DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah sesuai dengan bidang tugas, formasi dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan maka perlu dilakukan perencanaan, penataan dan pengendalian pelaksanaan Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah PD yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8.Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi di dalam atau di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS baik yang meninggalkan tugas ataupun tidak meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9.Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan menengah/kejuruan dan lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah/kejuruan yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
10.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
12.Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
13.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
14.Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
15.Jenjang Pendidikan Setingkat Lebih Tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam surat keputusan pangkat terakhir.
16.Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS selesai Tugas Belajar.
17.Program Studi di Luar Kampus Utama adalah program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di kabupaten/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.
18.Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai macam media komunikasi.
19.Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
20.Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang sesuai/relevan dengan bidang tugasnya.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1)Tugas Belajar terdiri atas:
1. a.program reguler dalam negeri;
2. b.program reguler luar negeri; dan/atau
3. c.program pertautan.
(2)Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.
(3)Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di luar negeri.
(4)Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.

Pasal 3

Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan:

a.PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b.PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
c.memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas dengan ketentuan paling kurang:
1. 1.3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
2. 2.2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
d.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
f.tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
g.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau disiplin berat;
h.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
i.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
k.tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
l.tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar;
m.pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi; dan/atau
n.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum Tugas Belajar dilaksanakan.

Pasal 4

(1)Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi negeri;
2. b.perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
3. c.Perguruan tinggi swasta.
(3)Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau hari sabtu dan/atau hari minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan formasi yang tersedia.
(6)Perguruan tinggi yang dipilih harus memiliki akreditasi paling kurang:
1. a.B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
2. b.C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(7)Bagi program studi perguruan tinggi di luar negeri harus sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 5

(1)Tugas Belajar dilaksanakan melalui pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
(2)PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati untuk jenjang pendidikan Strata Tiga dan Kepala BKD untuk jenjang pendidikan Strata Dua ke bawah.
(3)PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar yang berdasarkan pemberitahuan resmi dari perguruan tinggi dan/atau pemberi beasiswa diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan jurusan pendidikan dan jumlah formasi yang dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan pendidikan.
(5)Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)PNS dapat mengajukan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri atau swadana dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah negara lain dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)PNS diizinkan untuk melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan berasal dari lembaga swasta, pemerintah luar negeri dan lembaga asing sepanjang tidak terdapat persyaratan berupa ikatan dinas dan/atau imbal balik kepada pemberi biaya dalam bentuk apapun.

Pasal 7

(1)Tugas Belajar diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku setiap perguruan tinggi.
(2)Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
(3)Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan dengan melampirkan bukti perubahan sistem studi atau perkuliahan;
2. b.keterlambatan penerimaan dana bagi peserta Tugas Belajar bukan biaya mandiri dengan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai; dan/atau
3. c.penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan waktu dikarenakan situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui dari pihak perguruan tinggi dan PD tempat PNS melaksanakan tugas.
(5)Perpanjangan waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(6)Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberi perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mendapat persetujuan dari Bupati;
2. b.prestasi pendidikan paling rendah cumlaude atau setara;
3. c.tidak pernah menjalani perpanjangan waktu Tugas Belajar; dan
4. d.mempertimbangkan masa kerja setelah Tugas Belajar.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi PNS Daerah.

Pasal 9

Kedudukan PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

a.PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
b.PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap menjalankan tugasnya dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
1. 1.memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
2. 2.mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
3. 3.mempertimbangkan kewajaran jarak waktu tempuh antara tempat pendidikan dengan Daerah.
c.PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 10

(1)Hak-hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:
1. a.PNS yang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan jabatan sebagai pelaksana sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan saat ini serta ditempatkan pada PD masing-masing;
3. c.PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
(3)Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:
1. a.PNS harus menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
2. b.menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada PNS lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
3. c.melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan PD;
4. d.melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester kepada Kepala BKD.
(4)PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar harus melapor kepada Bupati Wonosobo paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
(5)PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
1. a.3 (tiga) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
2. b.2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
(6)PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas.
(7)selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan mutasi ke PD lain dan pengunduran diri sebagai PNS.
(8)kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
1. a.jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
2. b.mencapai batas usia pensiun;
3. c.diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(9)PNS yang menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…