DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan SiLPA BLUD guna kelancaran kegiatan operasional dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada BLUD RSUD Lamaddukkelleng;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Angggaran pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Angggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079); SALINAN
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
11.Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
12.Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen yang merangkum berbagai aspek finansial dan operasional dari BLUD.
13.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.

Pasal 2

(1)SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(2)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.
(3)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

(1)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(2)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(3)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program BLUD dan kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
(4)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(5)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

(1)Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
(2)SiLPA BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
1. a.menutupi Defisit Anggaran;
2. b.mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
3. c.membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
4. d.belanja pegawai;
5. e.belanja barang dan jasa; dan
6. f.belanja modal.
(3)Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD perubahan.
(4)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada APBD Perubahan.

Pasal 5

(1)Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SiLPA BLUD secara berkala sesuai
(2)ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 5 Mei 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 5 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 14

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan SiLPA BLUD guna kelancaran kegiatan operasional dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada BLUD RSUD Lamaddukkelleng;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Angggaran pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079); SALINAN
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
11.Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
12.Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen yang merangkum berbagai aspek finansial dan operasional dari BLUD.
13.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.

Pasal 2

(1)SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(2)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.
(3)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

(1)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(2)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(3)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program BLUD dan kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
(4)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(5)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

(1)Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
(2)SiLPA BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
1. a.menutupi Defisit Anggaran;
2. b.mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
3. c.membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
4. d.belanja pegawai;
5. e.belanja barang dan jasa; dan
6. f.belanja modal.
(3)Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD perubahan.
(4)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada APBD Perubahan.

Pasal 5

(1)Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SiLPA BLUD secara berkala sesuai
(2)ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.