DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Riset Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Riset Daerah.

1.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan 2. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1s 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B Kabupaten Tulang Bawang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan; Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pimpinan Unit Organisasi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin unit kerja mandiri (UPT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di 19,

(1)
(2)
(2)e bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Badan, terdiri atas :

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
e.Bidang Perekonomian dan SDA, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
f.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
g.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
h.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
i.Kelompok Jabatan fungsional. Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah,
b.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
c.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah,
d.Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Badan,
e.pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah; dan
f.Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 6

(1)Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyusunan Kkebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
3. c.penyelenggaraan analisa data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. e.penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. f.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
(3)Rincian tugas Kepala Badan, adalah sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
2. b.menyelenggarakan perumusan Kkebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
3. c.menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
5. e.menyelenggarakan pengendalian program pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. f.melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dan pengendalian;
7. g.menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
8. h.melaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian serta membantu Kepala Badan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang. 7-
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. b. €. f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang; penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, pengadministrasian keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan kearsipan; pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian tugas Sekretariat, adalah sebagai berikut: a. b. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan; melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat dan Badan; melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan; melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana Badan; melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perlengkapan, keuangan, kehumasan, pengelolaan keprotokolan serta kearsipan Badan; melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi usulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai, pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya; pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu; mengoordinasikan penyusunan/evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan; melaksanakan dan mengoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP); menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkup Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta perencanaan program dan kegiatan Badan lainnya; mengoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi 18 (LP2P) di lingkup Badan,

1.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkup Badan, meliputi Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan pelaksanaan kegiatan Badan lainnya,

m.melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier,
n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pada pasal 3 ayat

(1)huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1)Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam lingkup Badan;
(2)Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum, keuangan dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
3. c.menyusun/mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. d.melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
5. e.memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Badan;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkup Badan, meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan Badan, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan administrasi keuangan lainnya;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkup Badan;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan administrasi barang milik Daerah di lingkup Badan, meliputi konsep usulan pengurus barang dan penyimpan barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit, usulan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan, serta administrasi
(1)@)
(1)G- barang milik daerah lainnya,
1. i.menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan internal/eksternal,
2. j.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkup Badan, meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, serta laporan/dokumen keuangan lainnya;
3. k.menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi usulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai, pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
4. l.menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan seluruh jabatan di lingkup Badan;
5. m.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga di lingkup Badan, meliputi penataan ruang Kkantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
6. n.mengoordinasikan penyusunan dan menghimpun sasaran kinerja pegawai lingkup Badan;
7. o.menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
8. p.melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif;
9. q.mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
10. r.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…