DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11 12, 13. 14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); PeraturanPresidenNomor12Tahun2025 tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional Tahun 2025-2029 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2025Nomor19); Instruksi PresidenNomor1Tahun2025 tentangEfisiensi BelanjaDalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara danAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun2025. Instruksi PresidenNomor9Tahun 2025 tentang PercepatanPembentukanKoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 24, 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5); Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 04); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan : 1. @ 10. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD. 11. 12.

(1)
(2)
(3)
(4)Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi dan program bupati yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a.Rancangan kerangka ekonomi daerah;
b.Prioritas pembangunan daerah;
c.Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
d.Program Strategis Nasional; dan
e.Kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan nasional Tahun 2025. RKPD tahun 2026 berpedoman pada RKP tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Lampung. Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan pedoman penyusunan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

Pasal 4

Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD. Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(3)
(1)
(2)Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan di Menggala pada tanggal T Juu 2025 BUPATI TULANG BAWANG, ttd QUDROTUL IKHWAN BY Diundangkan di Menggala pada tanggal 7 Ul 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG ttd FERLI YULEDI BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR 3% menuntaskan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dalam bentuk program- program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. BUPATI TULANG BAWANG, ttd QUDROTUL IKHWAN BY 59717 199803 1 003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…