DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan ini secara rinci mengatur definisi istilah-istilah terkait, struktur organisasi dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan berbagai bidang teknis, serta menjelaskan secara detail tugas dan fungsi dinas dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54),
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6.Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. I7. 18. 19, 20. 21. 22, 23. 28 Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kata dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang; Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Dinas Kabupaten Tulang Bawang; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang; Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan, Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan; Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan; Pembangunan jalan adalah kegiatan pemprograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan; Pengawasan jalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan; Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya; Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. aa Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan; Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; Satuan Lingkungan Pemukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur; Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya; Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya; Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan; Kawasan Siap Bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Lingkungan Siap Bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal tata lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang; Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan; Konsolidasi Tanah Permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kavling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah; Perumahan Formal adalah Perumahan yang diusahakan secara bersama-sama seperti Pembangunan Perumahan oleh Pengembang,Koperasi ataupun lainya secara bersama-sama; Perumahan Swadaya adalah Perumahan yang dilakukan secara Individu atau Perorangan; Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44, 45. 46. 47. 48. 49. tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran, Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala; Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi; Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi; Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung; Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki; Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya; Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung; Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung; Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 50. S1. 52. 53. 54. 56. 57. 58. Be konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi; Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan rsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi; Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi; Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemamfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa; .Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain; Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lain; Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan; Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan fungsional.
3. c.Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
4. d.Bidang Cipta Karya dan Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
5. e.Bidang Pengairan, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
6. f.Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi, dan Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. (2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufg dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaPasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi: 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten; Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Penetapan rencana pengelolan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Penetapan dan pengelolan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Pembentukan komisi irigasi kabupaten; Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan penggusahaan air tanah; Pelaksanaan kegiatan menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pclaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten; Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengunaan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten; Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten; Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten; Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten; Penyelengaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten; Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten; Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha; Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten; 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 290. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42, 49, Perumusan kebijakan penyelengaraan jalan kabupaten desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan desa. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan desa. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelengaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pengembanggan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota; Pembiayaan pembangunaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Perencanaan teknis, pemprograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengembangan dan penggelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/ desa dan jalan kota. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembanggunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi); Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum; Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK); Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan penggelolaan Prasarana Sarana perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten; Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten; Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. S1. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 57. menengah kabupaten/ kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi; Penyelengaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten; Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten; Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten; Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten; Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK); Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten; Penetapan Badan Usaha Milk Daerah sebagai penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten; Penetapan peraturan dacrah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang di susun pemerintah dan provinsi; Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya; Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan Usaha Milik Daerah; Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten; Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah administrasi kabupaten; Penyediaan sarana dan Prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten; Pengawasan tehadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di wilayah kabupaten; Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang utuh di wilayahnya; Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan sarana dan prasarana air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara sarana dan prasarana air limbah di wilayah kabupaten; 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 1= Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah di wilayah kabupaten; Pelaksanaan kerjasama dengan dunia wusaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana air limbah kabupaten; Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, pemerintah kampung, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah; Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal; Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah kabupaten; Monitoring penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah di kabupaten; Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten; Pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten; Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana prasarana persampahan di kabupaten; Penyusunan rencana induk pengembangan sarana prasarana persampahan kabupaten; Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupateh; Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten; Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya; Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana drainase di wilayah kabupaten; Penyusunan rencana induk sarana prasarana drainase skala kabupaten; Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten; Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten; Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten; Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten; Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pembangunan kawasan di wilayah kabupaten; Penyelengaraan pembangunan kawasan strategi nasional; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten; Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten; Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria di kabupaten; 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91, 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102 103. 104. 105. 106 107. 108. 109. 110. =] D= Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada normal, standar, prosedur dan kriteria nasional; Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan; Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten; Penyelengaraan Rekomendasi Persetujuan Bangunan dan Gedung; Pendataan bangunan gedung; Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana; Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelengaraan bangunan gedung dan lingkungan; Pemberdayaan masyarakat dalam penyelengaraan bangunan gedung dan lingkungan; Penyelengaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten; Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelengaraan bangunan gedung dan lingkungannya; Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung; Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; Pelaksanan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan; Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan; Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan; Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Jasa konstruksi di tingkat kabupaten; . Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan; Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten; Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan; Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelengaraan pekerjaan konstruksi; .Melaksanakan Perencanaan tata ruang dalam rangka Menyusun rencana teknis tata ruang; Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan tata ruang; Melaksanakan pembuatan peta pengembangan tata ruang; Menetapkan kawasan strategis daerah; Melaksanakan perencanaan kawasan strategis daerah;

111.Membuat rencana umum tata ruang (rencana tata ruang wilayah), dan rencana rinci tata ruang (rencana detail tata ruang);
112.Melaksanakan telaah, pengkajian, peninjuan kembali terhadap rencana tata ruang;
113.Melaksanakan peneliatan dan pengembangan yang berkaitan dengan tata ruang;
114.Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan menyebarluaskan informasi penataan ruang;
115.Melaksanakan persiapan Kkerjasama tata ruang dengan daerah sekitar;
116.Mensingkronkan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan ruang wilayah administratif sekitarnya melalui pengembangan penatagunaan lahan, penatagunaan air, penataagunnaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain;
117.melaksanakan dan meneliti laporan dari masyarakat tekait penyalahgunaan pemanfaatan ruang;
118.melaksanakan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1.Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
2.Penyusunan dan penetapan program Kkerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
3.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
4.Penyelenggaraan Kkebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan yang ditetapkan oleh Bupati, o Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
6.Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
7.Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan; Pelayanan administratif; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

1.Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2.Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil monitoring program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5.Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
6.Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
7.Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
8.Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10.

(1)@] =15 Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah/ kekayaan daerah; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan = hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a.Melaksanakan pengurusan, penataan dan pengarsipan surat-surat;
b.Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
c.Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
d.Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
e.Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan informasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
f.Membantu menyiapkan kelengkapan berkas bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa Kkerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pension; g Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
h.Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar dan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Organisasi dan Tatalaksana;
i.Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pekerjaan umum;
j.Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah seperti alat-alat berat dan kendaraan alainnya yang dikelola oleh dinas untuk kepentingan pembangunan daerah;
k.Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
1. 1.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2)Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
1. a.Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan,
2. b.Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
3. c.Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. d.Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
5. e.Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
6. f.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…