui model klaster, pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu tidak dilakukan secara parsial, melainkan dalam satu ekosistem yang saling mendukung dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, Tulang Bawang Barat tidak hanya menghasilkan produk komoditas mentah, tetapi juga menghadirkan produk olahan bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar regional maupun nasional. Dalam sektor kambing, klaster inovasi dapat mencakup pengembangan rantai nilai mulai dari pembibitan kambing unggul, produksi pakan lokal berbasis limbah pertanian, pengolahan produk susu dan daging, hingga pemasaran dengan standar modern. Lembaga riset dan perguruan tinggi dapat menyediakan teknologi pengolahan yang efisien, pemerintah daerah memberi dukungan regulasi serta insentif, sementara dunia usaha berperan sebagai penggerak hilirisasi produk. Melalui klaster ini, produk unggulan seperti susu kambing fermentasi, daging olahan higienis, serta pupuk organik berbasis limbah ternak dapat diproduksi secara massal dan terstandar. Sedangkan pada komoditas ubi kayu, klaster inovasi dapat diarahkan pada pengembangan varietas unggul, efisiensi budidaya, pengolahan pascapanen menjadi tepung mocaf premium, bioetanol, makanan ringan modern, hingga pakan ternak. Dengan klasterisasi, setiap tahapan dalam rantai nilai ubi kayu terhubung dalam jejaring yang memperkuat daya saing produk. Keberhasilan pengembangan klaster inovasi sangat bergantung pada keterhubungan antar aktor dalam ekosistem. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi, dukungan anggaran, dan infrastruktur dasar. Perguruan tinggi dan lembaga riset berperan menghasilkan inovasi teknologi dan mendampingi implementasinya di lapangan. Dunia usaha, baik UMKM maupun industri besar, menjadi motor penggerak dalam komersialisasi produk. Sementara itu, kelompok petani dan peternak berfungsi sebagai pelaku utama sekaligus pengguna teknologi yang memastikan inovasi benar-benar teruji sesuai kondisi lokal. Dengan keterlibatan multipihak, klaster inovasi tidak hanya memperkuat daya saing produk unggulan, tetapi juga menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain aspek produksi, pengembangan klaster inovasi juga harus memperhatikan promosi dan branding. Produk-produk unggulan hasil riset perlu diposisikan sebagai identitas daerah, misalnya dengan label “Mocaf Tulang Bawang Barat” atau “Susu Kambing TBB Premium” yang menegaskan kualitas sekaligus keterikatan dengan wilayah. Branding ini dapat diperkuat melalui pameran inovasi, festival produk unggulan, serta kampanye digital yang menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan citra yang kuat, klaster inovasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai pusat promosi daerah yang meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal. Pada akhirnya, pengembangan klaster inovasi produk unggulan akan menjadi motor penggerak transformasi Tulang Bawang Barat menuju daerah agribisnis berbasis riset yang modern, inklusif, dan berdaya saing. Klaster ini memungkinkan terciptanya sinergi yang berkesinambungan antara riset, inovasi, dan pasar, sehingga setiap inovasi yang lahir benar-benar memiliki dampak nyata. Melalui klaster inovasi kambing dan ubi kayu, Tulang Bawang Barat berpeluang besar tampil sebagai ikon agribisnis unggulan di tingkat regional maupun nasional, sekaligus menjadi contoh bagaimana riset dan inovasi dapat menggerakkan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Q. Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan prasyarat penting agar arah pembangunan berbasis riset dan inovasi dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan. Selama ini, sering ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang dirancang secara makro dengan implementasi di tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Akibatnya, berbagai program riset dan inovasi yang seharusnya saling mendukung justru berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkadang tumpang tindih. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan, maka strategi pembangunan di Tulang Bawang Barat dapat sejalan dengan prioritas nasional, sekaligus menyesuaikan dengan potensi lokal kambing dan ubi kayu yang menjadi komoditas unggulan daerah. Dalam konteks agribisnis kambing, sinkronisasi kebijakan dapat memastikan bahwa program pengembangan peternakan berbasis riset yang dicanangkan pemerintah pusat, seperti peningkatan ketahanan pangan hewani, selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun pusat pembibitan, teknologi pakan lokal, dan hilirisasi produk olahan susu maupun daging. Sementara itu, pada sektor ubi kayu, sinkronisasi kebijakan dapat menghubungkan agenda nasional terkait diversifikasi pangan, bioenergi, dan ekspor produk turunan ubi kayu dengan program daerah yang mendorong penggunaan varietas unggul, peningkatan produktivitas, serta pengembangan UMKM berbasis olahan ubi kayu. Dengan keterpaduan kebijakan ini, setiap program riset dan inovasi yang dilakukan di Tulang Bawang Barat tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target nasional. Proses sinkronisasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang intensif dan mekanisme komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Forum koordinasi riset dan inovasi dapat dibentuk sebagai wadah dialog reguler yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah Tulang Bawang Barat. Melalui forum ini, agenda riset dapat disepakati bersama, pembiayaan dapat diatur secara sinergis, serta hasil riset dapat dibagi dan dimanfaatkan secara lebih luas. Sinkronisasi juga dapat diperkuat melalui peraturan daerah yang mengadopsi dan menyesuaikan kebijakan nasional, sehingga implementasi di lapangan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus fleksibilitas untuk menyesuaikan kondisi lokal. Selain aspek regulasi, sinkronisasi kebijakan juga harus menyentuh aspek pendanaan dan kelembagaan. Pemerintah pusat dapat menyediakan skema pendanaan kompetitif atau matching fund yang mendorong kolaborasi dengan daerah, sementara pemerintah daerah menyediakan dana pendamping melalui APBD. Dengan cara ini, riset dan inovasi di Tulang Bawang Barat dapat berjalan dengan dukungan finansial yang stabil. Dari sisi kelembagaan, perlu dibangun sistem data terpadu antara pusat dan daerah, sehingga informasi riset tentang kambing dan ubi kayu dapat diakses lintas wilayah dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah akan menciptakan ekosistem riset yang lebih harmonis, terarah, dan berdampak nyata. Petani dan peternak di Tulang Bawang Barat akan mendapatkan manfaat langsung dari program inovasi yang didukung penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah, peneliti memiliki ruang untuk berkontribusi pada agenda pembangunan nasional, sementara daerah memperoleh legitimasi dan dukungan dalam mengembangkan produk unggulannya. Dengan sinkronisasi kebijakan yang kuat, Tulang Bawang Barat dapat mempercepat transformasi menuju daerah agribisnis berbasis riset yang mampu menjadi bagian penting dari rantai nilai pertanian dan peternakan nasional. R. Kepedulian isu internasional Kepedulian terhadap isu internasional pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan langkah penting agar pengembangan daerah tidak berjalan dalam ruang yang terisolasi, melainkan terhubung dengan dinamika global yang terus berkembang. Isu-isu internasional seperti perubahan iklim, ketahanan pangan global, energi terbarukan, keberlanjutan lingkungan, perdagangan bebas, hingga standar kesehatan dan keamanan pangan menjadi faktor yang memengaruhi arah pembangunan pertanian dan peternakan di seluruh dunia. Oleh karena itu, ekosistem riset di Tulang Bawang Barat harus memiliki kepekaan terhadap isu-isu tersebut agar riset yang dilakukan relevan, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan global sekaligus membuka peluang bagi produk unggulan lokal kambing dan ubi kayu untuk masuk ke pasar internasional. Dalam konteks perubahan iklim, riset agribisnis kambing perlu memperhatikan isu pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas peternakan. Inovasi dalam pakan rendah emisi, manajemen limbah ternak yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan limbah menjadi energi terbarukan merupakan bagian dari kontribusi lokal terhadap agenda global mitigasi iklim. Sementara itu, pada sektor ubi kayu, isu internasional yang relevan adalah ketahanan pangan dan energi. Ubi kayu sebagai sumber karbohidrat non-beras berpotensi mendukung diversifikasi pangan global, sekaligus menjadi bahan baku bioetanol yang berkontribusi pada transisi energi bersih. Dengan mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam riset, Tulang Bawang Barat tidak hanya membangun kemandirian ekonomi lokal, tetapi juga ikut serta dalam solusi global. Selain aspek lingkungan dan pangan, standar internasional terkait kesehatan, keamanan, dan kualitas produk juga harus diperhatikan dalam ekosistem riset. Produk olahan kambing seperti daging dan susu, maupun produk turunan ubi kayu seperti tepung mocaf atau bioetanol, harus memenuhi standar mutu internasional agar dapat diterima di pasar global. Hal ini menuntut riset tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada sertifikasi halal, keamanan pangan, sistem pengolahan higienis, serta pengemasan modern yang sesuai dengan regulasi internasional. Dengan riset yang peka terhadap isu- isu ini, Tulang Bawang Barat dapat memperkuat daya saing produk unggulannya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Kepedulian terhadap isu internasional juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai mitra global. Melalui riset bersama dengan universitas luar negeri, lembaga donor internasional, maupun organisasi multilateral, Tulang Bawang Barat dapat mengakses teknologi canggih, pendanaan, serta jaringan pasar yang lebih luas. Misalnya, kolaborasi riset terkait bioenergi dari ubi kayu dapat mendukung agenda energi terbarukan global, sementara riset kesehatan ternak dapat terhubung dengan isu One Health yang menjadi perhatian dunia. Dengan demikian, daerah ini tidak hanya menjadi penerima teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam percaturan riset internasional. Pada akhirnya, kepedulian terhadap isu internasional dalam ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu akan memperkuat posisi Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang visioner, progresif, dan terhubung dengan agenda pembangunan global. Dengan mengintegrasikan isu lingkungan, pangan, energi, serta standar kualitas internasional, riset dan inovasi yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat lokal, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan dunia. Kesadaran global inilah yang akan menjadikan Tulang Bawang Barat sebagai contoh daerah agribisnis berbasis riset yang berdaya saing, inklusif, serta berkelanjutan di era globalisasi. S. Kerja sama internasional Kerja sama internasional pada ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu strategi kunci untuk mempercepat pengembangan inovasi, memperluas jejaring, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar global. Dalam era globalisasi, riset dan inovasi tidak bisa lagi berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan komunitas internasional yang memiliki sumber daya, teknologi, serta pengalaman yang lebih beragam. Melalui kerja sama internasional, Tulang Bawang Barat dapat memanfaatkan peluang transfer teknologi, akses pendanaan riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga promosi produk unggulan kambing dan ubi kayu di kancah internasional. Dengan kata lain, kerja sama lintas negara ini akan menjadi jembatan penting bagi daerah untuk keluar dari keterbatasan lokal menuju ekosistem riset yang modern, terbuka, dan kompetitif. Dalam konteks agribisnis kambing, kerja sama internasional dapat diarahkan pada pengembangan teknologi pakan rendah emisi, sistem reproduksi unggul, serta pengolahan produk susu dan daging yang sesuai dengan standar global. Negara-negara dengan industri peternakan maju seperti Australia, Selandia Baru, atau Belanda dapat menjadi mitra strategis dalam berbagi pengalaman dan teknologi. Sementara itu, pada sektor ubi kayu, kerja sama internasional dapat difokuskan pada pengembangan varietas unggul tahan penyakit, teknologi budidaya berkelanjutan, serta diversifikasi produk turunan seperti tepung mocaf, bioetanol, dan pakan ternak. Kolaborasi dengan negara-negara produsen dan konsumen utama ubi kayu seperti Thailand, Nigeria, atau Brasil akan memperkaya pengetahuan sekaligus membuka jalur pasar baru. Kerja sama internasional juga dapat diwujudkan dalam bentuk program riset bersama, pertukaran peneliti dan mahasiswa, hingga pelatihan kapasitas SDM lokal di lembaga riset luar negeri. Dengan cara ini, para peneliti, petani, dan peternak di Tulang Bawang Barat dapat memperoleh akses terhadap teknologi mutakhir sekaligus memperluas wawasan mereka tentang tren global. Selain itu, lembaga donor internasional seperti FAO, IFAD, atau organisasi pembangunan lainnya juga dapat menjadi mitra penting dalam mendukung pendanaan riset maupun program pengembangan kapasitas masyarakat. Tidak kalah penting, kerja sama internasional juga membuka peluang promosi produk unggulan daerah ke pasar global. Produk susu kambing fermentasi, daging olahan higienis, maupun tepung mocaf dan bioetanol dari ubi kayu dapat diperkenalkan dalam forum internasional, pameran produk, maupun melalui jaringan ekspor yang difasilitasi oleh mitra luar negeri. Dengan adanya kerja sama ini, produk-produk hasil riset tidak hanya memberi manfaat di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada perdagangan global, sekaligus memperkuat citra Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Pada akhirnya, kerja sama internasional dalam ekosistem riset agribisnis kambing dan ubi kayu akan menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Daerah memperoleh akses teknologi dan pasar, mitra internasional mendapatkan peluang kerja sama dan sumber daya baru, sementara masyarakat lokal merasakan peningkatan kesejahteraan dari hasil riset yang terimplementasi. Dengan strategi kerja sama yang tepat, Tulang Bawang Barat dapat menempatkan diri sebagai bagian dari jejaring riset global sekaligus menjadi model daerah agribisnis berbasis riset yang mampu menghubungkan kearifan lokal dengan standar internasional. Tabel 3.1. Matriks Ekosistem Riset dan Inovasi Agribisnis Kambing dan Ubi Kayu Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang Diharapkan Keterangan Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah Dokumen regulasi 1 dokumen regulasi tersedia Kepastian hukum riset Penataan basis data riset dan inovasi Portal data aktif 1 sistem berbasis web Data inovasi terbuka Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Laboratorium mini 1 laboratorium dibangun Standar produk meningkat Penyediaan anggaran riset dan inovasi Jumlah riset didanai Minimal 2 riset per tahun Dukungan anggaran riset Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Yang Diharapkan Keterangan Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual HKI terdaftar Minimal 3 HKI per tahun Perlindungan inovasi lokal Penguatan kolaborasi riset dan inovasi daerah Forum koordinasi Minimal 2 kali per tahun Sinergi pemangku kepentingan Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi Jumlah alat dan kebun percobaan 3 unit alat, 3 kebun/laboratori um Peralatan riset tersedia Penguatan kemitraan antar kelembagaan MoU/kerja sama riset 3 kerja sama aktif Riset terapan meningkat Peningkatan difusi inovasi Produk hasil riset dipamerkan Minimal 10 produk Penyebarluas an riset ke pasar Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset Jumlah peserta pelatihan 50 peserta Kapabilitas UMKM meningkat Promosi dan kampanye inovasi Jumlah kampanye promosi 5 kampanye per tahun Kesadaran produk meningkat Apresiasi prestasi inovasi Jumlah inovator 3 inovator per tahun Motivasi masyarakat meningkat Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Jumlah startup terbentuk 2 startup Komersialisa si hasil riset Inventarisasi teknologi lokal Jumlah teknologi terdokumentasi 5 teknologi Perlindungan teknologi lokal Prakarsa riset produk unggulan Laporan riset terpadu 1 laporan Integrasi produk unggulan Pengembangan klaster inovasi produk unggulan Jumlah pelaku klaster Minimal 10 pelaku Ekosistem inovasi terbentuk Sinkronisasi kebijakan pusat- daerah Regulasi diselaraskan 2 regulasi Sinergi kebijakan inovasi Kepedulian isu internasional Jumlah sosialisasi ekspor 2 kegiatan Pemahaman global UMKM Kerja sama internasional Jumlah kerja sama luar negeri 1 kerja sama Akses pasar global Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang masih perlu ditingkatkan agar tujuan strategis pembangunan IPTEK daerah dapat tercapai secara optimal. Kesenjangan yang dimaksud meliputi perbedaan dalam aspek kebijakan, ketersediaan dan kompetensi SDM peneliti, pemanfaatan IPTEK dalam sektor unggulan, kelembagaan litbang, kemitraan antar aktor inovasi (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat), serta ekosistem riset dan inovasi secara umum. Dalam konteks Kabupaten Tulang Bawang Barat, pendekatan analisis kesenjangan diarahkan untuk menilai seberapa jauh kesiapan daerah dalam mengembangkan dan menguatkan sistem inovasi daerah (SIDa), terutama dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah seperti kambing dan ubi kayu. Identifikasi kesenjangan ini juga memperhitungkan keterkaitan antara perencanaan riset dan inovasi dengan visi pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, serta peluang kolaborasi antar lembaga litbang dan dunia usaha. Melalui analisis kesenjangan ini, diharapkan dapat ditemukan titik-titik kritis yang menjadi prioritas intervensi kebijakan dan program riset- inovasi, baik yang bersifat struktural, teknis, maupun kelembagaan. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas daerah melalui program-program prioritas yang disusun dalam RIPJPID. Dalam rangka mendukung arah pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal dan memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan dua komoditas utama sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD), yaitu kambing dan ubi kayu. Penetapan ini tidak hanya mempertimbangkan potensi ketersediaan sumber daya alam dan budaya agraris masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan peluang pengembangan nilai tambah dan integrasi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Tema integrasi ekosistem agribisnis antara kambing dan ubi kayu dipilih karena keduanya memiliki keterkaitan sistemik, baik dari sisi hulu-hilir produksi, pemanfaatan limbah, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, hasil analisis kesenjangan dalam dokumen RIPJPID menunjukkan bahwa ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini masih belum terbangun secara sinergis. Di satu sisi, produksi kambing rakyat umumnya masih bersifat tradisional, belum ditopang dengan manajemen budidaya yang efisien, kelembagaan peternak yang kuat, maupun dukungan teknologi pakan, kesehatan, dan pembibitan. Di sisi lain, komoditas ubi kayu lebih banyak dimanfaatkan dalam bentuk bahan baku segar untuk industri luar daerah, dengan pengolahan pascapanen lokal yang masih terbatas dan belum mengarah pada produk turunan bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, kesenjangan yang signifikan terlihat pada aspek integrasi sistemik antara dua komoditas tersebut. Padahal, secara potensi, limbah dan hasil samping dari olahan ubi kayu (seperti kulit, onggok, dan ampas) dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak kambing, sementara limbah kambing seperti kotoran dan urine dapat diolah menjadi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanaman ubi kayu. Namun, hubungan ini belum terfasilitasi dalam bentuk kelembagaan agribisnis terpadu, rantai pasok yang efisien, maupun sistem insentif yang mendukung model ekonomi sirkular lokal. Selain itu, kesenjangan juga ditemukan dalam aspek riset dan inovasi. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung integrasi kambing dan ubi kayu masih belum terfokus, minim dukungan data spasial dan sosial ekonomi, serta belum terhubung dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan. Kelemahan dalam penyediaan data dasar, minimnya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan sektor swasta, serta lemahnya kapasitas adopsi teknologi oleh petani dan peternak turut menjadi kendala dalam pengembangan ekosistem ini. Dalam konteks tersebut, tema “Integrasi Ekosistem Agribisnis Kambing dan Ubi Kayu” dalam RIPJPID menjadi landasan transformasional untuk menyinergikan potensi, teknologi, kelembagaan, dan pasar secara terintegrasi. Hasil analisis kesenjangan menjadi pijakan penting dalam merancang strategi riset dan inovasi yang fokus pada:
