DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); B
4.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Otonomi Daerah Kabupaten adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. ke,18 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tulang Bawang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi perkembangan penduduk kearah yang diinginkan. Advokasi adalah bentuk tindakan yang menjurus kepada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi dukungan secara aktif. KIE adalah kepanjangan dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang merupakan bentuk pelayanan dan pemberian informasi serta pembelajaran dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang kependudukan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan diusia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. 21.Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin. 22.Keluarga sejahtera yang selanjutnya disebut KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan.
23.Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah upaya meningkatkan dan mengeksploitasi kemandirian keluarga baik secara mental maupun spiritual yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. 24.Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan, sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang.
25.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
26.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian dan konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
27.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
28.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1)Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. d.Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. e.Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, dalam hal melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang mebidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas. Bagan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (7

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1.Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
2.Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk keluarga berencana, pemeberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
3.Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4.Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5.Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6.Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
7.Pelaksanaan pengendalian dan pendistribuasian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8.Pelaksanaan pelayanan KB;
9.Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12.Penyerasian dan penectapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
13.Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
14.Pemantauan tingkat drop out peserta KB;
15.Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
16.Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
17.Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
18.Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten;
19.Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ckonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;
20.Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
21.Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
22.Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten;
23.Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten; 24.Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
25.Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten; 26.Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten; 27.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Kkhusus tingkat daerah kabupaten;
28.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten Tulang Bawang;
29.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten Tulang Bawang;
30.Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten Tulang Bawang;
31.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
32.Penyelenggaraan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
33.Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
34.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1.Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan Kkebijakan teknis pelaksanaan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2.Penyusunan dan penetapan program Kkerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
3.Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
4.Penyelenggaraan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditetapkan oleh Bupati;
5.Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
6.Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk Kkepentingan pelaksanaan tugas;
7.Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
8.Pelayanan administratif;
9.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1.Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2.Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program peningkatan kuantitas penduduk dan keluarga berencana daerah;
3.Penyusunan rencana program dan anggaran; 4. 9. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat; Penyelenggaraan urusan Kkeuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan adalah Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas @) melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah, dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan urusan persuratan;
2. b.pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. c.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
4. d.pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
5. e.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
6. f.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; pengelolaan kehumasan; Melakukan pelayanan Kkegiatan terkait sebagai seksi akomodasi dan keprotokolan; Mendukung kegiatan persiapan penengahan program atau pencapaian Kontrak Kinerja Provinsi (KKP); Melakukan pembinaan pegawai dan menyiapkan data untuk pengelolaan progranm KB yang berprestasi; . Inventarisasi hasil pengawasan; Penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan; Melaksanakan anggaran tahun berjalan; Membina dan mengembangkan bawahan; Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. = w Ppn Qs oBg )

Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kabupaten Tulang Bawang.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…