DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan;
c.bahwa untuk optimalisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perlu disesuaikan dengan perubahan peraturaan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8.Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkank dengan Peraturan Desa.
12.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa.
13.Pajak Daerah adalah pajak yang menurut jenisnya dipungut oleh pemerintah Daerah.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
1. a.pembangunan desa;
2. b.pendidikan;
3. c.pendidikan kemasyarakatan;
4. d.pembinaan kemasyarakatan; dan
5. e.pemberdayaan masyarakat.
(3)Penggunaan realisasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
1. a.kegiatan peningkatan realisasi Pajak Daerah, berupa:
  1. 1.dukungan operasional kolektor; dan/atau
  2. 2.ekstensifikasi dan intensifikasi objek Pajak Daerah.
2. b.pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan; dan/atau
3. c.perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan miskin.
(4)Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sepanjang merupakan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daları Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang, pada tanggal, 12 Juni 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN, Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 12 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARAMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan;
c.bahwa untuk optimalisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perlu disesuaikan dengan perubahan peraturaan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8.Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkank dengan Peraturan Desa.
12.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa.
13.Pajak Daerah adalah pajak yang menurut jenisnya dipungut oleh pemerintah Daerah.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
1. a.pembangunan desa;
2. b.pendidikan;
3. c.pendidikan kemasyarakatan;
4. d.pembinaan kemasyarakatan; dan
5. e.pemberdayaan masyarakat.
(3)Penggunaan realisasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
1. a.kegiatan peningkatan realisasi Pajak Daerah, berupa:
  1. 1.dukungan operasional kolektor; dan/atau
  2. 2.ekstensifikasi dan intensifikasi objek Pajak Daerah.
2. b.pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan; dan/atau
3. c.perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan miskin.
(4)Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sepanjang merupakan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daları Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang, pada tanggal, 12 Juni 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN, Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 12 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARAMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 25

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 25 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 tahun 2016