11. 1.Penguatan teknologi budidaya dan pakan ternak berbasis limbah pertanian,
12. 2.Pengembangan produk olahan ubi kayu bernilai tambah tinggi,
13. 3.Penciptaan model bisnis terintegrasi antara petani dan peternak,
14. 4.Penguatan SDM dan kelembagaan inovasi daerah, serta
15. 5.Penciptaan ekosistem riset kolaboratif yang menjembatani kebutuhan pelaku usaha dan penyedia teknologi. Dengan mengatasi berbagai kesenjangan tersebut secara bertahap dan terencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat mengembangkan sistem inovasi daerah yang kuat, berbasis pada keunggulan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini disajikan Tabel 4.1. Analisis Kesenjangan yang memuat perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal, beserta arah rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam periode 2025–2029. Pengembangan ekosistem agribisnis kambing dan ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi hambatan serius akibat kesenjangan kebijakan dan infrastruktur riset. Hingga kini, regulasi daerah yang mendukung riset dan hilirisasi belum tersedia. Ketiadaan dasar hukum ini membuat kegiatan riset berjalan tanpa kepastian, bergantung pada inisiatif individu atau lembaga, bukan pada sistem yang berkelanjutan. Harapan untuk memiliki regulasi yang memberikan insentif, perlindungan, serta arah kebijakan belum terwujud, sehingga inovasi lokal sulit berkembang. Kesenjangan lain terlihat pada aspek basis data riset. Belum adanya sistem informasi berbasis web membuat hasil penelitian terpisah-pisah dan tidak terdokumentasi dengan baik. Idealnya, sistem ini berfungsi sebagai pusat data terbuka yang bisa diakses oleh peneliti, pemerintah, maupun UMKM, namun hingga kini belum tersedia wadah tersebut, sehingga koordinasi dan sinergi antar pelaku inovasi berjalan lemah. Selain regulasi dan data, masalah infrastruktur fisik juga nyata. Laboratorium mini untuk pengolahan susu kambing dan tepung mocaf belum tersedia, padahal keberadaan laboratorium sangat krusial untuk memastikan kualitas produk serta uji coba inovasi baru. Akibatnya, potensi komoditas unggulan ini hanya dipasarkan dalam bentuk konvensional tanpa riset lanjutan. Tidak adanya fasilitas pengujian varietas ubi kayu menambah lebar kesenjangan, karena hingga sekarang belum ada basis data mengenai varietas lokal yang paling produktif dan sesuai untuk industri mocaf. Ini membuat kualitas bahan baku sulit dikendalikan. Terlebih lagi, pendanaan riset masih minim. Skema pendanaan daerah untuk riset hilirisasi masih sangat terbatas, dengan alokasi APBD yang rendah dan belum tergarapnya sumber alternatif. Kesenjangan ini menyebabkan kegiatan riset sering terhenti di tengah jalan tanpa hasil konkret. Dari aspek kapasitas kelembagaan, kesenjangan paling mencolok adalah lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Saat ini, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan komunitas belum berjalan efektif. Harapan untuk membangun platform jejaring riset yang menyatukan berbagai pihak masih jauh dari kenyataan. Akibatnya, terjadi fragmentasi dan duplikasi kegiatan, tanpa ada model kolaborasi yang mendorong integrasi riset ke dunia usaha. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung riset semakin memperlebar gap. Alat penting seperti pasteurisasi susu kambing dan mesin pengering mocaf tidak tersedia, sehingga pelaku UMKM tidak mampu meningkatkan kualitas produknya hingga memenuhi standar industri. Kemitraan riset dan inovasi juga menghadapi gap yang nyata. Kerja sama antara perguruan tinggi dan UMKM masih sangat sedikit, sehingga hasil riset tidak tersalurkan ke dunia usaha. Belum adanya pilot project hilirisasi berbasis kolaborasi membuat hasil penelitian berhenti di level akademik. Difusi inovasi pun belum optimal karena pameran produk hasil riset jarang dilakukan. Akibatnya, produk inovatif daerah tidak dikenal masyarakat luas dan tidak mendapat promosi yang layak. Kesenjangan ini diperparah dengan jarangnya pelatihan bagi UMKM untuk memanfaatkan hasil riset. Harapan adanya pelatihan rutin, baik teknis maupun manajerial, belum terwujud, sehingga transfer teknologi ke pelaku usaha sangat minim. Budaya riset di daerah juga menunjukkan sejumlah kesenjangan. Strategi komunikasi publik mengenai hasil riset masih lemah, karena kampanye edukatif di media sosial maupun lokal jarang dilakukan. Hal ini membuat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap manfaat produk riset sangat rendah. Penghargaan atau apresiasi bagi inovator lokal pun belum terlembaga. Tanpa adanya insentif dan pengakuan rutin, motivasi peneliti, mahasiswa, dan UMKM untuk berinovasi menjadi rendah. Kesenjangan lain muncul pada pengembangan startup berbasis riset, yang masih sangat terbatas. Program inkubasi untuk produk susu kambing dan mocaf belum berjalan, sehingga potensi bisnis baru berbasis riset tidak mendapat dukungan mentoring, pembiayaan awal, maupun akses pasar. Selain itu, pengetahuan lokal dan teknologi tradisional belum terdokumentasi dengan baik. Kesenjangan ini mengakibatkan potensi lokal rentan hilang karena tidak ada upaya sistematis untuk mendigitalisasi dan mengarsipkannya. Pada elemen keterpaduan riset dan inovasi, kesenjangan terlihat pada ketiadaan riset nilai tambah. Hingga kini, belum ada penelitian yang mengkaji potensi susu kambing dan ubi kayu sebagai produk pangan fungsional untuk kesehatan. Padahal, riset ini bisa membuka peluang besar bagi industri makanan bernilai tinggi. Klaster inovasi daerah juga belum terbentuk, sehingga rantai nilai dari hulu ke hilir tidak terintegrasi. Harapan adanya kawasan klaster industri berbasis inovasi lokal masih jauh dari realisasi. Lebih jauh lagi, belum ada sinkronisasi antara kebijakan daerah dan nasional. Kesenjangan ini menimbulkan arah pembangunan daerah yang berjalan sendiri, tanpa dukungan regulasi maupun kebijakan ekspor nasional. Kesenjangan semakin lebar ketika berbicara pada level global. Standar ekspor pangan berbasis riset belum pernah disosialisasikan kepada pelaku UMKM. Akibatnya, literasi ekspor dan pemahaman tentang standar mutu internasional masih sangat rendah, sehingga produk unggulan lokal sulit menembus pasar dunia. Kerja sama riset dengan lembaga luar negeri pun belum pernah dilakukan. Harapan untuk memperluas wawasan dan membuka akses pasar global masih sebatas wacana. Kesenjangan ini membuat Tulang Bawang Barat belum mampu memanfaatkan potensi kambing dan ubi kayu sebagai komoditas berdaya saing internasional. Tabel 4.1. Analisis Kesenjangan Integrasi Ekosistem Agribisnis Kambing dan Ubi Kayu Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Elemen 1: Kebijakan dan infratruktur riset dan inovasi di daerah Reformasi kebijakan riset daerah Regulasi pendukung riset dan hilirisasi kambing dan ubi kayu belum ada Tersusunnya regulasi daerah yang mendukung pengembangan riset dan hilirisasi produk unggulan lokal seperti kambing dan ubi kayu, termasuk insentif bagi pelaku riset dan inovasi daerah. Belum adanya dasar hukum yang melindungi dan mendorong kegiatan riset- inovasi. Penataan basis data riset dan inovasi Sistem informasi riset dan inovasi lokal berbasis web belum terbentuk Terbangunnya sistem informasi riset dan inovasi berbasis web yang dapat diakses publik dan menjadi pusat data, informasi, serta jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan. Tidak adanya wadah dokumentasi dan koordinasi riset secara daring. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Laboratorium mini untuk produk olahan susu kambing dan mocaf belum terbangun Pembangunan laboratorium mini untuk pengembangan dan pengujian produk olahan susu kambing dan tepung mocaf. Infrastruktur fisik dan teknologi untuk uji coba produk belum memadai. Penyediaan anggran riset dan inovasi Pengujian varietas ubi belum pernah dilakukan Peningkatan sarana riset seperti fasilitas uji varietas ubi kayu lokal guna menunjang produktivitas dan kualitas bahan baku industri. Tidak adanya basis data performa varietas lokal untuk industri. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Skema pendanaan daerah untuk riset hilirisasi kambing dan ubi masih sedikit Penambahan skema pendanaan riset daerah yang berkelanjutan untuk mendukung penelitian terapan, hilirisasi, dan inovasi berbasis kebutuhan lokal. Minimnya alokasi APBD dan sumber pembiayaan alternatif. Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Koordinasi inovasi daerah (akademisi, pemerintah, industri, komunitas) belum berjalan dengan baik Terbangunnya jejaring riset antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan UMKM serta terbentuknya platform koordinasi inovasi daerah. Fragmentasi antar pemangku kepentingan dan minim sinergi. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah Alat pasteurisasi susu dan mesin pengering mocaf belum ada Penyediaan alat pasteurisasi susu kambing dan mesin pengering tepung mocaf sebagai sarana hilirisasi produk unggulan. Alat dan teknologi untuk uji coba produk belum memadai. Elemen 3: kemitraan riset dan inovasi Penguatan kemitraan antar kelembagaan Kerja sama riset antara perguruan tinggi dan pelaku UMKM masih sedikit Meningkatnya kerja sama antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha (industri/UMKM), dan komunitas dalam pengembangan riset, pilot project hilirisasi, dan pemasaran. Masih lemahnya koneksi antara riset kampus dan dunia usaha. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Peningkatan difusi inovasi Pameran produk hasil riset dan inovasi kambing dan ubi kayu belum rutin dilakukan Diselenggarakannya pameran produk hasil riset dan inovasi unggulan secara rutin sebagai ajang promosi dan transfer teknologi. Belum optimalnya promosi inovasi daerah. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi Pelatihan pemanfaatan hasil riset kepada pelaku UMKM jarang dilakukan Pelatihan rutin kepada pelaku UMKM dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi, termasuk pelatihan teknis dan manajerial. Belum optimalnya transfer teknologi ke pelaku usaha Elemen 4: Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi Kampanye media sosial dan lokal tentang produk hasil riset masih jarang dilakukan Meningkatnya intensitas kampanye edukatif melalui media sosial dan lokal tentang manfaat produk hasil riset, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun gizi. Minimnya strategi komunikasi publik yang terencana. Apresiasi prestasi inovasi Penghargaan daerah untuk inovator lokal belum rutin dilakukan Pemberian penghargaan daerah secara rutin bagi inovator lokal, dosen, mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas yang aktif menghasilkan karya inovatif. Belum ada sistem insentif dan pengakuan yang memotivasi. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Inkubasi startup olahan susu kambing dan tepung mocaf masih sangat sedikit Terbentuknya program inkubasi bisnis/startup yang fokus pada olahan susu kambing dan tepung mocaf, dengan dukungan mentoring, pembiayaan awal, dan akses pasar. Lemahnya pembinaan, pendanaan, dan akses pasar startup. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/tek nologi masyarakat Dokumentasi teknologi lokal produk olahan kambing dan ubi kayu belum dilakukan dengan baik Terdokumentasinya teknologi lokal dan pengetahuan tradisional terkait olahan kambing dan ubi kayu, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Potensi lokal belum terdigitalisasi dan terdokumenta si. Elemen 5: Keterpaduan riset dan inovasi di daerah Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk promosi produk unggulan/mengat asi masalah Riset nilai tambah susu kambing dan ubi untuk kesehatan belum pernah dilakukan Dilakukannya riset nilai tambah susu kambing dan ubi kayu dari aspek kesehatan dan fungsionalitas, serta pengembangan produk pangan fungsional berbasis hasil riset tersebut. Riset inovatif bernilai tambah belum dijalankan. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembanga n kawasan klaster industri olahan kambing dan ubi belum terbentuk Terbentuknya kawasan klaster industri berbasis inovasi lokal (kambing dan ubi) yang terintegrasi dari hulu ke hilir, didukung fasilitas produksi, logistik, dan pemasaran. Tidak adanya integrasi kawasan produksi, riset, dan hilirisasi. Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sinkronisasi regulasi dan program hilirisasi daerah dengan nasional belum ada Terjadinya harmonisasi antara regulasi dan program riset- inovasi daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam aspek hilirisasi dan ekspor. Arah pengembanga n daerah belum sejalan dengan nasional. Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional Sosialisasi standar ekspor pangan berbasis hasil riset lokal belum pernah dilakukan Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan standar ekspor pangan berbasis hasil riset lokal agar pelaku UMKM mampu menembus pasar internasional. UMKM belum memiliki literasi ekspor dan standarisasi. Penguatan kerja sama internasional Penjajakan kerja sama riset hilirisasi dengan lembaga luar negeri belum pernah dilakukan Terlaksananya penjajakan kerja sama riset dan hilirisasi dengan lembaga luar negeri untuk memperluas wawasan dan akses pasar. Masih tertutupnya peluang dan akses kerja sama global. Rendahnya nilai tambah produk pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat, khususnya dalam hilirisasi kambing dan ubi kayu, tidak dapat dilepaskan dari lemahnya kebijakan dan infrastruktur riset yang ada saat ini. Hingga kini, regulasi daerah yang secara komprehensif mengatur riset dan hilirisasi produk unggulan belum tersedia, sehingga kegiatan penelitian masih bersifat parsial, sporadis, dan belum terarah pada kebutuhan strategis daerah. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada lemahnya dukungan bagi peneliti, dunia usaha, maupun UMKM untuk berpartisipasi dalam pengembangan inovasi. Lebih jauh, data riset yang seharusnya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan juga tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit diakses. Akibatnya, kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berbasis bukti, sementara keterbatasan sarana laboratorium, peralatan uji, serta fasilitas pengolahan hasil membuat potensi inovasi yang ada tidak dapat berkembang optimal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya alokasi anggaran riset dalam APBD serta rendahnya perhatian terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga banyak produk lokal belum memiliki paten atau sertifikasi yang dapat meningkatkan nilai jual dan keberlanjutan usaha. Permasalahan lainnya tampak pada kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset yang masih lemah. Belum adanya unit pelaksana teknis riset khusus di daerah menyebabkan kolaborasi antar perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha berjalan sporadis dan tidak berkesinambungan. Sarana pendukung riset seperti rumah kaca, kandang percobaan, dan peralatan pascapanen pun masih sangat terbatas, sehingga hasil penelitian tidak bisa langsung diuji coba ataupun diaplikasikan secara luas. Lemahnya kelembagaan ini berimplikasi pada rendahnya implementasi inovasi di lapangan serta keterbatasan dukungan yang berkesinambungan bagi pengembangan produk unggulan daerah. Kolaborasi atau kemitraan riset juga masih jauh dari ideal. Hubungan kerja sama antara UMKM, lembaga pemerintah, dan perguruan tinggi umumnya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Kelemahan ini berdampak pada lambatnya difusi inovasi ke dunia usaha. UMKM sebagai pelaku utama hilirisasi mengalami kesulitan untuk mengadopsi hasil penelitian karena terbatasnya akses informasi, biaya, maupun keterampilan teknis. Diseminasi hasil riset lebih banyak dilakukan melalui forum akademik seperti seminar atau publikasi, yang pada praktiknya sulit dijangkau oleh dunia usaha dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan antara hasil riset dengan penerapannya di lapangan. Selain aspek kelembagaan, budaya riset dan inovasi masyarakat juga belum terbentuk secara kuat. Hingga kini, belum ada forum inovasi daerah yang secara rutin menampilkan hasil penelitian lokal. Minimnya kampanye publik menyebabkan masyarakat kurang mengenal potensi produk unggulan berbasis riset. Lebih dari itu, tidak adanya penghargaan bagi inovator lokal mengurangi motivasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menghasilkan karya inovatif. Ekosistem untuk melahirkan perusahaan pemula berbasis riset juga belum tersedia, sehingga ide-ide inovasi sulit ditransformasikan menjadi bisnis yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal masyarakat mengenai kambing dan ubi kayu pun masih belum terdokumentasi secara baik, padahal hal ini penting untuk dilestarikan dan dijadikan basis pengembangan inovasi yang kontekstual. Kesenjangan juga terlihat pada keterpaduan riset dengan pembangunan daerah. Banyak hasil riset belum dimanfaatkan dalam perencanaan program, sehingga pembangunan belum sepenuhnya berbasis bukti ilmiah. Upaya klasterisasi inovasi kambing dan ubi kayu sebenarnya sudah mulai muncul, tetapi masih berupa embrio yang belum terstruktur dan belum memiliki jejaring luas. Padahal, klaster inovasi yang mapan dapat memperkuat integrasi hulu-hilir dan meningkatkan daya saing produk daerah. Di sisi lain, kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya sinkron, sehingga disharmoni regulasi kerap menghambat hilirisasi produk unggulan. Terakhir, penyelarasan riset dengan perkembangan global juga masih menjadi kelemahan mendasar. Penelitian di tingkat daerah belum banyak mengintegrasikan isu-isu strategis seperti SDGs, bioekonomi, maupun perubahan iklim. Orientasi global ini sangat penting agar riset daerah mampu berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan sekaligus bersaing di pasar internasional. Minimnya jejaring riset internasional juga membatasi akses daerah terhadap teknologi mutakhir, transfer pengetahuan, serta peluang pasar ekspor. Tanpa penguatan kerja sama global, hilirisasi produk unggulan di Tulang Bawang Barat akan terus menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, kesenjangan yang ada menunjukkan bahwa rendahnya nilai tambah produk pertanian—khususnya pada komoditas kambing dan ubi kayu—tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan teknis produksi, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, regulasi, budaya inovasi, keterpaduan riset–pembangunan, serta keterhubungan dengan dinamika global. Jika berbagai kesenjangan ini dapat diatasi secara sistematis, maka hilirisasi komoditas unggulan daerah berpotensi menjadi motor penggerak utama peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Tulang Bawang Barat. Tabel 4.2. Analisis Kesenjangan Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian – Hilirisasi Kambing dan Ubi Kayu Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Elemen 1: Kebijakan dan infratruktur riset dan inovasi di daerah Reformasi kebijakan riset daerah Regulasi riset dan inovasi daerah belum tersedia; kegiatan riset masih berjalan parsial dan belum terarah pada hilirisasi kambing dan ubi kayu. Tersusunnya regulasi daerah yang jelas dan komprehensif, mendukung riset-hilirisasi produk unggulan lokal, serta memberikan insentif bagi pelaku riset dan inovasi. Tidak adanya dasar hukum yang mendorong riset-inovasi, sehingga kegiatan masih lemah, terfragmentasi, dan minim dukungan. Penataan basis data riset dan inovasi Data riset dan inovasi terkait kambing dan ubi kayu tidak terdokumentasi, sulit diakses, serta tidak terintegrasi antar lembaga. Tersedianya basis data riset dan inovasi daerah yang terstruktur, terintegrasi lintas sektor, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala. Belum adanya sistem pengelolaan data riset yang memadai sehingga pemangku kepentingan kesulitan merujuk dan memanfaatkan nya. