DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial. : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: L. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi; Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang; Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang; Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1)
(2)@)
(4)
(5)
(6)
(7)

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
d.Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
e.Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
f.Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh scorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, c, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf g dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam hal melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang mebidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan kabupaten dibidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan (ugas pembaruan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: a. b. P Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial; Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang sosial; Pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masal kesejahteraan sosial; Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial; Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai ~ Kepahlawanan Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial skala Kabupaten; Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan Kabupaten; Penanggulangan korban bencana skala kabupaten; Pemberian rekomendasi undian dan pengumpulan uang atau barang skala kabupaten; Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi anak terlantar, penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu; . Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia skala kabupaten;dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan.

BAB V

RINCIAN DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah @)
(1)
(2)Daerah urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
2. b.Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu,
3. c.Penetapan standar rehabilitasi sosial,
4. d.Koordinasi pelaksanaan tugas, pernbinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
5. e.Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
6. f.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
7. g.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di Kabupaten Tulang Bawang;
8. h.Pelaksanaan pelatihan kesejahteraan sosial; Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
9. j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam wurusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan laporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan. Dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian internal kegiatan Kesekretariatan di lingkup Dinas Sosial;
2. b.Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
3. c.Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
4. d.Pengelolaan kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, umum, kehumasan dan rumah tangga kantor serta penyusunan program;
5. e.Penyelenggaraan penyiapan data/informasi pendokumentasian seluruh aktivitas satuan pengolahan perpustakaan, kearsipan dan pelayanan di bidang kehumasan dengan media massa;
6. f.Penyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga kantor dan pelengkapan;
(1)
(2)
1. g.Penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian serta realisasi Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
2. h.Penyelenggaraan pengolahan naskah dinas, kearsipan, pembinaan kepada arsiparis, perpustakaan dan pranata komputer; Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
3. j.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah Dinas, kearsipan, pelayanan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum dan menyiapkan bahan penyusunan rencana Kkebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi, tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi, tata laksana serta menghimpun peraturan perundang-undangan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan terkait lainnya. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a.Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan surat menyurat dan kearsipan serta penyediaan alat tulis kantor;
b.Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata naskah dinas dan perpustakaan;
c.Melaksanakan dan menyiapkan bahan rumah tangga, keprotokolan dankehumasan ;
d.Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perlengkapan dan barang inventaris;
e.Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan teknis administratif kepada semua sub satuan kerja dilingkungan Dinas Sosial;
f.Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang baru;
g.Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan formasi pegawai, pengembangan dan penyelesaian proses mutasi pegawai:
h.Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan usulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan;
i.Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan;
j.Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian penanggungjawab kegiatan/ pelaksana kegiatan/ atasan langsung bendaharawan/PUMI, lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
k.Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis sumber daya manusia;
1. 1.Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(1)
(2)(1 @)
1. m.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial keluarga beserta pendampingannya, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
b.Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Kkerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c.Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
d.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
e.Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
f.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
g.Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelayanan data dan pengaduan fakir miskin, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan rencana kerja di bidang penanganan fakir miskin;

(1)
(2)
1. b.Pelaksanaan rencana kerja di bidang penanganan fakir miskin,
2. c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
3. d.Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelayanan data, dan pengaduan di bidang penanganan fakir miskin;
4. e.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin;
5. f.Melaksanakan inventarisasi data, koordinasi, dan supervisi dalam hal penyaluran bantuan melalui program pengentasan kemiskinan dengan sasaran keluarga miskin/rumah tangga miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. g.Melaksanakan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat melalui program pengentasan kemiskinan dengan sasaran keluarga miskin/rumah tangga miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. h.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosia, bina mental spiritual, dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan rencana kerja di bidang pemberdayaan sosial, bina mental spiritual, dan kesejahteraan sosial;
b.Pelaksanaan rencana kerja di bidang pemberdayaan social, bina mental spiritual, dan kesejahteraan sosial;
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
d.Penyusunan Kebijakan operasionalisasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
e.penyusunan kebijakan operasionalisasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kesetiakawanan, kepahlawanan, keperintisan, dan restorasi sosial;
f.penyusunan kebijakan operasionalisasi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, lembaga dan kerukunan keagamaan;
g.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terhadap sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
h.Pengelolaan data dan layanan rujukan terpadu bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; Pclaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial; Menyiapkan rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial; Pendayagunaan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga Kkesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS); Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bagi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; . Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; Menyiapkan perumusan rencana kerja di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; Melaksanakan rencana kerja di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; Menyiapkan pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kkerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; . melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan ~10~ kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
w.menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
x.menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
y.menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
z.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Rehabilitasi Sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
2. b.Pelaksanaan rencana kerja di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
3. c.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
4. d.Pcmantauan, cvaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, ~11~ fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; Menyiapkan perumusan rencana Kkerja di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan, di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Melaksanakan rencana kerja di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda, dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rchabilitasi sosial anak yang memecrlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan, di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan, di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga
(1)
(2)
(1)) P binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
1. j.Melaksanakan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
2. k.Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  1. 1.Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
3. m.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…