DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Piutang Usaha, Pengelompokan dan Penyisihan Piutang Usaha, Mekanisme Penghapusan Piutang Rekening Tak Tertagih, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan dinamika regulasi akuntansi perusahaan, dipandang perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Aji adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji.
8.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Aji.
9.Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh Pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
10.Piutang Rekening adalah tagihan rekening Perumda Air Minum Tirta Aji kepada Pelanggan atau pihak lain sesuai dengan jenisnya.
11.Umur Piutang adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas.
12.Pencatatan Extra Comptabel atau Off Balance Sheet adalah metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang telah dihapusbuku tetapi Perumda Air Minum Tirta Aji masih mempunyai hak tagih.

BAB II

JENIS PIUTANG USAHA

Pasal 2

(1)Piutang usaha Perumda Air Minum Tirta Aji terdiri atas:
1. a.Piutang Rekening air; dan
2. b.Piutang Rekening non-air.
(2)Piutang Rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan tagihan Rekening air yang dikenakan kepada Pelanggan atas pemakaian air.
(3)Piutang Rekening non-air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tagihan Rekening non-air yang dikenakan kepada Pelanggan.

BAB III

PENGELOMPOKAN DAN PENYISIHAN PIUTANG USAHA

Pasal 3

(1)Piutang usaha dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.piutang lancar; dan
2. b.piutang usaha tak tertagih.
(2)Piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan piutang yang diharapkan masih dapat diselesaikan karena instalasi sambungan Pelanggan belum dibongkar; dan
(3)Piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan piutang yang sudah tidak dapat diselesaikan karena instalansi sambungan Pelanggan sudah dibongkar.

Pasal 4

(1)Daftar penyisihan piutang usaha atau dengan sebutan lain disusun untuk menghitung kemungkinan piutang usaha tidak bisa ditagih sebagai berikut:
1. a.penyisihan piutang lancar dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari Umur Piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan penurunan nilai 25% (dua puluh lima persen);
  2. 2.diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan penurunan nilai 50% (lima puluh persen);
  3. 3.diatas 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan penurunan nilai 75% (tujuh puluh lima persen);
  4. 4.diatas 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan penurunan nilai 100% (seratus persen).
2. b.penyisihan piutang tak tertagih diperhitungkan berdasarkan jumlah Pelanggan bongkar selama 1 (satu) tahun belum tertagih dengan persentase 100% (seratus persen).
(2)Ketentuan mengenai daftar penyisihan piutang usaha atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasari pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 5

Piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diprioritaskan untuk diusulkan penghapusan oleh Direksi.

BAB IV

MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING TAK TERTAGIH

Pasal 6

(1)Usulan penghapusan piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendasari ketentuan kebijakan akuntansi Perumda Air Minum Tirta Aji.
(2)Mekanisme penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.Direksi membentuk tim untuk melakukan pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar piutang usaha tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku;
2. b.tim membuat:
  1. 1.Berita Acara hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar piutang usaha tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku; dan
  2. 2.Daftar piutang usaha tak tertagih yang layak diusulkan hapus buku berdasarkan hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan, dengan rincian detail yang mencantumkan nama Pelanggan, alamat Pelanggan, nomor sambungan Pelanggan, dan nilai piutang usaha tak tertagih.
3. c.Direksi mengajukan usulan penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengawas;
4. d.Dewan Pengawas melakukan pengkajian atas usulan penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Pengkajian yang dilampiri daftar piutang usaha tak tertagih yang direkomendasikan layak diajukan permohonan persetujuan penghapusbukuan kepada Bupati selaku KPM;
5. e.Direksi mengajukan usulan penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta Berita Acara Hasil Pengkajian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Bupati selaku KPM;
6. f.Bupati selaku KPM menyelenggarakan rapat KPM guna membahas persetujuan atas usulan penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih, dan memberikan keputusan;
7. g.Direksi menerbitkan Surat Keputusan penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih mendasari pada hasil rapat KPM sebagaimana dimaksud pada huruf f;
8. h.Direksi mencatat nilai penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam Pencatatan Extra Comptabel; dan
9. i.Direksi melakukan pengurusan secara optimal untuk melakukan penagihan atas nilai piutang yang sudah dilakukan penghapusbukuan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penyisihan piutang lancar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dilakukan per kelompok/golongan Pelanggan dengan perhitungan rata-rata 3 (tiga) tahun.
(2)Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, mulai dari tanggal 1 Januari 2025 penyisihan piutang lancar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 15 April 2025 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 16 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo M Nurwahid, S.H NIP.197211101998031013

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…