DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
c.bahwa untuk melakukan penyesuaian dan kepastian hukum terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163);
8.Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. Pasal I Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bidang tata lingkungan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, melaksanakan kegiatan, memberi petunjuk, menyelia pekerjaan, mengatur serta mengevaluasi kebijakan dan standarisasi teknis tata lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
3. c.pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan teknis bidang tata lingkungan;
4. d.pelaksanaan administrasi teknis bidang tata lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan bidang tata lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang tata lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan dan merumuskan kebijakan tehnis bidang tata lingkungan;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang tata lingkungan meliputi inventarisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
8. h.menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
9. i.menyusun data sumber daya alam dan lingkungan hidup;
10. j.menyusun status lingkungan hidup Daerah;
11. k.menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
12. l.menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
13. m.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang tata lingkungan;
14. n.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
15. o.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang tata lingkungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
16. p.mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang tata lingkungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
17. q.melaksanakan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
18. r.dihapus;
19. s.dihapus;
20. t.dihapus;
21. u.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
22. v.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
23. w.mengoordinasikan dan melakukan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi analisis mengenai dampak lingkunga hidup, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, nalisis resiko lingkungan hidup;
24. x.melakukan penilaian terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan pemeriksaan terhadap dokumen upaya lingkungan /upaya pemantauan lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
25. y.melakukan pembentukan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan meliputi komisi penilai, tim pakar/ahli, tim teknis dan sekretariat;
26. z.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan dokumen ruang lingkup wilayah kegiatan persipan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; aa. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan sinkronisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka mengah Daerah; bb. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sinkronisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; cc. mengoordinasikan muatan sinkronisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan; dd. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; ee. melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis; ff. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis; gg. menyusun baku mutu lingkungan meliputi baku mutu pencemaran, kerusakan dan baku mutu sumber pencemar; hh. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam; ii. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; jj. mengoordinasikan dan melakukan inventarisasi gas rumah kaca dan menyusun profil emisi gas rumah kaca; kk. menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; ll. menyusun instrumen kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; mm. melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi pada daerah pesisir, laut dan danau; nn. melaksanakan evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; oo. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; pp. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan saran dan perkembangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan; qq. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan; rr. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan ss. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 21 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN KEPALA DINAS BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG TATA LINGKUNGAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
c.bahwa untuk melakukan penyesuaian dan kepastian hukum terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163);
8.Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. Pasal I Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bidang tata lingkungan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, melaksanakan kegiatan, memberi petunjuk, menyelia pekerjaan, mengatur serta mengevaluasi kebijakan dan standarisasi teknis tata lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
3. c.pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan teknis bidang tata lingkungan;
4. d.pelaksanaan administrasi teknis bidang tata lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan bidang tata lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang tata lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan dan merumuskan kebijakan tehnis bidang tata lingkungan;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang tata lingkungan meliputi inventarisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
8. h.menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
9. i.menyusun data sumber daya alam dan lingkungan hidup;
10. j.menyusun status lingkungan hidup Daerah;
11. k.menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
12. l.menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
13. m.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang tata lingkungan;
14. n.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
15. o.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang tata lingkungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
16. p.mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang tata lingkungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
17. q.melaksanakan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
18. r.dihapus;
19. s.dihapus;
20. t.dihapus;
21. u.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
22. v.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
23. w.mengoordinasikan dan melakukan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi analisis mengenai dampak lingkunga hidup, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, nalisis resiko lingkungan hidup;
24. x.melakukan penilaian terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan pemeriksaan terhadap dokumen upaya lingkungan /upaya pemantauan lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
25. y.melakukan pembentukan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan meliputi komisi penilai, tim pakar/ahli, tim teknis dan sekretariat;
26. z.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan dokumen ruang lingkup wilayah kegiatan persipan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; aa. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan sinkronisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka mengah Daerah; bb. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sinkronisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; cc. mengoordinasikan muatan sinkronisasi ruang lingkup wilayah kegiatan persiapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan; dd. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; ee. melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis; ff. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis; gg. menyusun baku mutu lingkungan meliputi baku mutu pencemaran, kerusakan dan baku mutu sumber pencemar; hh. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam; ii. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; jj. mengoordinasikan dan melakukan inventarisasi gas rumah kaca dan menyusun profil emisi gas rumah kaca; kk. menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; ll. menyusun instrumen kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; mm. melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi pada daerah pesisir, laut dan danau; nn. melaksanakan evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; oo. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; pp. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan saran dan perkembangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan; qq. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan; rr. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan ss. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 15 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 21 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN KEPALA DINAS BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG TATA LINGKUNGAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA