DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan :

3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2); 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08);
8.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 04); dan
9.Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 14). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. u 10. 11. 12. DaerahadalahKesatuanmasyarakathokumyangmempunyaibatas-batas wilayahyangberwenang mengaturdanmengurusurusanpemerintahdan kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkan aspirasimasyarakatdansistimNegaraKesatuanRepublikIndonesia. Kabupaten adalah Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang. . Pejabat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. . Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. Pihak Lain adalah tenaga kerja yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak berstatus ASN serta selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dimana atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan untuk melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 AnggaranPendapatandan BelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkatAPBD adalahsuaturencanakeuangantahunandaerahyang ditetapkanberdasarkan PeraturanDaerahtentangAPBD; PerangkatDaerahadalahPerangkatDaerahyang selanjutnyadiesebutPD adalahunsurpembantuKepalaDaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerah dalampenyelengaraanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangandaerah; Perjalanan Dinas yang selanjutnyadisebutPerjalanan Dinas adalah perjalanan keluartempatkedudukanyangdilakukan dalamwilayahRepublik Indonesia untuk kepentingannegara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Surat Tugas adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh pimpinan atau atasan untuk diperintahkan kepada Pelaksana SPD dengan melakukan tugas perjalanan dinas ke daerah tujuan. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre- calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukt pengeluaran yang sah. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. . Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 29.SatuanKerjaPerangkatDaerahyang selanjutnyadisingkatSKPDadalah perangkatdaerahpadapemerintahdaerahselakupengguna anggaran/penggunabarang; 30.DokumenPelaksanaan AnggaranSKPDyang selanjutnyadisingkatDPA- SKPD.adalahdokumenyangmemuatpendapatan,belanjadanpembiayaan yangdigunakansebagaidasarpelaksanaananggaranolehpenggunaanggaran. 31.DokumenPelaksanaanPerubahanAnggaranSKPDyang selanjutnyadisingkat DPPA-SKPDadalahdokumenyangmemuatperubahanpendapatan,belanjadan pembiayaanyangdigunakansebagaidasarpelaksanaanperubahananggaran olehpenggunaanggaran. 32.SuratPermintaanPembayaranyang selanjutnyadisingkatSPP adalah dokumenyangditerbitkanolehpejabatyangbertanggungjawabatas pelaksanaankegiatan/bendaharapengeluaranuntukmengajukanpermintaan pembayaran. 33.SuratPerintahMembayaryang selanjutnyadisingkatSPMadalahdokumen yangdigunakan/diterbitkanolehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untukpenerbitanSP2DatasbebanpengeluaranDPA-SKPD. 34.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/ KPA masing-masing SKPD.

35.Standar Biaya/Standar Harga Satuan adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum mau pun yang bersifat khusus.
36.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
37.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.
38.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

(1)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan persyaratan :
1. a.Perjalanan/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; b.Ketersediaananggarandankesesuaiandenganpencaipankinerja Pemerintah Daerah c.Penggunaanbiayasecarahemat,efisiendanefektifsesuaidengan kebutuhan.
(2)PerjalanandinasyangdilakukanolehBupatidan WakilBupati dapat mengikutsertakanistri/suamiyangsahdanAjudanBupatidan WakilBupati.

Pasal 4

(1)Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
(2)Persetujuan dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi atau telaah yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(3)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan diluar daerah melewati batas daerah; dan
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.
(2)Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah batas daerah Kabupaten Tulang Bawang.
(3)Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan pada Wilayah I, dan
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan pada Wilayah II.

Pasal 6

(1)Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
(2)Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. c.pengumandahan (detasering);
4. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f.memperolehpengobatan berdasarkansuratketerangandokter,karena mendapatcederapadawaktuataukarenamelakukantugas; g.mendap_»atkanpengobatanberdasarkankeputusanmajelispengujikesehatan pegawainegeri; h.penugasanuntuk mengikuti pendidikansetaraDiploma/SI1S21S3:dan mengikutipendidikandanpelatihan.y

