DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menetapkan peraturan untuk menyatukan dan mengatur kembali kelembagaan pemerintah daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Secara spesifik, peraturan ini menggabungkan dua dinas terpisah, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menjadi satu entitas baru, yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Regulasi ini menjabarkan struktur, tugas, dan fungsi dari organisasi yang baru tersebut, sekaligus mencabut dua peraturan bupati sebelumnya yang mengatur dinas-dinas tersebut secara terpisah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga daan Pariwisata; Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); G-

4.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486); Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). u MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan darah otonomi. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang. be 2 Gs
7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
10.Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi Fungsi dan Tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan tertentu.
11.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
4. d.Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. e.Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf g dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam hal melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang mebidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1.Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
2.Penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
3.Mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
4.Pembinaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administratif;
5.Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang; BABV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)
(2)
(1)
(2)Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mengawasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan yang merupakan urusan pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
2. b.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategi kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
3. c.Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepemudaan dan Kkeolahragaan dan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
4. d.Pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
5. e.Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
6. f.Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional;
7. f.Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial keolahragaan;
8. g.Pelaksanaan pembantuan, koordinasi, sosialisasi dan fasilitas impelementasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
9. h.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
10. a.Koordinasi kegiatan Kementrian Pemuda dan Olah Raga;
(1)
(2)
1. b.Koordinasi dan Penyusunan rencana dan program Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;
2. c.Pengelolaan, dan pembinaan layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;
3. d.Pelaksanaan, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
4. e.Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan bantuan hukum;
5. f.Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
6. g.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan dalam melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Rincian tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a.Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta penataan dan pengarsipan;
b.Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, operator telepon, faximile, pramutamu, serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
c.Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruang sampai penghapusan inventaris;
d.Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pameran;
e.Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
f.Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, mengikuti peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;

(1)
(2). 8
1. g.Menyiapkan pelaksanaan pelayanan Karpeg, Karis/ Karsu, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan pemberian penghargaan PNS;
2. h.Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administrasi, promosi, diklat, dan tugas/ijin belajar;
3. i.Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti diklat, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pengelolaan pemuda dan olahraga; j- Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
4. k.Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas kepemudaan dan olahraga, baik belanja langsung maupun tidak langsung;
  1. 1.Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
5. m.Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindaklanjut;
6. n.Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
7. o.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
b.Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda dan pengembangan pemuda;
c.Penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
d.Pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;

(1)@) 8-
1. e.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
2. f.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
3. g.Pelaksanaan administrasi di Bidang Layanan Pemuda; dan;
4. h.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar dan kriteria pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
b.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi dan standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d.Pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi

(1)
(2)G- olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
1. e.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi seta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
2. f.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. g.Pelaksanaan koordinasi dengan komite olahraga dan kelompok masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan keolahragaan;
4. h.Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga;
5. i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, prosedur dan Kriteria, pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Sarana Prasarana dan Kemitraan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
b.Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan Kkemitraan pemuda dan olahraga;

(1)
(2)
1. c.Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
2. d.- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
3. e.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
4. f.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga; g Pelaksanaan administrasi dibidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan;
5. h.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Bidang Pariwisata bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
b.Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analis kegiatan di bidang program pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
c.Pengkoordinasian dan sinkronisasi ~ pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
d.Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
e.Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;

(1)@)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)@ S E I
1. f.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif,
2. g.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif,
3. h.Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pariwisata;
4. i.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis opersional dan/ atau kegiatan teknis penunjang; UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…