DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodir kebijakan daerah dalam melaksanakan pembayaran tambahan penghasilan perlu pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara dan atas hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu untuk diubah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5.Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)TPP dibayarkan melalui nomor rekening setiap Pegawai ASN.
(2)Pembayaran TPP melalui nomor rekening setiap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
(3)Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pembayaran TPP atas kinerja bulan desember dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
(5)Besaran pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu dalam hal:
1. a.pelaksanaan cuti bersama menjelang idul fitri; dan
2. b.Dihapus.
(2)Akumulasi Penilaian Kinerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada Penilaian Kinerja pada bulan berikutnya.
(3)Dihapus.
(4)Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam atau sama dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari dengan rincian waktu masuk dan waktu pulang kerja berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan apel masuk dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) menit setelah waktu masuk kerja.
(3)Pelaksanaan upacara kedinasan meliputi upacara hari kesadaran nasional setiap bulan dan upacara hari besar nasional.
(4)Pelaksanaan apel masuk dan upacara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan karena kondisi darurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4a)Jam Kerja Pegawai ASN di bulan ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(4b)Jam kerja lnstansi Pemerintah Daerah di bulan ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dimulai Pukul 08.00 WITA.
(5)Plt. atau Plh. diberikan TPP bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(6)Ketentuan mengenai TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt atau Plh sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Menerima TPP jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
3. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; atau
4. d.TPP bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
(7)Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang menerima jasa pelayanan/jasa medik diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum pajak.
(8)Pegawai ASN dapat menerima TPP selain dari TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa TPP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 5 November 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 5 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 38

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodir kebijakan daerah dalam melaksanakan pembayaran tambahan penghasilan perlu pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara dan atas hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu untuk diubah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5.Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)TPP dibayarkan melalui nomor rekening setiap Pegawai ASN.
(2)Pembayaran TPP melalui nomor rekening setiap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
(3)Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pembayaran TPP atas kinerja bulan desember dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
(5)Besaran pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu dalam hal:
1. a.pelaksanaan cuti bersama menjelang idul fitri; dan
2. b.Dihapus.
(2)Akumulasi Penilaian Kinerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada Penilaian Kinerja pada bulan berikutnya.
(3)Dihapus.
(4)Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam atau sama dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari dengan rincian waktu masuk dan waktu pulang kerja berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan apel masuk dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) menit setelah waktu masuk kerja.
(3)Pelaksanaan upacara kedinasan meliputi upacara hari kesadaran nasional setiap bulan dan upacara hari besar nasional.
(4)Pelaksanaan apel masuk dan upacara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan karena kondisi darurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4a)Jam Kerja Pegawai ASN di bulan ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(4b)Jam kerja lnstansi Pemerintah Daerah di bulan ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dimulai Pukul 08.00 WITA.
(5)Plt. atau Plh. diberikan TPP bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(6)Ketentuan mengenai TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt atau Plh sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Menerima TPP jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
3. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; atau
4. d.TPP bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
(7)Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang menerima jasa pelayanan/jasa medik diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum pajak.
(8)Pegawai ASN dapat menerima TPP selain dari TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa TPP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 5 November 2025 BUPATI WAJO, Ttd ANDI ROSMAN Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 5 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 38