DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 ini mengatur secara rinci penyaluran dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Tulang Bawang. Materi pokoknya mencakup, penetapan total alokasi dana kampung (ADK) sebesar Rp66,2 miliar, yang dibagi untuk penghasilan tetap (Siltap) kepala dan perangkat kampung, tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta alokasi non-Siltap, rincian besaran penghasilan tetap, tunjangan BPK, dan insentif Rukun Tetangga (RT), mekanisme penyaluran dana yang dilakukan secara non-tunai dan syarat-syarat penyalurannya serta ketentuan penggunaan dana non-Siltap untuk insentif RT dan kegiatan prioritas kampung, dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan kampung yang tertib, lancar, dan akuntabel.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2025.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tenitang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan: 4.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang. PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014 Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun201:_..or 123,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5539)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan PeraturanPemerintahNomor11Tahun2019tentang PerubahanKeduaatasPeraturanPemerintahNomor43Tahun 2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2019Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6321); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor114Tahun2014 tentangPedoman PembangunanDesa(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor2094); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun2018tentang PengelolaanKeuangan Desa(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2018Nomor611); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331); Peraturan Menteri Kauangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083); Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 6). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. . Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17; .RencanaPembangunanDaerahadalahdokumenperencanaan pembangunan menengah daerah, mengingat RPJMD Kabupaten Tulang Bawang belum Ditetapkan. . Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. . Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang. . Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. . Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang. . Dana Kampung yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. . Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tunjangan/Insentif adalah Tunjangan/Insentif yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga. Tunjangan Operasional adalah Tunjangan Operasional yang diberikan kepada Perangkat Kampung dan Aparat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Dana Operasional adalah Dana Operasional yang diberikan kepada Rukun Keluarga (RK), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa wuang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan Masyarakat Kampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1.Sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADK ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
2.Sebagai Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Pengelolaan ADK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 1

(1)2)
(3)Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADK; Menjamin Kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADK;

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pengalokasian ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung berdasarkan Azas Adil dan Merata berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah; Pengalokasian ADK pada Kampung yang dituangkan dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung harus disinkronisasikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; Tata Cara Pembagian ADK Tahun 2025 untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: W =(Z1)+(Z2) +(Z3) Keterangan: W — Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Z1 = Jumlah Perangkat Kampung dikalikan besaran SILTAP 72 — Jumlah BPK dikalikan besaran Tunjangan Z3 = (Jumlah RT dikalikan besaran Insentif+ ADK Non Siltap Lainnya)

BAB IV

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 66.218.136.714,-(Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) yang dialokasikan sebagai berikut:

a.Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 63.592.872.240,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
b.Besaran Alokasi Dana Kampung Non Siltap di Luar Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sebesar Rp. 2.625.264.474.- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuah Puluh Empat Rupiah);
c.Besaran Alokasi Dana Kampung untuk masing - masing Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG PENGHASILAN TETAP

Pasal 6

(1 Penghasilan Kepala Kampung, dan Perangkat Kampung terdiri dari :

a.Penghasilan Tetap dan Tunjangan
b.Jaminan sosial
c.Penerimaan lain yang sah

(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKam.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c masuk dalam ketentuan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari APBKam sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Kampung, dan perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari ADK.
(2)Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut: Kepala Kampung : Rp.2.426.640,-/ bulan Sekretaris Kampung : Rp.2.224.420,-/ bulan Kepala Urusan/Seksi : Rp.2.022.200,-/ bulan Rukun Keluarga :Rp. 675.000,-/ bulanB L3 D e @)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung juga dapat diberikan Tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan atau dapat bersumber dari ADK Non Siltap.

Pasal 8

Bagi Pj. Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap; Bagi Pj.Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima Tunjangan Kepala Kampung maksimal sebesar Rp.1.500.000,- tiap bulannya yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah kampung; Bagi Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap; Bagi sekretaris Kampung berstatus PNS dapat menerima Tunjangan Perangkat Kampung maksimal sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulannya yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah kampung.

Pasal 9

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan terhitung bulan berikutnya setelah penetapan Pemberhentian Sementara. Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 10

Untuk iuran BPJS Kesehatan Bagi Aparatur Kampung Per Bulannya dikenakan sebanyak 5 % (lima persen) sebesar Rp. 144.655,- (seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) per bulan yang diperuntukan bagi kepala keluarga (KK), Istri dan 2 (dua) orang anak. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 anggaran iuran dibagi menjadi:

a.Anggaran 4 % (empat persen) sebesar 115.724,- (seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) di anggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang.
b.Anggaran 1 % (satu persen) sebesar 28.931,- (dua puluh delapan ribu sembilan tiga puluh satu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing aparatur kampung melalui penghasilan tetap yang diterimanya.

(3)Untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14.700 per orang setiap bulan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 11

(1)Kepala Kampung dan perangkat Kampung dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
(2)Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.Honorarium pengelola keuangan Kampung
2. b.Honorarium pengurus dan pembantu Pengelola aset Kampung
3. c.Honorarium Penyusunan dokumen Perencanaan Kampung.
(3)Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Umum di Kampung.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…