DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Wajo menjawab isu strategis dan permasalahan sosial, diperlukan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

(1)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
3. c.bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. a.bab V penutup.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat DPRD;
3.Inspektorat;
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Dinas Kesehatan;
6.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12.Dinas Lingkungan Hidup;
13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16.Dinas Perhubungan;
17.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
20.Dinas Perikanan;
21.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24.Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
25.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
27.Kecamatan Majauleng;
28.Kecamatan Sabbangparu;
29.Kecamatan Tanasitolo;
30.Kecamatan Bola;
31.Kecamatan Pammana;
32.Kecamatan Pitumpanua;
33.Kecamatan Takkalalla;
34.Kecamatan Tempe;
35.Kecamatan Belawa;
36.Kecamatan Maniangpajo;
37.Kecamatan Gilireng;
38.Kecamatan Penrang;
39.Kecamatan Penrang; dan
40.Kecamatan Sajoanging.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal 20 September 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 1 Oktober 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 32

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Wajo menjawab isu strategis dan permasalahan sosial, diperlukan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

(1)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
3. c.bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. a.bab V penutup.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat DPRD;
3.Inspektorat;
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Dinas Kesehatan;
6.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12.Dinas Lingkungan Hidup;
13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16.Dinas Perhubungan;
17.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
20.Dinas Perikanan;
21.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24.Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
25.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
27.Kecamatan Majauleng;
28.Kecamatan Sabbangparu;
29.Kecamatan Tanasitolo;
30.Kecamatan Bola;
31.Kecamatan Pammana;
32.Kecamatan Pitumpanua;
33.Kecamatan Takkalalla;
34.Kecamatan Tempe;
35.Kecamatan Belawa;
36.Kecamatan Maniangpajo;
37.Kecamatan Gilireng;
38.Kecamatan Penrang;
39.Kecamatan Penrang; dan
40.Kecamatan Sajoanging.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal 20 September 2025.