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Sarana laboratorium, fasilitas pengolahan hasil, dan peralatan uji kualitas sangat terbatas serta belum sesuai kebutuhan hilirisasi. Terbangunnya infrastruktur riset modern yang memadai untuk mendukung hilirisasi produk unggulan kambing dan ubi kayu. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar riset menyebabkan kegiatan inovasi tidak optimal. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penyediaan anggran riset dan inovasi Anggaran riset dalam APBD sangat minim, belum dialokasikan secara khusus untuk mendukung hilirisasi produk unggulan. Tersedianya alokasi anggaran riset yang memadai dan berkelanjutan, dengan fokus pada hilirisasi produk lokal strategis. Minimnya dukungan finansial menyebabkan kegiatan riset inovasi terhambat dan tidak berkesinambun gan. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Produk hasil hilirisasi kambing dan ubi kayu belum memiliki paten, merek dagang, atau hak cipta. Produk unggulan lokal mendapat perlindungan HKI yang kuat sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap perlindungan HKI sehingga potensi komersialisasi belum maksimal. Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Belum ada UPT riset khusus; kerjasama antar perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha masih sporadis. Terbentuknya lembaga riset daerah dan penguatan kolaborasi lintas sektor secara konsisten. Lemahnya kelembagaan riset dan minimnya jejaring antar pemangku kepentingan. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah Fasilitas penunjang riset seperti rumah kaca, kandang percobaan, dan peralatan pascapanen sangat terbatas. Sarana pendukung riset tersedia sesuai kemampuan daerah dan digunakan secara efektif untuk hilirisasi. Kekurangan sarana riset menyebabkan hasil penelitian tidak dapat diaplikasikan secara luas. Elemen 3: kemitraan riset dan inovasi Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penguatan kemitraan antar kelembagaan Kemitraan antara UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah masih insidental dan tidak berkesinambun gan. Terbentuk kemitraan yang berkelanjutan, saling menguntungka n, dan konsisten. Lemahnya konsistensi kolaborasi antar lembaga sehingga inovasi tidak terimplementasi secara luas. Peningkatan difusi inovasi UMKM masih rendah dalam mengadopsi hasil inovasi karena keterbatasan informasi, biaya, dan keterampilan. Inovasi dapat diadopsi luas oleh UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk. Rendahnya difusi inovasi menyebabkan kesenjangan antara hasil riset dan penerapan lapangan. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi Diseminasi hasil riset masih didominasi perguruan tinggi melalui seminar/ publikasi, namun minim diakses oleh dunia usaha. Dunia usaha dan UMKM aktif dalam menyebarluask an serta mempraktikkan hasil inovasi. Lemahnya keterlibatan dunia usaha dalam mendiseminasi kan inovasi sehingga pemanfaatanny a terbatas. Elemen 4: Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi Belum ada forum inovasi yang rutin menampilkan hasil riset lokal. Forum inovasi daerah terbentuk dan berjalan secara berkesinambun gan. Minimnya kampanye inovasi membuat masyarakat kurang mengenal produk unggulan berbasis riset. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Apresiasi prestasi inovasi Tidak ada penghargaan atau bentuk apresiasi bagi inovator lokal. Terselenggaran ya penghargaan rutin untuk mendorong lahirnya inovator baru. Tidak adanya apresiasi menyebabkan motivasi inovator rendah. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Belum ada startup berbasis riset yang mengembangka n kambing dan ubi kayu. Muncul dan berkembangnya startup lokal berbasis riset dengan dukungan ekosistem inovasi. Belum adanya dukungan ekosistem untuk lahirnya startup riset. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/tek nologi masyarakat Pengetahuan dan teknologi masyarakat terkait kambing dan ubi kayu belum terdokumentasi dengan baik. Pengetahuan lokal terdokumentasi , dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam pengembangan inovasi. Lemahnya inventarisasi pengetahuan lokal menyebabkan risiko hilangnya kearifan lokal. Elemen 5: Keterpaduan riset dan inovasi di daerah Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk promosi produk unggulan/menga tasi masalah Hasil riset belum banyak dimanfaatkan dalam program pembangunan daerah. Riset menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Lemahnya pemanfaatan riset membuat pembangunan kurang berbasis bukti. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Sudah ada embrio klaster kambing–ubi kayu, tetapi belum terstruktur dan berjejaring luas. Klaster inovasi mapan, terkelola baik, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Klasterisasi belum optimal sehingga potensi hilirisasi tidak maksimal. Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kebijakan pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, terutama dalam riset-hilirisasi produk Kebijakan pusat–daerah selaras dan saling mendukung. Disharmoni regulasi menghambat pengembangan inovasi. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan unggulan. Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional Riset lokal belum mengintegrasik an isu global seperti SDGs, bioekonomi, dan perubahan iklim. Riset daerah selaras dengan isu global untuk mendukung daya saing internasional. Kurangnya orientasi global dalam riset daerah. Penguatan kerja sama internasional Belum ada jejaring atau kerjasama riset dengan lembaga internasional. Terbangunnya jaringan riset internasional untuk mendukung hilirisasi kambing dan ubi kayu. Minimnya kerja sama global membatasi akses ilmu, teknologi, dan pasar internasional. Produktivitas UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, kelembagaan, maupun kultural. Dari sisi kebijakan, regulasi yang ada masih bersifat makro dan belum spesifik diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi UMKM. Kebijakan semacam ini belum cukup menjadi instrumen pendorong utama bagi pengembangan usaha, karena kebutuhan UMKM lebih banyak terkait pada akses teknologi, pasar, dan pendanaan yang tepat sasaran. Selain itu, basis data UMKM masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai instansi sehingga sulit digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti. Kondisi ini membuat perencanaan dan evaluasi program pengembangan UMKM tidak terukur secara optimal. Dari aspek infrastruktur, fasilitas produksi yang dimiliki UMKM masih sederhana, belum berbasis teknologi modern, dan tidak standar untuk pengembangan produk inovatif. Minimnya alokasi anggaran riset khusus bagi UMKM semakin memperparah kondisi ini, membuat kegiatan inovasi berjalan lambat. Bahkan, hampir tidak ada UMKM yang mendaftarkan merek dagang atau hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga produk mereka mudah ditiru dan tidak memiliki nilai legalitas yang kuat. Dari perspektif kelembagaan, pendampingan UMKM masih sangat terbatas. Lembaga pendamping yang ada belum berperan secara optimal, sementara universitas maupun lembaga litbang juga belum konsisten mendukung penguatan kapasitas UMKM. Keterbatasan sarana riset dan fasilitas produksi modern semakin memperlebar kesenjangan antara potensi inovasi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kerja sama UMKM dengan lembaga riset pun masih sporadis dan tidak berkelanjutan, sehingga transfer pengetahuan dan teknologi tidak berjalan lancar. Akibatnya, difusi inovasi sangat rendah, dan hasil penelitian jarang diadopsi oleh UMKM karena keterbatasan informasi, biaya, maupun keterampilan teknis. Praktik baik dari UMKM inovatif atau perguruan tinggi pun jarang didiseminasikan secara luas, sehingga pembelajaran lintas pelaku usaha tidak terjadi secara signifikan. Budaya inovasi di kalangan UMKM juga masih lemah. Hingga saat ini belum ada forum rutin untuk mempromosikan inovasi UMKM kepada publik maupun pasar. Minimnya kampanye inovasi menyebabkan produk UMKM kurang dikenal dan kalah bersaing dengan produk luar daerah. UMKM yang berhasil melakukan inovasi pun jarang memperoleh penghargaan atau insentif, sehingga motivasi untuk berinovasi tetap rendah. Sementara itu, ekosistem untuk melahirkan startup berbasis riset nyaris tidak tersedia. Hal ini membuat ide-ide kreatif sulit ditransformasikan menjadi usaha baru yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat terkait produksi dan teknologi UMKM juga masih tersebar, tidak terdokumentasi, dan rentan hilang, padahal pengetahuan ini merupakan aset penting bagi inovasi berbasis kearifan lokal. Dari sisi keterpaduan riset dan pembangunan daerah, belum banyak penelitian yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan produktivitas UMKM secara spesifik. Akibatnya, hasil riset tidak terhubung dengan persoalan nyata yang dihadapi UMKM. Klaster inovasi UMKM juga belum terbentuk, sehingga sinergi antar pelaku usaha sejenis masih lemah. Padahal, keberadaan klaster yang solid dapat memperkuat jejaring, meningkatkan daya tawar, serta memperluas akses pasar. Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait UMKM kerap tidak sinkron, terutama dalam hal program inovasi dan skema pembiayaan. Disharmoni kebijakan ini menyebabkan efektivitas program pengembangan UMKM menjadi rendah. Terakhir, orientasi global UMKM di Tulang Bawang Barat masih sangat terbatas. Banyak UMKM yang belum siap menghadapi tuntutan isu global seperti keberlanjutan (SDGs), digitalisasi, dan standar ekspor internasional. Keterbatasan ini membuat produk UMKM sulit menembus pasar global. Akses ke jejaring pasar dan lembaga internasional pun masih minim, sehingga peluang untuk memperluas pasar ekspor maupun mengakses transfer teknologi belum termanfaatkan secara optimal. Lemahnya integrasi UMKM dengan pasar global menyebabkan potensi inovasi yang ada hanya berputar di lingkup lokal tanpa berkembang ke level internasional. Dengan demikian, kesenjangan produktivitas UMKM di Tulang Bawang Barat bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi, tetapi juga karena lemahnya kebijakan, minimnya dukungan kelembagaan, rendahnya budaya inovasi, kurangnya keterpaduan riset dengan pembangunan, serta lemahnya keterhubungan dengan pasar global. Jika berbagai hambatan ini dapat diatasi secara sistematis, maka UMKM daerah berpotensi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Tabel 4.3. Analisis Kesenjangan Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Elemen 1: Kebijakan dan infratruktur riset dan inovasi di daerah Reformasi kebijakan riset daerah Kebijakan umum terkait UMKM masih bersifat makro, belum diarahkan secara spesifik untuk mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi. Adanya kebijakan daerah yang fokus dan spesifik untuk mendukung produktivitas UMKM berbasis inovasi dan teknologi. Regulasi yang ada tidak fokus pada peningkatan produktivitas UMKM, sehingga belum menjadi pendorong utama pengembangan usaha. Penataan basis data riset dan inovasi Data UMKM masih parsial, tersebar di berbagai instansi, dan tidak terintegrasi sehingga sulit digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tersedianya basis data UMKM yang lengkap, terintegrasi antar lembaga, mutakhir, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Tidak adanya sistem data terintegrasi menyebabkan perencanaan dan evaluasi pengembangan UMKM tidak berbasis bukti. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Fasilitas produksi UMKM masih sederhana, belum berbasis teknologi modern, dan tidak standar untuk pengembangan produk inovatif. Tersedianya sarana produksi modern yang mendukung inovasi dan peningkatan kualitas produk UMKM. Rendahnya pemanfaatan teknologi modern membuat daya saing UMKM stagnan. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penyediaan anggran riset dan inovasi Anggaran riset UMKM sangat minim dan belum diarahkan khusus untuk peningkatan produktivitas serta daya saing. Tersedianya anggaran riset yang memadai dan dialokasikan secara khusus untuk pengembanga n inovasi UMKM. Minimnya dukungan anggaran membuat kegiatan riset dan inovasi UMKM tidak berjalan optimal. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Hampir tidak ada UMKM yang mendaftarkan merek dagang, sertifikat, atau paten atas produknya. UMKM memiliki kesadaran dan akses terhadap perlindungan HKI untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Rendahnya pemahaman dan kesadaran UMKM terkait HKI membuat produk mudah ditiru dan tidak memiliki nilai legalitas. Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Lembaga pendamping UMKM terbatas, peran universitas dan lembaga litbang dalam mendampingi UMKM belum optimal. Tersedia lembaga pendamping UMKM yang aktif, kuat, dan konsisten menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Lemahnya kelembagaan pendampingan membuat UMKM kurang mendapat dukungan riset dan inovasi. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah Akses UMKM terhadap sarana produksi modern, laboratorium uji, serta fasilitas pengolahan hasil sangat terbatas. Sarana pendukung riset tersedia sesuai kemampuan daerah dan dapat diakses oleh UMKM untuk pengembanga n produk. Kurangnya sarana produksi dan fasilitas pendukung membuat UMKM sulit meningkatkan kualitas produknya. Elemen 3: kemitraan riset dan inovasi Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penguatan kemitraan antar kelembagaan Kerjasama UMKM dengan perguruan tinggi atau lembaga riset masih bersifat sporadis, tidak berkelanjutan, dan kurang terstruktur. Kemitraan produktif yang berkelanjutan antara UMKM, lembaga riset, dan pemerintah daerah. Lemahnya kolaborasi riset UMKM menghambat transfer pengetahuan dan teknologi. Peningkatan difusi inovasi Hasil riset dan inovasi jarang diterapkan UMKM karena keterbatasan informasi, biaya, dan keterampilan. Inovasi dapat diterapkan secara luas oleh UMKM sehingga produktivitas dan kualitas produk meningkat. Rendahnya tingkat adopsi inovasi membuat hasil riset tidak berdampak signifikan pada UMKM. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi Praktik baik hasil inovasi dari UMKM maupun perguruan tinggi belum banyak disebarkan ke pelaku UMKM lainnya. UMKM dapat mengakses dan mengadopsi praktik baik serta hasil riset secara luas dan berkelanjutan. Minimnya transfer pengetahuan dan diseminasi praktik baik menghambat peningkatan produktivitas. Elemen 4: Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi Belum ada forum atau agenda rutin untuk mempromosika n inovasi UMKM kepada publik maupun pasar. Terbentuk forum inovasi UMKM yang aktif dalam promosi dan kampanye produk unggulan berbasis inovasi. Minimnya promosi inovasi menyebabkan produk UMKM kurang dikenal dan kalah bersaing. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Apresiasi prestasi inovasi UMKM yang berhasil berinovasi jarang mendapatkan penghargaan atau bentuk apresiasi. Adanya penghargaan rutin dan insentif untuk UMKM berprestasi di bidang inovasi. Lemahnya apresiasi membuat motivasi UMKM untuk berinovasi rendah. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Startup berbasis riset yang mengembangka n produk UMKM hampir tidak ada. Muncul dan berkembangny a startup lokal berbasis riset dengan dukungan pemerintah daerah dan ekosistem inovasi. Minimnya dukungan ekosistem membuat startup berbasis riset sulit tumbuh. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/tek nologi masyarakat Pengetahuan lokal UMKM terkait produksi dan teknologi masih tersebar, belum terdokumentasi, dan rentan hilang. Pengetahuan lokal terdokumenta si, dikembangkan , dan dilindungi untuk mendukung inovasi UMKM. Hilangnya pengetahuan lokal karena tidak adanya dokumentasi dan perlindungan. Elemen 5: Keterpaduan riset dan inovasi di daerah Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk promosi produk unggulan/mengat asi masalah Belum ada riset daerah yang fokus mendukung peningkatan produktivitas UMKM secara spesifik. Riset diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing UMKM. Hasil riset tidak terhubung dengan kebutuhan nyata UMKM. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Klaster inovasi UMKM belum terbentuk dan belum ada koordinasi antar pelaku usaha sejenis. Terbentuk klaster UMKM berbasis sektor unggulan yang terorganisasi dan kuat. Ketiadaan klaster UMKM menghambat sinergi dan penguatan daya saing. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kebijakan pusat dan daerah terkait UMKM sering tidak sinkron, terutama dalam hal pembiayaan dan program inovasi. Program UMKM pusat- daerah selaras dan saling mendukung. Disharmoni kebijakan membuat implementasi program UMKM tidak efektif. Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional UMKM belum siap menghadapi isu global seperti SDGs, digitalisasi, dan standar ekspor. UMKM berdaya saing global dengan mengadopsi prinsip SDGs dan memanfaatkan digitalisasi. Orientasi global UMKM masih lemah sehingga sulit menembus pasar internasional. Penguatan kerja sama internasional Akses UMKM ke jejaring pasar dan lembaga internasional masih sangat minim. Terjalin kerja sama internasional yang membuka peluang pasar dan transfer teknologi. Lemahnya integrasi UMKM dengan pasar global membatasi potensi ekspor dan inovasi. Keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi tantangan mendasar yang bersumber dari lemahnya kebijakan, infrastruktur, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Hingga kini, belum ada regulasi khusus yang mengatur peningkatan keterampilan kerja secara komprehensif. Kebijakan yang ada masih bersifat umum dan tidak diarahkan pada kebutuhan nyata pasar kerja lokal maupun tuntutan industri 4.0. Akibatnya, program pelatihan yang berjalan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung parsial. Kondisi ini semakin diperparah dengan basis data SDM yang tidak terintegrasi, masih parsial, serta jarang diperbarui, sehingga perencanaan pengembangan tenaga kerja tidak berbasis bukti yang akurat. Dari sisi sarana dan infrastruktur, fasilitas pelatihan kerja sangat terbatas, bahkan sebagian besar masih manual dan menggunakan peralatan usang. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja modern diperlukan sarana pelatihan yang berbasis teknologi dan relevan dengan standar industri. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program pengembangan SDM membuat permasalahan ini semakin kompleks, karena program pelatihan yang dilaksanakan tidak berkesinambungan. Rendahnya tingkat sertifikasi keterampilan tenaga kerja juga menjadi masalah serius, sebab mayoritas pekerja tidak memiliki pengakuan formal atas kompetensinya. