DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2025. Peraturan ini menetapkan bahwa TPP diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi, kondisi, dan kelangkaan profesi, serta kemampuan keuangan daerah. Besaran TPP dihitung berdasarkan kelas jabatan dan berbagai indeks seperti Kapasitas Fiskal Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemberian TPP dinilai dari produktivitas kerja (60%) dan disiplin kerja (40%), dengan aturan khusus untuk pegawai yang mutasi atau rangkap jabatan. Peraturan ini juga menguraikan kondisi-kondisi di mana TPP tidak diberikan, seperti saat menjalani hukuman pidana atau tugas belajar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 10. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari Kerja dan jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil {Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1861) yang telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 842); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2024). : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana sistem dan prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonseia Tahun 1945, Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Negara dalam suatu satuan organisasi. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19; 20. 21. 22. 23. 24, 25. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam suati organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/au keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang ditentukan oleh atasan. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan. Jam kerja adalah rentang waktu yang dipergiunakan pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akn dicapai oleh ASN yang harus dicapai setiap tahun. Prilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau yang Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan setiap tingkat

26.Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran
27.Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.
28.Kelas Jabatan (grading) adalah Kklasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 29.Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. 30.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/ Unit Kerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja;

Pasal 2

(1)TPP diberikan dengan maksud untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk : . Meningkatkan disiplin pegawai ASN; . Meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN; . meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; . meningkatkan kinerja Pegawai ASN; . meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN; meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan . meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah @S e 0o

Pasal 3

(1)Pegawai yang termasuk dalam ruang lingkup penerima TPP Pegawai ASN adalah :
1. a.PNS.
2. b.CPNS.
(2)TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawai yang dikelompokan berdasarkan kelas jabatan dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1.Penetapan besaran TPP (BASIC TPP);
2.Kriterian pemberian TPP; N oo Ao

(1)
(1)2) Prinsip pemberian TPP; Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja; Pengurangan TPP; Pembayaran, Pembiayaan dan Pajak; dan Monitoring dan Evaluasi

BAB II

PENETAPAN BESARAN TPP (BASIC TPP)

Pasal 5

Penetapan besaran TPP (basic TPP) didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a.Kelas Jabatan;
b.Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
d.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
e.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Ketentuan mengenai Kelas Jabatan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

(2)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada (3 (1 (2 (1 (2 ) ) ) ) ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Masing-masing kelompok kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot dalam penentuan besaran TPP sebagai berikut:
1. a.Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi, diberi bobot 1,00 (satu koma nol nol);
2. b.Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi, diberi bobot 0,85 (nol koma delapan puluh limaj;
3. c.Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang, diberi bobot 0,70 (nol koma tujuh puluh); d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah, diberi bobot 0,55 (nol koma lima puluh lima); atau
4. d.Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah, diberi bobot 0,40 (nol koma empat puluh).

Pasal 9

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d digunakan sebagai parameter penghubung (proxy) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada di kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 10

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot 90% (sembilan puluh persen), terdiri atas:

a.Opini Laporan Keuangan, diberi bobot 30% (tiga puluh persen);
b.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diberi bobot 25% (dua puluh lima persen);
c.Kematangan Penataan Perangkat Daerah, diberi bobot 10% (sepuluh persen);
d.Indeks Inovasi Daerah, diberi bobot 3% (tiga persen);

(3)
(4)
(5)
(1)
1. e.Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, diberi bobot 18% (delapan belas persen),
2. f.Rasio Belanja Perjalanan Dinas, diberi bobot 2% (dua persen); dan
3. g.Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diberi bobot 2% (dua persen). Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan bobot 10% (sepuluh persen), terdiri atas:
1. a.Indeks Pembangunan Manusia, diberi bobot 6% (enam persen); dan
2. b.Indeks Gini Ratio, diberi bobot 4% (empat persen). Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Z ((0,30 (nol koma tiga nol) x Skor Opini Laporan Keuangan) + (0,25 (nol koma dua lima) x Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) + (0,10 (nol koma satu nol) x Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah) + (0,03 (nol koma nol tiga) x Skor Indeks Inovasi Daerah) + (0,18 (nol koma satu delapan) x Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah) + (0,02 (nol koma nol dua) x Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas) + (0,02 (nol koma nol dua) x Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah)) + (£ ((0,06 (nol koma nol enam) x Skor Indeks Pembangunan Manusia) + (0,04 (nol koma nol empat) x Skor Indeks Gini Ratio))). Hasil skor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bobot dalam penentuan besaran TPP sebagai berikut:
3. a.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 (delapan ratus), diberi bobot 1,00 (satu koma nol nol);
4. b.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus), diberi bobot 0,90 (nol koma sembilan puluh);
5. c.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 601 (enam ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus), diberi bobot 0,80 (nol koma delapan puluh);
6. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 501 (lima ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus), diberi bobot 0,70 (nol koma tujuh puluh); atau
7. e.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di bawah 501 (lima ratus satu), diberi bobot 0,60 (nol koma enam puluh)

Pasal 11

Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:

a.Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun terakhir, diberi nilai 1.000 (seribu); 2)

(1)2
(2)
(1)
1. b.Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun terakhir, diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
2. c.Tidak Wajar pada tahun terakhir, diberi nilai 500 (lima ratus); atau
3. d.Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir, diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh). Skor Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…