DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan dan Persyaratan, Surat Pengesahan Kelompok Seni, Perubahan Identitas Kelompok Seni, Pembekuan Status Kelompok Seni dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan, jati diri, dan identitas bangsa yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat karakter bangsa serta berperan penting dalam pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan global;
c.bahwa keberadaan sumber daya manusia kebudayaan, kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang berkembang di wilayah Kabupaten Wonosobo perlu diidentifikasi, digali, didata, dan dipantau secara standar, konsisten, dan berkesinambungan guna mengetahui kondisi nyata, eksistensi, serta sebagai tolok ukur dalam pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pengesahan Dan Pendataan Kelompok Seni; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PENGESAHAN DAN PENDATAAN KELOMPOK SENI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pendataan Kelompok Seni adalah proses mendata, mengidentifikasi, dan melakukan pencatatan terhadap kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo.
7.Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak dan syair serta dapat dirasakan oleh panca indra manusia.
8.Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif di dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu.
9.Kelompok Kesenian adalah Kelompok Kesenian Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan susunan organisasi otonom serta mempunyai tujuan berorganisasi dalam bidang seni dan budaya serta peduli terhadap pelestarian seni budaya dan adat istiadat.
10.Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni, baik seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni musik yang membutuhkan manajemen pengelolaan.
11.Organisasi Seni adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama di bidang Seni dan budaya.
12.Surat Pengesahan Kelompok Seni adalah Surat/sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas/instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan mengenai teknis prosedur Pengesahan dan Pendataan Kelompok Seni dalam rangka upaya pelestarian seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

Pendataan dan Pengesahan Kelompok Seni yang masih berkembang di masyarakat, bertujuan untuk:

a.mengidentifikasi setiap kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni di daerah secara standar, konsisten dan berkesinambungan;
b.meningkatkan kesadaran kelompok seni, sanggar seni, dan/atau organisasi seni untuk mendaftarkan diri ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
c.mengetahui jumlah seniman, kelompok seni, sanggar seni, dan/atau organisasi seni di daerah secara nyata dan dapat dipantau eksistensinya; dan
d.sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewenangan dan persyaratan; dan
b.surat pengesahan kelompok seni.

BAB III

KEWENANGAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan berwenang menerbitkan Surat Pengesahan Kelompok Seni.
(2)Penerbitan Surat Pengesahan Kelompok Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.kelompok kesenian;
2. b.sanggar seni; dan/atau
3. c.organisasi seni.
(3)Kriteria kelompok seni yang mendapat surat pengesahan yaitu Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni yang memiliki nilai-nilai kekhasan seni budaya lokal.

Pasal 6

(1)Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Pengesahan Kelompok Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memiliki kepengurusan;
2. b.memiliki kesekretariatan;
3. c.masih aktif, konsisten, dan memiliki kontribusi pemajuan kebudayaan daerah yang baik di masyarakat; dan
4. d.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan yang lain dari ketua Kelompok Seni yang berdomisili di Daerah.

BAB IV

SURAT PENGESAHAN KELOMPOK SENI

Pasal 7

(1)Alur permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
1. a.surat permohonan ditandatangani dan dibubuhi cap organisasi oleh ketua kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang mengajukan pengesahan kelompok seni dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.mengisi profil data Kelompok Seni sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.mengisi susunan pengurus dan daftar anggota Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni. sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.mengisi riwayat/ sejarah singkat Kelompok Seni, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni beserta dokumentasi kegiatan kelompok sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
5. e.melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni.
(2)Pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.surat permohonan diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan untuk dicatat pada agenda surat masuk dan petugas penerima surat memberikan bukti tanda terima surat permohonan;
2. b.surat permohonan disampaikan kepada Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan untuk diverifikasi/diteliti;
3. c.surat permohonan yang telah terverifikasi oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan, dinaikkan ke Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut;
4. d.surat yang telah didisposisi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan, disampaikan kepada Kepala Bidang yang melaksanakan urusan Kebudayaan;
5. e.surat permohonan yang telah diterima oleh Kepala Bidang yang melaksanakan urusan Kebudayaan disampaikan kepada Pamong Budaya untuk segera ditindaklanjuti;
6. f.Pamong Budaya menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan memverifikasi ulang kelengkapan surat permohonan. apabila telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan administrasi, surat pengesahan bagi kelompok seni segera diproses;
7. g.surat pengesahan kelompok seni diproses dan dicetak yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang yang melaksanakan urusan Kebudayaan untuk diteliti dan diberikan paraf apabila telah sesuai;
8. h.surat pengesahan kelompok seni selanjutnya dinaikkan ke Sekretaris Perangkat Daerah untuk diteliti. apabila telah sesuai, diajukan ke Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan untuk ditandatangani secara elektronik; dan
9. i.surat pengesahan kelompok seni yang sudah ditandatangani elektronik disampaikan kepada pemohon.

Pasal 8

(1)Surat Pengesahan Kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf i paling sedikit memuat:
1. a.nomor register surat pengesahan;
2. b.nama Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni;
3. c.jenis Seni;
4. d.tanggal dan tahun pendirian Kelompok Seni;
5. e.alamat lengkap Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni;
6. f.nama ketua Kelompok Seni;
7. g.jumlah anggota Kelompok Seni;
8. h.tanggal penetapan; dan
9. i.nama pemberi pengesahan dan tanda tangan elektronik.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan Kabupaten Wonosobo agar membukukan pemberian Surat Pengesahan Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni ke dalam Buku Pencatatan Pengesahan Kelompok Seni;
(3)Surat Pengesahan Kelompok Seni berlaku selama 10 (sepuluh) tahun;
(4)Apabila telah habis masa berlaku Surat Pengesahan Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni untuk meregistrasi/mendaftar kembali paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku surat pengesahan.

BAB V

PERUBAHAN IDENTITAS KELOMPOK SENI

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan identitas Kelompok Seni yang meliputi;
1. a.nama kelompok;
2. b.nama ketua kelompok; dan
3. c.alamat kelompok. maka pengurus Kelompok Seni segera memberi tahu kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
(2)proses perubahan identitas Kelompok Seni sebagaimana ayat
(1)dilakukan dengan mengisi formulir perubahan identitas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)melampirkan Berita Acara perubahan identitas yang ditanda tangani dan dibubuhi cap organisasi oleh perwakilan pengurus dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
(4)menyerahkan surat pengesahan yang lama.

BAB VI

PEMBEKUAN STATUS KELOMPOK SENI

Pasal 10

Kelompok seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan pembekuan statusnya dalam hal:

a.dalam menjalankan aktivitas organisasi terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.terbukti terlibat dalam aktivitas organisasi terlarang melalui keputusan pengadilan; dan
c.keputusan musyawarah anggota yang tertuang dalam berita acara dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…