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja, baik di tingkat lokal maupun global. Dari perspektif kelembagaan, lembaga pelatihan kerja di daerah cenderung berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan dunia industri, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah. Lemahnya sinergi ini menyebabkan program pelatihan tidak efektif dan kurang relevan dengan kebutuhan pasar. Sarana pendukung pelatihan juga masih terbatas, sehingga akses tenaga kerja terhadap fasilitas pembelajaran modern nyaris tidak tersedia. Akibatnya, kompetensi tenaga kerja sulit berkembang secara optimal. Sementara itu, keterlibatan industri dalam mendukung pelatihan kerja masih rendah, sehingga dunia usaha tidak banyak berkontribusi dalam membentuk kualitas SDM. Minimnya penerapan model pelatihan modern seperti blended learning, on-the-job training, maupun platform edutech juga memperlambat peningkatan kualitas SDM di daerah. Budaya inovasi dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja juga belum tumbuh secara memadai. Publikasi isu keterampilan dan inovasi masih jarang dilakukan sehingga perhatian masyarakat terhadap peningkatan kapasitas kerja rendah. Tenaga kerja berprestasi pun jarang memperoleh penghargaan, yang membuat motivasi untuk berinovasi melemah. Ekosistem untuk lahirnya startup berbasis riset di bidang pelatihan kerja juga belum tersedia, sehingga ide-ide baru sulit berkembang. Pengetahuan tradisional masyarakat terkait keterampilan pun belum terdokumentasi, sehingga berpotensi hilang tanpa sempat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi pelatihan. Selain itu, riset tentang keterampilan kerja masih jarang menjadi prioritas dalam agenda penelitian daerah. Hal ini membuat inovasi dalam pengembangan SDM berjalan lambat karena kurang didukung data dan hasil riset yang relevan. Klaster pengembangan keterampilan kerja belum terbentuk, padahal pembentukan klaster ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah semakin menambah kompleksitas permasalahan, sebab program pelatihan kerja yang ada sering kali tumpang tindih dan tidak saling melengkapi. Lebih jauh, pengembangan keterampilan tenaga kerja di Tulang Bawang Barat juga masih kurang responsif terhadap dinamika global. Standar internasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) belum dijadikan rujukan utama dalam perumusan program pelatihan. Akibatnya, tenaga kerja daerah belum siap bersaing dalam pasar global yang semakin kompetitif. Kerja sama internasional di bidang pengembangan SDM pun hampir tidak ada, sehingga peluang transfer ilmu, teknologi, maupun akses pasar kerja luar negeri tidak termanfaatkan. Lemahnya jejaring global ini membatasi ruang gerak tenaga kerja lokal untuk berkembang lebih jauh dan memperoleh kesempatan di tingkat internasional. Dengan demikian, kesenjangan keterampilan tenaga kerja di Tulang Bawang Barat bukan hanya terkait aspek teknis pelatihan, tetapi juga melibatkan faktor kelembagaan, regulasi, budaya inovasi, keterpaduan riset, serta keterhubungan dengan isu global. Tanpa reformasi kebijakan yang terarah, penguatan infrastruktur pelatihan, peningkatan sinergi kelembagaan, dan keterbukaan pada standar global, upaya peningkatan kualitas SDM akan berjalan lambat. Sebaliknya, jika berbagai kelemahan ini dapat diatasi, maka SDM lokal akan mampu menjadi pendorong utama daya saing daerah dalam menghadapi kompetisi nasional maupun global. Tabel 4.4. Analisis Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja – SDM Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Elemen 1: Kebijakan dan infratruktur riset dan inovasi di daerah Reformasi kebijakan riset daerah Belum ada regulasi khusus yang mengatur peningkatan keterampilan tenaga kerja; kebijakan masih umum dan tidak fokus pada kebutuhan pasar kerja lokal. Tersusun regulasi daerah yang mendukung program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar dan perkembangan industri. Tidak ada dasar hukum yang memadai untuk pelaksanaan program pelatihan SDM, sehingga arah kebijakan masih lemah. Penataan basis data riset dan inovasi Data terkait keterampilan dan kompetensi tenaga kerja masih parsial, tidak terintegrasi, dan tidak diperbarui secara berkala. Tersedia basis data kompetensi SDM yang lengkap, terintegrasi lintas sektor, dan diperbarui secara rutin. Tidak adanya sistem manajemen data SDM yang terstruktur membuat perencanaan pengembangan tenaga kerja tidak berbasis bukti. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Sarana pelatihan kerja sangat terbatas, banyak peralatan yang sudah usang, dan metode pelatihan masih manual. Tersedianya fasilitas pelatihan modern yang memadai, berbasis teknologi, dan relevan dengan kebutuhan industri. Keterbatasan fasilitas pelatihan membuat tenaga kerja sulit meningkatkan keterampilan sesuai standar industri. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penyediaan anggran riset dan inovasi Dana pelatihan kerja sangat kecil, tidak berkelanjutan, dan belum menjadi prioritas dalam anggaran daerah. Tersedia anggaran yang memadai, berkesinambun gan, dan dialokasikan khusus untuk program pengembangan SDM. Kesenjangan pendanaan membuat program peningkatan keterampilan tidak berjalan optimal. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Banyak tenaga kerja belum memiliki sertifikasi resmi sebagai bukti keterampilan. Mayoritas tenaga kerja memperoleh sertifikasi sesuai bidang kompetensinya. Rendahnya tingkat sertifikasi tenaga kerja menyebabkan daya saing mereka di pasar kerja rendah. Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Lembaga pelatihan kerja berjalan sendiri- sendiri tanpa koordinasi yang baik dengan industri, pemerintah, dan pendidikan. Terjalin koordinasi yang kuat antar lembaga pelatihan kerja dengan pemangku kepentingan terkait. Lemahnya sinergi kelembagaan membuat pelatihan tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan industri. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah Sarana pelatihan masih manual, belum dilengkapi teknologi modern, dan akses tenaga kerja terhadap fasilitas terbatas. Sarana pelatihan sesuai kemampuan daerah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja secara luas. Keterbatasan alat dan fasilitas pelatihan membuat kompetensi tenaga kerja tidak berkembang optimal. Elemen 3: kemitraan riset dan inovasi Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penguatan kemitraan antar kelembagaan Dunia industri belum banyak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pelatihan kerja. Terbangunnya kemitraan yang kuat, produktif, dan berkelanjutan antara industri dan lembaga pelatihan. Rendahnya keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan difusi inovasi Model pelatihan modern dan inovatif masih jarang diterapkan oleh lembaga pelatihan di daerah. Model pelatihan inovatif diterapkan luas sehingga kualitas SDM meningkat. Minimnya adopsi model pelatihan baru membuat metode pelatihan kurang relevan dengan kebutuhan terkini. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi Praktik baik pelatihan kerja tidak terdokumentasi dan jarang disebarkan antar lembaga. Praktik baik terdokumentasi dengan baik dan diseminasi dilakukan secara rutin antar lembaga. Tidak adanya mekanisme berbagi praktik baik menghambat peningkatan kualitas pelatihan. Elemen 4: Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi Isu inovasi dalam keterampilan kerja jarang dipublikasikan, sehingga kurang mendapat perhatian masyarakat. Terselenggaran ya kampanye peningkatan keterampilan secara luas melalui media dan forum publik. Minimnya promosi inovasi membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya keterampilan rendah. Apresiasi prestasi inovasi Tenaga kerja berprestasi jarang mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Tersedia penghargaan rutin bagi tenaga kerja berprestasi untuk mendorong motivasi berinovasi. Lemahnya sistem apresiasi menurunkan motivasi kerja inovatif tenaga kerja. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Belum ada startup yang bergerak di bidang pelatihan kerja berbasis riset. Muncul dan berkembangnya startup pelatihan berbasis riset dengan dukungan ekosistem inovasi. Belum adanya ekosistem startup pelatihan menyebabkan ide baru tidak berkembang. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/tek nologi masyarakat Pengetahuan tradisional terkait keterampilan kerja masyarakat belum terdokumentasi dengan baik. Pengetahuan tradisional terinventarisasi, dikembangkan, dan dilindungi untuk mendukung inovasi pelatihan. Hilangnya pengetahuan lokal karena tidak adanya dokumentasi dan perlindungan. Elemen 5: Keterpaduan riset dan inovasi di daerah Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk promosi produk unggulan/mengat asi masalah Riset terkait keterampilan kerja belum menjadi prioritas dalam agenda penelitian daerah. Riset diarahkan pada peningkatan keterampilan SDM sesuai kebutuhan sektor unggulan. Minimnya riset berbasis keterampilan kerja membuat inovasi pengembangan SDM terhambat. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Klaster pengembangan SDM dan keterampilan kerja belum terbentuk di daerah. Terbentuk klaster keterampilan tenaga kerja yang terkoordinasi dengan sektor unggulan. Tidak adanya klaster SDM menghambat sinergi antar pemangku kepentingan. Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kebijakan SDM antara pemerintah pusat dan daerah belum selaras, terutama dalam program pelatihan kerja. Kebijakan SDM sinkron dan saling mendukung antar level pemerintahan. Disharmoni regulasi membuat program pengembangan SDM tidak berjalan efektif. Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional Program pelatihan kerja belum mengacu pada standar global maupun prinsip SDGs. Pelatihan kerja mengikuti standar global dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Lemahnya orientasi global dalam pelatihan membuat tenaga kerja tidak siap bersaing internasional. Penguatan kerja sama internasional Kerja sama internasional di bidang pengembangan SDM hampir tidak ada. Terbangunnya jejaring pelatihan kerja internasional untuk transfer ilmu, teknologi, dan peluang kerja. Minimnya jejaring global SDM membatasi akses tenaga kerja ke pasar internasional. Permasalahan keterbatasan akses permodalan dan pemasaran UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencerminkan lemahnya dukungan regulasi, kelembagaan, infrastruktur, hingga orientasi global. Hingga kini, belum tersedia regulasi daerah yang secara spesifik mempermudah akses pembiayaan maupun memperluas saluran pemasaran. Kebijakan yang ada masih bersifat umum sehingga belum mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha kecil. Akibatnya, UMKM kesulitan memperoleh akses ke skema pembiayaan seperti KUR maupun dana bergulir, serta minim kesempatan untuk masuk ke platform pemasaran modern seperti e- catalog atau promosi digital. Kondisi ini diperparah oleh basis data UMKM yang masih terfragmentasi di berbagai instansi, sehingga validasi data sulit dilakukan dan kebijakan tidak memiliki rujukan tunggal yang kuat. Di sisi infrastruktur, sarana pendukung seperti gerai layanan pembiayaan, inkubator bisnis, helpdesk keuangan, maupun pusat promosi produk masih sangat terbatas dan hanya tersedia di lokasi tertentu. Padahal, keberadaan pusat layanan terpadu, klinik pemasaran, co-working space, dan inkubator daerah sangat diperlukan untuk memberikan layanan menyeluruh dari hulu ke hilir bagi UMKM. Alokasi anggaran daerah untuk fasilitasi pembiayaan dan promosi pun masih kecil, sporadis, dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak cukup untuk menopang program jangka panjang seperti penjaminan kredit, subsidi bunga, maupun kurasi produk unggulan. Produk-produk UMKM juga menghadapi kesulitan menembus pasar modern karena minim perlindungan hukum. Banyak yang belum memiliki merek dagang, sertifikasi halal, izin edar, maupun perlindungan HKI, membuat produk rawan ditiru dan daya saingnya rendah. Kapasitas kelembagaan yang mendukung UMKM juga masih lemah. Koordinasi antara koperasi, BUMDes, perbankan, marketplace, dan lembaga pendamping UMKM belum terbangun dalam satu jejaring kolaborasi. Hal ini menyebabkan dukungan yang diberikan bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Sarana penting lain seperti gudang dingin, packaging center, studio foto produk, maupun laboratorium uji mutu juga masih belum tersedia, sehingga produk lokal sulit memenuhi standar branding dan mutu yang dibutuhkan pasar yang lebih luas. Kelemahan infrastruktur pendukung ini membuat UMKM kesulitan bersaing, baik di pasar domestik maupun di tingkat internasional. Kemitraan UMKM dengan perbankan, offtaker, maupun ritel modern juga belum terjalin secara berkelanjutan. Akibatnya, kepastian pasar maupun dukungan pembiayaan jangka panjang sulit didapatkan, dan keberlanjutan usaha pun terhambat. Rendahnya literasi digital dan adopsi teknologi keuangan membuat UMKM lambat memanfaatkan inovasi finansial seperti QRIS atau invoice financing, serta strategi pemasaran berbasis CRM. Tidak adanya dokumentasi dan replikasi sistematis dari praktik baik dalam pembiayaan maupun pemasaran digital juga membuat UMKM kesulitan belajar dari pengalaman sukses. Dengan demikian, difusi inovasi finansial maupun pemasaran digital belum terjadi secara luas. Budaya inovasi dalam pemasaran produk UMKM juga masih sangat terbatas. Kegiatan promosi, gelar produk, maupun ekspos media lebih sering dilakukan secara sporadis, skala kecil, dan tidak konsisten, sehingga jangkauan pasar UMKM terbatas. Hingga kini belum tersedia skema penghargaan rutin bagi UMKM inovatif atau berorientasi ekspor, sehingga insentif non-finansial untuk mendorong motivasi inovasi masih lemah. Ekosistem startup berbasis riset pun hampir tidak berkembang, sehingga ide-ide inovasi dari pelaku muda sulit diwujudkan dalam bentuk usaha modern berbasis direct-to-consumer. Pengetahuan tradisional seperti resep lokal, teknik anyaman, atau fermentasi pangan juga belum terdokumentasi dengan baik dan tidak terlindungi secara hukum, sehingga rentan hilang atau diklaim pihak luar. Keterpaduan riset dan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang UMKM juga masih lemah. Penelitian terkait permodalan dan pemasaran belum dijadikan dasar dalam penyusunan program, sehingga kebijakan yang dilahirkan sering tidak sesuai kondisi lapangan. Klaster inovasi UMKM berbasis komoditas lokal belum terbentuk, padahal klasterisasi dapat menjadi sarana konsolidasi dalam branding, logistik, maupun quality control bersama. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah juga belum berjalan optimal. Skema pembiayaan seperti KUR, LPDB, maupun kebijakan e-catalog nasional tidak sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan daerah, sehingga sinergi lintas level sulit dicapai. Keterhubungan UMKM dengan pasar global juga masih rendah. Tingkat kepatuhan terhadap standar internasional seperti ESG, traceability, dan compliance ekspor sangat terbatas. Rendahnya pemahaman dan penerapan standar global ini menyebabkan produk UMKM sulit menembus pasar internasional. Akses UMKM terhadap program promosi dan pembiayaan ekspor seperti trade fair maupun buyer mission pun masih sangat terbatas, sehingga peluang ekspansi pasar global belum dimanfaatkan secara optimal. Lemahnya kerja sama internasional dan keterbatasan jejaring global semakin mempersempit ruang gerak UMKM lokal untuk berkembang di tingkat internasional. Dengan demikian, keterbatasan akses permodalan dan pemasaran UMKM di Tulang Bawang Barat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya modal semata, melainkan merupakan akumulasi dari lemahnya regulasi, terbatasnya infrastruktur dan sarana pendukung, minimnya kolaborasi kelembagaan, rendahnya budaya inovasi, hingga kurangnya keterpaduan riset dan orientasi global. Jika berbagai kesenjangan ini dapat diatasi melalui kebijakan yang lebih berpihak, pembangunan infrastruktur terpadu, serta penguatan jejaring nasional dan internasional, maka UMKM Tulang Bawang Barat berpotensi menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah dengan daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Tabel 4.5. Analisis Kesenjangan Keterbatasan Akses Permodalan & Pemasaran UMKM Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Elemen 1: Kebijakan dan infratruktur riset dan inovasi di daerah Reformasi kebijakan riset daerah Belum ada regulasi daerah yang secara spesifik mempermudah akses pembiayaan dan memperluas saluran pemasaran UMKM; kebijakan masih bersifat umum. Tersusun regulasi atau Perkada yang pro-UMKM dengan dukungan akses modal (KUR, dana bergulir) dan pemasaran (e- catalog daerah, promosi digital). Ketiadaan dasar hukum yang operasional dan berpihak pada UMKM menyebabkan pelaku usaha sulit memperoleh dukungan nyata. Penataan basis data riset dan inovasi Data UMKM terkait legalitas, kelayakan bank (bankable), histori kredit, dan kesiapan pemasaran masih tersebar di berbagai instansi dan belum terintegrasi. Basis data UMKM terintegrasi mencakup profil, legalitas, NIB, omzet, histori pembiayaan, dan kanal pemasaran yang dapat dijadikan rujukan kebijakan. Fragmentasi data lintas dinas dan lembaga membuat validasi informasi sulit dan tidak menjadi acuan tunggal. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Gerai layanan pembiayaan, inkubator bisnis, dan pusat promosi produk masih sangat terbatas dan hanya tersedia di lokasi tertentu. Terbentuk pusat layanan terpadu seperti helpdesk keuangan, klinik pemasaran, co- working space, dan inkubator bisnis daerah. Minimnya sarana pendukung dari hulu hingga hilir membuat UMKM tidak mendapat akses layanan terpadu. Penyediaan anggran riset dan inovasi Alokasi APBD untuk fasilitasi akses modal dan promosi UMKM masih kecil, bersifat sporadis, dan tidak berkelanjutan. Tersedia anggaran memadai dan berkelanjutan untuk skema penjaminan, subsidi bunga, kurasi produk, serta promosi terjadwal. Terjadi kesenjangan pendanaan kebijakan yang menghambat konsistensi pembinaan UMKM. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Banyak produk UMKM belum memiliki merek dagang, sertifikasi halal, izin edar, atau perlindungan HKI. Produk UMKM terlindungi HKI dan memenuhi standar mutu serta keamanan pangan nasional maupun internasional. Lemahnya kesadaran dan dukungan terhadap HKI membuat produk rawan ditiru dan sulit menembus pasar modern. Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Koperasi, BUMDes, perbankan, marketplace, dan pendamping UMKM belum terhubung dalam satu jejaring koordinasi. Terbangunnya jejaring kolaborasi aktif antara Pemda, perbankan, koperasi, BUMDes, perguruan tinggi, dan platform digital. Koordinasi dan tata peran antar aktor masih lemah dan belum terstruktur. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah Sarana gudang dingin, packaging center, studio foto produk, dan laboratorium uji mutu belum tersedia secara memadai. Penyediaan sarana prioritas sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar untuk mendukung branding dan mutu produk. Keterbatasan sarana pendukung membuat produk UMKM sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Elemen 3: kemitraan riset dan inovasi Penguatan kemitraan antar kelembagaan Kemitraan UMKM dengan perbankan, offtaker, maupun ritel modern belum terjalin secara berkelanjutan. Terbentuk MoU/PKS jangka panjang terkait pembiayaan, penyerapan produk, dan kanal distribusi. Lemahnya kepastian pasar dan skema kemitraan menyebabkan keberlanjutan usaha terhambat. Peningkatan difusi inovasi Pemanfaatan teknologi keuangan digital (QRIS, invoice financing) serta pemasaran berbasis CRM masih rendah di kalangan UMKM. Inovasi finansial dan pemasaran digital diadopsi luas untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pasar. Rendahnya literasi dan adopsi teknologi di kalangan UMKM memperlambat transformasi digital. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi Model pembiayaan mikro maupun strategi digital marketing yang berhasil belum didokumentasikan atau dibagikan secara sistematis. Praktik baik terdokumentasi dan direplikasi lintas kecamatan, sektor, maupun komoditas. Tidak adanya mekanisme kurasi dan diseminasi rutin membuat UMKM sulit belajar dari pengalaman sukses. Elemen 4: Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi Kegiatan promosi, gelar produk, dan ekspos media masih sporadis, tidak konsisten, dan skalanya kecil. Promosi rutin berupa expo, live commerce, festival daerah, dan storytelling produk unggulan. Minimnya event promosi terjadwal membuat jangkauan pasar UMKM terbatas. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Apresiasi prestasi inovasi Belum ada skema penghargaan khusus bagi UMKM inovatif atau berorientasi ekspor. Tersedia skema penghargaan tahunan dan insentif bagi UMKM berprestasi di bidang inovasi dan ekspor. Kurangnya insentif non- finansial mengurangi motivasi UMKM untuk berinovasi. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Startup dan brand lokal berbasis riset masih sangat minim, ekosistem inkubasi belum berjalan. Muncul startup Direct-to- Consumer (D2C) berbasis riset dengan dukungan inkubasi dan mentor bisnis. Belum adanya ekosistem startup dan mentor bisnis membuat UMKM sulit berkembang ke level modern. