DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA BAB VII ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang- undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
8.Unsur Pengarah Badan adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadan Kemakaran Kabupaten Wajo.
9.Unsur Pelaksana Badan adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
10.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
11.Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Wajo.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
15.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi BPBD terdiri dari atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Unsur Pengarah
3. c.Unsur Pelaksana, terdiri atas;
  1. 1.Kepala pelaksana;
  2. 2.Sekretariat, terdiri atas; a) subbagian umum dan kepegawaian; b) subbagian perencanaan dan pelaporan; dan c) subbagian keuangan;
  3. 3.bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  4. 4.bidang kedaruratan dan logistik; dan
  5. 5.bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  6. 6.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin secara Ex-officio oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembinaan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
(3)Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana Daerah.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
2. b.pemantauan; dan
3. c.evaluasi dalam penyelenggarakan penanggulangan bencana Daerah;
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah Badan penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi:
1. a.pengoordinasian dengan satuan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
2. b.pengkomandoan unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarah Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Perangkat Daerah lainnya;
3. c.pelaksana BPBD dilaksanakan secara teorganisasi dan terintergritasi dengan Perangkat Daerah lainnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan BPBD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan penyusunan program BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.melaksanakan pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja program BPBD, dengan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya, dan memberikan bimbingan, pembinaan serta petunjuk pemecahan permasalahan;
8. h.merumuskan kebijakan teknis inovasi dibidang penanggulangan bencana berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi objektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
9. i.melaksanakan pemantauan, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana, realisasi dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya.
10. j.merumuskan perencanaan kebijakan kerjasama penanggulangan bencana dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya;
11. k.membuat peraturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
12. l.merumuskan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang berlebihan;
13. m.menyusun perencanaan pembangunan Daerah yang memuat unsur-unsur kebijakan mengenai penanggulangan bencana;
14. n.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
15. o.menilai hasil kerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan kegiatan pemberian pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam di lingkungan BPBD.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris melaksanakan fungsi:
1. a.pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat;
2. b.pengoordinasian perencanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran;
3. c.pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. d.pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan BPBD sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan BPBD;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup BPBD sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
10. j.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
11. k.mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga BPBD;
12. l.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
13. m.mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
14. n.mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
15. o.mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
16. p.mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
17. q.mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
18. r.menghimpun data sektoral yang dikelola oleh Perangkat Daerah;
19. s.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
20. t.menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. u.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. v.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang urusan ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.
(2)Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. c.membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
4. d.mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
5. e.mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
6. f.mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat;
7. g.mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
8. h.mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
9. i.mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
10. j.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
11. k.melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya;
12. l.mengelola dan melaksanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menilai hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan tugasnya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
14. n.mengevaluasi pelaksanaan tugas di subbagian umum dan kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
15. o.melaporkan hasil kegiatan berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
16. p.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Subbagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana dan jadwal rencana kegiatan operasional tahunan badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dibidang penanggulangan bencana;
3. c.menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan dibidang penanggulangan bencana;
4. d.mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang penanggulangan bencana;
5. e.mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup BPBD;
6. f.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf c dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi keuangan meliputi penatausahaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mempersiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkup BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mempersiapkan bahan dan menyelenggarakan tata laksana dibidang keuangan;
3. c.mempersiapkan bahan tunjangan hak keuangan pegawai di lingkup BPBD;
4. d.mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
5. e.mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
6. f.melaksanakan kegiatan penataausahaan perintah pembayaran anggaran;
7. g.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
9. i.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…