Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2025
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial
menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial. : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: L. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi; Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang; Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang; Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang; Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. BAB II KEDUDUKAN
BAB II
Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (1)
(4) (5) (6)
BAB III
Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh scorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, c, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf g dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam hal melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang mebidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
a. b. P Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial; Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang sosial; Pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masal kesejahteraan sosial; Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial; Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai ~ Kepahlawanan Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial skala Kabupaten; Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan Kabupaten; Penanggulangan korban bencana skala kabupaten; Pemberian rekomendasi undian dan pengumpulan uang atau barang skala kabupaten; Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi anak terlantar, penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu; . Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia skala kabupaten;dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan. BAB V RINCIAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas
BAB V
(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
Bagian Kedua Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam wurusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan laporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan. Dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
(1) (2)
Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah Dinas, kearsipan, pelayanan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum dan menyiapkan bahan penyusunan rencana Kkebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi, tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi, tata laksana serta menghimpun peraturan perundang-undangan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan terkait lainnya. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
(1)
Bagian Ketiga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial keluarga beserta pendampingannya, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
Bagian Keempat Bidang Penanganan Fakir Miskin
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelayanan data dan pengaduan fakir miskin, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:
(1) (2)
Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosia, bina mental spiritual, dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
Pclaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial; Menyiapkan rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial; Pendayagunaan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga Kkesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS); Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bagi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; . Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; Menyiapkan perumusan rencana kerja di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; Melaksanakan rencana kerja di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; Menyiapkan pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan; menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kkerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; . melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan ~10~ kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
Bagian Keenam Bidang Rehabilitasi Sosial
Menyiapkan perumusan rencana Kkerja di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan, di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Melaksanakan rencana kerja di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda, dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rchabilitasi sosial anak yang memecrlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan, di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan, di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; dan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga (1) (2)
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Tcknis Dacrah
Membuka PDF…
Dokumen