DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYUSUNAN RBA BAB IV PENGAJUAN RBA BAB V PENETAPAN RBA BAB VI PERUBAHAN RBA AB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah SALINAN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.
8.Kepala Dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Wajo.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Wajo.
10.Kepala Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Wajo.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Puskesmas di Kabupaten Wajo.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Dokumen Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
18.Dokumen Bisnis dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat DBAP adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA perubahan berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran bersumber dari dana BLUD.
19.Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
20.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas Kabupaten Wajo, termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
22.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
23.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
24.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD UPTD Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.struktur anggaran BLUD;
b.penyusunan RBA;
c.pengajuan RBA;
d.penetapan RBA; dan
e.perubahan DBA.

BAB III

PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

(1)BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya.
(2)Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan:
1. a.anggaran berbasis kinerja;
2. b.standar satuan harga; dan
3. c.kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.
(3)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
(4)Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di BLUD Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(5)Dalam hal BLUD Puskesmas belum menyusun dan/atau belum seluruhnya mengatur standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang berlaku di Daerah.
(6)Dalam hal terdapat belanja yang belum diatur dalam standar satuan harga, maka BLUD Puskesmas dapat mengajukan perubahan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(7)Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal dan dapat disusun per unit kerja pada BLUD Puskesmas.

Pasal 5

(1)RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. c.perkiraan harga;
4. d.besaran persentase ambang batas;
5. e.perkiraan maju; dan
6. f.standar pelayanan minimal.

Pasal 6

(1)Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, rencana belanja menurut program/kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan per unit, serta rencana pembiayaan.
(2)Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan disusun melalui tahapan:
1. a.menyusun dokumen rincian anggaran pendapatan;
2. b.menyusun dokumen rincian anggaran belanja;
3. c.menyusun dokumen rincian anggaran pembiayaan;
4. d.khusus untuk dokumen rincian anggaran belanja, dapat disusun berdasarkan dokumen rincian anggaran belanja per kegiatan dan rencana kebutuhan per unit; dan
5. e.menyusun dokumen rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3)Rincian anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek pendapatan.
(4)Rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian rencana belanja operasi dan belanja modal menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
(5)Pada dokumen rincian anggaran belanja BLUD diterapkan anggaran berbasis kinerja dan standar satuan harga.
(6)Penerapan anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan pada penentuan output yang akan diperoleh pada setiap dokumen rincan anggaran belanja BLUD.
(7)Penerapan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan pada setiap item belanja yang dianggarkan pada setiap dokumen rincian anggaran belanja.
(8)Rincian anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan menurut jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 7

(1)Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan hasil rekapan dari ringkasan anggaran pendapatan, ringkasan anggaran, belanja, dan ringkasan anggaran pembiayaan.
(2)Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

Pasal 8

Format rincian anggaran pendapatan, format rincian ang- garan belanja, format rincian anggaran pembiayaan dan format rincian anggaran Pendapatan belanja dan Pem- biayaan dan ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu- pati ini.

Pasal 9

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan dalam tarif layanan.

Pasal 10

(1)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA, dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
(2)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(3)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional:
1. a.kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD selain dari pendapatan APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
2. b.kecenderungan selisih pendapatan BLUD selain pendapatan APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
(4)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DBA.
(5)Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
(6)Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD UPTD Puskesmas melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam DBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
(7)Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Puskesmas terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati.
(8)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 11

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…