DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK melalui sistem e-LHKPN. Laporan ini wajib disampaikan saat pengangkatan, akhir masa jabatan, atau secara periodik, dan kelalaian dalam pelaporan akan dikenai sanksi. Peraturan ini juga menetapkan pembentukan Unit Pengelola LHKPN untuk mengelola dan mengkoordinasi pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. & & 10. i1, 12; 13. 14. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan LHKPN. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat nilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 15. 16. 17. 18. 19.

(1)
(2)
(3)1
(2)
(3)Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari: Bupati; Wakil Bupati; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Pejabat Administrator; Pejabat Fungsional Auditor; Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelola Unit Layanan Pengadaan; Staf khusus atau Tenaga Ahli; Ajudan Bupati dan Wakil Bupati; dan

j.Komisaris/Direktur Badan Usaha Milik Daerah. Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TE g B R oo

BAB III

PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN; Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1)terdiri dari:
1. a.Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur;
3. c.Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPP;
4. d.Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi. Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : 1) @)
(4)
1. a.Koordinator LHKPN bertugas untuk melakukan koordinasi secara internal dan dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan harta kekayaannya pada aplikasi e-LHKPN.
2. b.Administrator LHKPN bertugas untuk : 1) Melakukan pendaftaran Penyelenggara Negara yang baru diangkat sebagai Wajib LHKPN; 2) Mengusulkan dan melakukan koordinasi dengan Admin KPK terkait master jabatan; 3) Meremajakan data Wajib LHKPN paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 4) Menyampaikan data kepada Koordinator LHKPN dalam rangka mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

BAB IV

PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

a.Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b.Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
c.Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau Pensiun; atau
d.Masih menjabat. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 ({tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara Periodik setiap 1 (satu) Tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 desember Tahun laporan. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maet Tahun berikutnya

Pasal 5

Pengelola LHKPN wajib mendorong penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara agar segera disampaikan sebelum tanggal 31 Maret Tahun berikutnya sebagimana dimaksud pada pPasal 4 ayat

(4)
(1)2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pemberian kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan dan/atau tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuasa secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluaran dari aplikasi e-LHKPN, yang ditetapkan/ ditandatangani oleh:

a.Penyelenggara Negara;
b.Istri/suami Penyelenggara Negara; dan
c.Anak Tanggungan Penyelenggara Negara yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas.

Pasal 7

LHKPN yang disampaikan oleh Penyelenggara Negara dan telah diperiksa oleh KPK diumumkan secara elektronik (e- Announcement); Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara berstatus Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKPN jika tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu pelaporan, dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai ASN. Penyelenggara Negara yang tidak berstatus Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib menyampaikan LHKPN jika tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu pelaporan, dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis jabatan Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

ASN yang diangkat sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN pada saat Perttama kali menjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, apabila mendapatkan kenaikan tunjangan jabatan yang melekat pada gaji yang dibayarkan setiap bulan, kenaikan tunjangan jabatannya dibayarkan setelah menyampaikan LHKPN.

Pasal 10

ASN yang belum menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan telah dibayarkan kenaikan tunjangan jabatan yang melekat pada gaji yang dibayarkan setiap bulan, tunjangan jabatannya dikembalikan ke tunjangan jabatan sebelum diangkat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…