DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan realisasi anggaran. Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2024 dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 TENTANG PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 29 TAHUN 2025 BUPATI WONOSOBO PROVINS! JAWA TENGAH Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaunana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 9);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRAadalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10.Pendapatan-LRAadalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah daerah.
11.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun TAHUNDAE RAHBELANJAPENDAPATAN DAN ANGGARAN 2024. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN Menetapkan

b.Belanja:
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai Rp 813.155.898.509,00 b) Belanja Barang Rp 547.721.173.944,00 c) Belanja Subsidi Rp 574.096.661,00 d) Belanja Hibah Rp 151.469.623.746,00 e) Belanja Bantu an Rp 10.391.240.400,00 Sosial Rp l .523.312.033.260,00
2. 2.Belanja Modal a) Belanja Tanah Rp 1.209.626.140,00 b) Belanja Peralatan dan Rp 46.521.357.115,00 Mesin c) Belanja Gedung dan Rp 53.094.884.557,00 Bangunan d) Belanja Jalan, Irigasi Rp 128.9968.218.227,00 dan J aringan e) Belanja Aset Tetap Rp 6.791.551.850,00 Lainnya f) Belanja Aset Lainnya Rp 734.709.700,00 Rp 237.320.347.589,00
3. 3.Belanja Tak Terduga Rp 225.212.485,00 Rp 2.105.846.124.383,00Jumlah Pendapatan 307.369.375.961,00 l.787.558.656.978,00 10.918. 091. 444, 00

Pasal 2

LRA Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:

a.Pendapatan:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp
2. 2.Pendapatan Transfer Rp
3. 3.Lain - lain Pendapatan Rp Yang Sah anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Ringkasan LRATahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran LRA Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 33.706.944.828,91Rp 90.648.329.849,91RpJumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 98.025.712.684,91 7.377.382.835,00 Rp Rp

c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp 56.941.385.021Defisit Rp 392.878.781.070,00 Rp 2.162. 787 .509.404,00Jumlah Belanja dan Transfer
3. 4.Transfer a) Transfer/ bagi hasil ke Rp 9. 051. 13 5. 000, 00 desa b) Transfer/ bantuan Rp 392.878.781.070,00 keuangan Diundangkan di Wonosobo pada tanggal /4 AguMu~ .2011.fJ Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal M A9u~t1.U, .I.O.P.5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…