DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha dalam mengakses kredit, perlu memberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga;
c.bahwa untuk memastikan program Kredit Usaha Rakyat Daerah tepat sasaran, perlu perbaikan kriteria penerima manfaat program Kredit Usaha Rakyat Daerah dalam Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
6.Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah kredit modal kerja atau investasi kepada debitur perseorangan yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki atau belum memiliki agunan tambahan dan atau agunan tambahan belum cukup.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7.Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri yang melakukan usaha produktif.
8.Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
9.Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
11.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
12.Pola Executing adalah merupakan pemberian kredit dari Bank yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali.
13.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/ atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerima KURDA merupakan pelaku usaha mikro.
(2)dihapus
(3)Penerima KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki usaha produktif dan layak;
2. b.memiliki surat izin usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan/atau surat izin lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. d.bertempat usaha di Daerah;
5. e.tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dari penyalur kredit usaha rakyat yang lain dan/atau dana bergulir;
6. f.masuk dalam basis DTSEN menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) dibuktikan dengan lampiran berisi tangkapan layar pada aplikasi DTSEN yang dicetak dan diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(4)dihapus
(5)Apabila penerima KURDA tidak bisa memenuhi persyaratan izin usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan/atau surat izin lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan kepala desa atau lurah.
(6)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima KURDA juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam standar operasional prosedur Bank.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan plafon maksimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2)Suku Bunga KURDA sebesar 11% flat rate pertahun dengan rincian sebagai berikut:
1. a.suku bunga sebesar 3% (tiga persen) dibebankan kepada penerima KURDA flat rate pertahun; dan
2. b.suku bunga sebesar 8% (delapan persen) flat rate pertahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.
(3)Jangka waktu KURDA maksimal 2 (dua) tahun.
(4)Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
1. a.pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; dan
2. b.khusus untuk bidang usaha pertanian dan usaha budi daya perikanan pembayaran angsuran bunga setiap bulan, sedangkan pembayaran pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo.
(5)Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima KURDA dan Bank dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam Pelaksanaaan Monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KURDA.
(2)Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. f.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah; dan
7. g.Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
(3)Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 13 Agustus 2025 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 14 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo M Nurwahid, S.H NIP.197211101998031013 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH Kop Surat Penyalur KURDA Wonosobo, ……………... Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Bupati Wonosobo Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah c.q Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo Di - WONOSOBO Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) oleh................ (diisi nama Penyalur KURDA) , dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga KURDA sebagai berikut: Periode : (diisi periode tagihan KURDA) Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di Nama Pemilik Rekening : (diisi Penyalur KURDA) NPWP : (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur KURDA) Bank : (diisi nama bank tempat rekening Penyalur KURDA) Nomor Rekening : (diisi nomor rekening Penyalur KURDA) Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. ......(diisi nama Penyalur KURDA}..... Direksi, (diisi nama Direksi Penyalur KURDA) Tembusan:
1.Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…