DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan. : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/0OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2, Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 10. 1l. 12. 13. 14. 15. 16. Bk Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di Wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai siap konsumsi manusia. Keamanan Pangan adalah kondisi dan wupaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran bioligis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtangan pangan dengan memperoleh imbalan. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Penganckaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangandengan prinsip gizi seimbang. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membukus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. 33.Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.

34.Petani adalah mereka yang mata pencahariannya, seluruh atau sebagian dari usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
35.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
36.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang.
35.Berita daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat Dinas, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Pasokan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. d.Bidang Kerawanan, Kewaspadaan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. e.Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Bidang Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(5)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(6)Bagan struktur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam kutipan peraturan bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan mempunyai fungsi:

a.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
b.merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan dibidang pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan; dan
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan dalam = menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
b.Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
d.Penyelenggaraan kebijakan di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
e.Pemberian informasi, saran dan pertimbangan di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
f.Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g.Pembinaan terhadap personil pada Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
h.Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
i.Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan distribusi dan harga pangan serta pengendalian akses pangan;
j.Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
k.Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan mutu serta keamanan pangan;
1. 1.Penyusunan program penyuluhan pertanian;
m.Penataan prasarana pertanian;
n.Pengawasan peredaran sarana pertanian;
1. 0.Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, holtikutura dan perkebunan;
p.Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
q.Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
r.Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
s.pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
t.Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan di bidang pangan, tanaman pangan, holtikutura dan perkebunan;
1. 1.Pelayanan administratif;
m.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.Koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
b.Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pangan, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
c.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan dinas; dan
d.Penataan organisasi dan tata laksana; Pengelolaan barang milik negara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. [

Pasal 11

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang melipui kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, Kkerjasama, reformasi birokrasi, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, protokol serta ketatalaksanaan. (2 Rincian Tugas Sub Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
1. a.Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2. b.Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai,
3. c.Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai,
4. d.Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai,
5. e.Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
6. f.Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. g.Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
8. h.Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. i.Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. j.Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
11. k.melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…