DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dukungan Pemerintah Daerah, Penetapan Pekerja Rentan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar Iuran.
9.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau informal yang memiliki kondisi kerja jauh dari standar, beresiko tinggi, dan penghasilan rendah juga rentan terhadap gejolak ekonomi dengan tingkat kesejahteraan di bawah upah minimum.
11.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
14.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
15.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi Peserta yang meninggal dunia.
16.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
17.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
18.Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 20.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. 21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. 22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 23.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. 24.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. 25.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
a.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri
b.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya
1. 26.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 27.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. 28.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. 29.Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
5. 30.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
6. 31.Pekerja Kontruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. 32.Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.
8. 33.Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinunitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
9. 34.Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
10. 35.Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Pekerja dengan PKWT adalah Pekerja dengan perjanjian kerja antara Pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
11. 36.Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
12. 37.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan Pemagangan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
13. 38.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
14. 39.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melindungi para pekerja sebagai akibat dari risiko sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini antara lain:

a.untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan agar pekerja dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
b.sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
c.untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja; dan
d.sebagai salah satu Upaya Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi 5 (Lima) program, yaitu:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP.
(2)Peserta Penerima Upah meliputi Program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP sesuai penahapan Kepesertaan.
(3)Peserta Bukan Penerima Upah meliputi program JKK, JKM, dan JHT.
(4)Peserta Pekerja Migran Indonesia meliputi program JKK, JKM, dan JHT.
(5)Peserta sektor Kontruksi meliputi program JKK dan JKM.

Pasal 5

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.Peserta Penerima Upah;
b.Peserta Bukan Penerima Upah;
c.Peserta Pekerja Migran Indonesia; dan
d.Peserta Jasa Kontruksi.

Pasal 6

(1)Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
3. c.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
3. c.Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kepala Desa; dan
2. b.Perangkat Desa.
(4)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.Pekerja pada Perusahaan;
2. b.Pekerja pada orang perseorangan;
3. c.Pekerja pada badan usaha milik Desa yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan usaha milik Desa;
4. d.Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. e.Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
6. f.Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 7

(1)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.Pemberi Kerja;
2. b.Pekerja di Luar Hubungan; dan
3. c.Pekerja Rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
(2)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
1. a.buruh tani;
2. b.tukang ojek;
3. c.buruh harian lepas;
4. d.buruh bangunan;
5. e.tukang kayu;
6. f.tukang batu;
7. g.pedagang kaki lima;
8. h.pedagang keliling;
9. i.sopir;
10. j.juru parkir;
11. k.penderes kelapa; dan
12. l.pekerja lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
b.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja Perseorangan atau Rumah Tangga; dan
c.Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan.

Pasal 9

Pekerja Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.Pekerja Harian Lepas;
b.Pekerja Borongan; dan
c.PKWT.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang bekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
(4)Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau PKWT wajib mendaftarkan Pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Pendaftaran Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah.
(6)Pendaftaran Kepesertaan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pendaftaran Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
(8)Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mendaftarkan kepesertaan seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(9)Pendaftaran Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
(10)Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
1. a.usaha besar;
2. b.usaha menengah;
3. c.usaha kecil; dan
4. d.usaha mikro.
(11)Penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)untuk:
1. a.usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program JHT, program JP, dan program JKM;
2. b.usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JHT, dan program JKM; dan
3. c.usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
(12)Setiap orang atau Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan secara elektronik yang memiliki tingkat risiko kegiatan usaha wajib terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
(13)Pekerja yang bekerja pada bidang Kontruksi wajib didaftarkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Segmen Jasa Kontruksi.
(14)Pekerja Migran Indonesia Wajib terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Pekerja Migran Indonesia.
(15)Pemberi Kerja yang menugaskan pegawai magang, siswa kerja praktek, dan tenaga honorer mensyaratkan pegawai magang, siswa kerja praktek, dan tenaga honorer ke dalam program JKK dan program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan,
(16)Tata cara pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…