DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang. Aturan ini merinci susunan organisasi dari Kepala Dinas hingga setiap bidang dan seksi, serta menjabarkan secara detail tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tujuannya adalah untuk mengatur tata kerja dinas agar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan akuntabel.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Menetapkan : - D Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 10. 14, 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ~3~ Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik yang melaksanakan tugas pengawasan padaPAUD Non Formal, DIKMAS, satuan pendidikan Formal dan Non Formal. Pengawas Sckolah adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penilaian dan pembinaan pendidikan di sekolah; Penilik adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan Pendidikan Masyarakat dan PAUD NonFormal. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah lembaga pendidikan dasar; Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah lembaga pendidikan dasar yang meliputi SMP, SMP satu atap, dan SMP Terbuka; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 20. 21. 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. dikembangkan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususantujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,informasi, dan media lain. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenaitujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

(1)2)
(3)
(4)
(1)

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
d.Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas : a) Kepala Dinas b) Sekretariat, membawahi :

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2.Kelompok Jabatan Fungsional. c) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) & Pendidikan Non Formal (PNF), terdiri atas:
1.Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF;
2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF; dan
3.Kelompok Jabatan Fungsional. d) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:
1.Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
2.Scksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
3.Kelompok Jabatan Fungsional. e) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
1.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF); i
2.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
3.Kelompok Jabatan Fungsional. f) Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; g) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), (d), (e) dan (f masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara administratif melalui Sekretaris; Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), (d), (e) dan (f), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf (i) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala dinas. (4] (5

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggrakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1.Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan tahunan dan lima tahunan;
2.Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan dengan merujuk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan satuan pendidikan; ~ 7 m
3.Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pendidikan dan kebudayaan,
4.Mengkoordinasikan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah,
5.Mengkoordinasikan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah,
6.Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif Pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
7.Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku,
8.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
9.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10.Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1.Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidangpendidikan dan kebudayaan;
2.Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
3.Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
4.Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang- undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang

(1)
(2)m pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas- tugas pembantuan lainnya; Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; .Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; . Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; . Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; . Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, Kketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a.Melakukan Kkegiatan administrasi surat menyurat kedinasandan Pengelolaan arsip surat;
b.Menghimpun data perlengkapan, melakukan analisis kebutuhan perlengkapan, dan menyelenggarakan pengadaan perlengkapan, dan tata usaha penyimpanan;
c.Menyelenggarakan tata usaha penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan barang-barang dan sl peralatan lainnya;
d.Menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan Dinas;
e.Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
f.Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kepegawaian;
g.Koordinasi dan penyusunan bahan Kkerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…