DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyesuaian dan kepastian hukum terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163);
7.Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 171 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH. Pasal I Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bidang pengelolaan pasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, memberikan tugas mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi kegiatan dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pasar;
3. c.pembinaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengelolaan pasar; dan
4. d.melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan operasional kegiatan bidang pengelolaan pasar berdasarkan rencana kerja Disperindagkop dan UKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas pada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
3. c.memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengelolaan pasar sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
5. e.menyelenggarakan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan pengelolaan manajemen pasar;
9. i.melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
10. j.melaksanakan evaluasi dan pengendalian pasar sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan pelayanan penataan/Penertiban pasar dan kebersihan pasar;
12. l.melaksanakan pengawasan penataan dan kebersihan pasar;
13. m.melaksanakan pengelolaan pengaduan pasar;
14. n.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban pasar;
15. o.menyusun dan mengusulkan rencana pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana pasar;
16. p.melaksanakan pengadaan dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pasar;
17. q.melaksanakan pendataan dan menyusun database sarana dan prasarana pasar tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, baik jumlah petak terpakai maupun yang tidak terpakai;
18. r.melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. s.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
20. t.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
21. u.mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
22. v.menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
23. w.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil pelaksanaan tugas; dan
24. x.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 20 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN KEPALA DINAS SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 171 TAHUN 2021 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIDANG PERDAGANGAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyesuaian dan kepastian hukum terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163);
7.Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 171 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH. Pasal I Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bidang pengelolaan pasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, memberikan tugas mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi kegiatan dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pasar;
3. c.pembinaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengelolaan pasar; dan
4. d.melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan operasional kegiatan bidang pengelolaan pasar berdasarkan rencana kerja Disperindagkop dan UKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas pada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
3. c.memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengelolaan pasar sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
5. e.menyelenggarakan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan pengelolaan manajemen pasar;
9. i.melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
10. j.melaksanakan evaluasi dan pengendalian pasar sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan pelayanan penataan/Penertiban pasar dan kebersihan pasar;
12. l.melaksanakan pengawasan penataan dan kebersihan pasar;
13. m.melaksanakan pengelolaan pengaduan pasar;
14. n.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban pasar;
15. o.menyusun dan mengusulkan rencana pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana pasar;
16. p.melaksanakan pengadaan dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pasar;
17. q.melaksanakan pendataan dan menyusun database sarana dan prasarana pasar tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, baik jumlah petak terpakai maupun yang tidak terpakai;
18. r.melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. s.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
20. t.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
21. u.mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
22. v.menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
23. w.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil pelaksanaan tugas; dan
24. x.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 20 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN KEPALA DINAS SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 171 TAHUN 2021 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIDANG PERDAGANGAN