DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Unit Organisasi Pendukung, Hak Otonomi, Dewan Pengawas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka perlu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
7.Peraturan Bupati Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan.
5.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
6.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
7.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro.
9.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kelas B pada Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang memberikan layanan secara profesional.
(2)RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
  1. 1.Bagian Umum, terdiri atas: a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan b) Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Kepegawaian.
  2. 2.Bagian Keuangan terdiri atas: a) Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan b) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Perbendaharaan.
3. c.Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, membawahi:
  1. 1.Bidang Pelayanan;
  2. 2.Bidang Penunjang;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD mempunyai fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan RSUD;
c.pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
d.pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
g.perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
h.pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan RSUD;
i.pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan RSUD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan RSUD;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan RSUD;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan RSUD;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan RSUD;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan RSUD;
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…