DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 72 Tahun 2025

Nomor: 72
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memaksimal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu ditinjau kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);
7.Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1)Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
4. d.pelayanan administratif; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat;
c.Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
d.Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan, dan Kawasan Pemukiman;
e.Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
f.bidang . . .
f.Bidang Pertanahan;
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 3.Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
2. b.penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
3. c.pengembangan prasarana dan sarana perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
4. d.pengawasan perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
5. e.pengawasan penggunaan prasarana dan sarana perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
6. f.pembinaan perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
7. g.pemberian izin usaha/rekomendasi perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
8. h.pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
9. i.penyelenggaraan . . .
10. i.penyelenggaraan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan yang ditetapkan oleh Bupati;
11. j.pemberian informasi, saran, dan pertimbangan dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
12. k.penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
13. l.pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD, dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
14. m.pelayanan administratif; dan
15. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 111 diubah sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
2. b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. c.penataan organisasi dan tata laksana;
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pertanahan;
5. e.koordinasi . . .
6. e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
7. f.pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. g.pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
9. h.pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
10. i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara/Daerah;
11. j.melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai perumahan,kawasan permukiman dan pertanahan; dan
12. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  1. 5.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

(1)Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program dibidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menyelenggarakan fungsi:
1. a.membuat perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diperumahan;
2. b.menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum diperumahan;
3. c.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diperumahan;
4. d.melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diperumahan;
5. e.melakukan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diperumahan;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Ketentuan . . .
  2. 6.Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

7.Ketentuan Pasal 205 diubah sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

(1)Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS dan Kajian Dampak Lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan bidang pertamanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
1. a.inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. b.penyusunan dokumen RPPLH;
3. c.koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. e.penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. f.koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. g.penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. h.sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
9. i.penyusunan neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
10. j.penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. k.penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. l.sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. m.penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
14. n.pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. o.fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. p.fasilitasi . . .
17. p.fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
18. q.pemantauan dan evaluasi KLHS;
19. r.koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
20. s.penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL);
21. t.penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
22. u.pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
23. v.pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
24. w.pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
25. x.pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
26. y.pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
27. z.pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca; aa. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; bb. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi; cc. pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; gg. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; hh. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; ii. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; jj. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; kk. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; ll. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; mm. membuat perencanaan bidang pertamanan; nn. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan; oo. melaksanakan pengawasan dan evaluasi tugas pertamanan; pp. melaksanakan . . . pp. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan qq. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..
  1. 8.Ketentuan angka 7 dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II
  2. 1.Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  3. 2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 31 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. PERANA PUTERA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 72 nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
  4. 7.DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS SEKRETARIS BIDANG PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN, DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS BIDANG PERTANAHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD nto S.H. M.H. 780522 201001 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…