DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Aturan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Tulang Bawang. Peraturan ini menetapkan tata kelola, prinsip, peran, dan mekanisme kerja semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan data akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52'14); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 tahun 2022 tentang Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 39. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimipin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga pemerintah Non kementerian yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Unit Kerja Kabupaten yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang . Satu Data Kabupaten Tulang Bawang adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 10.Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. 11.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 12.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftarData yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yangdisepakatidalam Forum Satu Data. 13.Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang. serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 14.Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu. 15.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data. 16.Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. 17.Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. 18.Informasi Geospasial adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 19.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 20.Format shapefile adalah format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor. 21.Forum Satu Data Kabupaten Tulang Bawang adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tulang Bawang. 22.Portal Satu Data Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 23.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selajutnya disebut SIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegarasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 24, 25; 26. 27 28. () 2) ( Geoportal adalah Geoportal Satu Peta Kabupaten Tulang Bawang. Pembina Data adalah Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data. Walidata Kabupaten Tulang Bawang yang selajutnya disebut Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dan Informasi yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. .Produsen Data Kabupaten Tulang Bawang yang selajutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Statistik dan atau Informasi Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a.menyediakan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah,
b.mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan digunakan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan,
c.mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, dan
d.mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Pasal 3

Satu Data diwujudkan dalam Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari:

a.data perencanaan pembangunan daerah,
b.analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
c.informasi perencanaan pembangunan daerah. () Data perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.

(3)Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
(4)Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mencakup: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya Daerah; ekonomi dan keuangan Daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing Daerah.©eo s TR

Pasal 4

Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah:

a.Data Statistik Sektoral;
b.Informasi Geospasial: dan
c.Data Keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh PD sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan BPS. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, PD memperoleh data dengan cara:
1. a.survei dan atau pelaporan;
2. b.kompilasi produk administrasi; dan
3. c.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Informasi Geospasial adalah Geospasial tingkat daerah yaitu satah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
(3)Data Keuangan Daerah adalah semua hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Pembina Data Keuangan Daerah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

Prinsip Satu Data dilakukan berdasarkan: anop @ @ 6) ® G) memenuhi Standar Data; memiliki Metadata: memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 7

Standar Data sebagaimana dimaksud dala Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
b.definisi, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
c.klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas;
d.ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
e.satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Struktur data geospasial mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).

Pasal 8

Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata. Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata. Metadata kegiatan statistik sektoral mengacu kepada Panduan Operasional Penghimpunan dan Pengelolaan Metadata Kegiatan Statisik Sektoral/ Khusus BPS. Metadata geospasial mengacu pada SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geografis-Metadata.

Pasal 9

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data harus: a. ® @ konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 10

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh: a. b. & d. M @ 3 “ Pembina Data; Walidata; Walidata Pendukung; dan Produsen Data.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…