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/tek nologi masyarakat Teknik tradisional (resep, anyaman, fermentasi) belum terdokumentasi dan belum terlindungi secara hukum. Tersedia database pengetahuan lokal dengan perlindungan HKI komunal serta pengembangan teknologi tepat guna. Risiko hilangnya pengetahuan tradisional dan pembajakan oleh pihak luar masih tinggi. Elemen 5: Keterpaduan riset dan inovasi di daerah Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk promosi produk unggulan/mengat asi masalah Riset terkait pemasaran dan akses modal belum dijadikan dasar perumusan program daerah. Program UMKM berbasis evidence dari riset pasar, pemetaan rantai pasok, dan kebutuhan modal. Kesenjangan kebijakan berbasis riset membuat program tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Klaster UMKM berbasis komoditas atau brand daerah belum terbentuk. Terbentuk klaster inovasi UMKM dengan layanan bersama seperti branding, logistik, dan quality control. Tidak adanya platform klaster menghambat konsolidasi UMKM untuk masuk pasar lebih luas. Potensi/ Elemen/ Sub Elemen RID Kondisi Saat ini Harapan Kesenjangan Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Skema KUR, LPDB, dan e- catalog pusat belum diintegrasikan dalam kebijakan daerah. Harmonisasi program pusat- daerah untuk KUR, LPDB, e- catalog, dan logistik daerah. Sinkronisasi lintas level belum berjalan optimal, menghambat sinergi kebijakan. Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional Kepatuhan UMKM terhadap standar ESG, traceability, dan sertifikasi ekspor masih sangat rendah. UMKM menerapkan standar global seperti ESG, traceability, dan compliance ekspor. Rendahnya pemahaman dan penerapan standar global mengurangi peluang ekspor. Penguatan kerja sama internasional Akses UMKM ke program promosi dan pembiayaan ekspor (trade fair, buyer mission) masih terbatas. Terjalin jejaring kemitraan internasional untuk promosi, pembiayaan, dan coaching ekspor. Keterbatasan koneksi dan fasilitasi ke pasar global membatasi ekspansi UMKM. 5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Integrasi Agribisnis Kambing-Ubi Kayu) 5.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Regulasi Riset dan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah Strategi pertama yang harus dibangun adalah penguatan landasan kebijakan dan infrastruktur riset-inovasi. Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu segera menyusun regulasi daerah yang secara khusus mengatur riset dan hilirisasi produk unggulan lokal, yaitu kambing dan ubi kayu. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga mencakup insentif bagi peneliti, UMKM, maupun investor yang terlibat dalam pengembangan riset. Selain itu, pemerintah daerah perlu menginisiasi pembangunan sistem informasi riset berbasis web sebagai pusat dokumentasi, data, dan jejaring kolaborasi yang dapat diakses publik. Keberadaan laboratorium mini untuk uji coba produk susu kambing dan tepung mocaf juga menjadi prioritas, karena fasilitas ini akan berfungsi sebagai sarana inovasi, standardisasi, dan pengujian mutu. Strategi pendanaan harus diperluas, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membuka peluang pembiayaan alternatif melalui skema kerja sama dengan swasta, CSR perusahaan, hingga dana riset nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan yang perlu diambil adalah menyusun regulasi daerah yang secara khusus mengatur riset dan hilirisasi dua komoditas unggulan ini. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga memberikan insentif bagi peneliti, UMKM, maupun industri yang berkomitmen melakukan inovasi. Insentif yang diberikan dapat berbentuk fiskal seperti subsidi riset, keringanan pajak, hingga bantuan pendanaan, serta insentif non-fiskal berupa penghargaan, sertifikasi, dan fasilitasi perizinan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membentuk forum koordinasi riset sebagai wadah penyelarasan arah kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Forum ini berperan penting dalam menghindari duplikasi program, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan implementasi riset berjalan terpadu. 5.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Riset dan Sistem Informasi Daerah Strategi kedua berfokus pada penyediaan infrastruktur riset yang memadai dan penguatan basis data riset yang terintegrasi, mengingat saat ini Tulang Bawang Barat belum memiliki laboratorium mini maupun pusat data riset yang terkelola dengan baik. Kondisi ini menyebabkan riset dan inovasi di sektor unggulan kambing dan ubi kayu tidak memiliki sarana pengujian, dokumentasi, serta rujukan data yang kuat. Selain itu, penyediaan fasilitas uji varietas ubi kayu lokal sangat mendesak untuk dilakukan. Selama ini belum tersedia data resmi mengenai varietas ubi kayu lokal yang unggul dari sisi produktivitas, ketahanan terhadap hama/penyakit, maupun kualitas pati untuk industri. Dengan adanya fasilitas uji varietas, pemerintah daerah dapat menghasilkan basis data varietas unggul yang tidak hanya memperkuat sektor hulu pertanian, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan. Data ini akan sangat penting dalam merancang program peningkatan produktivitas dan efisiensi agribisnis ubi kayu. Lebih jauh, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi riset berbasis web yang terbuka dan dapat diakses publik. Sistem ini akan berfungsi sebagai pusat dokumentasi hasil penelitian, integrasi informasi riset yang tersebar, serta sarana jejaring kolaborasi antar peneliti, UMKM, industri, dan pemerintah. Melalui platform ini, setiap hasil riset dan inovasi dapat terdokumentasi dengan baik, memudahkan transfer pengetahuan, dan mempercepat proses hilirisasi produk. Selain itu, sistem informasi berbasis web dapat berfungsi sebagai media transparansi publik, tempat promosi hasil riset, serta wadah pertukaran informasi antara akademisi dan pelaku usaha. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur riset dan penguatan basis data diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar riset dan inovasi daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan produk unggulan kambing dan ubi kayu. Kebijakan ini bertujuan membangun ekosistem riset yang modern, terintegrasi, dan inklusif, dengan tiga fokus utama: pembangunan laboratorium mini, penyediaan fasilitas uji varietas ubi kayu, serta pengembangan sistem informasi riset berbasis web.
16. 1.Pembangunan Laboratorium Mini untuk Produk Olahan Susu Kambing dan Tepung Mocaf. Laboratorium mini perlu dikembangkan sebagai pusat riset terapan yang mendukung proses hilirisasi produk unggulan daerah. Fungsinya bukan hanya sebatas tempat uji coba, tetapi juga meliputi: ● Pengendalian mutu produk susu kambing dan tepung mocaf, sehingga UMKM memiliki standar kualitas yang konsisten dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. ● Standardisasi produk sesuai ketentuan SNI atau standar ekspor, misalnya terkait kadar protein, lemak, dan higienitas susu kambing, maupun kandungan pati, kadar air, dan daya simpan tepung mocaf. ● Pusat inovasi produk baru, misalnya pengembangan yoghurt, keju, sabun susu kambing, atau produk pangan fungsional berbasis mocaf yang bernilai tambah tinggi. ● Sarana pelatihan teknis bagi peternak, UMKM, dan mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam pengolahan dan quality control produk.
17. 2.Penyediaan Fasilitas Uji Varietas Ubi Kayu Lokal. Ubi kayu sebagai komoditas unggulan memerlukan dukungan riset varietas untuk menjamin produktivitas dan kualitas bahan baku industri. Fasilitas uji varietas diarahkan pada: ● Evaluasi varietas lokal dari aspek produktivitas, ketahanan terhadap hama/penyakit, serta kualitas pati dan serat untuk kebutuhan industri makanan maupun energi. ● Pengembangan basis data varietas unggul yang dapat dijadikan rujukan dalam perencanaan program peningkatan produksi ubi kayu. ● Penyediaan informasi varietas adaptif sesuai kondisi agroekologi Tulang Bawang Barat, sehingga petani memiliki panduan dalam memilih varietas yang tepat untuk meningkatkan hasil dan kualitas. ● Fasilitasi kerja sama riset antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah dalam menghasilkan varietas unggul baru yang relevan dengan kebutuhan industri.
18. 3.Pengembangan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Berbasis Web. Untuk mendukung keterpaduan data dan jejaring riset, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi riset berbasis web yang terbuka dan mudah diakses publik. Arah kebijakan ini mencakup: ● Pusat dokumentasi riset, yang menyimpan hasil penelitian terkait kambing dan ubi kayu, baik dari kampus, lembaga riset, maupun pelaku UMKM. ● Integrasi informasi riset yang tersebar di berbagai institusi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat. ● Sarana jejaring kolaborasi, yang menghubungkan peneliti, UMKM, industri, dan pemerintah untuk mempercepat transfer teknologi dan penerapan hasil riset. ● Media promosi inovasi daerah, tempat publikasi produk unggulan dan temuan riset yang siap diadopsi oleh pasar. ● Fungsi transparansi publik, yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan riset dan inovasi daerah secara terbuka. Dengan adanya pembangunan laboratorium mini, fasilitas uji varietas, dan sistem informasi riset berbasis web, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan memiliki fondasi riset dan inovasi yang kokoh. Infrastruktur ini akan memperkuat daya saing produk unggulan kambing dan ubi kayu, memastikan kualitas dan standardisasi produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Selain itu, penguatan basis data akan memberikan arah yang lebih jelas bagi pengambilan keputusan kebijakan, perencanaan produksi, hingga strategi pemasaran. 5.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sarana Riset Strategi ketiga adalah memperkuat kemitraan riset dan inovasi. Perguruan tinggi perlu menjalin kerja sama erat dengan pelaku UMKM dan industri lokal, tidak hanya dalam penelitian tetapi juga dalam implementasi hilirisasi produk dan pemasaran. Pemerintah daerah dapat menginisiasi program pilot project hilirisasi yang melibatkan multi pihak sebagai model percontohan. Selain itu, promosi hasil riset harus diperluas melalui penyelenggaraan pameran produk inovasi secara rutin di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Pameran ini tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga media transfer teknologi. Untuk memastikan keberlanjutan, pelatihan teknis dan manajerial bagi UMKM harus diselenggarakan secara berkala, agar hasil riset benar-benar dapat diadopsi dalam praktik usaha. Arah kebijakan berikutnya adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan sarana pendukung riset. Pemerintah daerah perlu membangun forum kolaborasi riset yang melibatkan unsur akademisi, lembaga riset, UMKM, industri, dan komunitas lokal. Forum ini berperan sebagai wadah koordinasi, sinergi, sekaligus ajang pertukaran pengetahuan. Dukungan sarana riset seperti alat pasteurisasi susu kambing dan mesin pengering mocaf juga harus diprioritaskan, karena tanpa alat yang memadai, hasil riset tidak dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha. Selain itu, kebijakan pendanaan riset harus diperluas dengan membuka akses terhadap berbagai sumber, mulai dari APBD, dana CSR, hingga kerja sama dengan lembaga donor maupun swasta. 5.2.4. Strategi dan Arah Kebijkan Penguatan Kemitraan Riset dan Transfer Teknologi Dari sisi budaya riset, strategi yang perlu dikedepankan adalah penguatan komunikasi publik dan apresiasi inovator lokal. Pemerintah daerah dapat menggencarkan kampanye media sosial dan lokal yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat produk hasil riset, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun gizi. Hal ini akan membangun kesadaran kolektif bahwa riset membawa nilai tambah nyata. Penghargaan rutin untuk inovator lokal, baik dosen, mahasiswa, UMKM, maupun komunitas, perlu diadakan agar tercipta iklim kompetisi sehat. Program inkubasi bisnis atau startup juga harus dikembangkan, dengan dukungan mentoring, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran, khususnya untuk produk olahan susu kambing dan mocaf. Selain itu, dokumentasi pengetahuan tradisional dan teknologi lokal harus digarap serius dalam bentuk digitalisasi, sehingga tidak hanya terlindungi tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam rangka memperluas dampak riset, arah kebijakan selanjutnya adalah penguatan kemitraan riset dan transfer teknologi. Pemerintah daerah perlu mendorong kerja sama riset antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan UMKM/industri melalui program riset terapan yang langsung bisa diimplementasikan dalam pengembangan produk. Untuk mempercepat difusi inovasi, pemerintah juga dapat menyelenggarakan pameran produk hasil riset secara rutin, baik di tingkat lokal maupun regional, sebagai ajang promosi dan transfer teknologi. Tak kalah penting, pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku UMKM perlu digelar secara berkelanjutan agar mereka mampu mengadopsi hasil riset secara tepat guna dan meningkatkan daya saing produk. 5.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Budaya Riset dan Inovasi Strategi kelima menekankan pada pentingnya membangun budaya riset dan inovasi di tingkat lokal, karena keberlanjutan pengembangan agribisnis kambing dan ubi kayu tidak hanya bergantung pada kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran, partisipasi, dan komitmen masyarakat. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya riset masih rendah, sehingga inovasi yang lahir dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian sering kali tidak sampai kepada pelaku usaha, komunitas, maupun masyarakat luas. Lebih lanjut, strategi ini juga menekankan pada penguatan inkubasi bisnis dan startup berbasis riset. Inkubasi bagi produk olahan susu kambing (seperti yoghurt, keju, susu pasteurisasi) maupun olahan ubi kayu (tepung mocaf, pangan fungsional) dapat menjadi wahana transfer teknologi, pelatihan kewirausahaan, hingga fasilitasi akses pasar. Inkubasi yang terkelola dengan baik akan melahirkan generasi muda inovator lokal yang mampu membawa produk daerah ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, arah kebijakan perlu mendorong kampanye publik secara intensif melalui media sosial dan media lokal tentang manfaat riset, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun gizi. Kampanye ini bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa riset membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan penghargaan rutin kepada inovator lokal, termasuk dosen, mahasiswa, pelaku UMKM, maupun komunitas yang aktif menghasilkan karya inovatif. Apresiasi ini penting untuk menciptakan iklim kompetisi sehat dan motivasi berkelanjutan. Lebih jauh, pembangunan budaya riset juga harus disertai dengan pengembangan program inkubasi startup berbasis riset. Inkubasi ini memberikan dukungan mentoring, pembiayaan awal, serta akses pasar bagi startup olahan susu kambing dan mocaf. Di sisi lain, pengetahuan tradisional masyarakat tentang pengolahan kambing dan ubi kayu harus didokumentasikan dalam bentuk cetak maupun digital, sehingga terlindungi dan dapat dikembangkan lebih lanjut. 5.2.6 Strategi dan Arah Kebijkan Integrasi Riset dalam Klaster Inovasi Daerah Strategi berikutnya berfokus pada integrasi riset dalam pengembangan klaster inovasi daerah. Pemerintah perlu memprakarsai riset nilai tambah pada produk susu kambing dan ubi kayu, terutama dalam aspek pangan fungsional yang memiliki potensi pasar tinggi. Riset ini dapat diarahkan pada pengembangan produk kesehatan dan nutrisi yang relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Selanjutnya, pembentukan kawasan klaster industri olahan kambing dan ubi kayu harus menjadi agenda strategis, di mana riset, produksi, logistik, dan pemasaran terintegrasi dalam satu ekosistem. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional juga wajib dilakukan, terutama dalam konteks hilirisasi dan ekspor. Dengan demikian, arah pembangunan daerah akan sejalan dengan strategi besar nasional. Arah kebijakan yang harus dilakukan yaitu pembangunan budaya riset dan inovasi di tingkat lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui kampanye publik yang lebih intensif di media sosial maupun media lokal tentang manfaat produk berbasis riset, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun gizi. Untuk mendorong semangat berinovasi, pemerintah daerah perlu memberikan penghargaan secara rutin kepada inovator lokal, baik dosen, mahasiswa, pelaku UMKM, maupun komunitas yang menghasilkan karya inovatif. Pada skala yang lebih luas, arah kebijakan diarahkan pada integrasi riset dalam pengembangan klaster inovasi daerah. Pemerintah daerah harus menginisiasi riset nilai tambah yang menempatkan kambing dan ubi kayu tidak hanya sebagai komoditas bahan baku, tetapi juga sebagai produk pangan fungsional yang bernilai tinggi. Hasil riset ini dapat mendukung terbentuknya kawasan klaster industri berbasis inovasi lokal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup produksi, riset, logistik, hingga pemasaran. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional juga harus dipastikan, terutama dalam aspek hilirisasi, industrialisasi, dan ekspor produk unggulan daerah. Selain itu, program inkubasi startup perlu dirancang khusus untuk mendukung lahirnya perusahaan pemula berbasis riset, dengan dukungan mentoring, pembiayaan awal, dan akses pasar. Pengetahuan tradisional masyarakat terkait pengolahan kambing dan ubi kayu juga harus didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk cetak maupun digital, agar terlindungi sekaligus dapat dikembangkan lebih lanjut. Kebijakan riset di tingkat daerah juga harus disinkronkan dengan kebijakan nasional, sehingga arah pembangunan daerah tidak menyimpang, melainkan mendukung strategi hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan ekspor yang digagas pemerintah pusat. 5.2.7. Strategi dan Arah Kebijkan Penyelarasan dengan Perkembangan Global Akhirnya, strategi yang tak kalah penting adalah penyelarasan dengan perkembangan global. Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu mengadakan sosialisasi intensif mengenai standar ekspor pangan berbasis riset lokal agar UMKM memahami dan mampu memenuhi tuntutan pasar internasional. Hal ini dapat dipadukan dengan pelatihan sertifikasi produk, pengemasan sesuai standar global, dan literasi perdagangan internasional. Selain itu, kerja sama internasional dengan lembaga riset luar negeri harus segera dijajaki. Kolaborasi global ini tidak hanya memperluas wawasan dan jaringan, tetapi juga membuka akses pasar ekspor yang lebih luas bagi produk susu kambing dan mocaf dari Tulang Bawang Barat. Arah kebijakan penyelarasan ekosistem riset daerah dengan perkembangan global harus menginisiasi sosialisasi standar ekspor pangan berbasis hasil riset lokal kepada pelaku UMKM, agar mereka memahami dan mampu memenuhi standar mutu internasional. Hal ini dapat diperkuat dengan fasilitasi sertifikasi, standarisasi mutu, dan pengemasan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Selain itu, penjajakan kerja sama riset dengan lembaga internasional perlu dilakukan, karena kolaborasi global dapat membuka peluang transfer teknologi, memperluas wawasan riset, serta meningkatkan akses produk daerah ke pasar ekspor. Dengan strategi dan arah kebijakan yang menyasar aspek kebijakan, kelembagaan, kemitraan, budaya riset, integrasi klaster, hingga globalisasi, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membangun ekosistem riset dan inovasi yang kokoh. Strategi dan arah kebijakan ini akan menutup kesenjangan yang ada, memperkuat daya saing daerah, serta menjadikan kambing dan ubi kayu bukan sekadar komoditas lokal, melainkan produk inovatif bernilai tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat No Strategi Arah Kebijkan 1 Penguatan regulasi riset dan hilirisasi produk unggulan lokal - Menyusun regulasi daerah tentang riset dan hilirisasi kambing serta ubi kayu. - Memberikan insentif fiskal/non-fiskal bagi peneliti, UMKM, dan industri inovatif. - Membentuk lembaga/ forum koordinasi riset daerah untuk memastikan sinkronisasi program. 2 Pengembangan infrastruktur riset dan sistem informasi daerah - Membangun laboratorium minipengolahan susu kambing dan tepung mocaf. - Menyediakan fasilitas uji varietas ubi kayu lokal. - Mengembangkan sistem informasi riset berbasis web yang terintegrasi dan terbuka. 