DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Bupati adalah Bupati Tulang Bawang; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelengaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat/disebut BKPSDM adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; 10. 13, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. z . Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang; Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang; Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya discbut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan; Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN; Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi; Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai; Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Badan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya; Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi; Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

21.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
22.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BKPSDM merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi BKPSDM Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Keuangan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Informasi Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. d.Bidang Pengembangan dan Diklat Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. c.Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris.
(5)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
(7)Bagan Struktur Organisasi BKPSDM sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kewenangan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

1.Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta bidang pengembangan sumber daya manusia;
2.Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta bidang pengembangan sumber daya manusia;
3.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta bidang pengembangan sumber daya manusia;
4.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian serta bidang pengembangan sumber daya manusia;
5.Pelaksanaan fungsi kesckretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum scrta organisasi dan kepegawaian;
6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

1.Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
2.Penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;
3.Perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan, kepangkatan, informasi, pengembangan, diklat, pembinaan, dan pemberhentian di bidang kepegawaian;
4.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan administratif terkait pengadaan, kepangkatan, informasi, pengembangan, diklat, pembinaan, dan pemberhentian di bidang kepegawaian;
5.Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengadaan, kepangkatan, informasi, pengembangan, diklat, pembinaan, dan pemberhentian di bidang kepegawaian;
6.Pelaksanaan sistem pengendalian intern terkait pengadaan, kepangkatan, informasi, pengembangan, diklat, pembinaan, dan pemberhentian di bidang kepegawaian;
7.Pelaksanaan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan;
8.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan/aset, keuangan, tata laksana, kelembagaan, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan tata laksana pelayanan publik di lingkup Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1.Penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
2.Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
3.Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan; Penyelenggaraan administrasi keuangan Badan; Penyelenggaraan administrasi umum Badan; Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan;
7.Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan; OO1 & 8.

(1)
(2)
(1)
(2)Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan kerjasama Badan; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengintegrasian bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a.Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
b.Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan;
c.Melakukan tata usaha tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
d.melakukan koordinasi pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
e.Melaksanakan akuntansi penatausahaan administrasi dan verifikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
f.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/anggaran/ kegiatan/sub kegiatan;
g.Melakukan Pencatatan dan pengklarifikasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…