DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah SALINAN Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di Kabupaten Wajo.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah unsur Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan BLUD yang terdiri dari Direktur selaku pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
9.Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas di Daerah.
10.Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
12.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-Purchasing.
13.Pejabat Teknis Kegiatan adalah pejabat pada Puskesmas yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
17.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
18.Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD.
19.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20.Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain- lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
21.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23.Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi segala pekerjaan yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
26.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
27.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
28.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas di Kabupaten Wajo.
29.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
30.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik.
31.Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintahan terkait.
32.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
33.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
34.Sanggah banding adalah protes atau keberatan tertulis dari peserta tender yang tidak setuju dengan jawaban sanggah terhadap hasil tender, terutama pada pengadaan pekerjaan konstruksi.
35.Satuan Pengawas Internal yaitu melakukan pengawasan, audit, dan evaluasi terhadap seluruh tahapan proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di BLUD UPTD Puskesmas yang anggarannya bersumber dari:

a.jasa layanan;
b.hibah tidak terikat;
c.hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

(1)Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan imbalan yang diperoleh BLUD UPTD Puskesmas dari jasalayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar penghitungan biaya perunit layanan atau hasil per investasi dana.
(2)Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
(3)Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pendapatan yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan/ perjanjian pengelolaan.
(4)Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan/selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau Pengadaan Barang /Jasa oleh BLUD BLUD UPTD Puskesmas;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan Barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD Puskesmas;
b.mendorong penggunaan produk dalam negeri;
c.mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
d.mendorong peran serta pelaku usaha nasional; dan
e.mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c.mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d.mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
e.memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi; dan
f.melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.bersaing;
e.adil/tidak diskriminatif;
f.akuntabel; dan
g.ekonomis.

Pasal 8

(1)Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi BLUD UPTD Puskesmas.
(3)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semua ketentuan dan informasi yang relevan mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
(4)Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semua penyedia Barang/jasa yang memenuhi syarat dan kompeten diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan.
(5)Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD UPTD Puskesmas.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
(7)Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berarti mendapatkan output Barang/jasa yang mempunyai kualitas terbaik sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD UPTD Puskesmas;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur pada Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 10

(1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan ini meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.Barang;
2. b.Pekerjaan Konstruksi;
3. c.Jasa Konsultansi; dan
4. d.Jasa Lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.swakelola; dan/atau
2. b.penyedia.
(4)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksanaan kontrak.

Pasal 11

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1. a.Aparatur Sipil Negara; dan/atau
2. b.tenaga professional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
(2)Pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
1. a.sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; atau
3. c.pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau badan yang menangani sertifikasi profesi.
(4)Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…