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana riset - Membentuk forum kolaborasi riset daerah lintas pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, UMKM, industri, komunitas). - Menyediakan sarana pendukung riset (alat pasteurisasi susu kambing, mesin pengering mocaf). - Memperluas skema pendanaan riset (APBD, CSR, swasta). 4 Penguatan kemitraan riset dan transfer teknologi - Mendorong kerja sama riset antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan UMKM/industri. - Menyelenggarakan pameran produk riset secara rutin. - Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi UMKM untuk pemanfaatan hasil riset. No Strategi Arah Kebijkan 5 Pembangunan budaya riset dan inovasi - Melakukan kampanye publik dan media sosial mengenai manfaat riset. - Memberikan penghargaan daerah rutin bagi inovator lokal. - Mengembangkan program inkubasi startup berbasis riset (olahan susu kambing & mocaf). - Melakukan digitalisasi pengetahuan tradisional dan teknologi lokal. 6 Integrasi riset dalam klaster inovasi daerah - Menginisiasi riset nilai tambah susu kambing dan ubi kayu sebagai pangan fungsional. - Membentuk kawasan klaster industri inovasi terintegrasi dari hulu ke hilir. - Menyinkronkan kebijakan riset daerah dengan arah kebijakan nasional (hilirisasi dan ekspor). 7 Penyelarasan dengan perkembangan global - Menyelenggarakan sosialisasi standar ekspor pangan berbasis riset lokal. - Memfasilitasi sertifikasi, standarisasi mutu, dan pengemasan produk sesuai standar internasional. - Menjalin kerja sama riset dengan lembaga internasional untuk transfer teknologi dan akses pasar ekspor. 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 5.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Kelembagaan Strategi ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan riset, inovasi, dan pengembangan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh adanya fondasi kelembagaan yang kuat dan regulasi yang jelas. Dalam kerangka akademik, tata kelola riset dan inovasi merupakan sistem yang memastikan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara kebijakan pemerintah, kebutuhan pasar, serta aspirasi masyarakat. Tanpa adanya regulasi dan tata kelola yang mapan, program inovasi berpotensi berjalan parsial, tumpang tindih, atau bahkan tidak berkelanjutan. Penyusunan regulasi daerah yang spesifik terkait riset dan hilirisasi komoditas unggulan, khususnya kambing dan ubi kayu, menjadi krusial karena kedua komoditas tersebut adalah basis keunggulan kompetitif Kabupaten Tulang Bawang Barat. Regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum, arah pembangunan yang lebih terukur, serta pedoman operasional bagi berbagai pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, kegiatan riset dan inovasi tidak hanya bersifat ad hoc, tetapi terlembagakan dalam kebijakan daerah jangka menengah dan panjang. Selain aspek regulasi, sinkronisasi antara program daerah dan kebijakan nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), e-catalog nasional, serta program peningkatan kualitas SDM berbasis Revolusi Industri 4.0, memiliki signifikansi strategis. Sinkronisasi ini bertujuan menghindari duplikasi program, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan memperbesar peluang daerah dalam mengakses dukungan anggaran maupun teknis dari pemerintah pusat. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan prinsip policy coherence, yaitu keterpaduan kebijakan lintas level pemerintahan yang memastikan konsistensi arah pembangunan. Pembentukan lembaga riset atau unit pelaksana teknis (UPT) daerah menjadi langkah konkret untuk memperkokoh kapasitas kelembagaan. Lembaga ini berfungsi sebagai motor penggerak riset terapan yang berorientasi pada kebutuhan lokal sekaligus sebagai simpul koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas masyarakat. Demikian pula, lembaga pendamping UMKM dibutuhkan untuk memberikan fasilitasi, pendampingan bisnis, dan transfer teknologi secara berkesinambungan. Keberadaan kedua lembaga ini akan memperpendek jarak antara penghasil pengetahuan (knowledge producers) dan pengguna pengetahuan (knowledge users). Lebih lanjut, forum koordinasi lintas sektor perlu dikembangkan sebagai ruang dialog strategis antar aktor pembangunan daerah. Forum ini dapat menjadi wadah untuk merumuskan agenda riset prioritas, mengidentifikasi masalah bersama, serta membangun komitmen kolaborasi dalam pengembangan inovasi. Dengan pendekatan ini, ekosistem riset dan inovasi tidak lagi bersifat sektoral dan terfragmentasi, melainkan tumbuh menjadi sistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi hasil (outcome oriented). Dengan demikian, strategi penguatan tata kelola, regulasi, dan kelembagaan bukan hanya sekadar aspek administratif, tetapi merupakan pilar utama keberlanjutan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fondasi yang kokoh ini akan menjamin bahwa berbagai upaya hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kapasitas SDM dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah. 5.3.2.Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Data, Infrastruktur, dan Pendanaan Inovasi Ketersediaan data yang akurat dan infrastruktur yang memadai merupakan syarat mutlak dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa basis data yang kuat, perumusan kebijakan seringkali hanya berangkat dari asumsi atau pendekatan normatif yang berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk membangun database terintegrasi yang tidak hanya memuat informasi riset, tetapi juga profil sumber daya manusia (SDM), data usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta dinamika pasar. Database ini akan menjadi instrumen penting dalam membaca potensi, permasalahan, serta peluang pengembangan daerah, sehingga arah kebijakan dapat ditentukan secara lebih rasional, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat maupun pelaku usaha. Dari aspek infrastruktur, pembangunan sarana riset dan inovasi menjadi elemen kunci dalam mendukung hilirisasi produk unggulan daerah. Laboratorium mini untuk olahan susu kambing, rumah kaca untuk pengujian varietas ubi kayu, serta kandang percobaan untuk pengembangan teknologi peternakan adalah contoh fasilitas yang langsung bersentuhan dengan komoditas utama Tulang Bawang Barat. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penelitian, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan transfer teknologi bagi petani, peternak, serta pelaku UMKM. Dengan kata lain, laboratorium dan fasilitas riset menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan aplikasi praktis di lapangan. Selain itu, pembangunan pusat pelatihan kerja modern (BLK) yang dilengkapi teknologi berbasis industri 4.0 akan meningkatkan kesiapan tenaga kerja daerah dalam menghadapi tantangan pasar kerja. Sementara rumah kemas, packaging center, klinik pemasaran, serta co-working space berperan memperkuat ekosistem inovasi UMKM. Rumah kemas dan packaging center membantu meningkatkan standar mutu dan daya saing produk, sedangkan klinik pemasaran menyediakan konsultasi strategi penjualan dan branding. Co- working space berfungsi sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan wirausaha muda, peneliti, dan komunitas bisnis untuk melahirkan inovasi baru. Infrastruktur ini, apabila dibangun secara terintegrasi, akan menciptakan sebuah innovation hub yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah perlu menempatkan riset, inovasi, dan penguatan UMKM sebagai prioritas dalam penganggaran APBD. Alokasi anggaran ini bersifat strategis, karena investasi pada riset dan inovasi akan memberikan multiplier effect dalam bentuk peningkatan nilai tambah produk, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing. Namun demikian, mengingat keterbatasan fiskal daerah, sumber pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, perlu dibuka akses terhadap pendanaan alternatif, antara lain melalui Corporate Social Responsibility (CSR), koperasi, dana bergulir, dan matching fund. Skema ini memungkinkan kolaborasi lintas aktor dalam membiayai riset dan inovasi, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap agenda pembangunan daerah. Lebih jauh, skema penjaminan kredit dan subsidi bunga perlu dikembangkan untuk mendorong partisipasi UMKM dan startup inovatif yang sering menghadapi hambatan akses permodalan akibat keterbatasan jaminan dan risiko usaha. Dengan adanya penjaminan, lembaga keuangan akan lebih percaya diri menyalurkan kredit, sementara subsidi bunga akan meringankan beban UMKM sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan produk dan inovasi. Secara akademis, pendekatan ini konsisten dengan prinsip triple helix innovation yang menekankan kolaborasi sinergis antara pemerintah (sebagai regulator dan fasilitator), akademisi (penyedia ilmu pengetahuan dan teknologi), serta dunia usaha (penggerak pasar dan penerap inovasi). Melalui data yang terintegrasi, infrastruktur yang memadai, dan pendanaan yang berkelanjutan, Tulang Bawang Barat dapat membangun ekosistem riset dan inovasi yang tangguh serta adaptif. Strategi ini bukan hanya menopang pengembangan hilirisasi kambing dan ubi kayu, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai pusat inovasi agribisnis dan UMKM yang berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. 5.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM dan Budaya Inovasi Keterampilan tenaga kerja dan budaya inovasi masyarakat merupakan aset paling berharga dalam membangun daya saing daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten bukan hanya dilihat sebagai faktor produksi, melainkan sebagai motor penggerak inovasi dan transformasi ekonomi. Tanpa SDM yang unggul dan berbudaya inovatif, infrastruktur dan regulasi sekalipun tidak akan menghasilkan nilai tambah yang optimal. Fokus utama strategi ini adalah penyediaan pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Karakteristik pasar kerja saat ini menuntut tenaga kerja dengan keterampilan teknis (hard skills) yang adaptif terhadap teknologi digital, sekaligus keterampilan non-teknis (soft skills) seperti kreativitas, komunikasi, dan problem solving. Oleh karena itu, program pelatihan harus didesain dengan pendekatan demand-driven, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan riil industri lokal maupun global. Salah satu bentuk implementasi adalah fasilitasi sertifikasi tenaga kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun lembaga terkait lainnya. Sertifikasi ini memberikan jaminan mutu kompetensi tenaga kerja, sekaligus menjadi passport yang memperluas peluang kerja ke tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks daerah, tenaga kerja bersertifikat juga akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan mitra industri terhadap kapasitas SDM Tulang Bawang Barat. Selain itu, pengembangan model pelatihan inovatif merupakan kebutuhan mendesak. Pola pembelajaran konvensional berbasis tatap muka tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kebutuhan keterampilan. Oleh karena itu, kombinasi berbagai model pelatihan, seperti blended learning (gabungan daring dan luring), on-the-job training (pelatihan langsung di tempat kerja), serta pemanfaatan platform edutech lokal, perlu dikembangkan secara sistematis. Model ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, tetapi juga mempercepat transfer keterampilan yang kontekstual sesuai dunia kerja. Sejalan dengan itu, pembangunan budaya inovasi tidak kalah penting dibanding peningkatan keterampilan teknis. Melalui kampanye publik mengenai pentingnya riset dan inovasi, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan, berani mengambil risiko, dan terdorong untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Budaya ilmiah ini akan semakin kokoh jika diikuti dengan pemberian penghargaan rutin kepada SDM, UMKM, dan inovator daerah yang berprestasi. Penghargaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi bentuk pengakuan sosial yang mampu memotivasi lebih banyak individu maupun kelompok untuk berinovasi. Lebih jauh, pembentukan program inkubasi startup berbasis riset menjadi instrumen strategis dalam mengakselerasi ekonomi kreatif berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Inkubator akan menyediakan pendampingan bisnis, akses mentor, serta konektivitas dengan sumber pembiayaan, sehingga ide-ide inovatif dari generasi muda dapat ditransformasi menjadi usaha produktif yang berdaya saing. Hal ini sejalan dengan tren global di mana startup berbasis teknologi dan riset menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Secara akademis, strategi ini berpijak pada kerangka teori pembangunan ekonomi endogen yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan inovasi dari masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata oleh modal fisik. Dengan kata lain, daerah yang berhasil mengembangkan kompetensi SDM dan budaya inovasi akan mampu menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan: SDM yang unggul menghasilkan inovasi, inovasi meningkatkan daya saing ekonomi, dan ekonomi yang tumbuh menyediakan lebih banyak sumber daya untuk kembali meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian, strategi peningkatan kompetensi SDM dan budaya inovasi menjadi jantung pembangunan daerah Tulang Bawang Barat. Strategi ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang mampu menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah melalui kapasitas intelektual, keterampilan, dan semangat inovatifnya. 5.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Kemitraan, Difusi, dan Diseminasi Inovasi Strategi ini menekankan bahwa keberhasilan riset dan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil penelitian, tetapi juga oleh kemampuan untuk menyebarkan, mengadopsi, dan mengimplementasikannya secara luas. Dalam konteks pembangunan daerah, inovasi yang tidak sampai ke masyarakat atau pelaku usaha hanya akan berhenti sebagai pengetahuan tersimpan (knowledge stock) tanpa memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, strategi penguatan kemitraan, difusi, dan diseminasi inovasi menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang hidup dan berkelanjutan. Kemitraan riset dan bisnis yang terjalin secara jangka panjang antara perguruan tinggi, industri, UMKM, dan lembaga keuangan merupakan fondasi utama dalam mempercepat alih teknologi (technology transfer) sekaligus memperkuat proses komersialisasi hasil riset. Perguruan tinggi berperan menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru, industri menjadi pengguna sekaligus pengembang lebih lanjut, UMKM menjadi pelaku hilirisasi yang adaptif, sedangkan lembaga keuangan menyediakan akses modal untuk mendukung inovasi. Jika keempat aktor ini dapat bersinergi dalam kerangka kemitraan berkelanjutan, maka riset daerah tidak hanya menghasilkan publikasi akademik, tetapi juga produk- produk inovatif yang memiliki nilai ekonomi. Adopsi teknologi tepat guna (TTG) merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Teknologi yang sederhana, efisien, murah, dan mudah digunakan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan sektor pertanian. Untuk mempercepat adopsi TTG, diperlukan fasilitasi berupa pelatihan teknis, pendampingan berkelanjutan, serta insentif bagi UMKM yang mengimplementasikan inovasi. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip inklusivitas, yaitu memastikan bahwa pelaku usaha kecil di pedesaan tidak tertinggal dalam arus transformasi teknologi. Lebih lanjut, dokumentasi praktik baik (best practices) dari UMKM, lembaga riset, maupun SDM unggulan memiliki nilai strategis dalam memperluas pembelajaran lintas sektor. Praktik baik yang terdokumentasi secara sistematis dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus meningkatkan reputasi daerah sebagai pusat inovasi. Replikasi praktik baik ini juga akan mempercepat penyebaran inovasi di dalam wilayah Tulang Bawang Barat sendiri, sehingga tidak ada kesenjangan yang signifikan antar wilayah kecamatan atau sektor. Untuk memperkuat difusi inovasi, kegiatan diseminasi perlu dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah diakses masyarakat. Penyelenggaraan expo inovasi, promosi digital melalui media sosial, live commerce, serta forum berbagi pengetahuan yang rutin akan menciptakan ruang interaksi antara inovator, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya sekadar ajang pameran, melainkan juga sarana transfer informasi, pembentukan jejaring bisnis, serta peluang komersialisasi produk inovatif. Selain diseminasi offline, penguatan platform digital daerah merupakan kebutuhan strategis untuk promosi produk dan inovasi lokal. Platform ini dapat berupa marketplace khusus produk unggulan daerah yang mengintegrasikan sistem pembayaran digital, logistik, dan pemasaran berbasis teknologi. Dengan adanya platform ini, akses UMKM terhadap pasar domestik dan global akan semakin terbuka, sekaligus mendukung transformasi digital daerah yang sejalan dengan agenda nasional Making Indonesia 4.0. Secara akademis, strategi ini berlandaskan pada knowledge diffusion theory yang menekankan bahwa penyebaran pengetahuan dan inovasi secara cepat dan merata menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Inovasi yang menyebar luas akan menurunkan kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha, mempercepat proses catching up daerah terhadap standar nasional maupun global, serta menciptakan basis ekonomi lokal yang lebih tangguh. Dengan demikian, penguatan kemitraan, difusi, dan diseminasi inovasi akan memastikan bahwa riset dan teknologi tidak berhenti di kalangan akademisi, melainkan dapat menjelma menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Strategi ini menegaskan bahwa inovasi harus bersifat inklusif, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan menjadi katalis utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan. 5.3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Integrasi Ekonomi Lokal dengan Pasar Global Dalam era globalisasi, penguatan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan dengan pasar global. Tantangan utama bagi daerah adalah bagaimana memastikan bahwa keunggulan lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, sekaligus mempertahankan nilai tambah agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Oleh karena itu, strategi integrasi ekonomi lokal dengan pasar global berorientasi pada pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, setiap program pembangunan akan berbasis pada bukti (evidence-based), lebih terukur, serta berkelanjutan karena didukung oleh data dan hasil penelitian yang valid. Salah satu instrumen utama strategi ini adalah pembentukan klaster inovasi unggulan. Klaster tersebut dapat berfokus pada komoditas prioritas daerah seperti kambing dan ubi kayu, serta diperluas pada UMKM berbasis komoditas lokal dan SDM sektor unggulan. Konsep klaster ini memungkinkan terciptanya rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Misalnya, pada klaster kambing, proses pengembangan dapat dimulai dari pemuliaan bibit, pengelolaan pakan, pengolahan susu dan daging, hingga produk turunan yang berorientasi pasar global. Demikian pula pada klaster ubi kayu, nilai tambah dapat diperoleh melalui diversifikasi produk (mocaf, bioetanol, pakan, hingga produk pangan inovatif). Dengan pendekatan ini, pengembangan ekonomi daerah tidak lagi parsial, melainkan membentuk ekosistem produksi yang saling mendukung antar pelaku. Untuk memperkuat daya saing, sertifikasi produk dan tenaga kerja sesuai standar internasional menjadi langkah krusial. Sertifikasi halal, PIRT, BPOM, hingga standar ekspor internasional akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar premium. Sementara itu, tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi internasional akan lebih mudah diterima dalam industri global, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Aspek ini penting karena daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang, tetapi juga oleh standar proses produksi dan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya. Lebih jauh, strategi ini menekankan pentingnya internasionalisasi UMKM dan startup lokal. Partisipasi aktif dalam pameran, expo, dan trade fair baik nasional maupun internasional akan memperluas jaringan bisnis, memperkenalkan produk inovatif daerah, serta membuka peluang kemitraan strategis dengan investor maupun mitra global. Aktivitas ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi UMKM untuk memahami standar, selera pasar, serta tren global yang terus berkembang. Selain itu, penguatan jejaring internasional merupakan langkah penting dalam integrasi lokal-global. Melalui buyer mission, UMKM dapat langsung bertemu dengan calon pembeli luar negeri untuk memperpendek rantai distribusi. Program coaching ekspor akan membantu pelaku usaha memahami regulasi, standar, serta strategi penetrasi pasar global. Sementara itu, transfer teknologi melalui kemitraan internasional akan mempercepat adopsi teknologi mutakhir dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan demikian, daerah tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, melainkan menjadi produsen inovatif yang mampu bersaing dalam rantai pasok global. Secara akademis, strategi ini selaras dengan konsep Global Value Chain (GVC) yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan untuk masuk dalam jejaring produksi dan perdagangan global. Dengan masuk ke dalam GVC, Tulang Bawang Barat dapat menggeser posisinya dari sekadar penyedia bahan baku menuju aktor aktif dalam rantai pasok global berbasis inovasi dan nilai tambah. Dengan demikian, integrasi ekonomi lokal dengan pasar global bukan hanya sebuah pilihan, tetapi keharusan agar Tulang Bawang Barat mampu bertahan dan berkembang dalam kompetisi global. Strategi ini menjamin bahwa keunggulan lokal daerah akan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui penguasaan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan keterhubungan dengan pasar dunia. Tabel 5.2. Strategi dan Arah Kebijkan dalam Menguraikan Permasalahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No Strategi Arah Kebijkan 1 Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Kelembagaan - Menyusun regulasi daerah terkait riset, hilirisasi komoditas unggulan (kambing, ubi kayu), UMKM, dan tenaga kerja. - Menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pusat (KUR, LPDB, e-catalog, SDM 4.0). - Membentuk lembaga riset/UPT daerah serta lembaga pendamping UMKM yang kuat. - Membangun forum koordinasi lintas sektor (pemerintah, perguruan tinggi, koperasi, BUMDes, industri). 