DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan : 10. 11: 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06); Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 04); dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 30). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. @ 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom; .DaerahadalahKesatuan masyarakathukumyangmempunyaibatas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarkat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bupati adalah Bupati Tulang Bawang; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya diesebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD; Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode; . Pergeseran Anggaran Kas adalah proses perubahan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk disesuaikan dengan dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; Pendapatam Daerah menurut kelompok pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer; Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; Pembiayaan Daerah menurut kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II

ANGGARAN KAS

Pasal 2

(1)Kepala PD menyusun Rancangan Anggaran Kas-PD berdasarkan DPA-PD dan jadwal pelaksanaan kegiataanya.
(2)Kepala PD menyampaikan Anggaran Kas PD kepada kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-PD disahkan.
(3)Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas PD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas PD.
(4)Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas PD dengan menggunakan instrument verifikasi sebagai berikut :
1. a.Sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-PD, dan
2. b.Sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-PD.
(5)Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas PD yang telah di verifikasi, menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
(6)Kuasa BUD menyampaikan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
(7)PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah diterima.

Pasal 3

(1)Anggaran Kas Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
(2)Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap bulan.
(3)Rincian Anggaran Kas per bulan pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 4

(1)PPKD menerbitkan SPD mempertimbangkan :
1. a.Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
2. b.Ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah; dan
3. c.Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA PD.
(2)SPD di maksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk diotorisasi
(3)SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan PD atau unit PD setiap periodic
(4)PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
1. a.Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas pendapatan;
2. b.Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak; dan
3. c.Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 5

(1)Anggaran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan pergeseran anggaran kas pada PD atas persetujuan PPKD selaku BUD.
(2)Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi pada program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaanya dari jadwal yang telah ditetapkan diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali, dengan tidak merubah jumlah anggaran kas yang telah ditetapkan BABV

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan di Menggala pada tanggal T M 2025 BUPATI TULANG BAWANG, ttd QUDROTUL IKHWAN BY Diundangkan di Menggala padatanggal]M2025SALINANSESUAIDENGAN A KEPALA BAGIAN HUK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, ttd FERLI YULEDI BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR: 20 RINCIAN ANGGARAN KAS PER BULAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BEWANG LAMPIRAN PERATURAN PATI TULANG BAWANG. NOMOR “19 TAHUN 2025 TAHUN ANGGARAN 2025 3 3 19 1I 12 13 D 15 4 PENDAPATAR DAERAN 1308204 247 81,50 82013 Pe BE 12300000130 a2, vowenes| wmeazmen| msmaines nzesm| sosimas| s A eeeeasu be o] . e e [ e . memamas [T . nae . aa o1 o IpanxDaeran mme . are [ - T wrssmsesss ememe| casoms| — aoaoe emememan| amswoss| cmsncess | 1 | @ JanduiDaan mosomen| eomensi e e I e . aanemani oseaeasanin| wommewmi| aswsmann] asinesmamirf awoweswir| . eee T — 5 i A z : . | N« | 1 oo [trsoguonanrer nae s a |2 | ot JumniunPAD yangsan Dae ECE vasmes| usamen Lz [ s ) | . . o 2| [ s 119003104889 .00 501,001 Tonnasa 2 1400 12135 404500 ssosaan| . o20a0 wsesem| mamamwol wsssa; [ [ [ s Pemaretan [RSETTO [——— R R . eremaem) . menatim) . ane [ . ereeman) . aa mmm memamoo| . mek « | 2 | ca [retasposn trscc A ez /| JET— | emm| wmeses osmass| asmuenioo « oe aa a0 | se aa . (PEMBIAYAAN DArRAn s o sre . : : - - o1 [ |rovousas rrauraan s oo sameses 3 . : s . ey B . ] _ _ ] ] . of1]a wmeten| s T LA PS 1474, 118338 poao sesmasan) wsann| . tanemmaam) e mgre| s s memuesin) mmsamasl seenin ee Kek a laa 1 s g3 sz s sumzome| E DA B tl 130,032.30,088 Dea imeizanm) sz 1952 o505 wuntoaiz s uorsm o TREU BT | aa o m - o UMLAS ALOKASI KRS TANG TERSEDIR DAI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN Lt s s PEMBIRYANPER SEMESTER s PELANJA pasman Lo P s e . Goe [ sz s . ee s oo s 5|1 Jamamaorenasn R R . eraaonan o) s mm | ssoensa e o[ 1 [0t [renmeregmen i aonmone| | womesme| . wmesone| satnaeos| sesomean| sieomesn| amseama| wesens| eussax) wnspann| ampma| emssms LoRWA—TR— LoI—_AgusTsTSereee s s7eiee1—e=o ANP T T.eeeP TS)) 5Ji |opennasaanre.Te-oE ODD—3|sanemme] tmmenw|semmamw]iwewewew]smamms|.me] ] AT|waimono)S5wisoman]s sn 7|Jemamanosaoose eSe1ammeenanmeanevmnmen|i |iweeme]o sj2joaaa -20910404083|007121842050| 597,2154080|o1318 48050179443097700179443097100 179443097790314038430078214025420879|314028430079A320078|214023430878214028420073 |20-26263834300|781910100074,131,0101813101000}1.7509020000|1.740.902.02000|178026202000|3082908338,00|206299833800 |308298883800|208296883800 |30820888380|201208883800 | s[a]aS[aasty2earnan1|2minai)2003287189samessas)sMaessazsessanaseiaceilaoseiiauastmBnnn 5|2|o5Jaemn Mesu aaTerapLaayasomacziom)i)e..mmmeooeo]wiommio|so]sommwio] momses) 5[2[0[eneeteoo:3.3 ] 3:]]s 3151 [smanamoserenovoroz. naerrerg. 5:aa. Poo-B 5|2[01[senamdakterangaamomeo|ismwnomon13000003 E |aoaog Peg3 ||[smamameenseesslaae ErEB [ P|.smeimP eenstwsmssisn 5||1[sommesegaaaaeTowisms].mmmeuan|mewime)TeaianTeume|meome|wams) mavan|wmame|.mmm ARmmme.aaabereaeef smeimome| meamewsc]smsiamm|swerte]selmone| sesmone|sssimoemmmesemwame|i) o=: 5 3 |2 BUPATI TULANG BAWANG, ttd SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA QUDROTUL IKHWAN BY KEPALA BAGIAN HUKUM, JEINATK 1/ 1V.B 9780117 199803 1 003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…