DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB IV TUNJANGAN BPD BAB V PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD BAB VI JAMINAN SOSIAL BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b dan Pasal 62 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan jaminan sosial;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623 Tahun 2021);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
7.Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8.Tunjangan adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama dengan BPD.
10.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja.
13.Jaminan Kecelakaaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang memberikan kompensasi rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
14.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan bagi ahli waris pekerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
15.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan kemudian diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menentukan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dari APB Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyarawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Kepala Desa, dan Perangkat Desa menerima Siltap setiap bulan.
(2)Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai belanja pegawai yang dibayarkan setiap bulan sejak januari sampai dengan desember.
(3)Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Selain Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa sebagai belanja pegawai setiap bulan.
(3)Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS dan/atau PNS yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, hanya menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
(4)Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa.
(5)Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN BPD

Pasal 6

(1)BPD menerima Tunjangan setiap bulan berupa tunjangan kedudukan.
(2)Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 7

(1)Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
(2)Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 8

(1)Penerimaan lain yang sah dapat diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berupa:
1. a.honorarium yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan; dan
2. b.penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JAMINAN SOSIAL

Pasal 9

(1)Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berhak memperoleh jaminan sosial.
(2)Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menganggarkan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam APBD Kabupaten dan APB Desa pada sumber dana selain dana desa.
(4)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atas:
1. a.jaminan sosial kesehatan; dan/atau
2. b.jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui program jaminan sosial BPJS Kesehatan.
(3)Besaran iuran bulanan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4)Iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan ketentuan:
1. a.sebesar 4% (empat persen) dianggarkan melalui APBD;
2. b.sebesar 1% (satu persen) ditanggung oleh masing- masing Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipotong melalui Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…