Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17; .RencanaPembangunanDaerahadalahdokumenperencanaan pembangunan menengah daerah, mengingat RPJMD Kabupaten Tulang Bawang belum Ditetapkan. . Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. . Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang. . Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. . Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang. . Dana Kampung yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. . Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tunjangan/Insentif adalah Tunjangan/Insentif yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga. Tunjangan Operasional adalah Tunjangan Operasional yang diberikan kepada Perangkat Kampung dan Aparat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Dana Operasional adalah Dana Operasional yang diberikan kepada Rukun Keluarga (RK), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa wuang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan Masyarakat Kampung. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN