DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Staf Ahli Bupati

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SERTA KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 2. 10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tulang Bawang Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Jabatan Struktural adalah jabatan dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 3

11.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a.Pengoordinasian perumusan Kkebijakan pemerintah daerah;
b.Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c.Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana sekretariat daerah;
d.Pembinaan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
e.Pembinaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan;
f.Pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganilisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
g.Pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam arti memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten dan Instansi Vertikal, serta mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis dalam rangka penataan organisasi dan tatalaksana perangkat daerah kabupaten;
h.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten;
2. b.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
  1. 1.Bagian Pemerintahan;
  2. 2.Bagian Hukum dan Kerjasama;
3. c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
  1. 1.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  2. 2.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
4. d.Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas :
  1. 1.Bagian Umum;
  2. 2.Bagian Organisasi;
  3. 3.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas: - Sub Bagian Protokol.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Staf Ahli Bupati Tulang Bawang terdiri atas :

1.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
2.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
3.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4 (6.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Pasal 6

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a.Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan perangkat daerah dan Unit pelaksana lainnya;
b.Melaksanakan tugas Bupati untuk sementara waktu apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap;
c.Membina administrasi pemerintahan, organisasi dan tatalaksana;
d.Membina penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
e.Mengoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Bupati ini, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
b.Pelaksanaan koordinasi tugas perangkat daerah;
c.Pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah;
d.Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Pasal 8

Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan Kkebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacrah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah, serta kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata, serta di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata, serta di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata, serta di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi, kesejahteraan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata, serta di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e.penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dibidang kepemudaan dan e olahraga, dan bidang pariwisata, serta di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;;
f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…