DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkannya dengan Peraturan Bupati.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor1312); 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Menteri PekerjaanUmumdan Perumahan RakyatNomor13Tahun 2023tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal PekerjaanUmumDan Perumahan Rakyat(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor1006); 23. 24. 25. 26. 2T 28. 29. 30. 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55); Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 04); Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 14); Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 18); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1). MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan : 1. & Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. 11. 12

(1)
(2)
(1)Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : PENUTUP Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

(2)
(3)
(4)c) yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah; Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan Kriteria sebagai berikut: a.Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
1. b.Dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
2. c.Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
3. d.Dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program. Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dijadikan : a. b. Dasar penetapan Perubahan RencanaKerjaPerangkat Daerah; Pedoman PenyusunanKebijakanUmumPerubahan APBDsertaPerubahanPPAS; Landasan penyusunan RancanganPeraturanDaerah tentangPerubahan APBD; dan BahanevaluasiRaperdatentangPerubahan APBD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan di Menggala pada tanggal 28 et 2025 BUPATI TULANG BAWANG, ttd QUDROTUL IKHWAN BY Diundangkan di Menggala pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, ttd FERLI YULEDI BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR : 30 ESUAI DENGAN ASLINYA EPALABAGIAN HUKUM, Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam P-RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. P-RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2025, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan P-APBD 2025. Keberhasilan pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. BUPATI TULANG BAWANG, ttd QUDROTUL IKHWAN BY SALINAN SESUAIDENGANASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…