2 Pengembangan Data, Infrastruktur, dan Pendanaan Inovasi - Menyusun database terintegrasi riset, SDM, UMKM, dan pasar sebagai dasar kebijakan berbasis evidence. - Membangun infrastruktur riset (laboratorium mini, rumah kaca, kandang percobaan), pelatihan kerja (BLK modern), produksi dan pemasaran (rumah kemas, packaging center, klinik pemasaran, co-working space). - Mengalokasikan APBD khusus untuk riset, pelatihan SDM, dan pengembangan UMKM. - Memperluas akses pendanaan alternatif: CSR, koperasi, dana bergulir, matching fund, serta skema penjaminan kredit dan subsidi bunga. 3 Peningkatan Kompetensi SDM dan Budaya Inovasi - Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja industri 4.0. - Memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja melalui BNSP dan lembaga terkait. - Mengembangkan model pelatihan inovatif: blended learning, on-the-job training, edutech lokal. - Menyelenggarakan kampanye publik untuk menumbuhkan budaya riset dan inovasi. - Memberikan penghargaan rutin bagi tenaga kerja, UMKM, dan inovator lokal berprestasi. - Menginkubasi startup berbasis riset No Strategi Arah Kebijkan dan inovasi daerah. 4 Penguatan Kemitraan, Difusi, dan Diseminasi Inovasi - Menjalin kemitraan riset dan bisnis jangka panjang antara perguruan tinggi, industri, UMKM, dan lembaga keuangan. - Mendorong adopsi teknologi tepat guna melalui pelatihan teknis dan insentif adopsi inovasi. - Mendokumentasikan praktik baik (best practices) UMKM, SDM, dan lembaga riset untuk replikasi. - Menyelenggarakan expo inovasi, promosi digital, live commerce, dan forum berbagi pengetahuan secara rutin. - Membangun platform digital daerah untuk promosi produk inovasi lokal. 5 Integrasi Ekonomi Lokal dengan Pasar Global - Menjadikan hasil riset sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan pengambilan kebijakan. - Membentuk klaster inovasi unggulan (kambing, ubi kayu, UMKM berbasis komoditas lokal, SDM sektor unggulan). - Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, PIRT, BPOM, ekspor) dan tenaga kerja sesuai standar internasional. - Mendorong UMKM dan startup lokal ikut serta dalam pameran, expo, dan trade fair tingkat nasional maupun internasional. - Menjalin jejaring internasional (buyer mission, coaching ekspor, transfer teknologi) untuk memperluas akses pasar global. Dalam konteks inilah, roadmap riset dan inovasi 2025–2029 disusun sebagai pedoman bersama. Roadmap ini menekankan pentingnya hilirisasi produk pertanian, penguatan kapasitas UMKM, pengembangan agrowisata, serta dukungan teknologi tepat guna yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selama lima tahun, agenda pembangunan diarahkan secara bertahap—dimulai dari riset dasar dan uji coba, dilanjutkan dengan replikasi dan pematangan, hingga berujung pada komersialisasi dan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Tahun pertama menjadi fase meletakkan dasar. Pemerintah daerah bersama perangkat teknis dan lembaga riset fokus pada penyusunan dokumen strategis, pengembangan prototipe sederhana, dan standardisasi awal proses produksi. Kegiatan pada tahap ini penting karena memberikan arah yang jelas, sekaligus menyiapkan bukti konsep yang dapat diuji coba secara terbatas. Melalui fondasi ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat membangun kepercayaan bahwa riset dan inovasi mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, terutama rendahnya nilai tambah produk pertanian dan peternakan. Pentingnya fase ini terletak pada upaya konsolidasi kelembagaan dan penciptaan ekosistem awal. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku lokal mulai dijalin. Meski masih dalam skala terbatas, kegiatan di tahun pertama membuka pintu bagi inovasi yang lebih besar di masa mendatang. Setelah fondasi dibangun, dua tahun berikutnya difokuskan pada penguatan kapasitas dan replikasi hasil riset. Prototipe yang telah dihasilkan mulai diuji lapangan secara lebih luas, sementara standar operasional produksi disempurnakan agar siap digunakan oleh kelompok tani dan UMKM. Pada periode ini, pelatihan berbasis teknologi digencarkan, dengan tujuan membekali pelaku lokal dengan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan produktivitas. Replikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas memperbanyak teknologi, tetapi juga membentuk klaster-klaster UMKM berbasis inovasi. Klaster ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal, yang tidak hanya mampu memenuhi pasar desa atau kecamatan, tetapi juga mulai menembus pasar regional. Pentingnya fase penguatan ini adalah memastikan bahwa riset tidak berhenti di laboratorium, melainkan hadir nyata di lapangan. Dengan mengintegrasikan hasil inovasi ke dalam aktivitas ekonomi masyarakat, Tulang Bawang Barat membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang tangguh. Memasuki tahun keempat, arah pembangunan bergeser ke pematangan dan komersialisasi terbatas. Teknologi hasil riset tidak lagi sebatas diuji, tetapi diproduksi dalam jumlah lebih besar dan diterapkan secara konsisten. UMKM mulai menggunakan SOP produksi secara baku, sementara digitalisasi diperkenalkan dalam pemasaran dan manajemen. Digitalisasi ini menjadi langkah strategis penting. Melalui platform digital, UMKM dapat menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Produk berbasis singkong dan kambing tidak hanya dipasarkan di pasar tradisional, tetapi juga masuk ke ekosistem e-commerce. Dengan demikian, daya saing UMKM meningkat, sekaligus memperkuat posisi Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tahap pematangan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara riset, teknologi, dan pasar. Pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi produksi, tetapi juga mengawal distribusi dan pemasaran, sehingga rantai nilai dari hulu ke hilir dapat berjalan optimal. Fase akhir roadmap adalah integrasi dan konsolidasi. Pada tahap ini, hasil riset dan inovasi diharapkan sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi daerah. Prototipe mesin atau teknologi yang dikembangkan siap diproduksi massal, standar operasional produksi telah diadopsi luas, dan jumlah UMKM yang menggunakan teknologi meningkat signifikan. Tahun ini juga menjadi momentum untuk memasuki pasar ekspor. Produk unggulan berbasis singkong dan kambing diharapkan mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan internasional. Agrowisata yang dikembangkan juga naik kelas, tidak hanya menjadi destinasi lokal, tetapi juga menarik kunjungan dari luar daerah. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengukur keberhasilan roadmap, sekaligus menjadi dasar perumusan arah kebijakan riset dan inovasi periode berikutnya. Pentingnya fase ini bukan hanya terletak pada capaian kuantitatif, melainkan pada konsolidasi ekosistem inovasi yang telah terbangun. Roadmap riset dan inovasi bukan sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan instrumen strategis bagi pembangunan Tulang Bawang Barat. Ada beberapa alasan mendasar mengapa implementasi roadmap ini penting:
19. 1.Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Lokal Ubi kayu dan kambing, yang selama ini dipandang sebagai komoditas tradisional, mendapat sentuhan inovasi sehingga melahirkan produk olahan bernilai tinggi. Hal ini membuka peluang baru bagi diversifikasi ekonomi daerah.
20. 2.Menguatkan UMKM sebagai Motor Ekonomi UMKM menjadi sasaran utama karena berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi. Dengan dukungan riset dan inovasi, UMKM dapat naik kelas, lebih produktif, dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.
21. 3.Mendorong Pertanian Terpadu dan Ekonomi Sirkular Integrasi antara singkong dan kambing membentuk sistem pertanian berkelanjutan. Limbah singkong dapat dijadikan pakan atau pupuk, sementara kotoran kambing diolah menjadi kompos atau energi. Pola ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien secara ekonomi.
22. 4.Mengembangkan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Agrowisata yang lahir dari integrasi singkong–kambing bukan hanya menjadi atraksi wisata, tetapi juga sarana edukasi. Hal ini memperkuat citra Tulang Bawang Barat sebagai daerah dengan wisata inovatif dan berbasis potensi lokal.
23. 5.Memperkuat Kapasitas SDM Pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan petani menjadi jantung roadmap. Tanpa SDM yang terampil, teknologi tidak akan berjalan. Dengan peningkatan kapasitas, masyarakat memiliki keterampilan untuk mengelola usaha secara mandiri.
24. 6.Menciptakan Ekosistem Inovasi yang Berkelanjutan Riset dan inovasi bukan kegiatan sesaat, tetapi proses berkelanjutan. Roadmap ini menghubungkan riset dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasilnya tidak berhenti di laporan, melainkan memberi dampak nyata bagi pembangunan. Tabel 6.1. Matriks Rekapitulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penyelesaian Permasalahan Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Prioritas Permasalahan Daerah Program Indikator Utama Th1

(2025)Th2
(2026)Th3
(2027)Th4
(2028)Th4
(2029)Sasaran Akhir Perangkat Daerah Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Hilirisasi Belum Optimal) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Jumlah UMKM difasilitasi 20% 40% 60% 80% 100% UMKM mampu ekspansi pasar ekspor dan mandiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi wisata tematik 20% 40% 60% 80% 100% Agrowisata diperluas ke tingkat provinsi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah lokasi terawasi 20% 40% 60% 80% 100% Kualitas benih dan hijauan makin terjamin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Jumlah lokasi bebas OPT 20% 40% 60% 80% 100% Lahan singkong bebas OPT lebih luas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah bibit disalurka n 20% 40% 60% 80% 100% Populasi kambing unggul makin bertambah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembangunan/Rehabili tasi Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah unit 20% 40% 60% 80% 100% Kompos dimanfaatkan lebih banyak kelompok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah penelitian 20% 40% 60% 80% 100% Konsep wisata agro diimplementas ikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian 20% 40% 60% 80% 100% Infrastruktur pendukung Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Prioritas Permasalahan Daerah Program Indikator Utama Th1
(2025)Th2
(2026)Th3
(2027)Th4
(2028)Th4
(2029)Sasaran Akhir Perangkat Daerah Pekerjaan Umum mulai dibangun Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi Jumlah hasil riset 20% 40% 60% 80% 100% Teknologi siap diujicobakan di UMKM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Jumlah koperasi yang dilatih 20% 40% 60% 80% 100% Koperasi mengelola usaha profesional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah kelompok tani dampinga n 20% 40% 60% 80% 100% Produktivitas meningkat signifikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Pasar Ternak Jumlah pasar ternak difasilitasi 20% 40% 60% 80% 100% Pasar ternak berkembang di beberapa kecamatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah studi dilaksana kan 20% 40% 60% 80% 100% Partisipasi masyarakat meningkat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (SDM) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Jumlah penyuluh an 20% 40% 60% 80% 100% Petani lebih terampil dan mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Jumlah kelompok tani dilatih 20% 40% 60% 80% 100% Kelompok tani menghasilkan pakan silase mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Keterbatasan Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM Pengembangan Pasar Ternak Jumlah pasar difasilitasi 20% 40% 60% 80% 100% Akses pasar UMKM lebih luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tabel 6.2. Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penyelesaian Permasalahan Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target 2025 Sasaran 2025 Perangkat Daerah Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Hilirisasi Belum Optimal) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Pengembangan produk olahan ubi kayu menjadi tepung mocaf, pakan kambing konsentrat, dan pupuk kompos Jumlah UMKM difasilitasi 10 UMKM binaan Terbentuknya UMKM inovatif berbasis singkong dan kambing Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan agrowisata berbasis singkong dan kambing Jumlah destinasi wisata tematik 1 lokasi Terbentuknya destinasi wisata agro-sirkular Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengawasan distribusi benih singkong varietas unggul dan hijauan pakan Jumlah lokasi terawasi 5 lokasi Terjamin kualitas benih singkong dan hijauan pakan kambing Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Integrasi pengendalian OPT pada singkong dengan sistem ramah lingkungan Jumlah lokasi bebas OPT 5 lokasi Lahan singkong lebih produktif dengan sistem ramah lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Distribusi bibit kambing unggul untuk integrasi dengan singkong Jumlah bibit disalurkan 200 ekor kambing Peningkatan kualitas populasi kambing lokal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembangunan/R ehabilitasi Prasarana Pertanian Lainnya Pembangunan unit Pengolahan Kompos dari kotoran kambing dan limbah singkong Jumlah unit 5 unit Kompos dimanfaatkan lebih banyak kelompok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Kajian potensi wisata agro- sirkular singkong–kambing Jumlah penelitian 1 kajian Konsep wisata agro edukasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target 2025 Sasaran 2025 Perangkat Daerah Pariwisata terumuskan Dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kajian infrastruktur pendukung integrasi singkong–kambing (jalan produksi, gudang, kandang komunal) Jumlah kajian 1 kajian Infrastruktur pendukung integrasi terpetakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi Riset pengolahan limbah singkong dan kotoran kambing menjadi pupuk dan energi Jumlah hasil riset 2 hasil riset Tersedianya inovasi berbasis ekonomi sirkular Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pelatihan koperasi peternak kambing dan kelompok tani ubi kayu Jumlah koperasi yang dilatih 5 koperasi Koperasi menjadi lembaga ekonomi desa yang produktif Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pendampingan petani dalam penggunaan pupuk organik berbasis limbah kambing dan singkong Jumlah kelompok tani dampingan 10 kelompok Peningkatan produktivitas melalui pupuk organik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar ternak kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk organik) Jumlah pasar ternak difasilitasi 1 pasar Tersedianya pasar kambing dan produk sirkular singkong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Studi model partisipasi masyarakat dalam integrasi singkong–kambing Jumlah studi dilaksanakan 1 studi Terbentuknya partisipasi aktif masyarakat desa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (SDM) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan integrasi singkong–kambing (budidaya, pakan, kompos, biogas) Jumlah penyuluhan 10 kali kegiatan Petani memiliki keterampilan integrasi usaha singkong–kambing Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target 2025 Sasaran 2025 Perangkat Daerah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Pelatihan pembuatan silase pakan kambing berbasis singkong dan hijauan lokal Jumlah kelompok tani dilatih 5 kelompok tani Kelompok tani mampu membuat silase pakan mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Keterbatasan Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk, kompos) Jumlah pasar difasilitasi 1 pasar Akses pasar UMKM meningkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tabel 6.3. Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penyelesaian Permasalahan Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target 2026 Sasaran 2026 Perangkat Daerah Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Hilirisasi Belum Optimal) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Pengembangan produk olahan ubi kayu menjadi tepung mocaf, pakan kambing konsentrat, dan pupuk kompos Jumlah UMKM difasilitasi 15 UMKM binaan UMKM mulai ekspansi ke pasar lokal dan regional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan agrowisata berbasis singkong dan kambing Jumlah destinasi wisata tematik 2 lokasi Agrowisata diperluas ke desa lain Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan distribusi benih singkong varietas unggul dan hijauan pakan Jumlah lokasi terawasi 8 lokasi Kualitas benih dan hijauan makin terjamin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Integrasi pengendalian OPT pada singkong dengan sistem ramah lingkungan Jumlah lokasi bebas OPT 8 lokasi Lahan singkong bebas OPT lebih luas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Distribusi bibit kambing unggul untuk integrasi dengan singkong Jumlah bibit disalurkan 300 ekor Populasi kambing unggul makin bertambah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target 2026 Sasaran 2026 Perangkat Daerah Ternak Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pembangunan unit Pengolahan Kompos dari kotoran kambing dan limbah singkong Jumlah unit 8 unit Kompos dimanfaatkan lebih banyak kelompok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Kajian potensi wisata agro- sirkular singkong–kambing Jumlah penelitian 2 kajian Konsep wisata agro diimplementasika n Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kajian infrastruktur pendukung integrasi singkong–kambing (jalan produksi, gudang, kandang komunal) Jumlah kajian 2 kajian Infrastruktur pendukung mulai dibangun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi Riset pengolahan limbah singkong dan kotoran kambing menjadi pupuk dan energi Jumlah hasil riset 3 hasil riset Teknologi siap diujicobakan di UMKM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pelatihan koperasi peternak kambing dan kelompok tani ubi kayu Jumlah koperasi 10 koperasi Koperasi mulai mengelola usaha secara profesional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pendampingan Sarana Pertanian Pendampingan petani dalam penggunaan pupuk organik berbasis limbah kambing dan singkong Jumlah kelompok tani 15 kelompok Produktivitas meningkat signifikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar ternak kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk organik) Jumlah pasar 2 pasar Pasar ternak terbangun di 2 kecamatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian Partisipasi Masyarakat Studi model partisipasi masyarakat dalam integrasi singkong–kambing Jumlah studi 2 studi Partisipasi masyarakat meningkat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target 2026 Sasaran 2026 Perangkat Daerah Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (SDM) Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Penyuluhan integrasi singkong–kambing (budidaya, pakan, kompos, biogas) Jumlah penyuluhan 15 kali Petani lebih terampil dan mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Kapasitas Petani Pelatihan pembuatan silase pakan kambing berbasis singkong dan hijauan lokal Jumlah kelompok tani 8 kelompok Kelompok tani menghasilkan pakan silase mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Keterbatasan Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk, kompos) Jumlah pasar 2 pasar Akses pasar UMKM lebih luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tabel 6.4. Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penyelesaian Permasalahan Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Hilirisasi Belum Optimal) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Pengembangan produk olahan ubi kayu menjadi tepung mocaf, pakan kambing konsentrat, dan pupuk kompos Jumlah UMKM difasilitasi 20 UMKM binaan UMKM mampu ekspansi pasar regional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan agrowisata berbasis singkong dan kambing Jumlah destinasi wisata tematik 3 lokasi Agrowisata diperluas ke kecamatan lain Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan distribusi benih singkong varietas unggul dan hijauan pakan Jumlah lokasi terawasi 12 lokasi Kualitas benih dan hijauan makin terjamin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Integrasi pengendalian OPT pada singkong dengan sistem ramah lingkungan Jumlah lokasi bebas OPT 12 lokasi Lahan singkong bebas OPT lebih luas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Distribusi bibit kambing unggul untuk integrasi dengan singkong Jumlah bibit disalurkan 400 ekor Populasi kambing unggul makin bertambah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pembangunan unit Pengolahan Kompos dari kotoran kambing dan limbah singkong Jumlah unit 10 unit Kompos dimanfaatkan lebih banyak kelompok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Kajian potensi wisata agro- sirkular singkong–kambing Jumlah penelitian 2 kajian Konsep wisata agro diimplementasika n Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kajian infrastruktur pendukung integrasi singkong–kambing (jalan produksi, gudang, kandang Jumlah kajian 2 kajian Infrastruktur pendukung mulai dibangun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah komunal) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi Riset pengolahan limbah singkong dan kotoran kambing menjadi pupuk dan energi Jumlah hasil riset 3 hasil riset Teknologi siap diujicobakan di UMKM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pelatihan koperasi peternak kambing dan kelompok tani ubi kayu Jumlah koperasi 15 koperasi Koperasi mengelola usaha profesional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pendampingan Sarana Pertanian Pendampingan petani dalam penggunaan pupuk organik berbasis limbah kambing dan singkong Jumlah kelompok tani 12 kelompok Produktivitas meningkat signifikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar ternak kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk organik) Jumlah pasar 3 pasar Pasar ternak berkembang di beberapa kecamatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian Partisipasi Masyarakat Studi model partisipasi masyarakat dalam integrasi singkong–kambing Jumlah studi 2 studi Partisipasi masyarakat meningkat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (SDM) Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Penyuluhan integrasi singkong–kambing (budidaya, pakan, kompos, biogas) Jumlah penyuluhan 20 kali Petani lebih terampil dan mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Kapasitas Petani Pelatihan pembuatan silase pakan kambing berbasis singkong dan hijauan lokal Jumlah kelompok tani 12 kelompok Kelompok tani menghasilkan pakan silase mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Keterbatasan Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk, kompos) Jumlah pasar 3 pasar Akses pasar UMKM lebih luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tabel 6.5. Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penyelesaian Permasalahan Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2028 Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Hilirisasi Belum Optimal) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Pengembangan produk olahan ubi kayu menjadi tepung mocaf, pakan kambing konsentrat, dan pupuk kompos Jumlah UMKM difasilitasi 25 UMKM binaan UMKM mampu ekspansi pasar nasional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan agrowisata berbasis singkong dan kambing Jumlah destinasi wisata tematik 4 lokasi Agrowisata diperluas ke kabupaten lain Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan distribusi benih singkong varietas unggul dan hijauan pakan Jumlah lokasi terawasi 15 lokasi Kualitas benih dan hijauan makin terjamin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Integrasi pengendalian OPT pada singkong dengan sistem ramah lingkungan Jumlah lokasi bebas OPT 15 lokasi Lahan singkong bebas OPT lebih luas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Distribusi bibit kambing unggul untuk integrasi dengan singkong Jumlah bibit disalurkan 500 ekor Populasi kambing unggul makin bertambah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pembangunan unit Pengolahan Kompos dari kotoran kambing dan limbah singkong Jumlah unit 12 unit Kompos dimanfaatkan lebih banyak kelompok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Kajian potensi wisata agro- sirkular singkong–kambing Jumlah penelitian 3 kajian Konsep wisata agro diimplementasika n Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian dan Kajian infrastruktur Jumlah 3 kajian Infrastruktur Badan Perencanaan Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah Pengembangan Pekerjaan Umum pendukung integrasi singkong–kambing (jalan produksi, gudang, kandang komunal) kajian pendukung mulai dibangun Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi Riset pengolahan limbah singkong dan kotoran kambing menjadi pupuk dan energi Jumlah hasil riset 4 hasil riset Teknologi siap diujicobakan di UMKM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pelatihan koperasi peternak kambing dan kelompok tani ubi kayu Jumlah koperasi 20 koperasi Koperasi mengelola usaha profesional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pendampingan Sarana Pertanian Pendampingan petani dalam penggunaan pupuk organik berbasis limbah kambing dan singkong Jumlah kelompok tani 15 kelompok Produktivitas meningkat signifikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar ternak kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk organik) Jumlah pasar 4 pasar Pasar ternak berkembang di beberapa kecamatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian Partisipasi Masyarakat Studi model partisipasi masyarakat dalam integrasi singkong–kambing Jumlah studi 3 studi Partisipasi masyarakat meningkat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (SDM) Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Penyuluhan integrasi singkong–kambing (budidaya, pakan, kompos, biogas) Jumlah penyuluhan 25 kali Petani lebih terampil dan mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Kapasitas Petani Pelatihan pembuatan silase pakan kambing berbasis singkong dan hijauan lokal Jumlah kelompok tani 15 kelompok Kelompok tani menghasilkan pakan silase mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Keterbatasan Akses Permodalan Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar kambing terintegrasi dengan produk Jumlah pasar 4 pasar Akses pasar UMKM lebih luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah dan Pemasaran UMKM turunan singkong (pakan, pupuk, kompos) Tabel 6.6. Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Penyelesaian Permasalahan Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2029 Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Hilirisasi Belum Optimal) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Pengembangan produk olahan ubi kayu menjadi tepung mocaf, pakan kambing konsentrat, dan pupuk kompos Jumlah UMKM difasilitasi 30 UMKM binaan UMKM mampu ekspansi pasar ekspor dan mandiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan agrowisata berbasis singkong dan kambing Jumlah destinasi wisata tematik 5 lokasi Agrowisata diperluas ke tingkat provinsi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan distribusi benih singkong varietas unggul dan hijauan pakan Jumlah lokasi terawasi 20 lokasi Kualitas benih dan hijauan makin terjamin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Integrasi pengendalian OPT pada singkong dengan sistem ramah lingkungan Jumlah lokasi bebas OPT 20 lokasi Lahan singkong bebas OPT lebih luas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Distribusi bibit kambing unggul untuk integrasi dengan singkong Jumlah bibit disalurkan 600 ekor Populasi kambing unggul makin bertambah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pembangunan unit Pengolahan Kompos dari kotoran kambing dan limbah singkong Jumlah unit 15 unit Kompos dimanfaatkan lebih banyak kelompok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian dan Pengembangan Kajian potensi wisata agro- sirkular singkong–kambing Jumlah penelitian 4 kajian Konsep wisata agro Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah Pariwisata diimplementasika n Dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kajian infrastruktur pendukung integrasi singkong–kambing (jalan produksi, gudang, kandang komunal) Jumlah kajian 4 kajian Infrastruktur pendukung mulai dibangun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi Riset pengolahan limbah singkong dan kotoran kambing menjadi pupuk dan energi Jumlah hasil riset 5 hasil riset Teknologi siap diujicobakan di UMKM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Produktivitas UMKM yang Belum Optimal Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pelatihan koperasi peternak kambing dan kelompok tani ubi kayu Jumlah koperasi 25 koperasi Koperasi mengelola usaha profesional Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pendampingan Sarana Pertanian Pendampingan petani dalam penggunaan pupuk organik berbasis limbah kambing dan singkong Jumlah kelompok tani 20 kelompok Produktivitas meningkat signifikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar ternak kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk organik) Jumlah pasar 5 pasar Pasar ternak berkembang di beberapa kecamatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Penelitian Partisipasi Masyarakat Studi model partisipasi masyarakat dalam integrasi singkong–kambing Jumlah studi 4 studi Partisipasi masyarakat meningkat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (SDM) Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Penyuluhan integrasi singkong–kambing (budidaya, pakan, kompos, biogas) Jumlah penyuluhan 30 kali Petani lebih terampil dan mandiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan Kapasitas Petani Pelatihan pembuatan silase pakan kambing berbasis singkong dan hijauan lokal Jumlah kelompok tani 20 kelompok Kelompok tani menghasilkan pakan silase Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Utama Target Sasaran Perangkat Daerah mandiri Keterbatasan Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM Pengembangan Pasar Ternak Fasilitasi pasar kambing terintegrasi dengan produk turunan singkong (pakan, pupuk, kompos) Jumlah pasar 5 pasar Akses pasar UMKM lebih luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1.Kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini memerlukan regulasi pendukung riset dan hilirisasi kambing dan ubi kayu; belum berjalan dengan koordinasi inovasi daerah (akademisi, pemerintah daerah, industri, dan komunitas); masih rendahnya nilai tambah produk pertanian hasil riset dan inovasi (Hilirisasi; produktivitas UMKM hasil riset dan inovasi belum optimal; terdapat kesenjangan keterampilan tenaga kerja untuk riset dan inovasi ; terdapat keterbatasan akses permodalan dan pemasaran UMKM dalam menerapkan hasil riset dan inovasi.
2.Tantangan riset dan inovasi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah keterbatasan infrastruktur pendukung agribisnis, kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan dan modal usaha, kolaborasi multi- stakeholder; sedangkan peluang riset dan inovasinya adalah integrasi hulu- hilir agribisnis kambing dan ubi kayu sebagai produk unggulan daerah berupa strategi pengembangan dari hulu hingga hilir kambing (peningkatan produktivitas dan mutu, pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik dan biogas, pengolahan susu dan daging kambing menjadi produk bernilai tambah) dan ubi kayu (diversifikasi produk turunan seperti tepung mocaf, pakan ternak, bioetanol, serta bahan baku industri pangan dan nonpangan) serta sinergi antara subsektor peternakan kambing dan pertanian ubi kayu akan menciptakan ekosistem agribisnis yang saling mendukung, memperkuat rantai nilai, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional, nasional, maupun internasional
3.Strategi riset dan inovasi Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah (1) Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Regulasi Riset dan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah berupa penguatan landasan kebijakan dan infrastruktur riset-inovasi;

(2)Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Riset dan Sistem Informasi Daerah berupa penyediaan infrastruktur riset yang memadai dan penguatan basis data riset yang terintegrasi; (3) Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sarana Riset berupa memperkuat kemitraan dan kelembagaan riset dan inovasi. dalam penelitian, implementasi hilirisasi produk dan pemasarannya, serta membangun forum kolaborasi riset yang melibatkan unsur akademisi, lembaga riset, UMKM, industri, dan komunitas lokal sebagai wadah koordinasi, sinergi, sekaligus ajang pertukaran pengetahuan; (4) Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Kemitraan Riset dan Transfer Teknologi berupa penguatan komunikasi publik dan apresiasi inovator lokal; (5) Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Budaya Riset dan Inovasi berupa membangun budaya riset dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan komitmen masyarakat; (6) Strategi dan Arah Kebijkan Integrasi Riset dalam Klaster Inovasi Daerah berupa integrasi riset dalam pengembangan klaster inovasi daerah; (7) Strategi dan Arah Kebijakan Penyelarasan dengan Perkembangan Global berupa standar ekspor pangan berbasis riset lokal dan mampu memenuhi tuntutan pasar internasional berupa sertifikasi produk, pengemasan sesuai standar global, dan literasi perdagangan internasional; sedangkan peta jalan (roadmap) dimulai dari (1) fase meletakkan dasar berupa penyusunan dokumen strategis, pengembangan prototipe sederhana, dan standardisasi awal proses produksi; (2) fase penguatan kapasitas dan replikasi hasil riset berupa pengujian lapang prototipe yang telah dihasilkan, penyempurnaan standar operasional produksi; (3) fase pematangan dan komersialisasi terbatas berupa menerapkan dan memproduksi teknologi hasil riset dalam jumlah lebih besar dan konsisten; SOP produksi secara baku, dan mulai menggunakan digitalisasi dalam pemasaran dan manajemen; dan (4) fase integrasi dan konsolidasi yang ditunjukkan dengan hasil riset dan inovasi sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi daerah, siap diproduksi massal, standar operasional produksi telah diadopsi luas, dan jumlah UMKM yang menggunakan teknologi meningkat signifikan.

4.Rencana aksi riset dan inovas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan menggunakan pendekatan berbasis riset, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan litbangjirap menjadi pusat inovasi agribisnis kambing dan ubi kayu yang berdaya saing tinggi yang sekaligus mendukung Sasaran Pembangunan, Isu Startegis, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 7.1. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan untuk penyusunan Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Inovasi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tulang Bawang Barat difokuskan pada penguatan riset dan inovasi yang mendukung integrasi agribisnis kambing dan ubi kayu sebagai produk unggulan daerah sebagai berikut.
1.Pembangunan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah perlu mengembangkan infrastruktur riset yang berorientasi pada sektor unggulan, seperti pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) pertanian- peternakan terpadu, laboratorium uji mutu produk kambing, rumah potong hewan (RPH) modern, serta laboratorium riset pangan berbasis ubi kayu sehingga mempercepat proses penelitian, standardisasi, dan penerapan inovasi dari hulu hingga hilir dan produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2.Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Diperlukan peningkatan kompetensi SDM litbangjirap melalui program pelatihan teknis, sertifikasi, dan pendidikan berbasis teknologi, khususnya dalam bidang peternakan kambing, pengolahan hasil susu dan daging, teknologi pascapanen ubi kayu, serta diversifikasi produk turunan dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra industri untuk menyediakan kurikulum pelatihan yang relevan sehingga dihasilkan SDM yang ungguldalam menghasilkan inovasi yang aplikatif.
3.Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah fokus pada integrasi agribisnis kambing dan ubi kayu harus dibangun melalui koordinasi lintas sektor yaitu menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas petani-peternak dan sektor swasta sehingga hasil riset dapat terdokumentasi, disebarluaskan, dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan utama seperti peningkatan produktivitas, hilirisasi produk, serta efisiensi rantai pasok agribisnis.
4.Peningkatan Alokasi Anggaran Riset dan Inovasi secara bertahap dengan prioritas pada penelitian unggulan kambing dan ubi kayu yang diarahkan untuk mendukung kegiatan penelitian terapan, pengembangan produk hilir, serta uji pasar bagi produk inovatif. Dukungan pendanaan yang memadai akan mendorong lahirnya inovasi berkualitas tinggi, sekaligus memperkuat infrastruktur riset daerah.
5.Penguatan Kolaborasi dan Jejaring Riset Lintas Sektor dengan memperluas jejaring riset dengan perguruan tinggi, lembaga riset nasional, dunia usaha, dan mitra internasional untuk menghasilkan inovasi berbasis bukti yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal, sekaligus membuka peluang investasi dan pasar yang lebih luas yang diikuti dengan pemberian insentif kepada sektor swasta yang aktif terlibat dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan inovasi di bidang kambing dan ubi kayu, sehingga ekosistem inovasi daerah semakin tangguh. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membangun ekosistem riset dan inovasi yang kokoh, mendukung pengembangan produk unggulan daerah, serta mewujudkan integrasi agribisnis kambing dan ubi kayu yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…