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
(2)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
3. c.Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan;
4. d.Asisten Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon 1I ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
5. e.Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai Lainnya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Angaran dan atau pejabat atas Persetujuan Kepala Satuan Kerja.
(3)Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(4)Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
(5)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Pemberi tugas;
2. b.Pelaksana tugas;
3. c.Waktu pelaksanaan tugas;
4. d.Tempat pelaksanaan tugas; dan
5. e.Pembebanan biaya.
(6)Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah; atau
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah pada Wilayah I dan Wilayah II.
(7)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(8)SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

(1)Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.Uang harian;
2. b.Biaya transportasi;
3. c.Biaya penginapan;
4. d.Uang representasi; dan
5. e.Sewa kendaraan dalam kota.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Uang makan;
2. b.Uang transportasi lokal; dan
3. c.Uang saku.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.keberangkatan 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2. b.kepulangan 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
3. c.dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
(4)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. a.Di hotel; atau
2. b.Di tempat menginap lainnya.
(5)Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati mengenai standar biaya; dan
2. b.Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
(6)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) selama melakukan perjalanan dinas.
(7)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(8)Sewakendaraansebagaimana dimaksudpadaayat(7)sudahtermasukbiaya untukpengemudi, bahanbakarminyak,danpajak.
(9)KomponenbiayaPerjalanan DinasJabatansebagaimana dimaksudpadaayat
(1)dicantumkanpadaRincianBiayaPerjalanan Dinassesuaidenganformat sebagaimanatercantum dalamLampiranIIIyangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal 10

BiayaPerjalanan DinasJabatansebagaimana dimaksuddalamPasal9ayat(1) diberikanuntukPerjalananDinasJabatansebagaimana dimaksuddalamPasal5 ayat(1)dengan ketentuansebagaimanatercantumdalam LampiranIVyang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal 11

(1)BiayaPerjalanan DinasJabatansebagaimana dimaksuddalamPasal9ayat
(1),digolongkan dalam3(tiga)tingkat,yaitu: a.TingkatAuntuk,Bupati,WakilBupati, danKetua/WakilKetuaDPRD; b.TingkatBuntukPejabatEselonII,anggotaDPRDdanPejabatLainnyayang setara;dan c.TingkatCuntukPejabatEselonI1I/PNSGolongan1V,PejabatEselonIV/PNS GolonganIII,PNSGolonganIIdan1.
(2)BiayaPerjalanan Dinassebagaimana dimaksuddalamPasal9ayat(1) diberikanberdasarkantingkat biayaPerjalanan Dinassebagaimana dimaksud padaayat(1),dengan ketentuansebagaiberikut: a.Uanghariandibayarkansecaraumpsumdanmerupakanbatastertinggi sebagaimanadiaturdalamPeraturanBupatimengenaiStandar Biaya/StandarHarga Satuan; b.Biaya transportasipegawai dibayarkansesuaidenganBiayaRiilberdasarkan FasilitasTransportasisebagaimanatercantum dalamLampiranVyang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini; c.Biayapenginapan dibayarkansesuaidenganBiayaRiilberdasarkan Klasifikasi FasilitasPenginapan sebagaimanatercantum dalamLampiranVI yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiinidan satuanbiayahotel/penginapansebagaimanadiaturdalam PeraturanBupati mengenaiStandarBiaya/StandarHarga Satuan; d.Uangrepresentasidibayarkansecaralumpsumdanmerupakanbatas tertinggisebagaimanadiaturdalam PeraturanBupatimengenaiStandar Biaya/StandarHarga Satuan;dan e.Sewa kendaraandalamKotadibayarkansesuaidenganBiayaRiildan berpedomanpada Peraturan BupatimengenaiStandar Biaya/StandarHarga Satuan.
(3)Biaya perjalanandinassebagaimana dimaksuddalamPasal9ayat(1)bagi PimpinandanAnggotaDPRDdiberikanberdasarkantingkat biayaperjalanan dinassebagaimana dimaksudpadaayat(1)dan seluruhkomponenbiaya perjalanandinasdibayarkanSesuaisebagaimanaketentuan Peraturan Perundang-Undangandanmerupakanbatastertinggisebagaimanadiatur sebagaimanadiaturdalam Peraturan Bupatimengenai Standar Biaya/Standar HargaSatuan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…