DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Aturan ini mengatur secara detail tata cara pemberian bantuan dalam bentuk uang, kriteria penerima manfaat (kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/MBR), mekanisme penyaluran dana, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta tanggung jawab pemeliharaan oleh kelompok penerima. Tujuannya adalah memastikan program ini berjalan tertib, efisien, dan akuntabel guna memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi layak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 10).
11.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausaha Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Hiba dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 32). MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANG PEDOMAN PENYEDIAANAIR MINUMDAN SANITASI BERBASISMASYARAKAT BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 10. 11. 12. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewengangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kelompok adalah Kelompok Sasaran yang anggotanya Keluarga Miskin dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 13. 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

15.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS
16.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
17.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
18.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Komunal dan Sanitasi.
19.Bank/Pos Penyalur adalah Bank Lampung sebagai mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama dinas untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
20.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat 21. MBR. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB.
22.Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas @ dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Peraturan Bupati ini bertujuan agar Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 1 < . Bentuk Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; .Jenis Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; . Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; . Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; . Penyaluran Kegiatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; . Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; dan . Pemantauan dan Evaluasi. . Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Kelengkapannya

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 4

Bentuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat berupa Uang.

(1)@)
(3)

Pasal 5

Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kelompok Masyarakat Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK. Apabila kelompok penerima manfaat tidak mampu melaksanakan PB/PK secara swakelola, maka dapat menggunakan max 15% dari Anggaran untuk upah pekerja. Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria :

a.lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
b.penyandang disabilitas.

BAB IV

JENIS KEGIATAN

Pasal 6

Jenis Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terdiri atas :

a.PB;dan/atau
b.PK;

Pasal 7

Jenis Kegiatan Air Minum terdiri atas :

(1)Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan :
1. a.Pembangunan Air Minum (Sumur Bor dengan Hidran Umum (HU), pipa distribusinya jika anggaran memungkinkan); atau
2. b.Pembangunan Sanitasi Layak.
(2)PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perumahan dengan kebutuhan SR ke 7 Rumah sampai dengan 14 Rumah.
(3)Komponen Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Struktur Sumur Bor dengan Mesin Submersible, Tower Air Rangka Besi , Reservoar Plastik/Stainless dengan Kapasitas 2000 m3, dan Hidran Umum (HU).
(4)Ketentuan mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan diatas tanah hibah kampung/Hibah Perorangan/Aset Kampung. Jenis Kegiatan Sanitasi terdiri atas :
(1)Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan Pembangunan Sanitasi Layak.
(2)PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Rumah yang belum memilik MCK yang layak.
(3)Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kloset Jongkok, Bak Air, Dinding Kamar Mandi dengan Atapnya dan Septik Tank.
(4)Ketentuan mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kegiatan Sanitasi dilakukan diatas tanah milik sendiri.

Pasal 8

Besaran Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati. BABV PERSYARATAN PENERIMA KEGIATAN SUMUR BOR

Pasal 9

Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat meliputi Kelompok Penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Pasal 10

(1)Kelompok penerima Kegiatan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. b.Memiliki atau menguasai tanah untuk dihibahkan pada Kegiatan Pembangunan 1 (satu) titik Sumur Bor;
3. c.Belum memiliki Sumber Air Minum dan Sanitasi yang layak.
4. d.Belum pernah memperoleh kegiatan serupa dari pemerintah;
5. e.Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun dalam kegiatan sanitasi;
6. f.Bersedia membentuk kelompok kerja; dan
7. g.Bersedia membuat pernyataan pengelolaan dan pemeliharaan sumur bor secara berkesinambungan.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
1. a.Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
2. b.Tidak dalam sengketa; dan
3. c.Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak 14 (Empat Belas) Rumah dan Paling Sedikit 7 (Tujuh) Rumah.

Pasal 11

Dalam hal perseorangan atau kelompok penerima Kkegiatan berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa :

a.Pembatalan Kegiatan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima kegiatan setelah ditetapkan;
b.Penarikan kembali kegiatan, jika penerima tidak memanfaatkan kegiatan untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
c.Pengembalian kegiatan jika penerima menyalahgunakan kegiatan yang diterima.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…